Hukrim Proses Hukum Robohnya Tembok GOR Dumai Dipertanyakan

Proses Hukum Robohnya Tembok GOR Dumai Dipertanyakan

BERBAGI

DUMAI, Tribunriau- Proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tahap I berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas dianggarkan dari dana Bankeu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, sebelum diserahterimakan sebahagian tembok beton GOR tersebut ternyata sudah roboh.

Pantauan di lokasi, Sabtu (23/03) tidak terlihat sedikitpun adanya tembok beton tersebut yang berdiri. Semuanya rata dengan tanah, bahkan material reruntuhan nyaris tidak terlihat dikarenakan tertutup oleh semak belukar yang mulai merambat.

Terkait robohnya tembok beton GOR Dumai tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi. Sejumlah masyarakat menyatakan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tahap l yang dikerjakan PT Laras Surya Mandiri selaku rekanan pemenang lelang disinyalir tidak sesuai kontrak.

Masyarakat Dumai penasaran kenapa sampai detik ini tidak terdengar adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terkait robohnya tembok beton GOR itu. Salah satu warga Dumai, Iwan berharap ada media atau LSM membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum. Karena, anggaran itu bersumber dari keuangan negara dan sepantasnya masyarakat harus peduli terhadap setiap pembangunan yang berpotensi merugikan negara.

Dari informasi terpercaya bahwa pihak kontraktor telah mengembalikan sebanyak Rp 200 juta dari total Rp 368 juta yang diharuskan dan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemko Dumai diwajibkan memperbaiki tembok yang roboh tersebut sehingga berdiri kembali. Pertanyaanya bagaimana dengan kondisi terkini, apakah semua tembok beton yang roboh dikerjakan kembali. Nyatanya sampai kini belum ada tanda-tanda akan dimulainya perbaikan.

Salah satu Presidium Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Dumai (GMPP-KD), Putra IrhasĀ Samudra BACĀ terkait tidak adanya penyidikan perkara ini menyebutkan sangat perhatian dengan persoalan ini.

” Sekarang kita lihat dulu perkembangan terbaru, apabila tidak ada tindaklanjut, sambil mengumpulkan data-data kita akan surati Dinas PUPR untuk mempertanyakan. Apa tindakan yang telah di lakukan selaku instansi berkompeten, jika perlu GMPP-KD akan buat laporan resmi, “ujarnya dilansir Surya24. (s24/red)