Puluhan Kepala Madrasah Desak DPRD Rohul Agar Lembaga Pendidikan Terima Dana Hibah

0
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH Bersama Ketua Komisi I Mazril hearing bersama puluhan Kepala Madrasah
Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH Bersama Ketua Komisi I Mazril hearing bersama puluhan Kepala Madrasah

ROKAN HULU,Tribun Riau- Diperkirakan 60 lebih Kepala Madrasah yang tergabung Kelompok Kerja Madrasah (K2M), hearing dengan DPRD Rohul. Mereka meminta agar DPRD carikan solusi terkait dana hibah yang hingga 3 tahun belum mereka peroleh dari Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Karena jelas mereka dalam hearing, selain berdampak kepada kesejahteraan tenaga guru honor di sejumlah madrasah swasta, juga berpengaruh dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan K2M Rohul sepanjang 3 tahun terakhir.

Ditegaskan Ketua K2M Rohul, Sirun SSosI MpdI, kondisi madrasah saat ini banyak tutup akibat tidak sanggup lagi tutupi biaya operasional madrasahnya. Di Rohul sendiri, kini sudah 9 madrasah Negeri 130 masih berstatus swasta.

“Ke 130 madrasah swasta itu, kewalahan menutupi biaya operasional, termasuk membayar gaji guru honor. Kita berharap, Pemkab Rohul bisa membantu. Sebab dikhawatirkan semakin banyak lagi lembaga pendidikan agama Islam terancam gulung tikar,” sebut Sirun, Rabu (17/10/2018).

Kemudian, persoalan lainnya juga disampaikan ke DPRD jelas Sirun, yakni terkait Perda Pendikan Agama dan Keagamaan yang sudah dimedisiasi oleh para Legislator Rohul bisa agar cepat selesai. Sehingga mereka nantinya mendapatkan kepastian regulasi tentang dana hibah untuk lembaga pendidikan agama Islam tersebut.

“Termasuk dengan kegiatan AKSIOMA tingkat Kabupaten, Insya Allah dilaksanakan tahun 2019. Kita juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Rohul,” ujarnya.

Sikapi pernyataan guru madsyarah, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH yang memimpin hearing, menyatakan akan menggesa Perda Inisiatif DPRD. Sehingga segala kegiatan dunia pendidikan agama Islam di Rohul dilegalkan secara regulasi termasuk dengan insentif guru honor madrasah.

“Kini sudah masuk tahapan kajian naskah akademis. Kita harapkan, 1 sampai 2 bulan ini bisa selesai,” sebut Kelmi Amri.

Ketua DPRD juga menargetkan, di tahun 2020 mendatang dana hibah untuk lembaga pendidikan bisa dianggarkan ke dalam APBD Rohul. Kendati demikian, dirinya juga menyarankan agar bulan Januari 2019 mendatang, pihak madrasah bisa mencalonkan diri sebagai calon penerima dana hibah di Bappeda Rohul.

“Pemkab Rohul memberi ruang kepada calon penerima dana hibah dari bulan Juni sampai Mei 2019 Mei mendatang. Maka silahkan didaftarkan agar permohonan bisa disusun dalam RKPD untuk selanjutnya dituangkan dalam APBD,” imbau Politisi Partai Demokrat.

Hal sama juga ditegaskan Ketua Komisi 1 DPRD Rohul, Mazril, bahwa dalam pembahasan naskah akadamis terkait Perda Inisiatif DPRD itu nantinya juga akan meminta masukan dari pihak Kemenag Rohul dan Pemkab Rohul.

“Bila perlu kita undang tim ahli untuk melengkapi naskah akademik tersebut. Jika masalah Perda ini selesai, Pemerintah daerah sudah berani menganggarkan dana hibah, sebab regulasi sudah jelas,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. (mad)