ROHIL, Tribunriau – Rapat Rancangan Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) menjadi Rekomendasi. Rapat ini menjadi mementum penting dalam merancang pembangunan lima Tahun kedepan.
Rapat dilaksanakan, senin (11/8/2025) diruang sidang utama DPRD Rohil, Bagansiapiapi.dalam rapat tersebut membahas terkait Infrastruktur, kesehatan, Air bersih, Balai latihan kerja, dan lain-lain.
Pimpinan Rapat,wakil ketua DPRD Rohil Maston, usai rapat mengatakan, RPJMD menjadi rekomedasi, misi dan visinya apa yang menjadi prioritas, Apakah infrastruktur dan dimana desanya, kalau Air bersih tentunya perlu dianggarkan, misalnya pembangunan air bersih panipahan – Bagansiapiapi – Kubu -Kuba, ini yang menjadi Objek dan berapa Anggaran selama lima Tahun, biar ada nilai prioritas.
Lanjut maston, misalnya terkait jalan, nanti di RPJMD akan dituangkan, jadi berapa kecamatan yang menjadi prioritas di setiap tahun nya akan dianggarkan menjadi objek kedepannya .
Kemudian terkait kesehatan , menurut pemerintah visi dan misinya itu beberapa puskesmas akan ditingkatkan, ” Kami (DPRD) mengusulkan menjadi perhatian penuh panipahan menjadi prioritas puskesmas nya yang harus di isi, mulai tahun 2026 ini menjadi Rencana kerja OPD nya “, kata maston.
Targetnya, Tambah Dia, puskesmas panipahan menjadi contoh yang bisa dipasilitasi, kira -kira sepesialis apa yang ada disana nanti, apakah kandungan atau penyakit dalam, kemudian persiapan alat medisnya masih siapkah, itu tergantung pemerintah, beberapa puskesmas yang akan jadi nilai prioritas yang bisa dilihat nilai bagi masyarakat .
“Kalau panipahan itu harga yang paling bagus, faktor ekonomi, kemiskinannya karena disitu data ekstimnya perlu perhatian khusus dibidang kesehatan dan bisa mengurangi kematian ibu hamil, Kira-kira seperti itu “, ujar maston.
Lebih lanjut dikatakannya, Didalam RPJMD harus ada nilai prioritas mana yang lebih akan kita prioritaskan dan tidak bisa berharap APBD, harus bijaklah didalam melaksanakannya dengan cara jeput bola ke kementerian, karena mengunakan APBD, sepertinya kita tidak mampu.
Kemudian, Misalnya PT.PHR bantu pemerintah dengan melaksanakan Balai Latihan kerja, itu harus PT.PHR memberikan, agar mengurangi penganguran menciptakan lapangan kerja menjadi ada. balainya ini menjadi nilai teknis yang bisa digunakan masyarakat, pungkas Maston. (Hen)
