RUPAT, Tribunriau- Gabungan Pelajar dan Mahasiswa Pekanbaru – Rupat Bengkalis menggelar demonstrasi di depan PT Priatama Kebun Rupat, Selasa (14/7).
Tuntutan massa terkait dengan pekerja yang dimutasi tanpa ada kejelasan dari pihak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, yaitu PT Pandauan Satria Nusantara (PSN) yang berkantor di Pekanbaru.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perusahaan PT PSN sebagau penyedia jasa, ada 4 tuntutan, yang pertama kami meminta kejelasan kepada pihak perusahaan terhadap delapan security yang dimutasi/diberhentikan, mohon penjelasan,” ujar Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pekanbaru, Bani di depan massa.
Selanjutnya, tuntutan mereka adalah meminta pihak perusahaan agar lebih memprioritaskan tenaga kerja dari daerah setempat serta mempertahankannya (tidak dimutasi ke daerah lain).
“Memprioritaskan dan mempertahankan karyawan tetap putra/putri daerah,” tambahnya.
“Meminta kejelasan persentase terhadap ketenagakerjaan dari luar daerah. Kami meminta kepada perusahaan agar dapat menentukan dan menetapkan upah gaji yang diterima karyawan sesuai dengan UMK,” lanjut Bani.
Selain itu, Bani juga meminta perusahaan agar patuh terhadap UU Ketenagakerjaan, tidak asal memPHK pekerja, terlebih lagi tanpa prosedur yang telah ditetapkan.
“Perusahaan juga sebaiknya melihat UU tenaga kerja, seharusnya setiap memutuskan hubungan kerja pastilah ada Sp 1 dan Sp 2, jangan terus memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tanpa prosedur, persentase memang anak tempatan sudah lumayan, cuma kami minta bagaimana kedepan MoU ini terkait tenaga kerja dan lokal dan luar lebih diutamakan warga Rupat, kenapa anak tempatan tidak bisa diberdayakan?,” pungkasnya.
Selain itu, Ketua Himpunan Fajar Mahasiswa Rupat Bengkalis, Muhammad Alamir kepada awak media menyampaikan bahwa aksi tersebut terkait 8 orang security yang dikeluarkan secara tidak berkeadilan.
“Kami dari masyarakat menjembatani, meminta menyuarakan tentang delapan orang security yang dikeluarkan secara tidak berkeadilan, tidak sesuai dengan aturan dan tidak jelas, kalau belum ada penjelasan dari perusahaan mungkin ada aksi selanjutnya,” kata Muhammad Alamir.
Sementara itu, salah seorang security dari 8 yang dimutasi tersebut menuturkan bahwa sampai saat ini (telah bekerja setengah bulan), belum menandatangani kontrak perjanjian kerja.
“Tidak ada satu pun yang kami tanda tangani surat perjanjian dari PT PSN, tiba-tiba kami dimutasi, ini aneh,” kata salah seorang security yang identitasnya tak ingin dipublis.
Selain itu, lanjutnya, hingga kini untuk BPJS Ketenagakerjaan juga belum jelas apakah sudah didaftarkan atau belum.
Sementara itu, Ketua LSM TOPAN RI di Rupat, Marjuki menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa.
“Semua aspirasi masyarakat, perusahaan jangan seenaknya membuat aturan, harus sesuai dengan UU yang berlaku dan tidak merugikan orang lain,” ungkap ketua DPC TOPAN RI RUPAT, Marjuki.
Di tempat terpisah, salah seorang koordinator lapangan dari PT PSN, Redin ketika dikonfirmasi terkait aksi tersebut menyatakan bahwa keputusan berada di pusat.
“Semua tergantung keputusan manajemen di pusat, nanti kalau ada email permintaan, tentu kita penuhi,” singkat Redin sebagai korlap dari PT PSN.
Penulis: Johannes Simangunsong
