Gaji Tak Kunjung Dibayarkan, Karyawan Rokan Blok ‘Ngadu’ ke DPRD

26
BERBAGI
Pekerja perkebunan kelapa Sawit Rokan Blok di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo, ngadu ke Komisi III DPRD Rohul
Pekerja perkebunan kelapa Sawit Rokan Blok di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo, ngadu ke Komisi III DPRD Rohul

ROKAN HULU,Tribun Riau – Permasalahan pekerja perkebunan kelapa Sawit Rokan Blok di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan memecat karyawannya sepihak, akhirnya diadukan ke DPRD rohul.

Para pekerja Rokan Blok disambut oleh anggota komisi III DPRD bidang ketenagakerjaan, Alfasirin di aula DPRD Senin (2/7/2018) sore. Para karyawan didampingi Kepala Desa Teluk Aur, dan LSM dari KPK dan Topan RI.

Delitawati menyampaikan keluhan ke komisi III DPRD, terkait pemecatan sepihak oleh pemilik kebun. Kemudian dengan belum dibayarkannya gaji lebih kurang tiga bulan terakhir, lalu tidak dikeluarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja, dan biaya makan minum para karyawan yang mencapai Rp 25 juta.

“Kami datang untuk minta bantu komisi III DPRD Rohul terkait masalah yang kami alami, paling tidaknya gaji dan uang makan selama ini yang belum dibayar oleh pihak perusahaan bisa dikeluarkan, karena sudah banyak uang pribadi keluarga kami untuk membiayai makan karyawan sesuai perjanjian dari pemilik kebun,”

“Pemilik kebun sendiri diketahui merupakan warga cina dari Pekan Baru yang membuka perkebunan kelapa sawit di lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas areal lebih kurang 650 hektar, dengan jumlah pekerja sekitar 30 sampai 40 orang,” ucap Deli.

Kades Teluk Aur Muslim mengungkapkan, perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Teluk Aur tidak memiliki izin, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, bahkan sama sekali tidak pernah melaporkan ke desa tentang keberadaan perkebunan kelapa sawitnya.

“Selaku Kades, berharap ke DPRD Rohul agar segera mengusut tuntas terkait legalitas perusahaan. Apalagi sudah mempekerjakan lebih dari tiga orang karyawan, selain itu meminta DPRD Rohul terutama komisi III DPRD, bisa membantu masyarakat seperti yang disampaikan hari ini,”

“Saya sudah sekuat tenaga dan semampu saya membantu masyarakat yang ditelantarkan oleh pemilik perkebunan, namun tidak ada titik temu hingga kini sehingga kita meminta bantu ke DPRD melalui komisi III bidang ketenagakerjaan,” harap Muslim.

Sikapi permasalahan yang dihadapi karyawan, anggota komsi III DPRD Rohul, Alfasirin menyatakan, bahwa tidak ada alasan dari pihak pimilik kebun untuk tidak mengeluarkan gaji karyawannya, mulai dari biaya makan yang disediankan oleh karyawan yang dipercayakan pemilik kebun kepada, Delitawati sekaligus juga menjadi korban pemecatan.

“Terkait laporan dan keluhan korban sudah kita terima, dan tindak lanjutnya harus membuat surat secara tertulis ke DPRD sehingga bisa dijadwalkan untuk hearing dengan komisi III DPRD rohul, kalu untuk hari kita baru sebatas ingin mengetahui sejauh mana akar permasalahannya, “ terang Alfa.

Kata Alfasirin, setelah ada surat resmi yang dimasukkan ke DPRD Rohul, minggu depan sudah bisa dilakukan hearing dengan komisi III, dengan harapan hak-hak dari karyawan nanti bisa direalisasikan oleh pengusaha kebun. (mad)