Komisi I DPRD Dumai Kunker ke BPBD Provinsi Riau

Komisi I DPRD Dumai Kunker ke BPBD Provinsi Riau

DUMAI – Komisi I DPRD Kota Dumai melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terkait Program Pencegahan dan Penanganan Bencana Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Kamis (2 /11/2023).

Dalam Pelaksanaan kegiatan tersebut, Komisi I DPRD Kota Dumai diterima oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Riau, Drs. Eko Rahdippa, MM didampingi Analis Bencana, Mitra Adhimulati di Ruang Multimedia Dr. Sutopo Purwo Nugroho.

Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi I, Edison,SH., juga diiikuti oleh Idrus, ST., Rudi Hartono,S.Psi., H.Salman,S.Sos., dan Jem Harahap.

Tujuan Kunker ini untuk mengetahui sejauh mana perhatian Provinsi Riau terhadap Daerah, khususnya Kota Dumai dalam menangani bencana, terutama banjir dan karhutla di Kota Dumai yang menimbulkan kabut asap dan tentunya berdampak untuk wilayah perbatasan lainnya.

Drs. Eko Rahdippa menjelaskan strategi Provinsi Riau untuk mencegah dan Penanganan Bencana ini yakni membentuk Desa Tangguh Bencana dan memiliki teknologi yang canggih untuk memodifikasi cuaca, serta aplikasi Sistem Informasi Pengendalian KARHUTLA Riau (SIPAKAR)

Mitra Adhimulati Selaku Analis Bencana sebagai Tim Operasi Udara KARLAHUT 2023 juga menjelaskan bahwa melalui Aplikasi SIPAKAR tersebut tidak hanya untuk mengetahui titik kebakaran tetapi juga untuk posisi banjir dan longsor beserta progress pencegahan nya langsung hanya melalui pantauan aplikasi ini. Aplikasi SIPAKAR tidak hanya bisa di akses oleh BPBD Provinsi tetapi juga bisa d akses oleh TNI, POLRI, dan Perusahaan sehingga jika terjadi bencana akan cepat di tangani.

Untuk mengantisipasi terjadinya Banjir diharapkan agar Kota Dumai bisa mencontoh daerah lain salah satu upaya nya yakni: mengatur musim tanam yang cocok untuk daerah Kota Dumai, pelebaran saluran air, pembersihan aliran Sungai Dumai dan meminta masyarakat ikut tanggap bencana mengingat Banjir di Kota Dumai sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. (Infotorial/HumasDPRD/red)