Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan tidak ada yang hal menyimpang terkait apa yang disampaikan Ketua MPR RI. Hal yang dimaksud Arsul adalah paparan Ketua MPR RI di pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI pada Selasa (16/8) kemarin.
“Apa yang disampaikan Ketua MPR, hemat saya dalam koridor apa yang menjadi keputusan Rapat Gabungan sebagaimana disetujui oleh 9 Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI. Pertama, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Kedua, Rapat Gabungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengkajian tersebut, akan dibentuk Panitia Ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proporsional dimana pengambilan keputusan akhirnya adalah dalam Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan umumnya,” jelas Arsul dalam keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).
Lebih lanjut Arsul menyampaikan Badan Pengkajian MPR merekomendasikan beberapa payung hukum dan pilihan dasar bagi PPHN sejauh yang ia pahami. Salah satunya tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 seperti yang disebut dalam pidato Ketua MPR itu.
@import url(“https://awscdnstatic.detik.net.id/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css”);
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
function paraA(e) {
var p = $(e);
$(e + ” .para_fix”).width(p.width());
}
$(“.paraA iframe”).on(“load”, paraA(“.paraA”));
Sumber: DetikNews
