ROHIL, Tribunriau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Rapat kerja Bersama Tim penyusun Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, dalam agenda ekspos LKPJ Tahun 2023, diruang sidang DPRD Rohil jalan Komplek Batu enam Bagansiapiapi, senin (29/4/2024).
” Hari ini Rapat Terkait ekspos LKPJ Tahun 2023, pelaksanaan Visi misi Daerah menuju Rokan Hilir yang maju relegius berbasis Infrastruktur dan perekonomian yang handal diturunkan didalam LKPJ Tahun 2023, memajukan sektor ekonomi kerakyatan yang isinya potensi dan kearifan lokal, kata ketua DPRD Maston.
Sebut Maston, Rapat Tadi ketika penyusun LKPJ menyampaikan paparan – paparan didalam ekspos LKPJ Tersebut. Dan rapatnya dilanjutkan minggu depan, sejauh mana Tim penyusun ini terkait LKPJ, Terkait sektor ekonomi nya .
” Cuma tadi hasil dari BPS yang dijabarkan Tim penyusun itu terlihat kemiskinannya naik sekitar 7 ℅ Hasil dari Tahun 2023. itu didalamnya ada rakyat dan didalamnya ada pemerintah Daerah, penunjang nya itu dituangkan dalam APBD sektor OPD -OPD sehingga bagaimana perpanjangan pemerintah Daerah Dari sektor ekonomi, apakah diuraikan Dalam faktor anggaran penunjang nya. Ternyata yang kami lihat tadi dalam penyampaian ekspos nya peningkatan kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 7 %.”, ujar Maston.
Pada dasarnya yang mau kita lihat nanti ketika minggu depan.Didalam visi misi Tahun 2023, karena saat ini OPD nya tidak hadir , seharusnya Tim penyusun itu memahami, apa isi yang terkandung.
” Biar hal ini lebih ril, minggu depan akan dibahas Terkait OPD nya yaitu Badan perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) , didalam pembangunan Daerah itu apakah sinetron nya terkait peletakan anggaran ke BPKAD, terkait visi misi nya dari sektor ekonomi, kita mau lihat dulu dalam pembahasannya nanti “,ujar Maston.
Lebih lanjut Maston mengatakan, Sehingga untuk perbaikan kedepannya nanti setelah minggu depan kita akan tetap mendukung, apa menjadi visi misinya itu menjadi kurang nilai sehingga tidak terjadi angkatan kemiskinan itu naik menjadi 7℅, tadi nya mungkin tahun 2022 angka kemiskinan itu 6 ℅ lebih, untuk menjaga bagian visi misi kita mendukung pemerintahan priode 2021 -2026 , tentunya kita lihat dulu, apakah visi misi itu terarah tertuangkan menjadi anggaran di BPKAD, kita mau lihat mereka selaras tidak Supaya tidak terjadi lagi didalam Visi misi itu berbuat nilai objektif yang dituangkan ketika 2021 – 2026”, pungkas Maston. (Hen)
