Tribunriau – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut izin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Sabtu (21/11/2026).
Kebijakan Izin RAPP Dicabut tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.
Pencabutan izin PT RAPP berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran lingkungan. Pelanggaran tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Izin RAPP Dicabut Setelah Berulang Kali Terjadi Karhutla
WALHI Riau menilai keputusan pemerintah mencabut izin PT RAPP sejalan dengan berbagai temuan yang telah mereka sampaikan selama ini. Salah satu temuan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan pada 2026 di wilayah kerja PT RAPP, tepatnya di Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan hasil analisis WALHI Riau, wilayah operasional PT RAPP telah beberapa kali terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tersebut tercatat terjadi pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
Selain persoalan karhutla, WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan lingkungan setelah kebakaran. Temuan tersebut terutama berkaitan dengan wilayah Estate Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti.
WALHI Riau juga menyoroti penanaman tanaman eukaliptus untuk kepentingan produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi setelah kebakaran.
WALHI Riau Minta Pemerintah Evaluasi Pelanggaran PT RAPP
WALHI Riau menilai pencabutan izin PT RAPP harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pelanggaran perusahaan. Evaluasi tersebut perlu mencakup pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin serta potensi pelanggaran lainnya.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan. Langkah ini penting untuk memastikan penegakan hukum terhadap korporasi dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan di seluruh wilayah operasional PT RAPP.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus berorientasi pada dua hal utama, yaitu pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat.
Menurut Eko, pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan penyelesaian konflik dan pengembalian hak masyarakat atas ruang hidup. Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat adat yang selama ini terdampak oleh aktivitas dan perizinan PT RAPP.
Ia juga menegaskan bahwa proses pemulihan setelah pencabutan izin harus dilaksanakan secara adil dan melibatkan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh,” ujarnya.
Eko menambahkan bahwa pemerintah perlu melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung. Kelompok tersebut meliputi masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya.
“Kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” tambah Eko.
WALHI Riau Tolak Pengalihan Izin PT RAPP ke Perusahaan Lain
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar tidak mengalihkan wilayah bekas izin PT RAPP kepada korporasi lain atau perusahaan negara.
Menurut Jasmi, pengalihan izin kepada perusahaan lain akan bertentangan dengan tujuan utama pencabutan izin, yaitu memulihkan lingkungan dan mengembalikan hak masyarakat.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin,” kata Jasmi.
Ia menilai pencabutan izin tanpa pemulihan lingkungan dan hak masyarakat berisiko hanya menjadi kebijakan simbolis.
“Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” tutup Jasmi.
Masyarakat Dayun Minta Hak atas Lahan Dipulihkan
Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menegaskan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak masyarakat. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Desa Dayun, Kabupaten Siak, Riau.
Menurut Besta, aktivitas perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah berdampak pada ribuan hektare perkebunan milik masyarakat Desa Dayun.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk melindungi dan mengakui kembali hak masyarakat atas ruang hidup mereka.
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujar Besta.
Ia menilai skema Perhutanan Sosial dan TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik agraria serta mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Provinsi Riau.
WALHI Riau Desak Penegakan Hukum terhadap Korporasi Lain
Selain mendesak pemulihan setelah izin RAPP dicabut, WALHI Riau meminta pemerintah melanjutkan penegakan hukum terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
WALHI Riau mendorong pemerintah melakukan evaluasi perizinan hingga pencabutan izin terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan.
Desakan tersebut juga mencakup sedikitnya 38 izin korporasi yang wilayah operasionalnya mengalami kebakaran hutan dan lahan pada 2026.
WALHI Riau menegaskan bahwa pemerintah harus mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidup yang selama ini terdampak oleh aktivitas perusahaan.
Pencabutan izin PT RAPP diharapkan tidak berhenti pada penghentian kegiatan perusahaan. Pemerintah harus memastikan pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, perlindungan masyarakat adat, serta pengembalian hak rakyat atas lahan dan ruang hidup mereka.
(Rilis WALHI Riau)











