Semesta Riau Penerimaan Tenaga Honor di Bengkalis, Diduga Ada yang ‘Bermain’

Penerimaan Tenaga Honor di Bengkalis, Diduga Ada yang ‘Bermain’

BERBAGI

BENGKALIS, Tribunriau- Informasi yang beredar tentang penerimaan tenaga honorer di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis mendapat sorotan dari Pemerhati Masalah Pembangunan dan Kebijakan Publik di Bengkalis, Yovizar SH.

Jika isu tersebut benar adanya, Yovizar menduga adanya pihak-pihak tertentu yang ‘bermain’ dan memanfaatkan kekuatan di tengah APBD Kabupaten Bengkalis yang kritis.

“Mengenai adanya dugaan penerimaan honorer di beberapa OPD, kan jalurnya tidak resmi. Kalau tidak resmi tentu ada pihak-pihak tertentu yang melakukannya, atau memang kepala OPD bersangkutan yang melakukan penerimaan di luar system,” ungkap Yovizar kepada wartawan, Kamis (27/04/2017) memberikan kesimpulan.

Menurutnya, penerimaan tenaga honorer seharusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, karena saat ini kondisi APBD Bengkalis tengah sekarat dan terancam dirasionalisasi. Terlebih jika penerimaan tenaga honorer dilakukan oknum tertentu. “Tentu saja ini akan menjadi masalah, siapa yang akan membayar uang honor mereka,” ujarnya seraya melemparkan pertanyaan jika isu penerimaan honor tersebut benar adanya,

Disamping itu, kata Yovizar, Bupati Bengkalis, Amril Mukhminin sendiri pada awal tahun sudah mengingatkan OPD untuk tidak melakukan penerimaan tenaga honorer, karena ada OPD yang dibubarkan dan tenaga honor yang sudah ada didistribusikan ke OPD yang baru terbentuk atau OPD yang masih kekurangan tenaga staf.

“Ini diduga permainan kelompok tertentu, memanfaatkan situsi dan pengaruh, memaksakan tenaga honorer ke OPD tertentu. Hal itu harus dicegah, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Sekretaris Daerah harus bertindak, karena penerimaan tenaga honorer harusnya dilakukan secara legal dan terbuka,” ujar Yovizar mengingatkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Adihan SH juga mengingatkan OPD untuk tidak sembarangan menerima tenaga honorer, karena selain membebani keuangan daerah, juga harus dilakukan secara prosedural. Namun bagi OPD yang memang kekurangan staf, bisa melakukan rekrutmen secara terbuka.(fri)