Nasional LaNyalla Terima Gelar Raden Mas Satria dari Kesultanan Gunung Tabur

LaNyalla Terima Gelar Raden Mas Satria dari Kesultanan Gunung Tabur

BERBAGI

Jakarta

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima gelar kebangsawanan dari Kesultanan Gunung Tabur. Penganugerahan tersebut ditandai dengan pemberian gelar Raden Mas Satria kepada LaNyalla di Museum Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Prosesi pemberian gelar dilakukan dengan penyematan pin kesultanan, pemakaian kopiah dan penyerahan plakat. Sultan Gunung Tabur, Paduka Yang Mulia H Adjie Raden Muhammad Bachrul Hadie mengungkapkan gelar kebangsawanan yang diterima LaNyalla akan berlanjut hingga keturunan selanjutnya.

“Gelar kebangsawanan itu bisa ditambah di belakang atau di depan nama keturunannya yang sah dan berlanjut sampai keturunan selanjutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).

Adjie juga mengatakan sosok LaNyalla mengingatkan pada orang tuanya yakni Sultan Aji Raden Muhammad Ayub, yang juga merupakan Bupati pertama Berau.

“Kebetulan orang tua saya pernah menjadi anggota MPR utusan Daerah Kalimantan Timur. Dimana utusan daerah ini yang kemudian sekarang menjadi DPD RI,” ungkapnya.

Adjie pun berharap pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian kepada keberadaan kerajaan di seluruh Indonesia.

“Kami keluarga besar Kesultanan Gunung Tabur berterima kasih atas kunjungan Ketua DPD RI. Semoga kunjungan ini bisa berlanjut di kemudian hari. Semoga juga bisa mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kerajaan. Sebagai tanda terima kasih, sebagai penghormatan kami pada beliau, hari ini kami memberikan gelar kebangsawanan dan menjadi bagian dari Kesultanan Gunung Tabur,” ucapnya.

Menerima kehormatan tersebut, LaNyalla menyatakan siap memperjuangkan aspirasi dan amanat para Raja dan Sultan Nusantara.

“Kita semua ingin pemerintah terlibat secara aktif dalam revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Kemudian keterlibatan kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara. Juga mendorong pemerintah daerah yang seharusnya mengajak Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam pembangunan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Ketua DPD RI merupakan kehormatan bagi masyarakat Berau.

“Kami berterima kasih Ketua DPD RI dan anggota DPD RI sudi mendengar aspirasi dan melihat kehidupan kami di ujung utara Provinsi Kaltim. Kami berharap rombongan DPD RI mengenal dan melihat lebih jauh potensi yang ada di sini,” ungkapnya.

Gamalis menjelaskan Kabupaten Berau merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran. Dengan jumlah penduduk 251.000 jiwa, pendapatan utama daerah berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan.

“Saat ini 68% pendapatan daerah berasal dari pertambangan,” jelasnya.

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya sedang melakukan pengembangan wisata untuk meningkatkan ekonomi daerah. Selain potensinya yang besar, Kabupaten Berau harus memiliki sumber pendapatan baru dan tidak terus bergantung pada sektor tambang yang suatu saat nanti akan habis.

“Ada tiga potensi klaster wisata yang akan dikembangkan. Yakni wisata hulu berupa pegunungan, daerah tengah terdapat budaya keraton, kuliner dan lain-lain, sedangkan di pesisir kami punya pantai yang indah,” paparnya.

Kedatangan anggota DPD RI diharapkan dapat membuat Berau semakin dikenal oleh masyarakat nasional dan internasional.

Terkait COVID-19, pemerintah Berau sedang melakukan percepatan vaksinasi. Dosis pertama vaksin tercatat sampai 13 Januari telah 89,77% dan dosis kedua 65,14%.

LaNyalla hadir bersama 3 Senator Kalimantan Timur yakni Aji Mirni Mawarni, Nanang Sulaiman, Zainal Arifin, senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainudin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Matheus Stefi Pasimanjeku (Maluku Utara) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Hadir juga Sultan Raja Muda Perkasa Datu Amir dari Kesultanan Sambaliung, Pemangku Sultan Bulungan Datuk Abdul Hamid, Wakil Bupati Berau Gamalis, Ketua DPRD Berau Madri Pani, Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono, Dandim Berau Letkol Fardin Wardana dan jajaran Forkopimda Kabupaten Berau, Sekjen MAKN Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

LaNyalla Minta Pemkab Berau Perhatikan Kesultanan Gunung Tabur

LaNyalla meminta Pemerintah Kabupaten Berau untuk memberikan perhatian kepada Kesultanan Gunung Tabur dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini ia sampaikan usai menerima gelar kebangsawanan Raden Mas Satria dari Sultan Gunung Tabur.

“Hari ini saya secara khusus meminta perhatian Bupati Berau atas beberapa catatan saya terkait dengan keberadaan Kesultanan Gunung Tabur dan masyarakat di sekitar Kesultanan,” pintanya.

Pertama, terkait aspirasi masyarakat Gunung Tabur yang pada tanggal 8 Januari lalu menyatakan kekecewaannya kepada PT Berau Coal karena tidak melaksanakan kewajiban CSR dengan sungguh-sungguh.

“Ini harus menjadi perhatian Pemkab Berau. Karena perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jelas itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di Pasal 74,” jelas LaNyalla.

LaNyalla menuturkan masyarakat meminta agar perusahaan membangun Solar Cell untuk warga Gunung Tabur, karena listrik PLN belum tersedia sampai sekarang.

“Saya kira itu tuntutan yang sangat wajar dan tidak berlebihan. Saya minta Pemkab Berau dan Senator asal Kalimantan Timur untuk membantu memastikan aspirasi tersebut dapat direalisasikan,” ujarnya.

Permintaan kedua yakni agar komplek pemakaman Kesultanan Gunung Tabur yang seringkali terkena bencana banjir mendapat perhatian serius.

“Makam para leluhur Kesultanan Gunung Tabur adalah makam yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya bangsa ini. Makanya harus kita jaga dan pelihara,” tukasnya.

Ketiga, LaNyalla meminta secara khusus agar Masjid Kesultanan atau Masjid Raya Imanuddin yang telah berusia sekitar 200 tahun direvitalisasi dan juga dilakukan perawatan yang memadai.

Menurutnya, hal-hal seperti tersebut wajib ia sampaikan sebagai generasi bangsa yang telah menikmati kemerdekaan, dimana salah satunya terwujud atas sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

“Karena hanya bangsa yang besar, yang dapat menghargai sejarah peradabannya,” imbuhnya.

LaNyalla juga mendorong agar DPR RI dan Pemerintah segera memutuskan Rancangan Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-Undang. Karena dengan Undang-Undang tersebut revitalisasi kerajaan nusantara memiliki payung hukum yang lebih kuat.

“Sebagai penerima 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan dalam Deklarasi Sumedang pada 29 September 2021 lalu, saya tidak akan berhenti menyuarakan pentingnya seluruh stakeholder bangsa ini, khususnya pemerintah, untuk memberikan penghormatan kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai salah satu pemilik saham utama negara ini,” terangnya.

LaNyalla mengaku sengaja berkeliling mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil dari daerah dan seluruh stakeholder yang ada di daerah.

“Saya juga berkeliling untuk menggugah kesadaran kita sebagai bangsa yang dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Dimana sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia sangat besar,” pungkasnya.

(fhs/ega)

Sumber: DetikNews