Nasional Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dapat Grasi, Begini Reaksi KPK

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dapat Grasi, Begini Reaksi KPK

BERBAGI
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun

Tribunriau- Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun mendapatkan grasi berupa pengurangan masa hukuman 1 tahun dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Senin (25/11/2019). Lalu bagaimana reaksi KPK menanggapi hal tersebut?

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah merasa informasi tersebut cukup mengejutkan pihaknya, terlebih lagi grasi yang diberikan diperuntukkan kepada orang yang terlibat perkara korupsi.

“Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/11/2019) dilansir Detikcom.

Dijelaskan Febri, korupsi yang dilakukan Annas mengakibatkan sejumlah persoalan yang lebih besar, terutama soal lingkungan yang sehat, seperti dampak bencana asap.

“Perlu kita pahami, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Pemberian grasi kepada Annas dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto. Ia mengatakan grasi tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 2019 kemarin.

“Bahwa memang benar, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019,” kata Ade dalam siaran pers, Selasa (26/11/2019) dilansir Kompas.

Mendapatkan grasi tersebut, artinya Annas hanya akan menjalani enam tahun masa hukuman dan diprediksi akan menghirup udara segar pada Oktober 2020 mendatang.

“Menurut data pada sistem database Pemasyarakatan, bebas awal 3 Oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016,” ujar Ade.

Untuk diketahui, pada 2015 lalu, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Annas karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap alih fungsi kawasan hutan senilai Rp 5 miliar di Riau.

Pada 2018, Annas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi ditolak dan MA menambah hukuman Annas menjadi tujuh tahun penjara. (red)