Headlines News :

Terbaru

Komisi II DPRD Dumai Kunjungi Disperindag

Written By Tribun Riau on Rabu, 04 Maret 2015 | 04.19

Tribunriau, DUMAI -
Imbas kenaikan BBM beberapa hari yang lalu berdampak pada kegiatan jual beli di pasar, berangkat dari masalah itu, sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai menyambangi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Dumai, Selasa (3/3).

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Ponimin di kantor Disperindag Kota Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim yang didampingi Kepala Disperindag, Zulkarnain.

"Tujuan kita untuk koordinasi dengan pihak Disperindag tentang berbagai permasalahan yang ada, seperti dampak adanya kenaikan BBM, termasuk masalah pasar Kelakap 7," katanya, Selasa (3/3/15).

Ditambahkannya, pasca naiknya harga BBM jenis premium, harga kebutuhan pokok di kota Dumai mulai kembali naik. Bahkan harga LPG di daerah Basilam Baru mencapai Rp23 ribu. Padahal ketetapan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ada.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Dumai, Bustami dalam kesempatan tersebut menyayangkan sikap Bulog yang tidak pro terhadap petani padi di kota Dumai. Menurutnya, Dumai juga merupakan salah satu daerah produksi beras, namun ironisnya Bulog mengambil beras dari daerah luar.

"Yang kami kesalkan kenapa Bulog tidak mengambil beras dari Kota Dumai?, saya merasa malu ketika membaca koran, Bulog mengambil beras produksi luar," kesalnya.

Ditambahkannya, kendati saat ini produksi beras di kota Dumai sedikit, namun pihaknya meminta agar pihak Bulog mencari solusi sehingga bisa membantu petani lokal. Pihaknya juga yakin jika pemerintah kota Dumai memiliki cita-cita untuk memajukan kota Dumai.

Sementara itu, untuk memantau harga kebutuhan pokok, Komisi II DPRD Kota Dumai bersama Dinas terkait direncanakan hari ini, Rabu (4/3) akan turun langsung ke sejumlah pasar seperti pasar Sri Mersing dan Pasar Senggol sekaligus mendengarkan berbagai keluhan para pedagang. (isk)

Bulog Dumai: Stok Beras 8 Bulan Aman

Tribunriau, DUMAI -
Perum Bulog Sub Divre Dumai menyatakan stok beras untuk wilayah Kota Dumai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga delapan bulan.

"Persediaan beras saat ini ada 12 ribu ton,  dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di tiga wilayah distribusi hingga 8 bulan ke depan," kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Dumai, Tomy Despalingga di kantor Disperindag, Selasa (4/3).

Dijelaskannya, saat ini ada 9 ribu ton beras berada di gudang, 3 ribu ton masih dalam proses bongkar muat dan sisanya masih dalam perjalanan.

Ditambahkannya, berdasarkan pantauan di pasaran, harga beras di Dumai saat ini masih relatif normal, dengan harga terendah Rp8.000 per kilogram dan Rp11 ribu per kilogram termahal. Kalaupun ada kenaikan hanya berkisar hingga Rp1000 rupiah.

"Kenaikan Rp1000 rupiah, itu pun disebabkan oleh adanya keterlambatan panen padi di beberapa daerah di Sumatera," tambahnya.

Tiga wilayah penyaluran beras Bulog Dumai meliputi lima kecamatan di Kota Dumai, empat di Kabupaten Bengkalis dan 14 di Kabupaten Rohil.

Ketersediaan stok beras untuk operasional dan fisik sebagian masih pembongkaran di pelabuhan Dumai dan ada yang sudah ditimbun di gudang Bulog. Alokasi penyaluran beras diperuntukkan sebagai beras raskin, juga mengantisipasi kelangkaan produk beras dalam negeri.

"Kalau untuk memenuhi kebutuhan Dumai saja stok kita cukup untuk 8 bulan, Namun jika untuk Riau Kepri bisa cukup untuk 4 bulan," jelasnya. (isk)

KSKP Polres Dumai Otopsi Jenazah Bayi

Tribunriau, DUMAI -
Upaya keseriusan pihak kepolisian mengungkap penemuan jasad bayi mengapung di pelabuhan roro Dumai, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Polres Dumai melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya.

Otopsi jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ini berlangsung Selasa (3/3/15) siang sekitar pukul 11.00 wib, dipimpin Kepala Biddokes Polda Riau, bersama belasan tim medis.

Kapolsek Sektor Kawasan Pelabuhan Polres Dumai AKP Indra Feradinata, dan beberapa petugas juga berada di ruang pemulasaran jenazah BLU-RSUD Dumai menyaksikan jalannya otopsi.

Kapolres Dumai AKBP Tony Hermawan melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Polres Dumai AKP Indra Feradinata membenarkan pihaknya mengundang Biddokes Polda Riau untuk melakukan otopsi jasad bayi.

"Hari ini (Selasa,red) kami mengundang Tim DVI Polda Riau untuk melakukan otopsi terhadap jenazah bayi yang ditemukan pada 23 Februari yang lalu. Kedatangan tim DVI ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian sang bayi", jelasnya.

Selain melaksanakan otopsi, petugas juga telah meminta keterangan sejumlah saksi, sebanyak tiga orang.

AKP Indra Feradinata menegaskan,  ada kecurigaan pada seseorang yang kemungkinan adalah pelaku. tapi itu belum bisa dipastikan kebenarannya, sebab belum ada bukti yang benar-benar akurat, yang dapat menjerat pelaku.

"Kita sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi, 3 diantaranya ada seseorang yang kemungkinan pelakunya. tapi kita belum bisa pastikan kebenaranya, sebab belum ada bukti," tukasnya.(isk)

Diduga Curanmor, Pengedar Ekstasi Dibekuk

Written By Tribun Riau on Kamis, 26 Februari 2015 | 23.24

Tribunriau, Dumai-
Fa (29) salah seorang dari tiga kawanan yang dicurigai oleh tim Buser Satreskrim Polres Dumai akan melakukan tindak pidana pencurian motor di Kelurahan Bukit Batrem, setelah digeledah akhirnya ditemukan 10 butir pil ekstasi dan digelandang ke Polres Dumai untuk penyidikan lebih lanjut, Rabu (25/2) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dua tersangka lainnya yaitu Na (30) dan Ju (30), ketiga pelaku adalah warga Kecamatan Sungai Sembilan. Dari tangan tersangka, didapati pil ektasi jenis dolar.

Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan R SIK melalui Kasatres Narkoba Polres Dumai AKP Charles Boyer Nainggolan membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.

"Ini merupakan hasil tangkapan tim Buser Polres Dumai, awalnya diduga pelaku merupakan tersangka curanmor, namun saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 butir pil ektasi dari tangan tersangka, sehingga pelaku diserahkan kepada kita untuk menindaklanjutinya," ujar AKP Charles, Kamis (26/2).
    
Untuk mengetahui asal mula pil ektasi tersebut, tim opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengetahui gembong besarnya.

Namun setelah dilakukan pengembangan, didapati Na (30) juga seorang pengedar dan Ju (31) yang berperan sebagai kurir yang menghantarkan barang haram yang telah dipesan oleh Fa dari pemilik barang yaitu Pa warga Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir yang berhasil kabur dan kini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ketiga tersangka telah kita lakukan tes urine, hasilnya para pelaku positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut," jelasnya.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, 10 pil ektasi, 3 unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.3 juta yang menurut pengakuan pelaku adalah hasil dari penjualan pil ekstasi tersebut.

"Kini para tersangka dan barang bukti telah kita amankan di Mapolres Dumai guna penyelidikan hukum lebih lanjut, dan untuk tersangka akan dijerat dengan pasal yang berbeda, sesuai dengan perannya masing-masing," terangnya. (isk/rhi)

Miliki Sabu, Oknum Polisi Diciduk

Tribunriau, Dumai-
Seorang oknum polisi, Ma (33) yang bertugas di Polres Dumai diciduk tim opsnal Satnarkoba Polres Dumai atas kepemilikan 9 paket sabu siap edar.

Tersangka diamankan di kediamannya, Rabu (25/2) sekira pukul 21.00 WIB.

Penangkapan Ma bermula dari penangkapan tersangka Ja (34) warga Jalan Bukit Timah KM 11, Kecamatan Dumai Selatan yang merupakan kurir sabu.

Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan SH MSi melalui Kasatres Narkoba Polres Dumai AKP Charles Boyer Nainggolan Kamis (26/2/15) membenarkan adanya penangkapan 2 tersangka pengedar narkoba, salah seorang diantaranya adalah oknum polisi.

"Kedua tersangka kita amankan di 2 lokasi yang berbeda, tersangka Ma kita amankan berdasarkan hasil pengembangan terhdap penangkapan Ja sebelumnya," ujar AKP Nainggolan.

Dijelaskannya, penangkapan kedua tersangka bermula dari laporan masarakat kepada pihak kepolisian yang mengatakan ada salah seorang warga akan melakukan transaksi narkotika di tempat kejadian perkara (TKP), Selasa (25/2) sekira pukul 16.00 WIB.

Dari laporan tersebut, petugas menuju ke lokasi kejadian dan menemukan tersangka di pinggir jalan yang diduga sedang menunggu pasien. Tak ingin tersangka kabur, petugas langsung menggerebek tersangka dan menemukan 1 paket kecil diduga sabu dari tangan tersangka Ja.

Dari pengembangan yang dilakukan terhadap Ja, dirinya mengaku barang haram tersebut didapatkan dari Ma yang belakangan diketahui adalah oknum polisi yang bertugas di Polres Dumai.

"Mendapatkan laporan yang ada, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi kalau tersangka sedang berada di kediamannya. Memastikan tersangka Ma ada di dalam rumah, petugas langsung melakukan pengerebekan, saat diperiksa, petugas menemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan tersangka Ma di dalam saku celana kiri bagian depan," rinci AKP Nainggolan.

Ma akhirnya digiring ke Mapolres Dumai untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 junto 114 undang undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara.(isk/rhi)

Per Januari 2015, Utang RI Capai 681,27 T

Tribunriau,
Republik Indonesia per Januari 2015 tercatat saat ini telah menarik pinjaman luar negeri secara bilateral maupun multilateral, nilainya pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 681,27 triliun (25,2% dari total utang pemerintah).

Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multirateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2015).

1. Jepang
Negeri Matahari Terbit adalah kreditur terbesar Indonesia. Per Januari 2015, utang dari Jepang mencapai Rp 217,52 triliun atau 31,9% dari total pinjaman luar negeri.

2. Bank Dunia
Pemberi utang luar negeri terbesar kedua adalah Bank Dunia. Institusi tempat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini berkarir ini memberi utang sebesar Rp 176,86 triliun per Januari 2014. Ini adalah 26% dari total utang luar negeri pemerintah.

3. ADB
Utang dari ADB per Januari 2015 adalah Rp 108,86 triliun. Jumlah ini adalah 15,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

4. Prancis
Sampai Januari 2015, Negeri Anggur memberi utang sebesar Rp 24,7 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,6% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

5. Jerman
Hingga Januari 2015, Jerman sudah memberikan utang senilai Rp 20,47 triliun. Ini adalah 3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

6. Bank Pembangunan Islam (IDB)

Per Januari 2015, IDB telah memberikan pinjaman Rp 7,16 triliun. Persentasenya adalah 1,1% dari total utang luar negeri Indonesia. (isk/net)

Jangan Takut Tanyakan Hal ini Jika Dirazia Pak Polisi

Taat kepada hukum adalah sebuah syarat sifat negarawan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik harus tahu aturan - aturan hukum yang tertulis di Indonesia. Karena - jika tidak - kita bisa jadi korban dari para oknum penegak hukum yang sukanya mempermainkan dan jual beli hukum.

Hal ini juga berlaku dalam berkendara di jalan raya. Razia dari pihak kepolisian selalu membuat banyak orang pusing dan panik. Padahal, jika kita tahu aturan hukumnya, semuanya akan lebih mencerahkan.

Maka dari itu seperti dilansir Kompas, bahwa razia kendaraan bermotor bukan hal yang harus ditakuti para pengendara. Malah, pengendara berhak untuk menanyakan surat penugasan razia kepada petugas.

Dikutip dari akun Facebook Divisi Humas Polri, Rabu (25/2/2015), petugas yang melakukan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor di jalan harus dilengkapi surat penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam PP No 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Surat perintah tugas tersebut harus memuat beberapa hal, yakni alasan dan jenis pemeriksaan, waktu pemeriksaan, tempat pemeriksaan, penanggung jawab dalam pemeriksaan, daftar petugas pemeriksa, dan daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Saat razia, petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas, seperti tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Untuk razia yang dilakukan oleh polisi, petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang ditetapkan.

Tempat pemeriksaan juga wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan.

Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari, selain harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, petugas juga diwajibkan untuk memasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.(red/net)

Karhutla Marak, Udara Dumai Semakin Memburuk

Written By Tribun Riau on Rabu, 25 Februari 2015 | 19.49

Tribunriau, DUMAI-
Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan dan hutan pun tak terelakkan, efeknya berakibat terhadap kondisi udara yang semakin memburuk dan tidak baik untuk kesehatan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai, Bambang Surianto, mengatakan sejak beberapa hari yang lalu, kondisi udara di Kota Dumai sudah memasuki kategori sedang, bahkan bisa mencapai kondisi udara yang kurang sehat.

"Pada hari Selasa (24/2) malam atau Rabu (25/2) dini hari, kualitas udara Kota Dumai sudah memasuki kategori tidak sehat, tapi kualitas udara tersebut selalu berubah apabila sudah memasuki waktu siang menjadi kategori sedang," katanya, Rabu (25/2/15).

Dijelaskannya, perhitungan tersebut seharusnya belaku untuk 24 jam yang dimulai pada pukul 15:00 WIB hingga 15:00 WIB dihari selanjutnya.

Sementara ketika ditanya mengenai adanya perubahan kondisi udara yang cenderung bergantung pada perubahan suhu, ia menjelaskan bahwa memang alat perhitungan ISPU tersebut memang kerap kali menyesuaikan dengan kondisi sekitar.

"Memang kecenderungan kalau sudah sejak malam hari hingga pagi hari, karena adanya faktor kelembapan udara maupun embun membuat asap semakin menjadi menebal, dan kalau hal tersebut sudah terjadi biasanya kondisi udara akan berada pada kategori diluar normal," jelasnya.

Namun seiring berjalannya waktu, semakin siang hingga ke sore tentu sudah adanya faktor suhu dan matahari, asap tersebut akan mulai pecah, dan biasanya kondisi udara akan berkisar pada kategori baik dan sedang, ataupun berwarna hijau dan biru.

Perhitungan ISPU yang didapat oleh KLH Kota Dumai tersebut masih berasal dari alat milik PT. Chevron Pacific Indonesia ( CPI), sementara KLH Kota Dumai sendiri belum memiliki alat pemantau ISPU tersebut.

Ditambahkan Bambang, pihaknya telah meminta bantuan pengadaan alat pemantau ISPU ataupun kondisi udara itu sendiri kepada BLH Provinsi maupun Pemerintah Provinsi.

"Jika memang nantinya ajuan pengadaan tersebut diterima oleh Pemerintah Provinsi, maka alat tersebut akan kita pasang dibeberapa titik seperti titik-titik rawan Karhutla yang berada dibeberapa Kecamatan Kota Dumai," tutupnya.

Hingga saat ini Pemko Dumai melalui KLH Kota Dumai masih bergantung pada perusahaan seperti PT. CPI dalam memantau kondisi udara ataupun ISPU di Kota Dumai. Nantinya laporan ISPU tersebut akan diterima KLH disetiap harinya melalui email yang dikirimkan PT. CPI kepada KLH Kota Dumai.(isk/rtc)

Edarkan Sabu, Ibu 4 Anak Diciduk Polisi

Tribunriau, DUMAI -
Warga Jalan Sepakat, kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bukit Kapur, Mw (26) ibu dari 4 orang anak harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Dumai setelah kedapatan menjual narkotika jenis sabu-sabu.
   
Tersangka diamankan Jum'at (20/2) sekitar pukul 19.30 WIB di kediamannya saat sedang menunggu  pasien yang hendak membeli.
   
Desakan ekonomi kembali menjadi alasan tersangka menjual sabu guna menghidupi 4 orang anaknya, mengingat dirinya sudah 2 tahun ditinggal suami yang tersangkut perkara hukum dengan kasus yang sama.
   
Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan SH MSI ketika dikonfirmasi melalui kasat narkoba Polres Dumai AKP Charles Boyer Nainggolan SH didampingi Kanit I Narkoba Polres Dumai Ipda Batu Bara, Selasa (24/2) membenarkan adanya penangkapan tersangka saat sedang menunggu salah seorang pembeli dikediamannya.
   
"Tersangka kita amankan saat sedang menunggu pembeli. Bersama tersangka kita juga berhasil mengamankan barang bukti sejumlah paket sabu," ujar Batu Bara.
   
Diterangkan, ditangkapnya tersangka bermula dari adanya laporan masyarakat yang mengaku resah dengan sering terjadinya transaksi di rumah tersangka yang merupakan seorang ibu rumah tangga.
   
Mendapatkan laporan tersebut petuga di lapangan lantas menuju ke TKP dan menemukan tersangka dan langsung melakukan penggerebekan. Dimana dalam penggerebekan yang dilakukan petugas menemukan barang bukti berupa 1 paket besar dan 2 paket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu.
    
Kepada penyidik tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari salah seorang berinisial KE warga Duri, kabupaten Bengkalis. Dimana untuk mendapatkan barang haram tersebut tersangka membeli dan menjemputnya langsung kepada KE yang saat ini masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian.
    
Tersangka juga mengaku baru 2 bulan ini menjalankan bisnis sabu dan tersangka membeli barang tersebut 2 kali dalam seminggu dengan tersangka menjemput langsung sabu tersebut ke simpang ABC, Duri sebagai lokasi yang disepakati untuk transaksi.
   
"Untuk mengedarkan barang tersebut, tersangka hanya mengedarkan barangnya kepada bencong-bencong yang banyak berkeliaran di kecamatan Bukit Kapur dan berkumpul di kediaman tersangka," jelas Kasat.
   
Tersangka dan barang bukti saaat ini telah diamankan di Mapolres Dumai untuk kepentingan penyelidikan. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 undang undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pungkas IPDA Batu Bara.(isk/rhi)

93 Formasi CPNS Tunggu SK dan NIP

Tribunriau, DUMAI -
Sebanyak 93 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk wilayah Kota Dumai menunggu Nomor Induk Pegawai beserta SK.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Dumai Sepranef Syamsir mengatakan bahwa saat ini berkas-berkas para pelamar CPNS Kota Dumai yang telah dinyatakan lulus beberapa waktu lalu sedang diproses dan diverifikasi oleh BKD Provinsi Riau.

"Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan segera menyampaikan usulan untuk segera diadakannya penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada BKN Regional XII Pekanbaru," jelasnya, Selasa (24/2/15).

Dijelaskannya, setelah  NIP terbit, barulah Pemerintah Kota Dumai memiliki wewenang untuk menerbitkan SK pengangkatan sebagai CPNS Daerah.

"Ya mudah-mudahan NIP para pelamar CPNS yang telah dinyatakan lulus beberapa waktu lalu dapat segera diterbitkan, sehingga Pemko Dumai juga dapat segera menerbitkan SK pengangkatan kepada seluruhnya sebagai CPNS Daerah," tutupnya.(cep)

Antisipasi Lonjakan Harga Beras, Disperindag Dumai Segera Gelar OP

Tribunriau, DUMAI -
Mengantisipasi lonjakan harga  beras di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Dumai akan  segera menggelar operasi pasar (OP).

"Pemerintah Kota Dumai akan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar, mengingat semakin tingginya harga beras diberbagai daerah, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Kota Dumai," jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Dumai Zulkarnaen, Selasa (24/2).

Untuk waktu pelaksanaan, dirinya menyatakan akan secepatnya melakuka hal tersebut, agar lonjakan harga beras tidak terjadi.

"Saya masih di Padang ada rapat, setelah saya pulang dari Padang kita akan lakukan koordinasi dengan bulog untuk menggelar operasi pasar agar tidak terjadi kenaikan harga," ujarnya.

Dikatakannya, tujuan operasi pasar yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan menstabilkan harga beras.

Sebelum dilakukannya operasi pasar, pihaknya akan melakukan pemantauan di lapangan terlebih dahulu, dan jika kedapatan ada pedagang yang menaikkan harga beras maka akan diberi teguran, karena dari pihak Pemko Dumai sendiri tidak pernah menaikkan harga sembako termasuk harga beras. (isk/rhi)

Sepasang Kekasih Digerebek Warga di Rumah Kosong Perum Pelindo I

Written By Tribun Riau on Selasa, 24 Februari 2015 | 23.59

Tribunriau, DUMAI -
Sepasang kekasih digerebek warga di perumahan Pelindo I Dumai jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Dumai Timur.

Pasangan yang mengaku sudah 4 tahun berhubungan ini digerebek warga saat melakukan hubungan layaknya suami istri.
    
Kedua pasangan mesum berinisial Md (15) dan NI (20) warga Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur ini akhirnya digiring warga ke kantor polisi setelah mendapat amukan warga tempatan, Kamis (19/2) sekira pukul 19.30 WIB.

Sudah 10 kali
Dengan rayuan dan berjanji akan bertanggungjawab, NI yang merupakan buruh harian ini berhasil menggauli sang kekasih sebanyak 10 kali.
    
Perbuatan mesum tersebut rata-rata dilakukan di rumah kosong yang ditinggal oleh penghuni.
     
NI kepada wartawan mengatakan perbuatannya tersebut pertama kali dilakukan pada awal Januari 2015 yang lalu, di salah satu rumah makan yang selama ini menjadi lokasi langganan tersangka makan saat bekerja.
     
"Pertama saya berbuat seperti itu awal Januari yang lalu di rumah makan. Saya merayu pacar saya untuk mau berbuat layaknya pasangan suami istri dan dituruti MD tanpa ada unsur paksaan," ujar tersangka.
    
Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan SH MSi ketika dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bimo Ariyanto SH SIK, Selasa (24/2) membenarkan adanya penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur tersebut.
    
"Saat ini perkara tersebut sedang kita tangani. Dimana orang tua wanita berinisial Md tidak terima atas perlakukan NI dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian," ujar Bimo.
     
Ditambahkannya, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku, tersangka (Ni, red) akan dijerat dengan pasal 82 undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(isk/rhi)

Jual Raskin Melebihi Rp1.600 Akan Disanksi!

Written By Tribun Riau on Senin, 23 Februari 2015 | 14.56


Tribunriau, PEKANBARU-
Kepala Bagian Ekonomi Pemko Pekanbaru, Junaidi menegaskan akan memberikan sanksi jika ada oknum kelurahan yang menjual beras miskin (Raskin) melebihi harga Rp1.600 per Kg. Dirinya berharap agar seluruh pihak bisa mengawasi dan melaporkan jika ada kecurangan.

"kita minta kepada seluruh masyarakat jika mendapati pihak kelurahan yang menetapkan harga Raskin lebih dari yang ditetapkan untuk melapor," ungkapnya, Senin (23/02/2015).

Jika terbukti, lanjutnya, sebagai sanksi diminta mengembalikan dana yang dimainkan tersebut atau jika tidak akan diproses secara hukum.

"Tentu kita akan beri teguran terlebih dahulu, jika tetap membandel akan kita laporkan ke polisi, kepada masyarakat jangan takut untuk melapor," tegasnya.

Disinggung mengenai kualitas, Junaidi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan hal tersebut, Pemko Pekanbaru telah bekerja sama dengan Bulog untuk menjamin kualitas raskin.

"Jadi jika ada raskin berkutu, berdebu dan sebagainya, langsung laporkan, maka akan segera diganti oleh Bulog," tutupnya. (tr2)

SITU Super 21 Dumai tak Sesuai

Written By Tribun Riau on Kamis, 19 Februari 2015 | 23.19


Tribunriau, DUMAI -
Selain terindikasi judi, Keberadaan arena permainan Super21 yang berlokasi di Jalan Budi Kemuliaan, Kota Dumai juga dinilai telah menyalahi aturan yang ada.

Izin tempat usaha (SITU) yang diberikan Pemko Dumai kepada pihak Super 21 tidak berlokasi di Jalan Budi Kemuliaan, tapi di Jalan Datuk Laksmana.

Hal tersebut diketahui saat rapat dengar pendapat (hearing) yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Dumai bersama tokoh masyarakat dan Dinas terkait,  seperti BPTPM, Bagian Hukum dan Satpol-PP Kota Dumai.

Kapolres Dumai AKBP Tony Hermawan melalui Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bimo Ariyanto mengatakan, terkait adanya penyalahgunaan izin tempat oleh pihak Super 21, Kepolisian Resort Dumai akan menindaklanjuti temuan tersebut serta melakukan pengecekan izin-izin dari usaha Arena Permainan Anak-anak Super21.

"Kalau memang Super 21 menyalahi aturan, kami akan segera menindaklanjutinya untuk melakukan pengecekan ulang terkait izin-izin Super 21," ujar AKP Bimo, Kamis (19/2).

Namun demikian, Polres Dumai akan tetap berkoordinasi serta menyerahkan kebijakan yang akan diambil Pemko Dumai. Dikarenakan kebijakan penututupan harus dari Pemko Dumai. Selain itu, pihaknya juga belum menerima surat rekomendasi dari Pemko Dumai terkait keputusan dalam rapat dengar pendapat tersebut.

"Kami tetap akan koordinasi dan menyerahkan semua kebijakan yang akan diambil Pemko Dumai," tambahnya. (isk)

Sepi Pembeli, Pedagang Kelakap Tujuh Jualan di Pinggir Jalan

Ilustrasi pedagang.

Tribunriau, DUMAI -
Pasca direlokasi, pedagang Kelakap Tujuh mulai berjualan di bahu jalan Dock Yard. Hal tersebut dikarenakan tempat relokasi dirasa sepi pembeli.

Hal ini juga dilakukan pedagang untuk menyatakan penolakab atas tempat relokasi baru.

Salah seorang padagang, Lili mengatakan sangat mengerti larangan berjualan di bahu jalan, namun dirinya mempertanyakan pemerintah yang tidak bisa mengerti kondisi lapangan.

"Kami tahu berdagang disini salah, namun apa upaya pemerintah Kota Dumai?, apakah pemerintah memperhatikan nasib kami  setelah direlokasi ke pasar Kelakap Tujuh?. Dan mengapa pemerintah masih tetap tidak mengusur pedagang pasar Gedang yang nyata-nyata melawan hukum karena tidak memiliki izin," kesal Lili, Kamis (19/2/15).

Ditambahkannya, pacsa direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh, pemasukan pedagang menurun drastis, bahkan mayoritas mereka tersandera hutang. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak para pedagang di Pasar Kelakap Tujuh yang gulur tikar. "Pendapatan di Pasar Kelakap Tujuh sangat jauh menurun, bahkan banyak kawan-kawan yang mengaku tersangkut hutang akibat tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran," cetusnya.

Terkait hal tersebut, sejumlah pedagang juga mengaku telah menyampaikan keluhannya kepada Kepala Kantor Pasar (KKP) Dumai serta lembaga DPRD Kota Dumai, namun hingga saat ini tidak ada upaya konkrit dari Pemko Dumai.


Ditempat terpisah, Kepala Kantor Pasar (KKP) Kota Dumai Bambang Wardoyo mengakui bahwa beberapa waktu lalu memang para pedagang telah menyampaikan aspirasinya untuk pindah dari Pasar Kelakap Tujuh dengan alasan sepi pembeli.

"Pedagang tersebut menyebutkan bahwa mereka sudah mulai lelah menghadapi kondisi sepinya pembeli, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan dan meningkat. Akibatnya sudah berapa banyak pula mereka berhutang kesana kemari sebab pendapatan yang tak lagi sesuai, seperti itulah kesal mereka yang disampaikan kepada saya," kata Bambang.

Namun demikian, bambang Wardoyo menghimbau agar pedagang tetap berjualan di Pasar Kelakap Tujuh dan jangan beralih ke pasar Gedang, pasalnya lokasi tanah Pasar Gedang tersebut masih bermasalah di tingkat Pengadilan. Jika mereka pindah, tentu kondisi yang mereka alami seperti saat berjualan di Pasar Dock Yard bakal mereka alami kembali. "Diminta kepada pedagang agar dapat bersabar dan tetap berjualan di Pasar Kelakap Tujuh saja, menanggapi permasalahan sepi pembeli nanti kita akan mencarikan solusinya seperti apa," himbaunya.

Meskipun diakui Bambang, jika Pasar Gedang masih beroperasi, maka hal tersebut pasti akan berpengaruh ataupun berdampak besar kepada Pasar Kelakap Tujuh, sebab letaknya lebih strategis dibandingkan dengan letak Pasar Kelakap Tujuh yang lebih jauh.

"Memang seharusnya hal ini tidak pernah terjadi jika dari awal relokasi pedagang Pasar Dock Yard tidak ada didirikan Pasar Gedang, mungkin seluruh pedagang akan berjualan di Pasar Kelakap. Jadi sebenarnya ketegasan tersebut tergantung yang punya tanah, maka upaya yang punya tanah seperti apa itu yang harus dipertanyakan, sebab mau tidak mau dirinya memang harus terlibat yang sementara seharusnya dari awal mereka sudah tanggap, seandainya mereka langsung melakukan action pada saat relokasi tersebut, tentu hal ini tidak akan terjadi sampai begini," tututpnya.

Aksi damai pedagang Kelakap Tujuh tersebut sudah berlangsung sejak 2 hari lalu, dimana di hari kedua aksi damai pedagang Kelakap Tujuh di lokasi yang sama ini jumlah pedagang yang berjualan dilokasi tersebut semakin bertambah dan jumlahnya diperkirakan 2 kali lipat dibandingkan hari pertama.

Tidak hanya pedagang kain, tapi sejumlah pedagang mulai dari sayuran, sembako, ikan, ayam dan pedagang daging juga ikut berjualan dengan menggelar dagangan dilahan tak jauh dari lokasi pasar Dock tempat mereka sebelumnya berjualan.(isk)

"Segera Tuntaskan Kasus HR Soebrantas"

Written By Tribun Riau on Rabu, 18 Februari 2015 | 15.01

Jalan HR Soebrantas Kota Dumai

Tribunriau, Dumai-
Setelah ditetapakannya beberapa tersangka pada kasus pelebaran jalan HR Soebrantas oleh Polres Kota Dumai, masyarakat mengharapkan kasus yang telah menelan miliaran uang rakyat tersebut hendaknya cepat dituntaskan.

Dikatakan Fungsionaris PWI Kota Dumai, Darwis Joon Viker, kasus yang merugikan negara dengan penggunaan APBD tahun 2012 dengan nilai Rp2.9 M tersebut terasa sangat lambat, penetepan tersangka atas kasus tersebut baru didapatkan pada tahun ini (2015, red).

"Ini termasuk lambat, dari tahun 2013 kasus ini mencuat, baru di tahun 2015 ini dapat tersangka, kalah dengan cepatnya penetapan Abraham Samad (Ketua KPK) sebagai tersangka," ujarnya kepada Tribunriau.com di kediamannya, Rabu (18/2/15)

Ditambahkannya, untuk memberi peringatan atau efek jera kepada yang lain, dengan penetapan tersangka yang telah dilakukan Polres Dumai, ini adalah wujud bahwasanya penegakkan hukum di wilayah Kota Dumai masih ada.

"Dengan adanya penetapan tersangka, artinya hukum tidak mandul di Kota Dumai ini, meskipun dirasa lambat untuk penyidikannya, tetapi kita apresiasi Polres yang telah berusaha maksimal dalam penuntasan kasus ini," tambahnya.

Untuk diketahui, bahwasanya Polres Dumai telah menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan korupsi HR Soebrantas, yaitu Konsultan Perencana dari PT. Mutiara Rupat Consultan berinisial N, Kontraktor Pelaksana PT. Dumai Sakti Mandiri berinisial MS, kemudian dua pejabat Pemko Dumai berinisial WRL dan EA.

Status tersangka telah ditetapkan Polres Dumai pada Selasa (3/2/15) lalu, setelah menerima hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Riau. Dari hasil audit pada proyek pembangunan tersebut, ditemukan kerugian pada negara sebesar Rp2,1 miliar. (isk)

Pilkada Serentak 9 Daerah di Riau, KPU Riau Siap

Komisi Pemilihan Umum

Tribunriau, PEKANBARU-
Keputusan Pemerintah Pusat yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Daerah di Provinsi Riau tidak dipermasalahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Pasalnya KPU Riau dari November 2014 lalu telah mengantisipasi kebijakan tersebut.

"Kita sudah melakukan persiapan sejak November 2014. KPUD Riau sudah melaksanakan Forum Group Discusion (FGD) di 4 daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2015 ini. Jika memang 5 daerah lainnya melaksanakan pilkada pada tahun 2016 dan ditarik untuk melaksanakan pilkada serentak, tinggal ditularkan saja hasil diskusi mengenai pilkada serentak," jelas komisioner KPU RIau Ilham Yasir kepada wartawan, Rabu (18/2/15).

Dikatakanyya, 4 daerah yang sudah dipastikan melaksanakan pilkada untuk tahun 2015 ini. Yaitu Kabupaten Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Dumai.

Sementara itu, untuk 5 daerah lainnya yaitu Pelalawan, Rohul, Kuansing, Rohil dan Siak yang rencana Pilkasanya dilaksanakan pada tahun 2016, akan ditarik atau serentak pada tahun 2015.

"3 daerah lainnya seperti Kampar, Pekanbaru dan Inhil yang melaksanakan pilkada di akhir 2016-2018 kemungkinan akan melaksanakan pilkada serentak di 2017," jelasnya. (isk/net)

Disnaker Batam Sosialisasi Aturan Ketenaga Kerjaan di PT. Citra Shipyard

Written By Tribun Riau on Senin, 16 Februari 2015 | 14.16

Tribunriau, Batam-
Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendirikan/menjalankan atau memindahkan perusahaan serta wajib mematuhi landasan hukum.

Hal tersebut dikatakan Kadisnaker Batam melalui tim Pengawas Tenaga Kerja yang telah diutus ke berbagai perusahaan untuk sosialisasi di hadapan seluruh subcon di lingkungan PT. Citra Shipyard Batam, Sabtu (15/1/15).

"Dalam hubungan kerja, perusahaan dengan buruh harus memiliki perjanjian kerja mengenai upah pekerjaan dan perintah, hal itu telah tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata, termasuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dapat dibuat tertulis atau lisan, hanya menurut jenis dan sifat atau kegiatan selesai dalam waktu tertentu, dapat diperpanjang 1kali dalam satu tahun, dalam penyerahan pengerjaan kepada pihak lain orsahaan(out sourching) perusahan dpt sebagian pelaksanaan pengerjaannya dengan memborongkan atau penyedia jasa tenagakerja dibuat secra tertulis, kemudian pekerjaan harus terpisah dari kegiatan utama dan perusaan lain harus berbadan hukum," paparnya.

Ditambahkannya, perlindungan harus sama, harus mempunyai pejanjian kerja hubungan kerja dapat PKWTT, atau PKWT apabila memiliki persyaratan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi demi hukum, hubungan kerja menjadi dengan pemberi kerja.

"Pengusaha subcon harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJs Ketenagakerjaan, dan BPJs Kesehatan serta meberikan gaji UMS sesuai SK Gubernur tahun 2014," jelasnya.(Lian)

Pasca Gemstone Fair Selesai, Peminat Berkurang

Written By Tribun Riau on Jumat, 13 Februari 2015 | 14.40


Tribunriau, Dumai-
Setelah penutupan acara Dumai Gemstone Fair Senin (9/2/15) kemarin, pengusaha batu akik khususnya yang bergerak dalam bidang mengasah batu mengaku omzetnya semakin menurun.

Sebelumnya, para pengusaha batu akik bisa meraup keuntungan Rp.100 Ribu per hari.

"Sebelum acara itu selesai, banyak orderan, bahkan yang ngantri untuk mengasah batu juga banyak, rata-rata Rp.100 Ribu bisa dapat sehari," kata Hery salah seorang pengasah batu di Jalan Cempedak Kota Dumai, Jumat (13/2/15).

Dikatakannya, setelah penutupan acara Gemstone Fair kemarin, minat masyarakat untuk mengasah batu akik semakin menurun. Bahkan dirinya pernah satu hari tidak mendapatkan orderan untuk menempah batu akik.

"Iya bang, mungkin sudah habis musimnya, pernah juga dalam sehari tak ada order yang masuk," katanya sambil mengasah batu akik untuk keperluannya sendiri.

Riko (25) seorang penggemar batu akik mengatakan bahwa demam batu akik sama seperti musim lainnya yang juga ada akhirnya.

"Yah ga mungkin itu terus yang menjadi topik utama bang, kan bosan juga, tapi bagi saya yang hobi, tak ada kata bosan bang," ungkapnya sambil memperlihatkan batu akik kesayangannya. (isk)

Riau Kembali Terancam Kabut Asap

ilustrasi

Tribunriau, PEKANBARU-
Kabut asap kembali mengancam Provinsi Riau, hingga hari ini Jumat (13/2/15) telah terpantau 65 hotspot yang tersebar di beberapa kota/kabupaten.

Diduga, dari jumlah hotspot yang terpantau tersebut, terdapat 29 hotspot hasil kebakaran hutan/lahan yang tersebar di wilayah Provinsi Riau.

"Dengan confidence lebih besar Dari 70 persen, ada 29 titik dari 65 titik panas tersebut diduga titik api. Di Bengkalis ada 25 titik api, Meranti ada 1 titik api Pelalawan ada 1 titik api dan di Inhil ada 2 titik api," terang Agus Wibowo dari Pusat Data dan Informasi BNPB.

Untuk Cuaca Riau pada umumnya Cerah berawan, peluang hujan dengan intensitas ringan terjadi pada sore atau malam hari di wilayah Riau bagian Timur, Selatan dan Barat. (red)

Sudah Dirazia, Pengusaha Walet di Dumai Masih Ada yang Bandel

Tribunriau, Dumai-
Meskipun sering digelarnya razia oleh Satpol PP Kota Dumai tentang pembunyian suara burung walet, namun hingga kini masih ada saja pengusaha walet yang membandel, menghidupkan suara burung walet tidak pada waktunya.
Namun, masih banyak warga yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut. salah seorang warga Jalan Sultan Hasanuddin yang tak ingin namanya disebutkan merasa 'kaget' dengan peraturan tersebut.
"Kalau gitu, masih banyak pengusaha walet yang bandel (menghidupkan suara burung walet tidak pada waktunya) di Kota Dumai," ungkapnya.
Dikatakannya, bahkan pada saat warga muslim melakukan Sholat Jumat, banyak pengusaha walet yang enggan mematikan audio waletnya.
Terkadang, ditambahkannya masih ada pengusaha walet yang nekad menghidupkan audio waletnya hingga malam hari.
"Jumatan saja, tandingan bunyi suara Khatib dengan suara audio walet, malam hari juga masih terdengar," kesalnya.
Namun ketika ditanya asal bunyi audio walet tersebut, dirinya menyatakan bingung berasal darimana, karena ruko walet itu banyak, jadi tidak bisa memastikan ruko yang mana audionya yang bandel.
"Susah bang, kan banyak ruko waletnya, kita juga ga bisa ngecek dari dalam dan ini harusnya kerjaan Satpol PP," jelasnya.
Untuk diketahui, aturan waktu pembunyian audio walet yaitu Untuk pagi hari mulai dari pukul 06.00 - pukul 11.30 Wib, siang hari mulai pukul 14.00 - pukul 15.30 Wib sedangkan untuk sore hari dari pukul 16.00-pukul 18.00 Wib. (isk)

Calo CPNS Diciduk Opsnal Polsek Sungai Sembilan

Written By Tribun Riau on Kamis, 12 Februari 2015 | 12.38


Tribunriau, DUMAI-
Seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IIB yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009 Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan diciduk Tim Opsnal Polsek Sungai Sembilan sesaat setelah pulang mengajar, Rabu (9/2) sekitar pukul 11.00 WIB.

Oknum yang diketahui berinisial D (38) tersebut ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus bisa meluluskan seseorang menjadi PNS.

Berawal dari kenalan dengan seseorang bernama Rasyid yang mengaku bekerja sebagai pejabat tinggi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pusat, timbul niat tersangka untuk mecari uang lewat penerimaan PNS.

Selanjutnya tersangka mendatangi korban yang juga sebagai pelapor dengan iming-iming tersangka bisa meluluskan korban sebagai PNS, kemudian korban dimintai uang sejumlah Rp. 130 Juta.

Dengan meyakinkan korban bakal lulus, dan uang yang diberikan korban kepada tersangka yang ditulis di kwitansi dan ditandatangani di atas materai 6000 Rupiah, akan dikembalikan apabila tidak lulus PNS.

Setelah tiga tahun lamanya korban tidak kunjung diterima bekerja sebagai PNS, dan uang korban yang didapat dari hasil menjual tanah seluas 5 hektar juga tidak dikembalikan, maka korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib pada 16 Januari 2015 kemarin.

"Awalnya itu pak, saya kenal sama Rasyid, terus saya tanya bisa luluskan seseorang menjadi PNS? Bisa jawabnya, kemudian saya mendatangi korban, dan meminta uang sebesar Rp. 130 juta, Rp. 100 Juta untuk kelulusan dan Rp. 30 Juta  untuk penempatan, selanjutnya saya sudah menyetorkan uang tersebut kepada Rasyid sebesar Rp. 260 Juta dari tiga orang korban," jelas tersangka saat diperiksa.

Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan R, Sik melalui Kapolsek Sungai Sembilan AKP Supriyono membenarkan adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum PNS yang berprofesi sebagai Guru.

"Kita mengamankannya saat tersangka hendak pulang ke rumah sesaat setelah selesai mengajar, tersangka beserta barang bukti dua lembar kwitansi berisikan tulisan sejumlah uang dengan materai 6000 Rupiah ditandatangani tersangka dan tersangka akan kita jerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman empat tahun penjara," jelasnya. (red)

Tersangka Dugaan Korupsi HR Soebrantas, "WR Tak Pernah Terima Uang Terima Kasih"

Written By Tribun Riau on Selasa, 10 Februari 2015 | 15.07

Jalan HR Soebrantas Kota Dumai

Tribunriau, DUMAI-
Mantan Pejabat Dinas PU Kota Dumai, WR yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi proyek pelebaran jalan HR Soebrantas yang diperiksa hari ini oleh Sat Reskrim Polres Dumai mengaku tidak pernah menerima uang "terima kasih" dari siapapun, khususnya rekanan.

Kuasa hukum WR, Asep Ruhiat SH, MH kepada awak media menjelaskan, selama menjabat di Dinas PU Kota Dumai, kliennya selalu melakukan pertemuan dengan siapapun di dalam masjid.

"Pengakuan klien saya, bahwa selama ini tidak pernah menerima hadiah apapun dari rekanan maupun koleganya selama menjabat di Dinas PU. Setiap pertemuan selalu dilakukan di dalam masjid, klien saya tidak pernah menerima tanda terima kasih," ucapnya, Selasa (10/2/15).

Disinggung masalah ketidakhadirannya pada Jumat (6/2/15) kemarin, dirinya menyatakan bahwa kliennya tidak ada yang mendampingi dalam pemeriksaan penyidik Polres Dumai.

"Selaku kuasa hukum, ketidakhadiran klien kami pada Jumat (6/2) lalu, disebabkan saya tidak bisa mendampingi, sebab saya juga sedang menangani kasus lain dan bukan karena WR menolak hadir pemanggilan penyidik Polres Dumai," jelasnya.

Ditambahkannya, WR dipanggil penyidik atas kasus dugaan korupsi Jalan HR Soebrantas, yang mengakibatkan kerugian pada negara Rp 2,1 Miliar. Sementara berdasarkan keterangan kliennya, WR sempat terkejut dijadikan tersangka oleh Polres Dumai.

"Banyak rekan-rekan klien saya yang tau pertemuan-pertemuan itu. Oleh karena itu, jika penyidik tidak dapat membuktikan keterlibatan WR, diharapkan klien saya dibebaskan dari segala tuntutan hukum," harapnya kepada media. (red)

Disnaker Dumai: Bayar di Bawah UMK, Perusahaan akan Ditindak

Amiruddin, Kadisnakertrans Kota Dumai
Tribunriau, DUMAI -
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Amiruddin akan menindak tegas bagi perusahaan yang masih memberikan gaji karyawannya di bawah Upah Minimum Kota (UMK), yakni sebesar Rp.2,2 Juta.

"Jika ada perusahaan yang membayar upah dibawah UMK akan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang ada," tegasnya beberapa hari yang lalu.

Pihaknya telah menyurati perusahaan-perusahaan agar membuat skala upah, perusahaan diminta untuk memperhatikan beberapa aspek, seperti masa kerja, golongan dan yang lainnya yang telah diatur oleh undang-undang.

"Kita sudah menyurati perusahaan agar segera membuat skala upah yang ditetapkan bersama antara pihak perusahaan dengan pekerja dengan memperhatikan beberapa aspek seperti masa kerja, golongan, pendidikan, keterampilan, kinerja, dan produktifitas yang pendekatannya mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003 dengan petunjuk teknisnya diatur oleh Kepmen Nakertrans RI," jelasnya.

Menurutnya, penyusunan skala upah sangat berguna baik bagi perusahaan maupun bagi buruh/pekerja. Bagi pekerja apabila upahnya senantiasa diperhatikan atau ditingkatkan tentunya akan bekerja dengan baik sehingga produktifitas perusahaan bisa meningkat sesuai dengan keinginan perusahaan agar produktifitas perusahaan terus meningkat.

"Skala upah menurut UU nomor 13 tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. 49/Men/2004 adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurut kelompok jabatan," jelasnya.

Dijelaskannya, sejauh ini belum ada perusahaan di Dumai yang menerapkan skala upah. Perusahaan masih mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK) Kota Dumai.
 

Kisruh Ganti Rugi Lahan Bukit Datuk, Pemko dan DPRD Dumai Diminta ProAktif

Written By Tribun Riau on Senin, 09 Februari 2015 | 12.40


Tribunriau, DUMAI-
Melalui Kuasa hukum warga pemilik lahan Bukit Datuk, Budiman Shite berharap Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan DPRD Dumai memberikan perhatian atas kisruh ganti rugi lahan seluas 165 Ha yang hingga kini belum tuntas.
 
"Kami berharap Pemko dan DPRD Dumai proaktif dan bersedia mambantu penyelesaian tanah seluas 165 Ha yang hingga kini belum tuntas. Puluhan warga pemilik tanah Bukit Datuk belum menerima ganti rugi," harapnya. Minggu (8/2) kemarin.
 
Pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) ganti rugi lahan Bukit Datuk Ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru, namun dirinya berharap Pejabat Dumai turut membantu penyelesaiannya.

Menurutnya, surat kuasa hukum warga diserahkan kepada Anggota Komisi I DPRD Kota Dumai Samuel Turnip, sedangkan kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai diserahkan melalui sekretarisnya. Sementara surat kuasa hukum kepada Walikota Dumai H. Khairul Anwar dan Wakil Walikota Dumai H. Agus Widayat diserahkan melalui bagian Umum Sekdako Dumai. "Ini tanda terima surat, ada saya pegang," jelasnya.

Ditambahkannya, Kuasa Hukum masyarakat Bukit Datuk, JS Simatupang SH dan Patners telah mengirim surat Nomor:  029/MB/JS&A/I/2015 kepada Walikota dan Wakil Walikota Dumai, serta Ketua DPRD serta Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai untuk mohon bantuan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Bukit Datuk Dumai tersebut. 
 
Dalam surat yang ditandatangani JS. Simatupang, SH, Drs. Bakti Sianturi, S.H, MBA, Saut Lumban Raja SH, H. Muslim Sumardiono SH itu dibeberkan sejumlah rekayasa dan persekongkolan Tim Penyelesaian ganti rugi lahan milik warga tersebut.
"Ganti rugi lahan Bukit Datuk diduga kuat sarat rekayasa dan persekonggolan jahat,"sebutnya.
 
Dijelaskan, masyarakat Dumai sebagai kliennya memiliki tanah Pertanian di Kelurahan Bukit Datuk (Kompleks Perumahan Bukit Datuk)  Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, adalah masyarakat yang berhak menerima ganti rugi atas tanah yang dikuasai/diduduki oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai.
 
Namun sebagian besar dari tanah milik hak milik masyarakat Bukit Datuk tersebut belum terealisasi pembayaran ganti ruginya. Bahkan perjuangan masyarakat Bukit Datuk untuk menuntut pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut telah dilakukan sejak tahun 1978 silam, namun tak kunjung tuntas.
 
Menurut kuasa hukum warga Bukit Datuk, Tim Klarifikasi diduga telah memanipulasi data dengan menambahkan (mark up) luas tanah yang akan mendapat ganti rugi menjadi seluas 2.814 Ha, yang mana Tim Klarifikasi telah menerbitkan surat-surat tanah fiktif seluas 1.780 Ha, dengan alasan ada tanah yang juga harus mendapat ganti rugi seluas 1.780 Ha, sehingga tim klarifikasi dan tim teknis pembayaran secara sepihak menetapkan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dengan mengadakan klarifikasi.
 
Kala itu, untuk Klasifikasi A ditetapkan harga Rp 10.000/M2, Klasifikasi B Rp 3.900/M2 dan  Klasifikasi C Rp 1.750/M2. "Hal ini sangat bertentangan dengan Nota Kesepakatan Penyelesaian Akhir Masalah Tanah Bukit Datuk (Pertamina UP II Dumai tertanggal 23 Februari 2001,"tegasnya.

Diterangkan, pada bulan Juni 2001 pihak PT. Pertamina yang juga merupakan anggota Tim Klarifikasi telah menerbitkan bukti penerimaan uang penyelesaian pembayaran tanah Bukit Datuk. Dimana formulir tersebut disebarkan kepada masyarakat penerima ganti rugi melalui ketua kelompok untuk ditandatangani dengan dalih uang ganti rugi baru bisa cair dari PT. Pertamina pusat apabila masyarakat telah menandatangani bukti penerimaan tersebut.
 
Dalam bukti tanda terima tersebut dicantumkan bahwa masyarakat penerima ganti rugi telah mnerima uang ganti rugi sebesar luas tanah dengan standar harga berdasarkan kalifikasi A, B, dan C sebagaimana yang telah ditetapkan secara sepihak oleh tim klarifikasi dan tim teknis pembayaran yang dibentuk oleh Wako Dumai.
 
"Klien kami juga mempunyai data tanda terima uang tanggal 30 Agustus 2001 berupa adanya pemberian uang kepada saudara E. Abu Kasim. S (Mantan Penghulu Pangkalan Sesai) dari H. Zakaria HD yang mengaku sebagai ketua kelompok sebesar Rp 1.500.000.000,"tuturnya.
 
Selanjutnya, pada  bulan Agustus 2001 pihak PT. Pertamina telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp 155.118.480.000 kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak atas ganti rugi tersebut. Namun tim klarifikasi dan tim teknis pembayaran yang dibentuk oleh Wako Dumai diduga memotong 30% dengan dalih jasa pengurusan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengurusan ganti rugi tersebut, padahal dana tersebut sepenuhnya didukung oleh dana APBN.
 
Namun ketua-ketua kelompok yang didukung penuh oleh Pemko Dumai menyerahkan ganti rugi tersebut hanya kepada sebagian kecil masyarakat yang berhak atas ganti rugi tersebut dengan perhitungan pembayaran Klaifikasi A Rp 7.000/m2, klasifikasi B Rp 3.000/m2, klasifikasi C Rp 1.700/m2.

"Karena hanya sebagian kecil masyarakat yang berhak mendapat pembayaran ganti rugi, maka klien kami sebagai masyarakat yang belum mendapat pembayaran ganti rugi berhak menuntut realisasi pembayaran ganti rugi tersebut, akan tetapi tim klarifikasi, tim teknis pembayaran, dan ketua-ketua kelompok serta PT. Pertamina UP II-Dumai  yang bergabung dalam tim klarifikasi telah menolak tuntutan klien kami sebagai masyarakat yang berhak menerima ganti rugi dengan menyatakan uang ganti rugi tersebut telah diserahkan kepada yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti-bukti penerimaan yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan pada bulan Juni 2001," sesalnya.
 
Pada hal fakta sebenarnya, tambah Simatupang, formulir bukti penerimaan uang penyelesaian pembayaran tanah Bukit Datuk disebarkan kepada masyarakat penerima ganti rugi melalui Tim Kelompok untuk ditandatangani dengan dalih uang ganti rugi baru bisa cair dari PT Pertamina Pusat apabila masyarakat telah menandatangani bukti penerimaan tersebut.
 
"Jelas dan tegas tim klarifikasi, tim teknis pembayaran yang dibentuk Wako (yang saat itu dijabat oleh H Wan Syamsir Yus) dan Ketua-ketua kelompok serta PT. Pertamina yang bergabung dalam tim kalarifikasi di duga sejak awal telah merencanakan maupun menguasai uang ganti rugi tersebut,"katanya.
 
Terlebih lagi dari bukti-bukti pembayaran tersebut banyak yang fiktif dan diduga dimanipulasi diantaranya bukti penerimaan yang oleh Sarifah Aini pada tanggal 19 Juni 2001 sebesar Rp1.156.000.000, akan tetapi sesuai dengan fakta persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Dumai atas nama Terdakwa Abdul Hadi terbukti bahwa uang yang diterima oleh Sarifah Aini hanya sebesar Rp 8.000.000.

Kemudian bukti penerimaan pembayaran ganti rugi atas nama Dja’afar selaku ahli waris Suari ditandatangani oleh Suari. Sementara, Suari sendiri telah meninggal dunia 35 tahun yang lalu.

"Dana APBN untuk pembayaran ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai diduga telah banyak menguap ketimbang disalurkan kepada pemilik tanah yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut. Kami juga telah membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Riau sesuai dengan surat No. 015/JS&A/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang telah diterima di Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 23 Desember 2014,"pungkasnya (yus/isk)

POLLING BALON WAKO DUMAI

Komentar Anda

Iklan Baris "GRATIS"



Aneka Sablon
Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.



Rental Mobil
Menyediakan Mobil Rental untuk Kawasan Riau, Hubungi 0812 7751 3879



Pengadaan CCTV
Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus



Pembuatan Aplikasi/Program
Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar



Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.


 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved