Bandar Lampung –

Ketua PWNU DKI, Samsul Ma’arif, mengusulkan duet Miftachul Akhyar sebagai rais aam dan Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU dipertahankan. Samsul mengatakan ada kemajuan pesat di bidang pendidikan di bawah kepemimpinan mereka.

“Bahwa tadi siang laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU diapresiasi oleh seluruh peserta muktamar dan dinilai kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Kiai Said itu mampu menjadikan PBNU mengalami kemajuan pesat terutama dalam dunia pendidikan. Dan tu secara aklamasi laporan pertanggungjawaban diterima,” ujar Samsul kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).

“Oleh karena itu saya selaku Ketua PWNU ingin mengusulkan kepemimpinan dua tokoh ini harus dipertahankan, ya demi kemajuan NU,” sambung Samsul.

Lalu bagaimana dengan Yahya Cholil Staquf? Samsul mengusulkan Yahya Staquf menjadi Waketum.

“Bagaimana dengan Pak Kiai Yahya Staquf. Yahya Staquf dipersiapkan untuk menjadi ketum di muktamar yang akan datang. Kalau usulan kami tetap waketum,” ujar Samsul.

Samsul mengatakan duet Miftachul-Said Aqil juga sekaligus menepis isu perpecahan. Keduanya dinilai Samsul layak dipertahankan untuk kemajuan NU.

“Dan ini bisa menepis anggapan orang selama ini kalau seakan-akan ada gesekan atau perpecahan antara Kiai Miftah dan Kiai Said padahal sama sekali nggak ada. Kalau toh ada sedikit, ini bagian daripada islah. Demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Samsul.

Duet Miftachul Akhyar-Yahya Staquf

Sebelumnya, muncul usulan duet Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum PBNU di sidang pleno dengan agenda laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU. Sejumlah PWNU diklaim sepakat memilih Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Yahya Cholil Staquf menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026.

“Menyepakati untuk mengusulkan kepada AHWA (ahlul halli wal aqdi) bahwa nama KH Miftachul Achyar sebagai calon Rais Aam dan kepada muktamirin nama KH Yahya Cholil Staquf sebagai calon Ketua Umum PBNU,” ujar Katib Syuriah PWNU Jatim, Safruddin Syarif saat membacakan pandangan umum perwakilan 25 PWNU di GSG kompleks UIN Raden Intan, Bandar Lampung, seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Syafruddin menilai sosok Miftachul dan Gus Yahya tepat untuk menakhodai PBNU lima tahun mendatang. Kedua tokoh itu dianggap pasangan yang tepat untuk memajukan NU menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Kami 25 PWNU akan terus mengawal hingga sidang pemilihan nanti. Tentu dukungan ini sangat memungkinkan akan terus bertambah melihat dinamika di muktamar,” ujar Syafruddin.

Dalam kesempatan itu, 25 PWNU se-Indonesia juga menyampaikan terima kasih atas khidmat dan pengabdian jajaran PBNU periode 2015-2020. Selama periode ini, 25 PWNU mengaku ada banyak program dan kegiatan positif yang telah dilakukan. Meski demikian, periode ini juga disebut menyisakan beberapa catatan untuk perbaikan organisasi di masa mendatang.

“Terima kasih atas amanah yang telah dilakukan. Kami berharap catatan-catatan yang ada akan jadi spirit kepengurusan mendatang untuk berkhidmat lebih baik,” ujarnya.

Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Rais Aam

Seperti diketahui, Miftachul Akhyar telah terpilih menjadi rais aam PBNU 2021-2026. Keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah kiai sepuh anggota AHWA.

(knv/dwia)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

PDIP DKI Jakarta menduga Pemprov DKI akan kembali merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan saat ini UMP Jakarta tetap 5,1%.

“Sekarang sudah diputuskan angka 5,1 tapi kalau ada perkembangan lain nanti kita akan lihat,” kata Riza kepada wartawan, Kamis (23/12/2021) malam.

Riza menyampaikan pemerintah memberi batas waktu penetapan besaran UMP hingga 21 November. Setelah dihitung menggunakan formula yang ditentukan, kenaikan UMP hanya sekitar 0,8%.

Akhirnya, Pemprov DKI memutuskan merevisi UMP menjadi 5,1%. Riza mengatakan ada prinsipnya, besaran UMP harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

“Dalam perkembangannya dirasa kurang adil karena angka inflasi, angka pertumbuhan tinggi maka dicoba disesuaikan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga menilai revisi itu tak memiliki dasar hukum yang jelas. Dia menduga besaran UMP kali ini bakal direvisi ulang.

“Apakah ada pertemuan dengan asosiasi pengusaha, terus mereka (Disnaker) bilang ‘iya bang, ini masih kami pelajari nantinya’, mungkin akan kita keluarkan lagi seakan-akan mengikuti, nggak tahu lah apakah itu revisi atau nggak. Cuman artinya kan kebijakan yang dibuat tidak ini (fix), makanya saya lihat ada kemungkinan revisi lagi,” kata Pandapotan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Pandapotan juga mengkritisi keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%. Pandapotan menilai keputusan itu menabrak aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini kan keputusan penetapan itu juga udah lintas daerah juga kan. Itu (dirumuskan) dari pusat juga, pasti udah koordinasi dengan pusat juga kan Disnaker, Kementerian juga mempertanyakan dasar perubahannya, revisinya,” tuturnya

Sekretaris Komisi B DPRD DKI itu memandang Anies terkesan terburu-buru dalam menentukan besaran UMP. Semestinya tak perlu ada revisi UMP jika besaran kenaikan dipikirkan melalui kajian komprehensif. Pandapotan khawatir revisi ini malah menimbulkan kisruh antarpihak hingga menabrak aturan yang ditetapkan.

“Kalau misalnya pada saat penetapan awalnya kenapa tidak dibikin kajian yang sangat matang sehingga jangan membuat kisruh, ini kan bisa menciptakan suasana kisruh perseteruan tidak kondusif antara pekerja dan pengusaha,” ujarnya.

“Iya (tabrak aturan). Dia udah tetapkan peraturan dia, dia ubah, kenapa buru-buru? Harusnya dia tetapkan dulu,” sambungnya.

(taa/dwia)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pendukung Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya buka suara usai adanya anggapan dari PWNU Jawa Timur yang mengaku sempat diintimidasi untuk memilih Gus Yahya. Pendukung Gus Yahya membantah adanya tindakan intimidasi tersebut.

“Jika dia bilang sedemikian itu bohong dan tidak terpuji,” ujar Wakil Ketua PWNU Jatim Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur saat dikonfirmasi, Jumat (24/12/2021).

Bahkan, secara terang-terang Gus Fahrur menyebut pengusung Ketua Gawagis Penjaga Nahdlatul Ulama (GWNU) Jawa Timur Nur Cholis telah berbohong atas anggapan itu. Alasannya, dukungan dari PWNU Jatim kepada Gus Yahya disebut merupakan kesepakatan rapat yang suah dilaksanakan.

“Nur kholis pembohong. Itu dia ngarang. Ya. Itu kesepakatan rapat (dengan PWNU Jatim),” jelas Gus Fahrur.

Sebelumnya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar disebut selama ini untuk mencalonkan diri sebagai Ketum PBNU disunat. Marzuki juga disebut telah diintimidasi agar memilih Gus Yahya menjadi Ketum PBNU.

“Menurut saya, beliau ini disumbat, hak demokrasinya disumbat sehingga tidak bisa mencalonkan diri. Dengan intimidasi harus memilih Gus Yahya,” ujar Ketua Gawagis Penjaga Nahdlatul Ulama (GWNU) Jawa Timur Nur Cholis di Lampung, Kamis (23/12/2021).

Bahkan Nur Cholis menyebut Marzuki sempat dipaksa menandatangani pernyataan untuk mendukung Gus Yahya. Dia menilai pengusungan Gus Yahya sebagai calon Ketum PBNU hanya sebuah rekayasa.

“Persetujuan untuk mendukung satu calon yang sudah diskenario yang sudah didesain. Ya tidak bisa berbicara harus tanda tangan, mau ndak mau tanda tangan, sebagai ketua itu beliau dikerdilkan, beliau berarti dipersekusi,” ucapnya.

(rak/dwia)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengawal langsung rapat evaluasi dan pendampingan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Hal ini dalam rangka mewujudkan Percepatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan reformasi birokrasi.

Rapat evaluasi tersebut turut mengundang Andy Kurniawan, akademisi sekaligus peneliti dari Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang. Sebelum memberikan arahan, Ika mengecek kehadiran dari masing-masing pimpinan OPD.

“Kenapa saya butuh mengabsensi satu persatu, karena saya ada di sini tidak hanya sekedar untuk memberi sambutan seremonial saja. Tapi memberi pengarahan sekaligus memastikan seluruh pejabat tertinggi di masing-masing perangkat daerah paham dan tahu apa itu SAKIP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan, mengingat berdasarkan penilaian verifikasi faktual Kemenpan RB pada bulan lalu, hanya sepertiga saja dari seluruh perangkat daerah yang memahami SAKIP.

“Dua pertiga sisanya tidak paham, maka saya berharap melalui kegiatan ini dan seterusnya nanti, kita akan didampingi oleh konsultan sehingga dua pertiga yang tidak paham akhirnya jadi paham,” jelasnya.

Selain itu, Ika mengatakan pada Februari 2022 mendatang, pihaknya akan menerima hasil penilaian SAKIP tahun 2021. Dikatannya, belum ada peningkatan hasil penilaian jika dibandingkan dengan tahun 2020.

“Kalau benar itu terjadi, artinya sudah keenam kalinya nilai SAKIP Pemkot Mojokerto stagnan tidak mengalami kenaikan. Mohon ini dipahami, artinya sejak enam tahun yang lalu kita berada pada posisi yang sama,” tuturnya.

Karena itu, dia menilai perlu dicari akar permasalahan guna mendapatkan solusi yang sistematis dan berkelanjutan. Sehingga hasil yang ingin dicapai bisa terukur dengan jelas.

Ia menegaskan pihaknya sudah berupaya optimal memperbaiki sistem sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 ini. Salah satunya dengan mencantumkan target capaian SAKIP dalam Perjanjian Kinerja (PK) seluruh OPD se-Kota Mojokerto. Target tersebut juga sudah diintegrasikan ke dalam penilaian e-kinerja yang terimplikasi terhadap TPP.

“Namun hasil penilaian masing-masing OPD ini ternyata tidak linier dengan hasil penilaian Kemenpan RB, maka disini akar masalahnya ada di Inspektorat. Karena memberi penilaian yang indikatornya tidak tepat,” paparnya.

Dia berharap, forum ini dapat menjadi media untuk menemukan akar permasalahan sesungguhnya. Sehingga dapat dirumuskan solusi yang sistematis dan tidak perlu trial and error. Ia bahkan tidak ragu menargetkan minimal BB untuk predikat SAKIP di tahun berikutnya.

Sementara itu, akademisi sekaligus peneliti dari Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang, Andy Kurniawan mengapresiasi keseriusan dari Pemkot Mojokerto dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP.

“Saya harap komitmen yang kuat ini juga dimiliki OPD. Sehingga ada sinergitas untuk berbenah bersama,” tandasnya.

(akd/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba asal Iran. Total 147 kg sabu berhasil disita pihak kepolisian, diduga akan diedarkan untuk pesta tahun baru.

“Jaringan yang kita bongkar merupakan jaringan internasional yaitu jaringan Timur Tengah. Dari pengungkapan yang berhasil dilakukan oleh tim ini barang buktinya adalah sabu seberat 147,143 kg,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Zulpan mengatakan ada lima orang yang ditangkap dan telah ditetapkan terkait kasus tersebut. Lima tersangka itu berinisial W (60), FS (27), HD (36), IA (32), dan AK (34).

Hasil pemeriksaan kepada lima tersangka, ratusan kilogram barang bukti sabu itu direncanakan bakal diedarkan saat perayaan tahun baru 2022.

“Barang bukti sabu ini rencananya apabila tidak diungkap ini akan diedarkan untuk tahun baru untuk daerah Jakarta, Tangerang dan Jawa Tengah,” terang Zulpan.

Zulpan menjelaskan kasus ini berawal dari informasi pihak Bea Cukai tentang adanya transaksi pemesanan sabu dari Iran. Hasil penelusuran diketahui jaringan pemesan yang berada di Indonesia.

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu melakukan penyelidikan. Polisi lalu melakukan penggerebekan pada Jumat (17/12) di sebuah ruko di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat dan kamar hotel di daerah Pulogadung, Jakarta Timur, esok harinya.

“Di komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kita amankan sebanyak 13 karung berisi 117 kotak plastik narkotika sabu dengan totalnya 147,143 kilogram,” terang Zulpan.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan, ratusan kilogram sabu itu dikendalikan oleh sindikat yang berasal dari Brazil. Dia mengaku akan menggandeng badan anti narkotika Amerika Serikat, DEA (Drug Enforcement Administration) untuk mengungkap jaringan sindikat tersebut.

“Barang dikendalikan bukan dari Timteng tapi dikendalikan dari Brazil. Kami join dengan Bea Cukai dan undercover sampai ke Jakarta. Untuk (ungkap jaringan di) Timteng kami putus. Karena itu kami akan kerjasama degan DEA untuk ungkap kasus besar lagi,” jelasnya.

Kelima orang tersangka ini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 Juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana kurungan paling lama 20 tahun penjara.

(ygs/mea)

Sumber: DetikNews

Medan –

Sebuah video yang menunjukkan sopir bus turun untuk membantu mengurai kemacetan di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Aksi itu dilakukan karena tidak ada petugas lalu lintas di lokasi.

Dilihat detikcom pada Kamis (23/12/2021), dalam video awalnya terlihat suasana kemacetan. Sejumlah kendaraan terlihat berhenti di tengah-tengah jalan karena kemacetan itu.

Karena tidak ada petugas, sopir bus turun untuk mengatur jalannya kendaraan. Setelah situasi lalu lintas mulai lancar, sopir bus kembali naik ke kendaraannya.

“Sampai sopir yang turun tangan baru bisa jalan padahal ada pos polisi di simpang itu,” demikian narasi dalam video.

Pengunggah video, Melly, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Yos Sudarso Medan pada Rabu (22/12) kemarin sore. Kemacetan disebut berawal dari adanya mobil yang tetap melaju meski lampu lalu lintas berwarna merah.

“Awalnya kan udah hijau, nah pas kami di tengah tiba-tiba ada mobil lain nyerobot dari arah Belawan belok ke kanan arah Adam Malik. Jadi kami yang dari arah Jalan Putri Hijau nggak bisa lanjut, mundur pun gabisa,” ucap Melly.

Melly mengatakan lampu lalu lintas yang awalnya hijau pun kembali merah. Hal ini yang membuat jalanan menjadi lebih macet.

“Terakhir supirnya turun, yang ke arah Adam Malik diatur dulu barulah agak longgar. Dan dari arah Adam Malik belok ke Putri Hijau atau mau terus ke Jalan Bambu bisa jalan, dan kami pun bisa lanjut jalan lagi. Polisi satu pun enggak nampak,” ujarnya.

(afb/lir)

Sumber: DetikNews