RIYADH, Tribun Riau- Sudah satu tahun sejak pengangkatan Mohammed Bin Salman (MBS) sebagai putra mahkota Saudi. Dia dinilai mengguncang kebijakan domestik dan luar negeri Saudi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pria berusia 33 tahun ini digambarkan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai ambisius, tidak membuang waktu dalam mengonsolidasikan kekuatannya sambil menciptakan kembali citra dirinya sebagai seorang reformis dan simbol Islam moderat.
MBS diyakini berada di belakang blokade Qatar oleh Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Langkah untuk memutuskan hubungan dengan Qatar terutama didorong oleh Mohammed Bin Salman dan Pangeran Mahkota UAE Pangeran Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Langkah ini tampaknya tidak mencapai hal penting selain memecah Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Dua bulan setelah ditunjuk sebagai menteri pertahanan termuda dunia pada 2015, MBS memutuskan meluncurkan operasi militer brutal di Yaman. Sampai saat ini perang telah menghancurkan Yaman dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang. PBB menggambarkan perang tersebut bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Di dalam negeri, MBS memenjarakan puluhan kritikus dan pembangkang pada September lalu, termasuk aktivis damai, penulis, wartawan, dan dua ulama Muslim terkemuka. Langkah itu dikutuk oleh Human Rights Watch sebagai ‘intoleransi penuh terhadap warga yang berbicara untuk hak asasi manusia dan reformasi’.
Sebulan kemudian, berbicara di sebuah konferensi di, Riyadh, MBS bersumpah segera membasmi sisa-sisa ekstremisme. Ia menambahkan Arab Saudi akan menjadi sebuah negara Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan dunia. Berikut beberapa kebijakan MBS selama setahun menjabat, dilansir di Aljazirah, Kamis (21/6).
Membasmi korupsi politik
November lalu, MBS memerintahkan penangkapan ratusan pangeran Saudi, pengusaha tingkat tinggi, dan menteri-menteri pemerintah dalam penyelidikan anti-korupsi, yang secara luas dianggap sebagai pembersihan politik pesaing potensial.
Pemberantasan korupsi Ini didukung Dewan Ulama Senior, badan keagamaan utama kerajaan. Langkah ini menjadi luar biasa karena mengirim pesan keluarga kerajaan tidak kebal hukum.
Reformasi sosial
Upaya MBS untuk modernisasi telah digembar-gemborkan sebagai upaya yang ditunggu-tunggu dan progresif untuk membawa Saudi yang konservatif ke abad 21. Basis dukungan terbesarnya berasal dari rakyatnya sendiri, di mana 60 persen berada di bawah usia 30 tahun.
Pada Januari tahun ini, wanita pertama kalinya diizinkan menghadiri stadion olahraga, tempat yang sebelumnya hanya untuk pria saja. Selain itu, keputusan kerajaan telah ditandatangani untuk membatalkan undang-undang yang melarang perempuan mengemudi, dan partisipasi yang lebih besar di ruang publik terbuka bagi perempuan.
Namun hal ini dibayangi penangkapan para feminis dan aktivis Saudi baru-baru ini. Mereka yang ditangkap secara terbuka menganjurkan kesetaraan gender, hak bagi perempuan untuk mengemudi, dan mengakhiri sistem perwalian laki-laki.
Para aktivis, yang termasuk pembela HAM, menjadi sasaran kampanye kotor oleh pihak berwenang, yang menyebut mereka sebagai pengkhianat dan menuduh mereka memiliki kontak yang mencurigakan dengan entitas asing. Mereka juga menghadapi tuduhan di bawah undang-undang anti-terorisme 2014 di negara itu, yang telah dikritik oleh kelompok-kelompok HAM sebagai alat untuk menghancurkan perbedaan politik yang damai.
Modifikasi ekonomi
Rencana diversifikasi ekonomi kerajaan dan ketergantungan pada minyak diresmikan oleh MBS dua tahun lalu di bawah bendera Visi 2030, yang bergantung pada reformasi sosial dan berusaha untuk mengintegrasikan perempuan dalam angkatan kerja.
Dia menguraikan kebijakan mengembangkan sektor publik seperti pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Salah satu rencana tersebut adalah pembangunan zona ekonomi 500 miliar dolar AS di pantai barat lautnya, memanjang ke Yordania dan Mesir.
Ketika puluhan tahu korupsi ekonomi merenggut miliaran dolar dari ekonomi, Visi 2030 mengusulkan pembentukan dana kekayaan berdaulat dan penjualan saham dari Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara. Untuk memastikan investasi yang menguntungkan ke Arab Saudi, putra mahkota melanjutkan tur resmi mulai dari Mesir ke Eropa hingga Amerika Serikat.
Dia meminta pejabat, selebritis, dan CEO berpengaruh dan meyakinkan mereka menandatangani obligasi kontrak sebagai imbalan atas janjinya tentang negara modern, jauh dari citra teokrasi ultra-konservatif. Namun, keputusan terburu-buru di regional telah membuat pangeran tidak disukai. Tindakannya terhadap negara-negara tetangga seperti Yaman dan Qatar telah menghasilkan implikasi geopolitik yang jauh jangkauannya dan menyebabkan lebih banyak kesulitan daripada pertunjukan kekuatan regional.
Contoh lain adalah ketika Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya yang terpaksa dan membingungkan di Riyadh. Hal itu menjadi bumerang dan Hariri membatalkan pegumumannya segera setelah dia mendarat di Beirut. (rci/red)
