ROHIL,Tribunrau – Fraksi Gerakan solidaritas Indonesia Raya (GSIR) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan Atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,senin (28/7/2025) malam kemaren pada rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Fraksi GSIR, Lambok parluhutan parsaoran siadari menyampaikan, terkait dengan penjelasan Bupati atas penyampaian Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 fraksi dari gerakan solidaritas Indonesia Raya memberikan beberapa poin pandangan umum fraksi yaitu :
1.fraksi gerakan solidaritas Indonesia Raya mengaspirasi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 yang sudah selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan provinsi Riau dengan opini wajar tanpa pengecualian
fraksi kami juga mengingatkan bahwa predikat opini wajar tanpa pengecualian bukanlah segala-galanya karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pemerintah daerah harus terus berupaya untuk mensinkronkan program atau kegiatan Baik itu dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing -masing yang dioreantasikan melalui pencapaian strategi pembangunan .
Untuk itu harus terus berupaya untuk memperbaiki dalam pengelolaan keuangan Daerah yaitu dengan terus meningkatkan pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan pengendalian sistem inten dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir .
2.setelah mencermati dengan seksama pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2024, pendapatan daerah mencapai 2 triliun dari target sebesar 2,9 triliun dibandingkan perolehan pendapatan daerah pada tahun 2023 mencapai 2,1 triliun maka terjadi penambahan sekitar 400 miliar, melihat target pendapatan yang belum selesai 100% maka fraksi Kami menyarankan agar perlu adanya optiminalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah
3.Fraksi gerakan solidaritas Indonesia Raya mempertanyakan terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silva) pada tahun sebelumnya lebih kurang sebesar 8 miliar sedangkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 realisasi lebih kurang sebesar 14 miliar, mohon tanggapan eksekutif.
4. Fraksi gerakan solidaritas Indonesia Raya juga mempertanyakan terkait realisasi anggaran 2024 berdasarkan audit BPK sebesar Rp. 2.544.340.035.678,30. sedangkan realisasi laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2024 sebesar Rp.2.538.205 .887.991, ada perubahan nilai maka fraksi kami meminta tanggapan dari eksekutif .
5.fraksi gerakan solidaritas Indonesia Raya mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kedepan lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan menggerakkan seluruh opd agar mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga program-program yang langsung bisa dirasakan masyarakat Rokan Hilir bisa lebih terealisi dengan baik.
6.Fraksi Gerakan solidaritas indonesia Raya menyarankan agar pemerintah Daerah juga memperhatikan masalah pengelolaan anggarannya agar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan memperhatikan asas keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, membentantaskan kemiskinan, kesenjangan sosial dan lapangan pekerjaan.
7.Fraksi gerakan solidaritas Gerakan Indonesia Raya juga menyorot tentang sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ,kekuatan pembangunan sektor untuk mendorong kematangan sumber daya manusia merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan daya saing maka dari itu reaksi kami menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan segala persoalan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa daya saing dalam menatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat ekstrabilitas terhadap pekerjaan.
Demikianlah pandangan umum fraksi gerakan solidaritas indonesia raya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten rokan hilir tahun 2024, kami berharap poin-poin penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pandangan fraksi ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari eksekutif, kata Lambok.
