Semesta Riau Pemkab Siak Teken MoU Program WKDS dengan Kemenkes

Pemkab Siak Teken MoU Program WKDS dengan Kemenkes

BERBAGI


SIAK, Tribunriau – Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi melakukan penandatangan (MoU) terkait dengan program  Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dari Kementerian Kesehatan untuk mengisi Rumah Sakit Pemerintah Daerah, di Ballroom hotel Redtop Jakarta, Rabu (31/1/18) malam.

Program WKDS Kementerian Kesehatan ini, sangat membantu Pemkab Siak dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Apalagi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Siak masih sangat tinggi.

Bupati Siak sangat mendukung program Kemenkes ini, karena di daerah sangat mendambakan adanya penambahan tenaga dokter spesialis. Dengan penambahan tenaga dokter spesialis, Syamsuar berharap kedepannya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Berapa banyak kebutuhan tenaga medis tersebut untuk daerah akan diakomodir oleh Kemenkes.

“Tentu program ini sangat kita dukung, setelah kami menandatangani MoU, para dokter spesialis yang kita butuhkan akan bertambah, sesuai dengan yang kita butuhkan,” kata Syamsuar.

Sementara itu Kadis Kesehatan Siak, Tony Chandra mengatakan, program dari Kemenkes ini sangat membantu pemerintah daerah. Sehingga setiap rumah sakit di daerah memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan.

“Sampai saat ini permasalahan di daerah adalah mendapatkan dokter spesialis. Alhamdulillah kegalauan kita selama ini akan bisa teratasi,” terang Tony.

Kalau dulu para dokter spesialis setelah menyelesaikan kuliahnya bebas memilih rumah sakit. Dengan adanya program ini mereka wajib mengikuti dan mengabdikan ilmunya untuk daerah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan, Berlian, mengatakan bahwa program ini dilakukan dalam rangka upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialisasi kepada masyarakat di daerah.

“Dalam Undang-Undang negara kita, tentang kesehatan ditegaskan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau,” ujar Berlian.(R24/tn)