SELATPANJANG – Diduga menyalahgunakan wewenang saat pengungkapan kasus narkoba Senin (29/1/2018) lalu, Kapolsek Tebingtinggi, AKP Syafril akhirnya dinon-aktifkan serta diperiksa oleh Propam Polda Riau.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP La Ode Proyek mengatakan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut terungkap saat Polres Meranti melakukan gelar perkara terhadap kasus Narkoba yang menyeret 6 terduga di Mapolsek Tebingtinggi pada Kamis (22/2/2018) lalu.
Saat gelar perkara berlangsung, La Ode mengaku mendengar pengakuan tersangka berinisial SA alias Kabok (61) yang mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari AN.
Belakangan diketahui, AN merupakan salah satu terduga yang diamankan pada saat penggerebekan berlangsung. Namun, An dan tiga lainnya dilepaskan dengan alasan akan direhabilitasi. Pasca dilepaskan, saat ini keberadaan An juga tidak lagi diketahui oleh polisi.
“Bagaimana bisa direhabilitasi jika ada barang buktinya, ini yang menjadi dugaan kami kalau dia menyalahgunakan wewenang. Saat ini keberadaan An juga tidak lagi diketahui,” ujar La Ode, Rabu (4/4/2018).
Selain mantan Kapolsek kata La Ode, ia juga menyerahkan mantan Kanit Reskrim Polsek Tebingtinggi untuk diperiksa di Propram Polda Riau. Menurut La ode, keduanya telah dijemput oleh personel Propam Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Tadi siang keduanya diberangkatkan, mereka dikawal oleh personel Propam Polda Riau,” ujarnya. (hrc/red)
JAKARTA,Tribunriau- KPK menahan tersangka korupsi e-KTP Made Oka Masagung (MOM). Orang dekat Setya Novanto ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan.
Made Oka keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 20.10 WIB, Rabu (4/4/2018). Made Oka lebih dulu diperiksa selama hampir 10 jam.
Sebelum ditahan, Made Oka sempat mengaku sakit usai KPK menyerahkan surat penahanan resmi terhadap dirinya. Dia hanya diam saat memasuki mobil tahanan.
“MOM ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat memberi konfirmasi kepada wartawan di kantornya.
Made Oka ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP karena diduga menjadi penampung dana untuk Setya Novanto. Dana yang diduga ditampung untuk Novanto oleh Made Oka senilai total USD 3,8 juta.
Sebelum diteruskan ke Novanto, uang itu ditampung di dua perusahaan, yaitu PT Delta Energy Pte Ltd sebesar USD 2 juta dan OEM Investment Pte Ltd Singapura sebesar USD 1,8 juta dari Biomorf Mauritius. (dtc/red)
PEKANBARU,Tribunriau- Polda Riau akhirnya berhasil mendapatkan identitas pemilik rekening gendut yang bernilai miliaran rupiah, rekening tersebut diamankan dari tangan 3 tersangka kurir narkotika, Kamis (22/3/2018) lalu di Duri.
“Satu orang itu adalah, si peminjam nama tersangka di rekening gendut miliaran rupiah,” ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Hariono dilansir dari halloriaucom, Rabu (4/4/2018).
Ia menjelaskan, bahwa nama orang tersebut telah dikantongi pihaknya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Namun identitas sebenarnya, Hariono enggan menyebutkan ke publik luas dengan alasan masih menelusuri aset lainnya.
“Masih kita rahasiakan, yang jelas orang itu berada tidak jauh dari Riau,” tegas Hariono.
Sejauh ini, dalam penelusuran pihaknya, namanya ada di dalam buku rekening, yakni Doni, tersangka yang ditangkap, justru tidak mengetahui isi tabungan itu yang mencapai Rp700 juta pada dua bank berbeda. Total semuanya Rp1,4 miliar.
“Jadi tersangka yang namanya tertera di buku tabungan itu hanya sebagai pembuka rekening saja. Pemiliknya beda lagi, ia berada dalam sel tahanan lembaga di Riau,” terang Hariono.
Sementara itu, Hariono mengaku akan terus melakukan penelusuran kemungkinan adanya rekening-rekening lain milik tersangka yang masih belum ditemukan di luar sana. Tidak menutup kemungkinan ada aset kekayaan lain miliknya.
“Masih kita lakukan penelusuran, mungkin ada lagi rekening-rekening yang digunakan untuk operasional sindikat jaringan narkoba ini,” sambung Hariono.
Lebih lanjut, Hariono menyebutkan jenis sabu 2,5 kilogram yang ditangkap dari 3 tersangka kurir narkotika ini memiliki kualitas nomor satu. Diketahui melalui hasil uji dan penyelidikan penyidik.
“Kualitas sabu ini merupakan nomor satu (Bagus,red). Itu hasil pengujian Lab dan penyelidikannya,” singkat Hariono. (hrc/red)
ROHIL,Tribunriau- Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH bersama ratusan jajarannya berjibaku memadamkan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang terjadi di Sungai Sembilan berdekatan dengan Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Selasa (03/04/18).
Kapolres Rohil saat di lokasi Karlahut mengatakan bahwa Rohil kena imbas kobaran api yang belum padam di perbatasan Sungai Sembilan dan Kepenghuluan Mamugo.
“Kita kena imbas dari sebaran api yang belum padam di dekat Sungai Sembilan itu,” ujar Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH, Selasa (3/4) melalui WA pribadinya.
Pihaknya juga belum memastikan dari arah mana api tersebut masuk, antara Kecamatan Tanah Putih Melawan atau Kecamatan Tanah Putih Sedinginan.
“Belum dapat kita pastikan, pastinya kita padamkan dululah,” lanjutnya.
Dijelaskannya, di daerah Ujungtanjung dan daerah Banjar XII sekitarnya dilanda hujan deras, sementara daerah lokasi yang sedang terbakar belum hujan. “Kalau daerah ini masih mendung dan belum ada hujan, ya semoga saja hujan sampai di daerah Karlahut ini, sehingga api bisa padam nantinya,” harap Kapolres.
Dilanjutkan Kapolres, pihaknya akan memasang police line dan menyelidiki kasus karlahut tersebut.
“Jika setelah api itu padam nanti, maka pihaknya akan memasang police line dan mencari siapa pemilik lahan serta siapa yang melakukan kabakaran lahan itu. Awalnya dari titik kordinat Karlahut itu terjadi di daerah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, namun setelah kami sampai di titik Karlahut, ternyata lebih dekat dengan Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih,” jelasnya. (to)
ROHIL,Tribunriau- Satlantas Polres Rohil gelar sosialisasi Polisi Sahabat Anak (Polsanak) di halaman Satlantas Rohil dan di Ruangan Bioskop Mini Satlantas Polres Rohil, Selasa (03/04/18).
Adapun sekolah-sekolah yang ikut dalam kegiatan sosialisasi Polsanak tersebut yaitu RA Nurul Islam Balam, RA Izatul Mahmudah Tanah Putih Tanjung Melawan, Paud Pelita Kasih Manggala Jhonson, TK Efata Shaein Simpang Benar, SD 026 Simpang Mutiara, Kelurahan Banjar X11, Kabupaten Rohil.
Kasatlantas Polres Rokan Hilir AKP Agustinus Chandra Pietama SIK SH saat dikonfirmasi melalui Ps.Kanit Dikyasa, Bripka Jeprimun Dj SH mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah mengenalkan polisi sahabat anak, dengan memberikan edukasi tentang ketertiban berlalu lintas, rambu-rambu lalu lintas sejak usia dini, remaja hingga dewasa.
“Dengan adanya kegiatan mengenalkan polisi sahabat anak ini, anak-anak sekolah sudah bisa memahami dan mengerti apa itu tertib lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas, kegiatan sosialisasi ini tidak terlepas dari peran orang tua murid beserta para guru yang ikut dalam kegiatan sosialisasi polisi sahabat anak,” ucap Kanit Dikyasa Bripka Jeprimun DJ SH. (to)
PEKANBARU,Tribunriau- Untuk menampung aduan masyarakat terkait proses pembuatan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru sudah membuka loket pengaduan.
“Untuk menanggapi adanya keluhan masyarakat yang sudah lama mengurus KTP elektronik (e-KTP), namun sampai sekarang belum menerimanya,” kata Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin S.Sos di Pekanbaru, Selasa (3/4/2018).
Loket tersebut dibuka di Kantor Disdukcapil Kita Pekanbaru. Pihaknya membuka loket untuk mengetahui dari aduan masyarakat di mana letak permasalahan sehingga belum memperoleh e-KTP.
“Belum siap e-KTP kebanyakan ada kelalaian dari masyarakat dan mereka melakukan double perekaman, sehingga ini menjadi kendala,” kata dia.
Proses pencetakan e-KTP masih terus berlangsung. Tapi, masyarakat yang baru melakukan perekaman data, tidak serta merta mendapatkan e-KTP.
“Kita memberikan Surat Keterangan (Suket) yang fungsinya sama dengan e-KTP,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang belum merekaman untuk segera melakukan perekaman. “Bagi yang belum segera merekam. Jangan menunggu perlu, baru merekam,” imbaunya. (red)
DUMAI,Tribunriau- Kepala Polisi Resort (Kapolres) Dumai, AKBP Restika P Nainggolan mengimbau agar masyarakat berhati-hati, terutama kepada orang tua agar dapat mengawasi jajanan anak sehari-hari.
“Hati-hati, ada permen diduga mengandung narkoba beredar di tengah-tengah masyarakat,” ujar Kapolres pada rapat koordinasi penanganan konflik sosial di media center, Selasa (3/4/2018).
Dalam rapat yang dibuka Walikota Dumai tersebut, Kapolres juga menjelaskan kejadian di Kabupaten Meranti, seorang anak yang mabuk diduga setelah mengkonsumsi permen, permen tersebut diduga mengandung zat amphetamin dan methamphetamin.
Walikota Dumai juga sudah memerintahkan pihak terkait untuk melakukan sidak dan mengecek semua permen yang beredar di masyarakat.
“Dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan bersama BPOM dalam waktu dekat akan melakukan Sidak,” ujar Zulkifli AS.
Dirinya juga mengimbau agar orang tua terus mengawasi jajanan anak di sekolah, maupun di lingkungan rumah, terutama jajanan permen.
Sebelumnya, permen merk Yupi yang diduga mengandung narkoba sudah diuji di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Dari tiga sample yang diuji ternyata hasilnya tidak mengandung zat Methafetamin dan Amphetamin.
Hasil uji lab tersebut sudah disampaikan BBPOM Pekanbaru kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Selasa (3/4/2018) siang.
“Pihak BBPOM sudah menghubungi saya dan menyampaikan secara lisan bahwa hasil uji lab terhadap tiga sample permen yang diduga mengandung narkoba sudah keluar, hasilnya negatif, tidak mengandung narkoba. Sedangkan hasil laporan tertulis akan disampaikan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Diskes Kepulauan Meranti, Irwan Suwandi. (hrc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Puan Maharani dan Pramono Anung. Ini menindaklanjuti fakta persidangan kasus e-KTP, yakni pengakuan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Jangan sampai ada kesungkanan KPK memeriksa Puan dan Pramono, mengingat kedua figur tersebut adalah petinggi negara dan dari partai penguasa.
“Saya apresiasi tuntutan jaksa KPK terhadap Setya Novanto. Tapi bukan berarti kita memaklumi jika Puan dan Pramono tidak diperiksa setelah pengakuan Novanto,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, Hery Firmansyah, dilansir dari INDOPOS, Senin (2/4).
Ia berharap, KPK, minimal menunjukkan sikapnya, bahwa lembaga antirasuah tersebut akan memeriksa kedua petinggi PDIP tersebut. Misalnya saja dengan memberi sinyal akan ada pemeriksaan. Fakta persidangan tidak dapat diabaikan, sehingga tak ada alasan KPK untuk tidak meminta keterangan Puan dan Pramono, atas pengakuan Setya Novanto.
“Pengakuan Novanto dengan menyebut sejumlah orang menerima aliran dana korupsi e-KTP, khususnya Puan dan Pramono, harus tetap ditindaklanjuti oleh KPK,” kata Hery.
Dia menerangkan, KPK jangan tebang pilih dalam menindaklanjuti suatu kasus. “KPK jangan pernah pandang bulu. Semua orang sama di mata hukum. Entah itu presiden, menteri atau rakyat jelata,” tukasnya.
Dia menambahkan, pemanggilan Puan dan Pramono, seharusnya bisa dimaknai positif. “Itukan baru pernyataan Novanto. Daripada terus tersandera dengan predikat pernah menerima uang hasil korupsi, maka lebih baik keduanya datang atau memenuhi panggilan KPK jika nanti dimintai keterangan,” ujarnya.
Bahkan, alangkah bijaknya jika Pramono dan Puan Maharani dengan kesadarannya sendiri datang ke KPK, untuk minta dirinya diperiksa penyidik. “Karena keterangan atau konfirmasi juga bagian dari hak asasi para pihak yang tertuduh, untuk melakukan pembelaan atas sebuah pernyataan yang menyudutkan mereka,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut Heri, apa yang diucapkan oleh Novanto pastinya bukan sebuah nyanyian kosong tanpa makna. “Itu pasti sudah dipikirkan matang oleh Setnov dan timnya. Baik dampak positif maupun negatifnya di kemudian hari,” tambahnya.
Senada, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Achmad menjelaskan, penolakan jaksa untuk menjadikan Novanto sebagai JC, jangan membuat pengembangan kasus ini menjadi terhenti.
“Justru saya tetap menekankan tuntutan terhadap Novanto ini menjadi titik penting pengungkapan kasus e-KTP. Khususnya terkait nama besar yang pernah disebut oleh Novanto,” ujarnya kepada INDOPOS.
Dirinya menambahkan, harus ada hitungan yang jelas kerugian negara mengalir ke siapa dan sudah berapa yang bisa dikembalikan.
“Banyak yang menduga akan terjadi tsunami hukum. Tetapi sepertinya antiklimaks dan tidak sesuai ekspektasi publik,” tuturnya.
Pendekatan hukum progresif, katanya, tidak sekadar menghukum terdakwa tetapi juga harus memberi keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan uang negara yang diambil oleh para koruptor.
Lalu, bagaimana jika KPK ternyata tidak memproses pernyataan Novanto itu? Menurut Suparji, paling tidak stigma negatif akan disandang oleh lembaga antirasuah itu. Tentu menimbulkan tuduhan tebang pilih.
“Dan juga berdampak negatif kepada yang bersangkutan. Bisa muncul berbagai fitnah,” pungkasnya.
Selain Puan dan Pramono, Novanto juga pernah menyebut nama Ganjar Pranowo dan Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng yang sama menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar US$ 500 ribu (sekitar Rp 6,9 miliar).
Terpisah, oleh pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, pengakuan Novanto bisa diibaratkan bagaikan pisau bermata dua. Mentarget secara hukum dan politik sekaligus.
“Jika target hukum gagal, maka minimal target politiknya tercapai,” ujarnya kepada INDOPOS.
Ia menjelaskan, fenomena cuitan Novanto ini jika dikaji dihubungkan dengan momentum, dimana saat ini sudah memasuki tahun pertarungan politik, maka tidak menutup kemungkinan, penyebutan dua orang penting di PDI Perjuangan tersebut memiliki agenda politik untuk menggerus perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2019 ataupun Joko Widodo (Jokowi)
“Tampaknya, sasaran cuitan Setnov tak hanya diarahkan ke PDI Perjuangan, tetapi, dengan menyerang Pramono Anung, cuitan Setnov juga diarahkan ke istana. Target minimal adalah mendelegitimasi wibawa Jokowi,” ujarnya.
Lantas, apakah target cuitan Novanto akan berhasil menyeret Puan dan Pramono menjadi tersangka? Hal itu, ujar Karyono, akan ditentukan oleh penemuan alat bukti yang cukup oleh KPK.
“Dari sisi hukum, maka KPK harus memperkuat alat bukti lainnya terkait cuitan Novanto itu. Dan sasaran politik juga akan berhasil tergantung seberapa besar publik percaya terhadap ocehan mantan ketua DPR itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan Setya Novanto itu. Dirinya menyatakan, PDIP juga siap diaudit untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka-mereka yang disebut tidak menerima jatah dari proyek e-KTP berujung korupsi.
“Atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar. Kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (22/3).
Hasto mengatakan, ada upaya mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, menurut Hasto, PDIP bukan bagian dari partai penguasa di pemerintahan.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa,” katanya.
Hal itu kata dia ditunjukan dengan absennya PDIP di kursi menteri selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” ujarnya. (ici/red)
Tribunriau- Tembak menembak antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terjadi di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, pada Minggu (1/4) dan Senin (2/4). Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak.
Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopi, Nemangkawi, Papua, Hendrik Wanmang mengungkapkan pihak TNI berusaha masuk ke Banti sejak Minggu. Namun TPN OPM mengadang TNI sehingga terjadi baku tembak.
“Dari serangan itu ada satu rumah warga yang terbakar. Mereka yang menjadi korban belum dievakuasi. Dari TPN 1 orang, dan juga belum dievakuasi,” kata Hendrik kepada CNN Indonesia, kemarin.
Hendrik menjelaskan warga Banti merupakan masyarakat pribumi yang selama ini ditipu oleh PT. Freeport Indonesia. Menurutnya, masyarakat setempat tengah berjuang mengembalikan hak atas kedaulatannya.
“Saya punya masyarakat sama-sama berjuang untuk tutup PT. Freeport, karena itu akar masalah Papua,” tegasnya.
Dia mengatakan pembakaran rumah sakit dan sekolah yang dibangun Freeport sebagai dampak kemarahan karena selama ini fasilitas tersebut dianggap tidak bisa membantu masyarakat.
“Bakar rumah sakit dan sekolah, rumah sakit dan sekolah itu bikin dari PT. Freeport, bukannya menyelamatkan masyarakat. Ada rumah sakit saja banyak orang mati di usia yang tidak pantas mati. Coba bayangkan itu. Sekarang sudah ada rumah sakit, tapi anak kecil masih muda sudah mati banyak sekali. Kekurangan gizi di mana-mana,” katanya.
Hendrik menyatakan TPN OPM siap perang melawan TNI meskipun pihaknya memiliki keterbatasan senjata. Selama ini pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang berada di hutan.
“Kalau TNI menyatakan perang, oke-oke saja kami terima. Kami siap. Tidak mungkin kami lari, namanya tempur. Kami siap bertempur, walaupun kami punya keterbatasan-keterbatasan melawan negara yang lengkap dengan persenjataan, dari persenjataan ringan dan persenjataan berat,” katanya.
Hendrik menjelaskan perang yang dimaksud terkait perang urat syaraf dan secara fisik. Dia menambahkan selama ini perang urat syaraf telah dijalankan oleh para diplomat yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yaitu Benny Wenda, Octovianus Mote, Rex Rumakiek dan Paula Makabory.
“Mereka ada lobi di tingkat internasional,” ujar Hendrik.
Sementara itu, Hendrik menyatakan OPM tak bisa berdialog dengan Pemerintah Indonesia. Pihaknya hanya bersedia berdialog jika Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut duduk bersama membicarakan persoalan ini. Sebab menurutnya, PBB ikut terlibat dalam menganeksasi Papua ke Republik Indonesia.
“Apa yang menjadi milik pemerintah Indonesia, kembalikan pada pemerintah Indonesia. Tetapi apa yang menjadi milik Bangsa Papua dan rakyat pribumi Papua, maka kembalikan pada rakyat pribumi Papua,” ujarnya.
Prajurit TNI Tewas
Di pihak lain, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan akibat baku tembak itu, seorang prajurit TNI dari Yonif 751/Raider, Prajurit Satu Vicky Rumpasium tewas. Tak ada korban luka-luka dari pihak TNI.
“Dari kami gugur satu orang, Vicky Rumpasium, putra asli sorong. Sudah dievakuasi pagi ini,” kata Aidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/4).
Berdasarkan pantauan melalui drone di lokasi kejadian, Aidi menyebut dua orang tewas dari pihak OPM, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
“KKSB melarikan diri. Kami masih melakukan pengejaran. Mereka melarikan diri sambil membakar rumah warga,” ujar Aidi.
Dia menyampaikan pihaknya belum mendata jumlah rumah warga yang dibakar. Namun menurutnya, tidak ada korban dari masyarakat sipil atas pembakaran dan baku tembak tersebut.
Aidi menjelaskan, kontak senjata ini menyusul aksi penyanderaan 1.300 orang di Banti. Sebanyak 1.000 orang telah mengungsi, sementara 300 lainnya yang merupakan penduduk asli setempat tetap bertahan.
“Sehingga inilah yang dikuasai lagi oleh mereka,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan tidak takut dengan ultimatum perang yang diunggah oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ryamizard menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat dibandingkan kekuatan militer OPM.
“Mereka (OPM) ajak perang? Ya, perang saja. Orang ajak perang masa makan soto sih,” kata Ryamizard di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (28/3).
Muhammad Aidi juga menanggapi ultimatum perang yang disampaikan oleh OPM. “Siap. Dari dulu kami siap [perang],” katanya beberapa waktu lalu. (cnn/red)
rudiyanto saat memegang alat bukti berupa kapak yang digunakannya saat menyerang pengasuh ponpes Darul Falah
SURABAYA,Tribunriau- Tajudin (48), pengasuh Ponpes Darul Falah di Dusun Kedungsar, Desa Penambangan, Balongbendo, Sidoarjo, diserang pakai kapak oleh Rudiyanto. Dia mengalami luka di kepala bagian belakang. Pelaku sudah diamankan, benarkah ia tak waras?
“Hasil pemeriksaan belum keluar. Kemungkinan dua hari lagi, Jumat,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera dilansir dari detikcom, Rabu (4/4/2018).
Polda Jatim meminta bantuan tenaga ahli dari RS Bhayangkara dan Universitas Airlangga untuk memeriksa pelaku. Menurut informasi warga sekitar, pelaku yang tinggal di desa tetangga korban memang mengalami gangguan jiwa. Namun untuk memastikan, polisi mengerahkan ahli.
Penyerangan terjadi saat korban menjadi imam salat Magrib di masjid, Senin (2/4). Saat rakaat pertama sedang berjalan, tiba-tiba dari belakang datang Rudiyanto yang langsung memukul kepala belakang korban dengan menggunakan bagian tumpul kapak.
Melihat itu, jemaah segera mengamankan pelaku. Korban mengalami luka di bagian kepala belakang. Setelah dimintai keterangan di Polsek Balongbendo, korban diizinkan pulang. Sementara itu, Rudiyanto dibawa ke Polda Jatim.
Polisi mengimbau masyarakat tak terprovokasi. “Ini murni kriminal jangan dikaitkan dengan yang lain dulu,” ujar Barung kemarin.
Selain pelaku, polisi juga memeriksa sejumlah orang sebagai saksi. Kasus ini dipastikan diusut tuntas. (dtc/red)
