Headlines News :

Terbaru

Bagian Belakang dari 3 Rumah di Kota Dumai Hangus Terbakar

Written By Tribun Riau on Wednesday, November 30, 2016 | 11:21 AM


DUMAI, Tribunriau-
Musibah kembali terjadi, sebanyak tiga rumah bagian belakang (dapur, red) di Gang Pala Jalan Sukajadi Kelurahan Rimba Sekampung, Kota Dumai hangus terbakar sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (30/11/2016).

Menurut keterangan saksi di lapangan, Chufandy (32) mengatakan kebakaran tersebut hanya menghanguskan sebagian rumah, hal ini juga berkat bantuan warga dan petugas pemadam kebakaran.

Kebakaran tersebut, lanjut pria yang juga pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Amanat Nasional (DPRt PAN) SUkajadi ini, kebakaran tidak sempat merembet ke wilayah lainnya. Api dapat dijinakkan sekitar pukul 10.20 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diduga mencapai jutaan rupiah.

Hingga berita ini diterbitkan, Tribunriau.com belum mendapatkan informasi valid dari Kepolisian tentang penyebab musibah tersebut, namun dugaan dari beberapa saksi di lokasi mengatakan penyebab terjadi musibah tersebut berasal dari ledakan tabung gas 3Kg. (red)

Koperasi Tanpa Bunga Diusulkan dalam Rakerda DPD PAN Kota Dumai

Written By Tribun Riau on Tuesday, November 29, 2016 | 7:28 AM



DUMAI, Tribunriau-
Koperasi tanpa bunga yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kader Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam usulan program kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Dumai untuk 5 tahun mendatang.

Usulan tersebut disampaikan Chufandi, salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) PAN Sukajadi dalam acara Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kota Dumai yang dilaksanakan usai acara pelantikan DPD PAN Kota Dumai dan DPC PAN se-Kota Dumai, Minggu (27/11/2016).

Dikatakan Chufandi, koperasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, terutama kader yang ada di Kota Dumai. "Untuk mendorong ekonomi masyarakat, khususnya kader PAN yang ada di kota Dumai, kami mengusulkan untuk DPD PAN Kota Dumai dalam 5 tahun mendatang, hendaknya dapat mendirikan koperasi tanpa bunga," ujarnya di dalam rapat Komisi B yang membahas tentang program kerja DPD PAN Kota Dumai seraya mendapat sambutan hangat dan kesepakatan dari peserta lainnya.

Sekretaris DPD PAN Kota Dumai, Syamsu Rizal ketika dikonfirmasi Tribunriau.com menyatakan bahwasanya Pengurus DPD PAN akan mengkaji dan menganalisa usulan tersebut seraya berfikir keras bagaimana ekonomi masyarakat khususnya kader PAN yang ada di Kota Dumai dapat terbantu dan meningkat.

"Perlu kajian-kajian untuk usulan yang memang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya kader PAN kota Dumai," ujarnya, Senin (28/11/2016).

Karena bagaimanapun bagusnya usulan tersebut, lanjutnya, tanpa ada kajian tentu program tidak berjalan dengan maksimal.

Ditambahkannya, sebelum sampai tahap kesana, memperkokoh pondasi partai (Pengurus DPC dan DPRt, red) sangat penting agar program yang diusulkan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

"Kita kuatkan dulu pondasi (pengurus tingkat DPC dan DPRt, red), jika sudah kuat, apapun program yang dicanangkan untuk kemajuan masyarakat, tentunya bisa terealisasi," tutupnya. (red)

Banyak Kasus Dugaan Korupsi di Inhu tak Tersentuh Hukum

Written By Tribun Riau on Monday, November 28, 2016 | 4:06 PM



RENGAT, Tribunriau-
Semangat pemerintah dalam memerangi korupsi berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, banyaknya dugaan kasus korupsi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang tidak tersentuh hukum suatu tamparan untuk pihak berwenang yang selalu bersorak untuk memerangi korupsi.

Diantara dugaan kasus korupsi tersebut, hasil audit BPK RI Pekanbaru tentang biaya perjalanan dinas fiktif pada sekretariat DPRD Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2007 hingga saat ini belum disentuh oleh pihak terkait. Dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,767,100,000.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang pegiat LSM di Kabupaten Inhu, Bujang kepada Tribunriau.com baru-baru ini. Ditambahkannya, dalam pengadaan pakaian Korpri Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan juga terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 604,575,817.50. "Semua itu belum tersentuh hukum, hanya dugaan korupsi Kasbon yang masih diselediki, itupun masih banyak oknum terlibat yang berkeliaran," terangnya.

Dalam hal kasus mantan Bupati Thamsir Rachman, yang sudah mengembalikan ke kas daerah sebesar Rp520Juta, namun untuk penegakan keadilan, masih banyak oknum pejabat yang turut menikmati tapi masih berkeliaran dan tak tersentuh hukum sama sekali.

"Aneh, Thamsir Rachman memang sudah ditahan, dikatakan juga sudah mengembalikan sedikit, namun kenapa hanya dia yang ditahan, oknum penikmat yang lainnya malah tidak tersentuh hukum?," ujarnya heran.

Mereka yang diduga turut menikmati hasil korupsi Thamsir Rachman tersebut diantaranya Nurhadi, Junaidi Rahmat, Armansyah dan masih ada dugaan oknum lainnya.

"Dalam dokumen audit BPK, mereka tersebut terdaftar dalam kelompok Kas Bon Mantan Bupati Rp45 milyar dari Rp116 milyar, jadi seharusnya mereka bisa dikenakan Undang-undang Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).Dan bagi orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor)," jelasnya.

Pihaknya berharap, hukum di negeri ini masih ada dan tidak pandang bulu serta mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut beberapa dugaan kasus korupsi yang belum tersentuh hukum.

Penulis : Harmaein Pilianglowe/Yoveldi

Ratusan Kader Meriahkan Pelantikan DPD dan DPC PAN Kota Dumai



DUMAI, Tribunriau-
Proses pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Dumai Periode 2015-2020 serta pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Dumai dihadiri ratusan kader dari 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai, Minggu (27/11/2016) di BallRoom Hotel GrandZuri.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Riau, Irwan Nasir beserta sekretarisnya Zainal Abidin, Walikota Dumai dan undangan lainnya.

Beberapa pengurus DPD PAN Kota Dumai yang dilantik adalah Hasrizal yang terpilih sebagai Ketua, Syamsu Rizal sebagai Sekretaris dan Nur Aini sebagai Bendahara.

Dalam sambutannya setelah dilantik, Hasrizal menyatakan bahwa di dalam berpartai ini hendaknya menyadari akan kewajibannya sebagai kader.

"Sebagai kader, tujuan utama kita adalah membangun negeri, khususnya Kota Dumai," jelasnya.

Dilanjutkannya, meskipun pada pilkada kemarin PAN Kota Dumai tidak berhasil mendudukkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kota Dumai ini, namun tidak ada istilah untuk tidak bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal pembangunan Kota Dumai, khususnya program-program yang berpihak kepada masyarakat.

"Jadi, untuk pembangunan, program yang berpihak kepada masyarakat, itu kita dukung dan bekerja sama dengan pemerintah, meskipun walikotanya bukan yang kita usung kemarin," tambahnya.

Begitu juga dengan sambutan Ketua DPW PAN Riau, Irwan Nasir menyatakan hendaknya PAN Kota Dumai dapat bersinergi dengan pemerintah dalam semua lini untuk kemajuan Kota Dumai.

"Saya berharap pengurus dapat bekerjasama dengan pemerintah Kota Dumai, untuk mendorong pertumbuhan dan menjalankan roda pemerintahan," ujarnya.

Untuk Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, Irwan juga berharap agar PAN Kota Dumai dapat bekerja maksimal sehingga dapat meraih 5 atau 6 kursi di DPRD Kota Dumai.(red)

Kecelakaan Disebabkan Jalan Rusak, "Masyarakat Bisa Tuntut Pemerintah"

Written By Tribun Riau on Friday, November 25, 2016 | 6:44 PM


Sebuah mobil cold diesel Nomor Polisi BM 9039 BU bermuatan buah sawit terbalik hingga menyebabkan kemacetan panjang.

RENGAT,Tribun Riau-
Masyarakat atau korban kecelakaan yang diakibatkan dari rusaknya jalan dapat menuntut pihak penyelenggara jalan. Hal ini diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 273 Ayat 1 sampai dengan 4.

Akhir-akhir ini, tingkat kecelakaan akibat jalan rusak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sangat tinggi, terutama di sepanjang Jalan Rengat - Bagan Jaya (Inhu-Inhil). Salahsatunya kejadian baru-baru ini sebuah mobil cold diesel Nomor Polisi BM 9039 BU bermuatan buah sawit terbalik hingga memicu kemacetan panjang.

Suhaimi, salah seorang aktivis LSM di Inhu menyatakan bahwa masyarakat dapat menuntut pemerintah sebagai penyelanggara jalan yang telah menyebabkan beberapa insiden kecelakaan.

"Pihak yang paling bertanggungjawab atas segala kemungkinan kecelakaan dan kerugian masyarakat yakni Menteri PU, Gubernur, dan Bupati/Walikota," ujar Suhaimi kepada Tribunriau.com baru-baru ini.

Ditambahkannya, Jalan Rengat-Bagan Jaya tersebut adalah Jalan Nasional."Jalan Rengat-Bagan Jaya adalah jalan Nasional, salah satu termasuk di dalamnya jalan Hang Tuah, maka yang dituntut adalah Pembangunan Jalan Nasional Wilayah II yang berpusat di Padang dan cabangnya di Pekanbaru," tambahnya.

Dijelaskan lebih rinci oleh Suhaimi, sanksi bagi penyelenggara jalan yakni pemerintah yang telah lalai memperbaiki jalan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas ada beberapa bagian, yakni pada pasal 273 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ancaman pidana maksimal selama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.120Juta untuk kecelakaan yang menelan korban jiwa.

Sementara PPK Jalan Nasional Wilayah II, Akmaludin, ST hingga saat ini belum berhasil dihubungi Tribunriau.com.

Penulis : Harmaein Pilianglowe/Yoveldi

Kondisi Pasar Rakyat Kota Rengat Berantakan, Pihak Terkait 'Diam'

Written By Tribun Riau on Wednesday, November 23, 2016 | 11:43 AM




Rengat, Tribunriau-
Pasar Rakyat Kota Rengat yang seharusnya tertata rapi sehingga dapat memuaskan pembeli dalam hal fasilitas tentunya menguntungkan bagi pedagang yang berada di pasar tersebut. Namun kondisi pasar tersebut seperti tidak diatur alias berantakan dan anehnya kondisi ini seperti "didiamkan" oleh pihak terkait.

Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kota Rengat yang tak ingin menyebutkan namanya, kepada Tribunriau.com, Selasa (23/11/2016) mengatakan risih akan kondisi semrawutnya Pasar Rakyat tersebut.

"Berantakan, ada yang jualan di tangga, banyak gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang memenuhi jalan para calon pembeli," ujarnya kesal.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu berdampak kepada calon pembeli. "Kalo seperti ini, tentunya calon pembeli jadi susah, mau jalan susah (karena banyak Gepeng), akhirnya berimbas kurangnya minat calon pembeli ke pasar ini, tentu kami yang berdagang sepi calon pembeli," tambahnya.

Kondisi ini terus berlanjut meskipun beberapa pegawai dari pihak terkait sudah berada di lapangan untuk memantau kondisi Pasar Rakyat tersebut. Pihak terkait yang memantau pasar tersebut adalah Satpol PP dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpasar).

Namun, hadirnya pegawai pihak yang berwenang tersebut tidak menuntaskan masalah kesemrawutan pasar tersebut. "Apa kerja mereka (Satpol PP dan Pegawai Disperindagpasar, red) yang ditugaskan mengawasi pesar tersebut? Kami pertanyakan ini karena mereka digaji dengan uang negara, jika tak mampu mengatasi masalah ini, lebih baik mundur saja kepala-kepalanya," kesalnya sambil menunggu calon pembeli.

Penulis : Harmaein Pilianglowe/Yoveldi

Diduga Banyak Proyek di Dinas PU Inhu 'Dikondisikan' ke Rekanan

Written By Tribun Riau on Tuesday, November 22, 2016 | 2:23 PM


Rengat,Tribunriau-
Proposal pembangunan yang diajukan desa pada tahun 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Indragiri Hulu (Inhu), Riau dengan perantara oknum PNS di Dinas PU pada umumnya masuk dalam anggaran APBD Inhu Tahun 2016. Namun paket proyek yang di-PL-kan itu malah ada yang dimasukan ke dalam paket PL Oknum DPRD Inhu. Bahkan ada pula yang dikondisikan ke oknum rekanan.

Demikian dikatakan salah seorang oknum PNS yang enggan disebutkan namanya kepada Tribunriau.com baru-baru ini.

Dikatakannya, diantara paket yang dimasukan ke aspirasi milik oknum dewan atas nama Miswanto yakni, Rehabilitasi saluran sekunder 5 km, lokasi dusun mekar sualang desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat, Inhu Rp200 juta.

Sementara paket proyek PL yang diduga dikondisikan ke oknum rekanan diantaranya peningkatan jalan Meranti desa Tanah Datar kecamatan Dengar Barat Rp180 juta, peningkatan desa Rimba Seminar kecamatan Rakit Kulim Rp190 juta, peningkatan jalan desa Pasir Putih Kecamatan Kelayang Rp190 juta.

"Masih banyak lagi paket proyek yang diajukan melalui Musrenbang yang dimasukan ke Dinas PU melalui oknum PNS," sebutnya.

Kalau kita iklan-kan, sebutnya, kita yang menanam malah orang lain yang memanen. Hal ini disampaikannya atas keluhan oknum Kades bersangkutan. Sejumlah oknum Kades tersebut kecewa atas apa yang terjadi atas kebijakan oknum Dinas PU bersangkutan.

Sekretaris Dinas PU Inhu, Ir. Yelfidar, MT membantah jika pihaknya mengkondisikan paket PL kepada oknum Rekanan yang mengerjakan paket PL tersebut. "Payah di Dinas PU ini macam-macam infonya. Ada oknum PNS berinisial S alias T menuding saya mengkondisikan atau menjual PL kepada oknum rekanan. Itu semua tidak benar. Kalau begini, enaklah saya kembali ke Kabid Fisik Bappeda dan Litbang Inhu," ucapnya.

Penulis : Harmein Pilianglowe/Yoveldi

Korupsi APBD Inhu Tahun 2011-2012, Mantan Kabag Keungan Tak Tersentuh?

Written By Tribun Riau on Thursday, November 17, 2016 | 7:51 PM



RENGAT, Tribunriau-
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Raja Erisman telah mendekam dipenjara akibat penyimpangan dana APBD Inhu tahun 2011-2012. Namun, Hasman Dayat selaku Kabag Keuangan Setda Inhu kala itu, hingga sekarang tak tersentuh hukum.

Salah seorang Narasumber Tribunriau.com yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, bahwa kasus tersebut seharusnya terdapat 2 orang yang bertanggung jawab. "Raja Erisman selaku PA dan Hasman Dayat Kabag Keuangan Setda Inhu kala itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini. Hasman Dayat juga bertanggungjawab selaku penanggungjawab kegiatan di bagian keuangan. Sekarang malah menjabat Kepala Disperindagpasar Inhu," ujarnya kepada Tribunriau.com baru-baru ini.

Dijelaskannya, pencairan uang di era Bupati Yopi-Harman harus dilengkapi semua persyaratan.
Jadi uang di Setda Inhu tidak akan cair di Bank jika hanya diambil dua orang PNS tanpa dilengkapi persyaratan lengkap. Dua orang PNS tersebut mantan Bendahara Pengeluaran Setda Inhu, Rosdianto alias Bujang Kait dan mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran, Putra Gunawan alias Wawan.

“Nah inilah prosedur pencairan dana di pemkab saat ini, jadi patut dicurigai aliran dana dalam dugaan korupsi SiLPA APBD Inhu tahun 2012 ini. Kita jangan sampai terbelenggu kepada oknum pejabat non eselon saja dalam dugaan korupsi SiLPA. Raja Erisman mantan Sekda Inhu sudah ditahan, lalu adakah oknum pejabat yang menyusul,” ujarnya seakan bertanya.

“Ketika masih menjabat, Sekda Raja Erisman selaku PA dan Hasman Dayat selaku KPA adalah pihak yang paling bertanggung jawab semua pencairan dana SiLPA tersebut. Erisman, Rusdianto dan Putra Gunawan dipenjara, kapan pula Haman Dayat,” tanyanya.

Penulis : Harmaein Pilianglowe

Hindari Lelang, Oknum Dinas PU Inhu Pecah Proyek jadi PL



RENGAT, Tribunriau-
Untuk menghindari lelang, diduga sebagian proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dipecah untuk dijadikan paket pengerjaan langsung (PL).

Demikian dikatakan R Asri, salah seorang pegiat LSM di Kabupaten Inhu kepada Tribunriau baru-baru ini.

"Di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Indragiri Hulu (Inhu), Riau malah menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL), diduga untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari proses lelang," ujarnya.

Ditambahkannya, hal tersebut diduga disebabkan Kelalaian TAPD yang mengakomodir usulan nilai paket pekerjaan yang dipecah untuk menghindari proses pelelangan. Akibatnya kegiatan yang dianggarkan berpotensi tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

R. Asri memaparkan bahwa di Dinas PU Inhu di Bidang Bina Marga terdapat 116 paket proyek yang di-PL-kan dengan dana Rp19.765.000.000 yang dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama proyek aspirasi punya oknum dewan berjumlah 81 paket proyek yang di PL kan dengan nilai pagu Rp14.288.000.000. Dan yang kedua punya Bidang Bina Marga berjumlah 35 paket proyek yang di PL kan dengan nilai Rp5.477.000.000.

“Berarti ada indikasi oknum di sana yang diduga sembunyikan proyek yang di-PL-kan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga, Nopriandi alias Bujang Ateng saat dikonfirmasi membantah adanya proyek di Bina Marga. "Semua paket proyek PL punya aspirasi milik dewan,” jelasnya.

Begitu juga Sekretaris Dinas PU Inhu, Yelpidar ketika ditanya tentang rumor dugaan proyek yang diduga dijual, Yelpidar membantah rumor tersebut. "Tidak benar itu, saya dapat juga info itu, diduga ada oknum di dalam menuding saya jual proyek kepada oknum rekanan,” bantah Yelpidar.

Di tempat terpisah, Deari Zamora salah seorang oknum DPRD Inhu malah marah-marah saat ditanya tentang dugaan semua paket proyek PL di Bidang Bina Marga berasal dari aspirasi dewan. "Tidak benar hal tersebut, yang jelas masih banyak paket proyek yang di-PL-kan punya Bidang Bina Marga,” tegasnya.

Untuk diketahui, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 Ayat 4 bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari proses lelang.

Penulis: Harmaein Pilianglowe/Yoveldi

SMK Negeri 1 Rengat Diduga Lakukan Pungli

Written By Tribun Riau on Monday, November 14, 2016 | 1:03 PM



RENGAT, Tribunriau-
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diduga melakukan pungutan liar mengatasnamakan uang komite terhadap siswa pada tahun 2016 ini.

Hal tersebut dikatakan salah seorang warga Inhu, Bujang kepada Tribunriau, beberapa hari yang lalu. "SMK Negeri 1 Rengat Inhu, Riau diduga kuat melakukan pungutan wajib uang komite/SPP tiap bulannya sebesar Rp130 ribu per bulan kepada tiap siswa. Jumlah siswa lebih kurang seribu orang pada tahun 2016 ini," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, dalam Permendikbud No.44/2012 disebutkan pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat alias swasta.

Masih dalam Permendikbud tersebut, pada pasal 9 ayat (1), dikatakan dengan jelas bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

"Hukum pidananya secara umum mengatur pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan dan atas tindakan tersebut melanggar pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan UU Pemberantasan TPK yang melakukan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah," ujarnya.

Pihaknya berharap, masalah ini menjadi perhatian serius demi majunya pendidikan di Indonesia, khususnya Indragiri Hulu.

Penulis : Yoveldi/Harmaein | Indragiri Hulu

Dugaan Korupsi Uang Kas Daerah Inhu

Written By Tribun Riau on Thursday, November 10, 2016 | 4:04 PM



Rengat,Tribunriau-
EAH, salah seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) pada masa Mujtahid Thalib menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 2008-2010 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.1.447.000.000.

Hal tersebut dikatakan Mis Hadi, salah seorang aktivis LSM di Kabupaten Inhu. "Dugaan kita, EAH diketahui pada saat itu telah mengambil uang daerah sebanyak 7 kali, dan sampai saat ini belum ada ditemukan keterangan pengembalian dari pengambilan tersebut," ujar Mis Hadi.

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian yang lama tersebut, namun hingga saat ini tak satupun pihak berwenang yang mencium aroma dugaan Korupsi ini. "Kita akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Koruspsi di Jakarta," tegasnya.

Penulis: Yoveldi/Harmaein | Indragiri Hulu

Sering Langka, SPBU di Inhu Jual BBM Bersubsidi ke Pengecer

Written By Tribun Riau on Tuesday, November 8, 2016 | 12:35 PM


RENGAT, Tribunriau-
Seringnya terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diduga karena adanya penjualan besar-besaran kepada para pengecer. Penjualan tersebut tak hanya berlangsung pada malam hari, namun juga pada siang hari.

Demikian dikatakan salah seorang aktifis LSM di Kabupaten Inhu, Bujang kepada Tribunriau.com baru-baru ini. Penjualan tersebut katanya, tampak beberapa jerigen yang dibawa oleh pengecer lalu diakomodir oleh karyawan SPBU.

"Terbukti, SPBU di simpang 4 Japura Kecamatan Lirik dan SPBU Danau Raja Kecamatan Rengat, karyawan SPBU tersebut sedang mengisi BBM bersubsidi ke jerigen milik pengecer," ujar Bujang.

Tindakan tersebut dikatakan Bujang, merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 55 Junto pasal 56 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Ga Bumi dengan ancaman pidana penjara serta denda.

Bujang meminta semua pihak terkait serta warga turut mengawasi penjualan BBM bersubsidi ini. "Silahkan laporkan ke Pertamina pada nomor 500 000," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Inhu, Dahjoni tidak berhasil dihubungi untuk dimintai keterangannya atas perihal yang dimaksud.

Penulis: Harmaein Pilianglowe | Indragiri Hulu

Dugaan Kasus Korupsi di Desa Sungai Baung Inhu

Written By Tribun Riau on Saturday, November 5, 2016 | 1:33 PM


RENGAT, Tribunriau-
Proyek pengerasan Jalan, Drainase serta untuk Kebakaran lahan dan Hutan (Karlahut) di Desa Sungai Baung, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang menelan dana Rp.348 Juta lebih diduga adanya indikasi korupsi. Pasalnya, pekerjaan tersebut tidak terlihat di lokasi yang semestinya, namun pencairan dana Tahap I sudah dilakukan.

Hal tersebut dikatakan Yoveldi, salah seorang pegiat LSM di Inhu. Dikatakannya, proyek yang dimaksud belum dikerjakan, namun, Camat Rengat yang ketika itu dijabat oleh Nurjanah malah merekomendasikan pencairan tahap II.

"Belum ada dikerjakan, tahap I sudah cair 60%, camat yang lama (Nurjanah, red) malah merekom untuk mencairkan sisa anggarannya," jelas Yoveldi kepada Tribunriau.com beberapa hari yang lalu.

Dijelaskan lagi, terkuaknya masalah tersebut bermula dari copy dokumen yang diberikan Suryadi, Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Baung kepada salah seorang warga.

Di desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu (Inhu) saat ini menerima dana APBN 2016 Tahap (I) 60 % malah diduga dikorupsi. Proyek ini sesuai dengan RKA APBN Tahap I desa Sungai Baung untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Rp196,810,000, Drainase Rp140,963,000 dan Karlahut Rp12,712,887.

Berdasarkan pekerjaan sesuai dengan RKA tersebun belum dikerjakan. Namun direkomendasikan oleh Camat Rengat Barat ketika itu Nurjanah untuk pencairan Tahap II 40 %. Hal ini diungkapkan salah seorang pegiat LSM di Inhu, Yoveldi.

Berdasarkan dokumen tersebut, kata Yoveldi, dana tahap I (60%) sudah dicairkan pada bulan April 2016 lalu, rencananya, untuk tahap II akan dicairkan pada bulan Agustus 2016 kemarin.

Terbongkarnya kasus ini, kata Yoveldi bermula dari copy dokumen yang diberikan oleh Sekdes Sungai Baung, Suryadi  kepada Umar warga desa Sungai Baung.

Kasus ini, harap Yoveldi, harus mendapatkan perhatian dari Bupati Inhu, dan pihak yang berwenang. Karena ini merugikan warga.

"Kami berharap hal ini bias segera ditindaklanjuti agar kesalahan serupa tidak terulang lagi dan semua yang diduga terlibat semoga dihukum sesuai kesalahannya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Sekdes Sungai Baung ketika dikonfirmasi via selulernya mengatakan dana tahap II sampai saat ini belum dicairkan karena memang belum ada dikerjakan.

"Tahap II belum ada dicairkan karena memang belum dikerjakan, namun masalah ini sudah dilaporkan ke Camat Rengat Barat yang baru dan akan ditindaklanjuti ke Inspektorat Inhu," ujarnya Sekdes Sungai Baung.

Penulis: Harmein Pilianglowe | Indragiri Hulu

Kasus Kas Bon Mantan Bupati Inhu, "Masih Banyak yang Belum Jadi Tersangka"

Written By Tribun Riau on Thursday, November 3, 2016 | 1:40 PM


RENGAT, Tribunriau-
Dalam kasus Kasbon mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Drs. HR. Thamsir Rachman, MM yang telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pekanbaru, ternyata masih banyak oknum-oknum yang diduga ikut terlibat namun belum tersentuh oleh hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Bujang, salahseorang aktivis LSM di Inhu, beberapa hari yang lalu. Dikatakannya, dalam persidangan pada kasus mantan bupati Inhu tersebut, pernyataan saksi-saksi yang mengakui kesalahan pengajuan, pencairan kas bon yang tidak sesuai prosedur seharusnya juga jadi pertimbangan hakim dalam daftar penetapan tersangka.

"Sudah ada pengakuan dari saksi, Abdullah Sany, Nurhadi, dan Indriansyah yang mengakui hal tersebut. Namun hal ini luput dari hakim dan hanya fokus ke bapak Thamsir," ujarnya kepada Tribunriau.com.

Dijelaskannya, kasus Kas Bon yang menimpa mantan bupati Inhu tersebut menyebabkan kerugian miliaran rupiah, sedangkan yang baru dikembalikan masih berkisar Rp.520 Juta. Dalam kas bon tersebut juga tertera nama-nama selain dari mantan Bupati Inhu tersebut.

"Kita akan melaporkan ke KPK untuk nama-nama lain penikmat dalam kasus Kas Bon tersebut, yaitu berjumlah delapan belas (18) orang, salah satunya Nurhadi, S.Sos," tegasnya.

Penulis: Harmaein Pilianglowe | Indragiri Hulu

Diduga DPRD Inhu Terima Gratifikasi Anggaran Aspirasi DPRD Inhu

Written By Tribun Riau on Wednesday, November 2, 2016 | 11:45 AM


RENGAT, Tribunriau-
Salah seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Kabupaten Inhu) diduga menerima dana haram alias gratifikasi dari sejumlah proyek pengerjaan langsung (PL) yang terdapat di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemkab Inhu.

Untuk mendapatkan proyek aspirasi tersebut, diduga harus menyetor fee sekitar 10% hingga 30% kepada pemilik dana aspirasi anggota dewan tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan Mis Hadi, salah seorang pegiat LSM di Kabupaten Inhu. Dikatakannya, hampir semua proyek PL di tiap SKPD atas nama dana aspirasi anggota dewan. "Oknum dewan diduga menerima fee, diduga fee 10% hingga 30% dari pagu anggaran yang di-PL-kan. Rakyat yang datang ke SKPD pulangnya gigit jari karena hampir semua proyek PL di tiap SKPD disapu bersih oleh oknum dewan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Inhu," ujarnya kepada Tribunriau.com baru-baru ini.

Dilanjutkannya, dugaan gratifikasi tersebut akan dilaporkan ke Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. "Kami berencana melaporkan hal ini ke Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar," tegasnya.

Ditambahkan Mis Hadi, pihaknya menduga dana aspirasi yang dianggarkan atas nama salah seorang anggota DPRD Inhu berjumlah Rp2 M. "Kuat dugaan, Salah seorang anggota DPRD Inhu berinisial MS memiliki proyek aspirasi Rp2 M di Dinas PU Inhu,” tambah Mis Hadi.

Saat Tribunriau.com melakukan penelusuran lebih jauh, salah satunya ke Dinas PU Inhu. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa, serta ia juga mendukung saudara Mis Hadi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

“Silahkan saja laporkan ke Jakarta, kami mendukung,” ujarnya kepada Tribunriau.com.

Selain itu, jelasnya, proyek aspirasi bertentangan dengan Undang–undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

Berikut paket proyek yang diduga atas nama inisial MS:
No
Nama Paket
Anggaran
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.
Rehabilitasi Saluran Sekunder 5 km lokasi dusun Tani Mulia desa Kuala Mulya Kec. Rengat.

Rehabilitasi Saluran Sekunder 5 km lokasi dusun I Pancar Tani Kec. Rengat.

Rehabilitasi Saluran Sekunder 3 km lokasi desa Sungai Raya RT 02/RW 01 Kec. Rengat.

Rehabilitasi Saluran Sekunder 5 km lokasi dusun Mekar Sialang desa Sialang Dua Dahan Kec Rengat Barat.

Rehabilitasi Saluran Sekunder 5 km lokasi desa Sungai Raya RT 03/RW 02 Kec. Rengat.

Rehabilitasi Saluran Sekunder 5 km lokasi dusun Teluk Serunai desa Pasir Ringgit Kec. Lirik.

Normalisasi sungai lokasi sei Sebuing dan Pinsuran dusun I Pulau Sengkilo Kec. Kelayang.

Normalisasi sungai lokasi sei Kelawaran desa Sungai Aur Kec Batang Peranap.

Normalisasi sungai lokasi sei Serangge desa Pesajian Kec. Batang Peranap.

Normalisasi sungai lokasi sei Binuan desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap.


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-


Rp. 200.000.00,-

 
Penulis: Harmaein Pilianglowe | Indragiri Hulu

Putusan MA, Hadislani Pemilik Sah Lahan Pasar Melayu Seluas 3,6 Ha

Written By Tribun Riau on Tuesday, November 1, 2016 | 12:33 PM



BATAM, Tribunriau-
Melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 27/k/TUN/2016 atas perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara PT Tiara Mantang yang diwakili Ahmad Mipon dengan Saudara Hadislani, memutuskan bahwa Hadislani yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) berhak atas lahan Pasar Melayu seluas 3,6 Ha yang berlokasi di Bukit Tempayan, Kecamatan batu Aji Pulau Batam.

Atas putusan tersebut, sebelum eksekusi lahan dilakukan, Hadislani mengimbau bagi konsumen yang merasa dirugikan, dipersilahkan untuk melapor ke pihak yang berwajib.

"Sebelum eksekusi lahan, untuk konsumen yang dirugikan, silahkan melapor ke pihak berwajib, jika masalah menyangkut hukum perdata, silahkan ke Pengadilan, karena itu merupakan hak konsumen yang telah dirugikan," ujar Hadislani kepada Tribunriau.com baru-baru ini.

Ditambahkannya, tentang akta pendirian koperasi Melayu Raya yang juga diketuai Ahmad Mipon serta buku keanggotaan yang terkait atas lahan tersebut, pihaknya tidak pernah menghibahkan lahan tersebut kepada koperasi yang dimaksud.

"Saya tidak pernah menghibahkan lahan tersebut ke koperasi dan saya tidak terlibat sebagai anggota koperasi," tambahnya.

Kemudian, dijelaskannya, untuk sertifikat yang diterbitkan BPN Batam atas bangunan dan lahan yang dibeli konsumen, telah dibatalkan oleh Putusan MA. "Inilah bukti saya (putusan MA, red) sebagai pemilik lahan yang telah diputuskan oleh MA atas perkara lahan Pasar Melayu," tutupnya.

Penulis: Lian | Batam

Aset Pemkab Inhu Senilai Rp13 M Lebih Diduga Hilang


RENGAT, Tribunriau-
Aset daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) senilai Rp13 M lebih yang dianggarkan pada tahun 2003 dan 2004 lalu diduga hilang entah kemana.

Aset yang hilang tersebut berupa 4 unit Mesin PLTD di Teluk Erong, Kecamatan Rengat dan tanki BBM, dua jenis aset tersebut ditotal bernilai Rp.13 M lebih.

Salah seorang aktivis LSM lokal, Lamidi,Amd menyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten yang menjabat pada saat hilangnya aset tersebut harus bertanggung jawab, hal itu sesuai dengan PP 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 6 ayat 2, yang menyatakan Sekda selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab atas aset daerah.

"Hilangnya aset daerah ini menimbulkan kerugian negara, sesuai peraturan pemerintah (PP), sekda yang menjabat kala itu harus bertanggung jawab," ujar Lamidi kepada Tribunriau.com beberapa hari yang lalu.

Pada saat itu, ditambahkan Lamidi, Sekda dijabat oleh Erisman. Selain Sekda, pihak yang turut bertanggung jawab adalah Perusahaan Daerah (Prusda) Inhu.

Selain itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhu yang saat itu dijabat Khairizal dan sekarang sudah menjadi Wakil Bupati Inhu juga harus bertanggung jawab. Karena aset tersebut juga dibawah tanggung jawab Distamben.

"Semua yang terkait harus bertanggung jawab, kita berharap adanya pihak berwenang yang menyelidiki hal ini," harapnya.

Riduan Alinas, Dirut PD. Indragiri ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa asset Inhu berupa sembilan mesin PLTD, Mess Narasinga di Pekanbaru, Mess Indragiri di Pekanbaru sudah diserahkan ke Pemkab Inhu pada tahun 2012. Sekarang tinggal lagi Plaza Rengat dan Wisma Embun Bunga yang masih dikelola PD. Indragiri. "Soal hilangnya empat unit mesin PLTD Teluk Erong, Itu tanggungjawab Distamben,” terangnya.

Penulis: Harmaein | Indragiri Hulu

Hiburan Karaoke di Dumai Kangkangi Perwako

Written By Tribun Riau on Sunday, October 30, 2016 | 1:26 PM


DUMAI, Tribunriau-
Aktifitas hiburan malam sejenis karaoke di Kota Dumai saat ini sudah mengangkangi peraturan walikota (Perwako) Dumai nomor 21 Tahun 2013 tentang prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pariwisata. Dalam perwako tersebut jelas diatur jam operasional untuk usaha hiburan malam.

Dalam video berdurasi 1:04 yang dikirim ke redaksi Tribunriau.com, perekam video yang tak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa rekaman diabadikan pada tanggal 30 Oktober 2016, baru-baru ini, tampak dalam video tersebut beberapa usaha karaoke tutup, namun musik masih terdengar hingga keluar meskipun di dalam video tersebut samar terdengar.

Video tersebut, dikatakan dalam kirimannya, membuktikan usaha hiburan malam tidak peduli dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Dumai serta turut mengganjal visi misi Walikota Zulkifli AS untuk mewujudkan Kota yang Agamis.

Dirinya berharap pihak-pihak terkait agar lebih tegas untuk menindak usaha yang melanggar aturan.

Untuk diketahui, Berdasarkan Perwako No. 21 Tahun 2013 tersebut, Pemko Dumai membatasi jam operasional tempat hiburan malam hingga pukul 24.00 WIB pada malam biasa dan hingga pukul 01.00 WIB pada malam hari libur. (red)


Tugu Batas Dirusak, Pihak Berwenang Terkesan Bungkam

Written By Tribun Riau on Saturday, October 29, 2016 | 2:30 PM


RENGAT, Tribunriau-
Kasus pengrusakan tugu batas desa ataupun penyerobotan hutan di wilayah hukum Desa Batusawar yang telah dilaporkan ke Polres Inhu, hingga kini belum menemukan titik terang dan sejumlah pihak terkait terkesan bungkam terhadap masalah yang dialami warga tersebut.

Ketua BPD Batusawar, M Rayo menjelaskan, kasus tersebut bisa jadi bom waktu dan dapat menimbulkan konflik horizontal."Sepertinya tidak ada langkah maju yang dilakukan pemerintah daerah maupun dari pihak Kepolisian, konflik itu seiring waktu terus membara," ujarnya kepada Tribunriau.com beberapa hari yang lalu.

Ditambahkannya, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, pemerintah di daerah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dan lahan untuk menghindari konflik horizontal. Pihaknya menduga adanya indikasi pungli atas permasalahan tersebut. "Kami juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Satgas Pemberantasan Pungli di Jakarta," ujar M Rayo.

Ketika Hendry, S. Sos masih menjabat Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Pemerintah Daerah (Kabag Pem. Umum Setda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), atau lebih dikenal Bagian Tapem (Tata Pemerintahan), dijelaskan M Rayo, bahwa masalah tugu batas desa Morong/Tanjung Danau dengan desa Batusawar yang dirusak oleh beberapa orang warga desa Tanjung Danau, namun Hendry mengaku tidak tahu akan diarahkan kemana masalah tersebut.

"Tugu batas desa Morong dengan desa Batusawar dibuat oleh Pemkab Inhu pada tahun 2001, kemudian ketika desa Morong dimekarkan menjadi desa Morong di utara dan desa Tanjung Danau di selatan pada tahun 2004 silam, tugu batas kedua desa itu dirusak oleh beberapa warga desa Tanjung Danau yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, setelah proses yang begitu panjang hampir dua tahun, desa Batusawar melaporkan ke Pemkab Inhu, barulah pada bulan September 2012 Pemkab Inhu mengambil keputusan, yaitu berdasarkan Surat Nomor: 389/ADM.PUM/IX/2012 September 2012 Prihal Pemasangan Kembali Tugu Batas Desa Tanjung Danau dengan desa Batusawar," jelas M Rayo.

Di dalam surat tersebut, meminta pihak Suratman, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Inhu untuk segera melaksanakan isi keputusan tersebut. "Namun Suratman berkilah, seolah-olah pihaknya tidak berdaya untuk menjalankannya. Suratman hanya mengaku bahwa pihaknya hanya bersifat membina. Lantas apa motif berbagai instansi terkait di Pemkab Inhu yang seolah-olah melemparkan tanggung jawabnya? Jika tidak mampu menjalankan amanat rakyat yang ditugaskan Bupati Inhu, ya silahkan saja mengundurkan diri dari jabatan sekarang ini," tambah M Rayo.

Selain instansi di Pemkab Inhu, Polsek Kelayang/Rakit Kulim juga dilibatkan. Namun proses hukum tampaknya berjalan di tempat. "Kapan action nyata dari pihak-pihak tersebut? Setidaknya inilah permintaan warga dan perangkat desa Batusawar kepada Kepala Bapemas Pemdes Inhu dan Kabag Tapem," harapnya.


Penulis: Harmaein Pilianglowe

Komentar Anda

Iklan Baris "GRATIS"





Aneka Sablon

Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.






FILIA MOBIL
Showroom Jual Beli mobil bekas dan baru di Kota Dumai, Hubungi 0812 7751 3879




Rental Alat Berat

Menyediakan Excavator dan Dump Truck untuk pembuatan parit, steaking, land clearing serta menjual tanah timbun. Jl. Sudirman Kota Dumai. Hubungi: 08127595608




Pengadaan CCTV

Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus





Pembuatan Aplikasi/Program

Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar





Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.
kirim ke tribunriau@gmail.com

Bagi anda yang memiliki bakat menulis dan ingin bergabung dengan kami, hubungi 0853 7655 7428 an. ISKANDAR atau 0812 7751 3879 Darwis Joon Viker (Pemimpin Redaksi)


 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved