PEKANBARU, Tribunriau.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi (kejati) Riau Kolonel Laut (KH) Faisol, S.H menghadiri Kegiatan Kunjungan Kerja (kunker) Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait Penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Ombudsman Republik Indonesia, selasa (21/3/23) di balai serindit Aula Gubernur jalan Diponegoro pekanbaru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Joni Irwan, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau Kolonel Laut (KH) Faisol, S.H, Forkopimda Provinsi Riau atau yang mewakili, Civitas Akademika Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, serta Rombongan Badan Legislasi DPR RI.
Gubernur Riau diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Joni Irwan, menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan Selamat Datang kepada Badan Legislasi DPR RI beserta rombongan dalam rangka Kunjungan Kerja dan mendapatkan masukan terkait Penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Badan Legislasi DPR RI beserta rombongan yang telah memilih Provinsi Riau menjadi tujuan Kunjungan Kerjanya dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia. Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke daerah ini tentunya memperluas wawasan dan pengetahuan terkait pengaturan mengenai Ombudsman Republik Indonesia serta implementasi nya di daerah.
Selanjutnya, perwakilan Badan Legislasi DPR RI yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid mengatakan, bahwa ciri negara maju dan berdemokrasi baik adalah adanya check and balance dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu roda pemerintahan yang memerlukan check and balance adalah pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat dan di dearah. Baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih lanjut disampaikanya, bahwa pengawasan eksternal dalam rangka memastikan pelayanan publik terselenggara dengan baik, dituangkan lah dalam beberapa peraturan perundang- undangan khusus mengatur terkait hal ini adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia.
” tujuan Kunjungan Badan Legislasi DPR RI adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait implementasi Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia di daerah. Termasuk juga mempelajari dan mengkaji tugas, kewenangan, keanggotaan, sistem pendukung, sistem pelaporan, kelembagaan di daerah, kode etik, pendanaan dan atau harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait dengan tugas dan wewenang Ombusdman Republik Indonesia. Seluruh aspirasi yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan dalam merumuskan konsep naskah akademik dan Rancangan Undang- Undang (RUU) perubahan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia,” kata wakil ketua Badan legislsi DPR RI Abdul wahid.
Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait Penyusunan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Ombudsman Republik Indonesia berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes). “Sumber kasi penkum kejagung”.(Hen).
