Nasional Penggugat Apresiasi MK yang Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki

Penggugat Apresiasi MK yang Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki

BERBAGI

Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan secara bersyarat pengujian formil UU Cipta Kerja. MK menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan memerintahkan DPR dan Presiden memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun.

Menyambut putusan tersebut, Pemohon penyandang disabilitas yang ikut menguji UU Cipta Kerja menyambut baik putusan tersebut.

“Putusan uji formil oleh MK terhadap UU CK ini menunjukkan bahwa masih ada harapan baik dalam proses pembenahan sistem hukum nasional di masa depan,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon, Himas el Hakim, kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Hal ini juga diharapkan oleh kuasa hukum lain dari Pemohon, Deddy Arwin Gommo “Dengan putusan tersebut, tentunya menjadi momen dimana pembentuk UU berkaca untuk memperbaiki proses legislasi yang seringkali mendapat penolakan dari masyarakat.”

Kuasa lainnya, Eliadi Hulu menyatakana bahwa perjuangan rakyat Indonesia khususnya Penyandang Disabilitas telah diakomodir dengan dikabulkannya uji formil. Ini merupakan putusan yang sudah tepat yg dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan dikabulkannya Uji Formil maka hak-hak Penyadang Disabilitas yang selama ini telah direnggut oleh UU Ciptakerja kembali dipulihkan.

“Para Pemohon yang merupakan Penyandang Disabilitas menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Mahkamah Konsitusi. Para Pemohon yang merupakan Penyandang Disabilitas d iantaranya Simon Petrus Simbolon dan Dian Putu,” ujar Eliadi.

Sebagaimana diketahui, MK dalam putusannya memerintahkan DPR dan Pemerintah memperbaiki UU itu. Berikut amar/perintah MA:

1. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan
2. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali,
3. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(asp/fjp)

Sumber: DetikNews