Headlines News :

Terbaru

Mangasi Sormin, SH, MM: Filosofi dan Edukasi JHT itu Penting Bagi Pekerja

Written By Tribun Riau on Senin, 01 Februari 2016 | 14.15

Mangasi Sormin, kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam

BATAM, Tribunriau-
Keuntungan bagi peserta aktif di jamsostek untuk jaminan hari tua (JHT), yaitu bunga yang diberikan lebih tinggi daripada bunga bank serta tidak ada biaya pemotongan admistrasi.

Edukasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja ketika sudah tidak produktif, sehingga saldo yang akan diterima pekerja ketika sudah tidak produktif lagi dapat digunakan untuk modal usaha.

Hal tersebut dikatakan kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam, Mangasi Sormin, Senin(1/2/16), di ruang kerjanya yang berada di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Impian Blok a No 1-3.

"Terkait PP Pemerintah No 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaran BPJS pasal 32, mengikuti program BPJs Ketenagakerjaan, kita sudah mengedukasi dan menyurati ke seluruh perusahaan yang ada di Pulau Batam agar masuk program BPJs ketenagakerjaan, dan mengklaim di kantor kita," jelasnya kepada Tribunriau.

Ditambahkannya, pihak BPJS Batam sudah melaksanakan program Trauma Center, dengan hanya memperlihatkan Kartu BPJS ke klinik atau rumah sakit, semua akan difasilitasi.

"Bahkan untuk mempermudah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kita sudah melaksanakan program trauma centre, sudah diikuti sebagian besar perusahaan yang ada di Batam, ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja, tidak perlu repot mengklaim segalanya ke kantor BPJS, cukup menunjukan ID card ke klinik atau rumah sakit (RS) yang memiliki kerjasama dengan program trauma center, semua pengobatan dan perawatan akan difasilitasi rumah sakit dan setelah sembuh, pihak RS yang akan klaim ke BPJS," ujarnya.(lian)

Humas dan Publikasi BP Batam Alergi Wartawan

Tomas, Ketua LSM GEBUKI Kepulauan Riau

BATAM, Tribunriau-
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Sulasmono terkesan alergi dan tak bersahabat terhadap wartawan. Pasalnya, dirinya selalu menghindar dengan berbagai alasan ketika para awak media mencoba untuk mengkonfirmasi.

Sebelumnya, para awak media mencoba untuk mengkonfirmasi adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, dikatakan Sulasmono, bahwasanya kepala kantor Pengelolaan Lahan, Nanang Hardiwibowo sedang sibuk mengurusi gambar peta lahan.

"Sibuk, sedang mengurus gambar peta lahan," ketusnya kepada Tribunriau, Kamis (14/1/16).

Ditambahkannya, kepala kantor Pengelolaan Lahan itu sangat super sibuk, hingga tak mungkin untuk bisa dijumpai, terlebih untuk sekarang yang sedang banyak masalah lahan yang harus diselesaikan.

"Dia super sibuk, tak mungkin untuk dijumpai, sedang banyak masalah lahan yang harus diselesaikan," ujarnya.

Hingga saat ini, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Sulasmono selalu menghindar ketika awak media ini mencoba untuk mengkonfirmasi ulang terkait pungli tersebut.

Ketua LSM GEBUKI Kepulauan Riau, Tomas saat dikonfirmasi Tribunriau mengenai hal ini mengatakan, pejabat publik yang berwenang seharusnya dapat memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut, karena dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk lainnya dari masyarakat.

"Sebagai pejabat, seharusnya pihak BP Batam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media mengenai dugaan pungli yang terjadi di lingkungan Kantor Pengelolaan Lahan Batam," ujarnya singkat.(lian)

Hiburan Karaoke di Dumai Langgar Ketentuan Jam Tutup

Written By Tribun Riau on Minggu, 24 Januari 2016 | 13.02

Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam Terkesan Lecehkan Wartawan

Written By Tribun Riau on Selasa, 19 Januari 2016 | 10.38


BATAM, Tribunriau-
Sulasmono yang menjabat sebagai Kasubdit Humas dan Publikasi di BP Batam terkesan sangat arogan serta melecehkan profesi wartawan.

Kearoganan Sulasmono tampak saat awak media Info Nusantara dan Tribunriaucom berada di Kantor Humas BP, Kamis (14/1/16), saat awak media berupaya mengkonfirmasi mengenai dugaan adanya pegawai di kantor pengelolaan BP Batam yang melakukan pungutan liar (diluar harga resmi) kepada warga saat pengurusan perpanjangan WTO dan pengurusan surat pecah peta lokasi, namun prosesnyapun sangat lambat hingga memakan waktu 2 tahun.

Dikatakan Sulasmono, awak media hanya menghabiskan waktu untuk mengkonfirmasi hal tersebut, karena permasalah tersebut selalu tidak memiliki bukti yang cukup.

"Menghabiskan waktu aja kalian konfirmasi mengenai hal ini, karena saudara tidak bisa menunjukkan bukti–bukti orang yang memberikan informasi mengenai adanya pungli tersebut, percuma kamu menjumpai kepala kantor pengelolaan lahan (Nanang Hardiwibowo,red), lebih enak saya baca iklan saja," ujarnya dengan sepele.

Ditambahkannya, pihaknya selalu mengadakan acara coffe morning, bahkan ada wartawan di lingkungannya yang setiap hari menulis 5 hingga 10 berita namun tidak pernah membaca berita yang ditulisnya.

"Pernahkah kamu ikut acara coffee morning yang sering kita adakan disini?, bahkan ada wartawan di lingkungan ini yang tiap hari menulis berita 5 judul sampai 10 judul dan mereka tidak membacanya," celotehnya kepada awak media Info Nusantara dan Tribunriaucom.

Dikatakannya, jika dirinya membawa para awak media untuk bertatap muka dengan kepala dinas, hal itu akan mengganggu waktu kepala dinas. Padahal, kepala dinas sejatinya berfungsi untuk melayani masyarakat dan awak media yang menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. (lian)

Biro Jasa Keluhkan pelayanan di Disdukcapil Batam


BATAM, Tribunriau-
Biro jasa pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akte kelahiran dan catatan sipil yang kerap sekali dengan kegiatan membantu masyarakat Batam yang tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumennya sangat mengeluhkan sistim kinerja di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Batam.

"Sistimnya sangat tidak frofesional dan terkesan pilih kasih, setiap kita mengurus dokumen selalu dilempar ke staf yang satu dan dilempar lagi ke staf yang berikutnya, sehingga dokumen kita selesai hingga 2 minggu bahkan sampai satu bulan," ujar salah seorang biro jasa yang tak ingin namanya disebutkan, di kantin Dinas PU Kecamatan Sekupang Batam, Minggu (10/1/2016).

Tarif yang dikenakan juga bervariasi, tarif untuk mengurus salah satu dokumen bisa mencapai ratusan ribu rupiah hingga menyamai pengurusan dokumen paspor.

"Inilah pak kondisi kami, mereka terkadang memasang tarif kepengurusan dokumen sangat tinggi, bahkan sampai ratusan ribu yang melebihi harga pengurusan passport, yang paling parah lagi, staf tertentu yang dekat dengan kepala dinas di Disdukcapil sesukanya mengatur waktu kapan selesainya dokumen dengan memasang tarif yang bervariasi hingga ratusan ribu rupiah, siapa yang berani membayar lebih tinggi, dokumennya yang akan terlebih dahulu selesai, lebih kurang 3 hari," keluhnya kepada Tribunriau.

Kadisdukcapil Batam, Mardanis ketika dihubungi Tribunriau melalui Telpon selularnya tidak dapat dihubungi, saat Tribunriau mencoba mengkonfirmasi ke salah satu staff, tak satupun yang bersedia berkomentar terkait hal tersebut, "Kita tak berwenang pak untuk berkomentar, langsung aja ke pimpinan," ucap salah seorang staff.

"Kami pak kedepannya, maunya teman-teman setiap biro jasa, biarlah kami dilayani satu pintu, kepada siapa kami diarahkan, sehingga kami tidak kebinggungan," harap salah seorang pengelola Biro Jasa. (lian)

Sengketa Pasar Melayu, Hadislani Menangkan Putusan PTUN Medan

Written By Tribun Riau on Rabu, 25 November 2015 | 09.28


BATAM, Tribunriau-
PTUN MEDAN  dengan  NO 137/B/2015 tanggal 5 -10 2015 yg dibacakan Hakim  ketua H.A Sayuti SH MH didampinngi  Hakim anggota Asmin simanjorang SH MH DAN  Maskuri SH MSI  telah, memutuskan Hadislani  selaku pemenang perkara  kasus sengketa lahan Bangunan pasar Melayu, seluas 3,6 Ha  terdiri dari  428 unit kios  286 meja los  yg berada di lokasi di kel bukit tempayan, kecamatan Batu Aji.

Kasus lahan tanah dan bangunan telah bergulir sebelunya PT UN  Tanjung pinag berkantor di sekupang batam lebih dari 7 bulan berdasarkan hasil keputusan PTUN Tanjung Pinang yang telah dibacakan ketua majelis hakim Tedy Romyadi SH  tgl 29-5 2015 perkara sengketa diatas telah dimenangkan Hadislani sebagai pihak penggugat selaku pimpinan Himpunan pedagang kecil Pribumi (HPKP) kota Batam dengan pihak tergugat OTorita Batam, BPN,  selaku tergugat  dua, dan Ahmad mipon selaku tergugat intervensi; dengan hasil keputusan hakim membatalkan sertifikat lahan dan pasar melayu cacat demi hukum.

Mengenai banding yg dilayangkan pihak tergugat ke MA, ]Hadislani berharap pihak Mahkamah Agung agar  memberikan pemahaman yang selektif dan objektif dalam perkara ini, "karena saya bukan pejabat, kenapa keputusannya digugat dan dibandig, dalam waktu dekat kita selaku pemilik lahan dan pasar akan  kerjasam dengan konsumen melanjutkan program positif demi keadilan dan kebersamaan pascah menag dalam putusan PTTUN medan , Tuhan maha adil", ucapnya. (PILIAN)

Importir Legal di Dumai Dispersilahkan Beraktifitas

Written By Tribun Riau on Selasa, 17 November 2015 | 09.29



DUMAI, Tribun Riau-
Guna menjawab tuntutan buruh, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai telah menggelar rapat dengan beberapa importir yang berhenti beraktifitas beberapa bulan lalu,

Hasil rapat tersebut, Pemko Dumai mengambil beberapa kebijakan dan keputusan guna meminimalisir pengangguran akibat kondisi pelabuhan yang sepi aktifitas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Said Mustafa, telah menggelar rapat bersama Importir guna menjawab keluhan tentang nasib buruh akibat kondisi pelabuhan yang sempat terhenti aktifitas.

Para buruh bongkar muat pelabuhan mengatakan sudah lebih satu bulan Pelabuhan Rakyat minim bahkan hampir tidak ada aktifitas bongkar muat. Apalagi kapal urung masuk ke pelabuhan, sehingga para buruh gerah dan sangat dirugikan karena tidak adanya kegiatan yang berarti.

Sesuai hasil rapat yang dilaksanakan bersama importir tersebut, Sekretaris Daerah Pemko Dumai mengeluarkan sebuah kebijakan ataupun keputusan, agar seluruh Importir yang memiliki Izin Legal untuk segera dapat melanjutkan aktifitas bongkar muatnya di Pelabuhan Rakyat.

“Bagi Importir yang memiliki Izin legal, dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas bongkar muatnya di Pelabuhan Rakyat-( Diperbolehkan-red ) untuk kembali beroperasi. Namun tentunya hal tersebut juga tidak luput dari pengawasan Tim Terpadu,” tegasnya.

Padahal sebelumnya, adanya penangkapan peredaran Narkoba berdampak buruk bagi aktifitas pelabuhan di Kota Dumai. Akibatnya sekitar 8.000 lebih buruh pelabuhan rakyat dan gudang terhenti beraktifitas.( Ariston )

Dugaan Korupsi Jalan Teluk Pauh, Dua Pejabat Dinas PU Resmi Ditahan



DUMAI, Tribun Riau-
Dua dari empat tersangka dugaan korupsi bangunan Jalan Teluk Pauh Ujung di Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat akhirnya resmi ditahan Kejari Dumai, Rabu (11/11) kemarin. Kedua orang dari empat tersangka merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai berinisial BM dan MN.

Penahanan itu resmi dilakukan setelah mereka menyandang status tersangka selama delapan bulan, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 yang lalu. BM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan MN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas PU Dumai.

Sedangkan dua tersangka lainnya merupakan Kontraktor. Mereka yakni inisial S, Wakil Direktur Kontraktor Pelaksana Pengerjaan, sedankan AR Direktur CV  Wandhana Niaga pelaksana proyek.

Informasi yang dapat dihimpun Tribun Riau, para tersangka langsung dibawa penyidik pada hari Rabu pagi. Mereka rencananya bakal ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk kota Pekanbaru. Namun proses penahanan tersangka dilakukan secara tertutup.

Terbukti, penyidik memberitahu informasi penahanan setelah mereka berada dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru memberitahu awak media. “Benar, seluruh tersangka sudah ditahan, ada empat tersangka  yang bakal ditahan di Pekanbaru,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Dumai, Hendarsyah Yusuf Permana kepada wartawan yang sedang menunggu jawaban lewat pesan singkat elektronik.

Awalnya ke empat tersangka bakal menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus). Seluruh tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan dan langsung ditahan. Sebab berkas mereka dinyatakan P21 atau lengkap.

“Saat ini baru empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat perkembangannya nanti. Terutama pada pakta persidangan,” pungkas Hendarsyah. Ditambahkannya lagi, sebelumnya penyidik kejari Dumai sudah meminta keterangan kepada para saksi, saksi yang sudah dimintai keterangannya mencapai 40 orang. Baik dari Pemerintahan dan kontraktor swasta, mereka dimintai keterangan seputar pengerjaan proyek APBD tahun 2014.

Pihak Penyidik Kejari Dumai menemukan keganjilan dalam pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung, awalnya jalan akan dibangun dengan bahan readymix 500 X 5 Meter kubik, tapi nyatanya dana dari APBD digunakan tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Bahkan Proyek tidak dibangun di lahan milik Pemerintah Kota Dumai. Sementara pengerjaan proyek jalan menggunakan uang Negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Sehingga pihak penyidik meminta keterangan dari pihak Kecamatan Dumai Barat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pihak Dinas PU Kota Dumai juga dimintai keterangan, sebab Pembangunan Jalan Teluk Pauh menggunakan dana anggaran APBD Kota Dumai 2014 pada Dinas PU Dumai sebagai salah satu proyek pembangunan fisik di pinggiran Kota Dumai.

Kerugian negara dalam perkara korupsi ini sekitar Rp 663 juta, total kerugian negara diketahui setelah ada audit yang dilakukan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, selisih cukup jauh dari nilai proyek pengerjaan jalan tersebut. (Ariston)

DGCI Riau Gelar Family Gathering

Written By Tribun Riau on Selasa, 10 November 2015 | 11.44



PEKANBARU, Tribunriau-
Sebagai ucapan rasa syukur atas kabut Asap yang telah berkurang, anggota Datsun Go Community Indonesia (DGCI) RIAU melakukan Family Gatering di Taman Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru, Minggu (8/11) kemarin. Acara tersebut juga akan menjadi kegiatan rutin setiap bulan. Acara tersebut turut dihadiri anggota DGCI dari Kabupaten Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Duri bahkan dari Pasir Pangaraian.

Sebelum berpisah (akhir acara), para anggota DGCI melakukan konvoi sekitar 20 mobil datsun dari Taman Wisata Alam Mayang menuju Lapangan MTQ. Walaupun hujan mengiringi konvoi ini tidak mengurangi semangat Kekeluargaan Persaudaraan Kebersamaan (KPK).

Bulan Oktober yg lalu DGCI Riau telah melakukan bakti sosial dengan membagikan ribuan masker kepada masyarakat Riau yang terkena dampak kabut Asap selama 2 bulan lebih. Bakti Sosial ini salah satu program CSR DGCI.

DGCI RIAU adalah Community yg berasaskan KPK (Kekeluargan Persaudaraan Kebersamaan) dengan sesama pengguna Datsun Nusantara yang ada di Riau. DGCI Riau ini baru terbentuk bulan July 2015 lalu di Pekanbaru dengan diangkatnya Parlin Silaen sebagai ketua DGCI Riau. Datsun Go Community Indonesia (DGCI) yang berpusat di Bogor dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.AHU-005117.AHA.01.07.Tahun 2015 menjadikan tempat salah satu perkumpulan pencinta Datsun nusantara. DGCI Riau ini terbuka buat umum khusus buat para pencipta Datsun Nusantara.

Bagi ingin yang bergabung bisa kunjungi FB DGCI Riau (Group), WA 082170067415.
(netizen/redaksi)

KPU Proses PAW Dua Anggota DPRD Dumai

Written By Tribun Riau on Senin, 09 November 2015 | 12.07



DUMAI,Tribunriau-
Sesuai peraturan yang berlaku, anggota Legislatif yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun diberhentikan wajib disusul dengan diajukannya surat permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW). Begitu juga untuk anggota DPRD Kota Dumai yang telah mengundurkan diri untuk maju menjadi calon Walikota dan wakil Walikota Dumai.

Ketua KPU Kota Dumai H.Darwis,S.Ag menjelaskan, PAW tersebut digantikan atau diduduki oleh Calon Anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (kedua, red) dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

"Untuk Dumai, surat permintaan PAW dari DPRD Kota Dumai sudah masuk KPU Kota Dumai untuk dua anggota DPRD yang telah mengajukan pengunduran dirinya sejak beberapa waktu lalu karena ikut bertarung pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember mendatang yang dalam hal ini ialah Abdul Kasim dan Nuraini," jelas Darwis kemarin.

Dalam PAW tersebut diterangkan bahwa, PAW dari Abdul Kasim ialah Sugianto dan PAW dari Nuraini ialah Hamdan Lubis. Keduanya merupakan Calon Anggota DPRD Kota Dumai yang memperoleh suara terbanyak urutan kedua pada Pemilihan Legislatif belum lama ini. “PAW dari dua anggota DPRD Dumai tersebut dalam proses,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait PAW Eko Suharjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau, itu bukanlah merupakan wewenang KPU Kota Dumai melainkan wewenang KPU Provinsi Riau.

“Siapa PAW dari Eko Suharjo kami tidak mengetahuinya, namun yang pasti Eko Suharjo telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau sejak beberapa waktu lalu," jelas Darwis. (Ariston)

Kadin dan Apindo Setuju Penetapan UMK Dumai Mengacu PP 78 Tahun 2015



DUMAI, Tribunriau-
Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai H Syamsudin didampingi Sekretaris DPK Dumai Drs H Amiruddin MM telah memimpin rapat di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Jalan Kesehatan Dumai, Rabu (4/11) kemarin.

Kendati besaran UMK Dumai tahun 2016 belum ditetapkan, namun unsur pengusaha dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setuju jika acuan dalam penetapan UMK sesuai PP 78 tahun 2015. “Sementara unsur serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) berbeda pendapat,” kata Pengurus Apindo Dumai Zulfan Ismaini kepada Tribunriau.com melalui Blackberry Messenger (BBM), Kamis (5/11) kemarin.

Menurutnya, DPK Dumai masih akan melakukan temu usaha di Kantor Kadin Jalan Kesehatan Dumai, Selasa (10/11). Adapun agenda dalam rapat tersebut membahas besaran UMK Dumai tahun 2016 dan beberapa hal mengenai pengupahan yang nantinya menjadi rekomendasi dewan pengupahan dalam rapat nantinya.

Unsur yang diundang yaitu pengusaha besar, menengah, UMKM dan beberapa asosiasi lannya. “Kita berharap besarnya UMK Dumai tahun 2016 mampu menyejahterakan pekerja, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan di Dumai,” pintanya.

Untuk diingat, DPK Kota Dumai telah menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dumai tahun 2015 sebesar Rp 2.576.000,- lebih. Besaran KHL tersebut adalah salah satu parameter untuk penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2016.

Ketua DPS F.SPTI-K.SPSI Kota Dumai Nurdin Budin S.Sos menyebutkan, mengingat besaran KHL Dumai sebesar Rp 2.576.207.25,-. lebih merupakan hasil survey di sejumlah pasar tradisional yang dilakukan sekretariat DPK Dumai.

“KHL tahun 2015 meningkat signifikan dari tahun lalu. Besaran KHL ini menjadi salah satu variabel penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2016,” tegas Sekretaris DPK Dumai Drs H Amiruddin MM.

Dengan peningkatan KHL Dumai secara signifikan tersebut, Amiruddin meminta pengurus Apindo Dumai memberi pemahaman kepada pengusaha Dumai. Hal tersebut penting agar dunia usaha dapat memaklumi bahwa kebutuhan hidup pekerja sudah meningkat.

Keterangan yang berhasil dihimpun Tribunriau.com menyebutkan, hak paling sejati bagi seorang buruh adalah upah. Upah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh yang telah bekerja memenuhi tuntutan produksi pengusaha.

Pemenuhan hak buruh harus memperhatikan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak pekerja bukan hanya berada pada pihak pengusaha saja, tetapi pemerintah mempunyai kewajiban yang besar untuk melindungi kaum buruh dari kesewenangan pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh.

Untuk itu, pemerintah membuat suatu ukuran pengupahan yang layak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dipatuhi oleh pengusaha. Aturan mengenai pengupahan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) No.17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Kedua aturan tersebut menjadi acuan pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan upah bagi buruh. Dalam pasal 88 UU No.13 tahun 2003 telah jelas dinyatakan, bahwa setiap buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka Pemerintah membuat suatu aturan untuk melindungi buruh, yaitu dengan menetapkan upah minimum sebagai batasan terendah bagi pengusaha dalam membayarkan upah bagi buruh.

Penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana amanat UU No.13 tahun 2003. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permen Nakertrans No.17 tahun 2005 disebutkan, KHL adalah standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. (Ariston)

Debat Kandidat Berjalan Tertib dan Aman




DUMAI, Tribunriau-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai telah menggelar Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2015, Kamis (5/11) lalu di Hotel Comfort Jalan Jenderal Sudirman.

Kegiatan yang merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2015 tersebut berjalan lancar, aman dan tertib dibawah pengawalan ketat pihak Kepolisian Resort Kota Dumai.

"Tujuan diadakannya debat publik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ini adalah sebagai salah satu kegiatan Kampanye dimana masing-masing pasangan dapat menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon kepada masyarakat," kata Ketua KPU Kota Dumai, H.Darwis,S.Ag.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Drs.Nurhamin,S.Pd,MA, mengingatkan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai bersama seluruh tim sukses dan simpatisannya agar dapat menjadi Politikus dan Negarawan yang bersih dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Mari bersama-sama kita jaga kedamaian, keamanan dan situasi yang kondusif di Kota Dumai, serta melalui Pilkada ini mari kita pererat tali silaturahmi. Tanamkan mental siap menang dan siap kalah, karena siapapun yang terpilih ialah Pemimpin terbaik baik guna membangun wajah Kota Dumai 5 (lima) tahun kedepan," pungkasnya sembari menegaskan bahwa KPU beserta jajarannya akan selalu berada pada posisi netral dan bersih.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Prof.Dr.Sujianto yang merupakan Guru Besar dari Universitas Riau selaku Moderator, Panelis, PJ Walikota Dumai yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Darmawan, Danlanal Kota Dumai, Dandim Kota Dumai, Dansatradar Kota Dumai, Kapolres Kota Dumai, Kajari Kota Dumai, Ketua Pengadilan Kota Dumai, Ketua Panwaslu Kota Dumai, Tim Medis serta tamu undangan dari masing-masing Pasangan Calon yang dibatasi hanya berjumlah 20 orang.

Pantauan di lapangan, masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai diberi waktu masing-masing 2 menit untuk memaparkan visi dan misinya serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator dengan lugas. Sementara untuk menjawab soal lemparan yang diberikan oleh masing-masing Pasangan Lawan, hanya diberikan waktu 1 menit. (ariston)

HPS ke-XXXV di Dumai, Berdayakan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi

Written By Tribun Riau on Sabtu, 07 November 2015 | 14.20


DUMAI Tribunriau-
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV tahun 2015 dipusatkan di Terminal Agro Bisnis Dumai, Kamis (5/11). Hadir diacara tersebut Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Riau Ir Darmansyah, Sekdako Dumai Drs H Said Mustafa MSi, anggota Forkominda Dumai, Asisten dan Staff Ahli di Lingkup Pemko Dumai, para Pejabat Eselon Dan Pimpinan Instansi di lingkup Pemko Dumai, Pimpinan Instansi Vertikal se-Kota Dumai, Ketua beserta pengurus dan anggota dewan ketahanan pangan Kota Dumai dan undangan lainnya.

HPS ke XXXV tahun 2015 mengambil tema “Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan". Hal tersebut sejalan dengan nawacita yang ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo.

“Tema perayaan HPS tersebut sangat strategis, sejalan dengan semakin vitalnya peran sektor pertanian terhadap ekonomi bangsa Indonesia," kata Pejabat Walikota Dumai Drs Arlizman Agus MM kemarin.

Tujuan umum peringatan HPS adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.

Tujuan khususnya untuk memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.

Menurut Pj Walikota Dumai, peringatan HPS menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat beserta para stakeholder mengenai pentingnya meningkatkan pemahaman dalam penyediaan pangan yang cukup, bergizi, seimbang dan aman. Pangan merupakan urusan wajib karena merupakan penunjang hidup bagi manusia. Tanpa adanya pangan maka manusia tidak dapat hidup dan melakukan aktivitasnya.
 
Dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kota Dumai, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan bisa menyebabkan terjaddinya situasi rawan pangan dan gizi pada masyarakat.

Agar kondisi ketahanan pangan dapat tercapai, pemerintah pada saat ini sedang melakukan upaya peningkatan produksi pangan melalui program swasembada pangan dengan target tercapainya swasembada pangan pada 2017.

Untuk itu Pemerintah akan menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan.

Serta meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi dan sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka katahanan dan kemandirian pangan.

Masih kata Pj Walikota Dumai, pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional karena ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Disamping itu akses terhadap pangan dengan kualitas gizi yang cukup merupakan hak yang paling azazi dan unsur yang amat menentukan bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Distanbunhut Kota Dumai, Ir Dwi Orisyawan peringatan HPS dimaksudkan sebagai wahana meningkatkan pemahaman, kepedulian serta menggalang kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sinergi penanganan masalah pangan.

Tujuannya mempererat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.

“ PHS sedunia tingkat Kota Dumai dilaksanakan untuk memotivasi stakeholder ketahanan pangan untuk berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam membangun ketahanan pangan serta mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat luas, pungkasnya.

Peringatan HPS ke XXXV tingkat Kota Dumai diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya penyerahan bantuan kepada kelompok tani dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kota Dumai. Bazar, menampilkan produk hasil pertanian baik dalam bentuk bahan baku olahan maupun industri. (Ariston)

Diduga Teribat Korupsi, Kontraktor HR Soebrantas Ditahan



DUMAI, Tribunriau-
Kejaksaan Negeri Dumai menahan kontraktor pengerjaan Jalan  HR Soebrantas, Dumai, inisial MS. Penahanan dilakuan menyusul telah ditahannya tiga pejabat Pemko dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai.

Perkara tersebut sudah diselidiki sejak akhir tahun 2013. Pihak penyidik menemukan adanya kebocoran pada pengerjaan pelebaran jalan tersebut. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,1 Miliar dari anggaran APBD Dumai tahun anggaran 2012 sebesar Rp 2,9 Miliar.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Dumai, Hendarsyah Y.P SH, MH mengatakan pihaknya telah menerima tersangka MS serta barang bukti. Tersangka tersebut langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Pekanbaru dan selanjutnya akan memasuki masa persidangan.
Sebelumnya dua Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Satu Mantan Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai resmi menyandang status Tahanan Kejari Dumai dengan dugaan terlibat Korupsi Pelebaran Jalan HR Soebrantas Dumai.

Mereka yang ditahan Kejari Dumai yakni WR (Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PU Dumai), AS (Pejabat Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provinsional Handa Over di Dinas PU Dumai) dan EA (Pejabat Pelaksana Teknis dan Kegiatan di Dinas PU Dumai).

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Dumai Ipda Elva Hendri, menyebut bahwa para tersangka diserahkan kepada pihak Kejari Dumai. Begitu juga dengan barang bukti para tersangka, seperti kontrak kerja, berita acara penyerahan pekerjaan dan bukti pembayaran kepada pihak rekanan. Semua barang bukti disimpan dalam sejumlah dokumen dalam kardus.

Menurutnya, tindak pidana korupsi tersebut menyeruak pasca pengerjaan pelebaran Jalan HR Soebrantas. Jalan itu dikerjakan pada 2012 silam dengan total nilai anggaran mencapai Rp 2,9 Miliar.

Namun nyatanya jalan itu tidak layak pakai, sebab terdapat kerusakan di beberapa bagian. Proses serah terima proyek dilakukan, tanpa memastikan kondisi jalan itu. “Pihak BPKP sudah melakukan audit. Ternyata kerugian negara mencapai Rp. 2,1 Miliar,” beber Elva. (Ariston)

Kurikulum Versi 'Bisnis' atau "Manfaat'?

Written By Tribun Riau on Rabu, 04 November 2015 | 10.59



Pendidikan merupakan pondasi bangsa agar tetap berdiri kokoh tanpa ketergantungan dengan negara yang lain. Sebagai mahkluk sosial, adalah benar manusia saling ketergantungan, namun hal tersebut jika dilihat dari segi individual.

Bangsa Indonesia, dikenal dengan kekayaannya yang melimpah, tumbuh-tumbuhan, laut yang luas, iklim tropis yang mendukung, minyak bumi, gas, tembaga, emas bahkan uranium (bahan untuk pembuatan nuklir) dikabarkan berada dibawah tambang emas yang sekarang dikuasai oleh Freeport.

Namun, kekayaan tersebut tidak sepenuhnya dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Hampir 80% sumber kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh pihak asing yang direstui oleh Negara dengan topeng Investasi.

Dengan dalih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, pemerintah mempersilahkan pihak asing untuk 'mengeruk' sumber daya alam Republik Indonesia ini. Sebagai gantinya, rakyat yang seharusnya menikmati hasil kekayaan negara ini, diimingi dengan status 'karyawan' bergaji lumayan di perusahaan asing, sebagian menjadi kuli dan sebagian lagi menjadi penonton.

Sesuai dengan judul diatas, tentunya kita sadar, mengapa Republik ini tidak bisa mengolah, memproses kekayaan alam hingga bisa dinikmati oleh rakyatnya? Sudahkah Pendidikan di negeri Republik Indonesia ini benar-benar memberikan manfaat? atau hanya sekedar menghasilkan uang bagi sebagian pebisnis?

Tidak Boleh Pintar
Agaknya, putra-putri Republik Indonesia ini tidak boleh pintar. Karena bisa membahayakan posisi para pengusaha asing yang telah meraup keuntungan di bumi pertiwi ini.

Jika saja kurikulum pendidikan di Republik ini benar-benar dapat memberikan manfaat, sangat mustahil dari Era Kemerdekaan hingga saat ini, kekayaan kita belum bisa diolah secara mandiri.

Pendidikan merupakan pondasi bagi putra-putri generasi bangsa untuk bisa bertahan dalam gelombang teknologi pada zamannya. Jika generasi rusak, berarti kurikulum harus dipertanyakan. Mengapa moral, skill/kemampuan para generasi bangsa ini seakan tidak mengalami kemajuan yang signifikan terhadap pembangunan Bangsa?

Beberapa Mata Pelajaran Mubazir
"Lho, kok ilmu dibilang mubazir? bukankah belajar itu wajib?". Jika mata pelajaran/ilmu itu bermanfaat bagi orang, tentunya mata pelajaran itu bagus untuk dipelajari dan bisa saja wajib untuk belajar mata pelajaran tersebut.

Kita mungkin masih ingat, berapa mata pelajaran yang disodorkan pihak sekolah ketika kita masih duduk di bangku Sekolah dasar? ingatan penulis pada zamannya, disodorkan tak kurang dari 5 mata pelajaran.

Pada Umur 7 Tahun, kita sudah diharuskan untuk bisa menguasai beberapa buku sekaligus. Mulai dari IPS, IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Agama dan lain macamnya. Jika pada saatnya Ujian tiba, sang siswa diharuskan untuk bisa menjawab seluruh mata pelajaran agar mendapatkan predikat lulus.

Tak sampai disitu, siswa yang lulus SD diwajibkan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, SMP dan SMA, tentunya dengan mata pelajaran tambahan yang segudang.

Pertanyaannya, adakah mata pelajaran yang tidak teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa yang telah menamatkan jenjang sekolah tingkat akhir (SMA)? ADA!!! dan hal tersebut tak perlu dijabarkan penulis, karena pembaca dapat dengan sendirinya untuk mengetahui.

Kebutuhan Manusia akan Ilmu
Beda umur, tentu beda kebutuhan dalam menerapkan sesuatu. Menurut hemat penulis, dilihat dari kebutuhan dasar, pada dasarnya ilmu terbagi 3.

Yang pertama adalah Agama. Hal ini diyakini perlu menjadi pondasi berbagai ilmu bagi setiap orang. Karena sangat berbahaya jika ilmu yang dimiliki teraplikasi tanpa batasan agama.

Agama menjadi identitas setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas kehidupan, baik yang muda maupun yang tua tentunya dipengaruhi oleh keyakinan masing-masing.

Akhlak atau Budi Pekerti yang baik merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki setiap individu, terlebih di NKRI yang menaungi keragaman agama. Hal ini harus menjadi perhatian bagi perancang Kurikulum Pendidikan agar kedepannya, generasi Indonesia memiliki akhlak yang baik.

Yang Kedua adalah Baca Tulis serta Berhitung. Pada umumnya, Manusia hanya perlu bisa membaca, menulis serta berhitung untuk melanjutkan ilmu ke tingkat yang lebih tinggi/khusus. Dengan membaca, kita bisa mempelajari ilmu apa saja yang ingin/minat untuk dipelajari secara khusus. Dengan berhitung, kita bisa melakukan transaksi jual beli. Dengan Menulis, kita bisa berkomunikasi jarak jauh antara satu dengan yang lainnya.

Point kedua ini adalah hal yang kedua setelah agama yang harus dimiliki seseorang dalam berinteraksi di Masyarakat.

Yang keTiga adalah pelajaran khusus atau yang lebih dikenal pada saat sekarang dengan Mata Pelajaran Jurusan. Ibarat ibadah, ada yang wajib, dan ada yang sunat. Begitu pula dengan Mata Pelajaran Khusus ini, adalah baik jika dipelajari, namun tidak terlalu mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat.

Point terakhir ini merupakan skill khusus yang harus disediakan oleh Pemerintah kepada generasi bangsa, tentunya dengan beragam pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya dengan skill Pengolahan Tambang Minyak (karena pemerintah selalu berteriak "KITA KEKURANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN DALAM MENGELOLA MINYAK"), pengolahan tambang emas, tambang batu bara, gas bumi dan masih banyak yang lainnya.

Penerapan Pada Kurikulum
Setelah merinci kebutuhan manusia akan ilmu seperti diatas, tentunya penerapan pada kurikulum pendidikan dilakukan dengan tepat sasaran.

Pada tingkat umur 7 hingga 10 tahun, Ahklak (Agama) dalam berprilaku atau berinteraksi yang baik dengan sesama merupakan hal dasar yang harus ditanamkan pada usia dini. Point ini harus mendapatkan porsi setengah (50%) dari total jam kegiatan belajar mengajar. Dengan banyaknya porsi ini, tentu pemahaman akan berperilaku yang baik diharuskan dalam kehidupan sehari-hari. Sisanya dapat digunakan untuk pelajaran baca tulis dan berhitung.

Dengan waktu 3 tahun, sang anak/siswa hanya disodorkan dengan bidang studi yang memang dirasa penting bagi seusianya, yaitu Agama, Membaca, Menulis serta berhitung.

Tingkat selanjutnya 10 hingga 17 tahun. Pada tingkatan ini, porsi agama sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat masih dibutuhkan 50% dari total jam kegiatan belajar mengajar, tentunya dengan sub bahasan yang lebih tinggi pemahamannya. Sisanya dapat dipergunakan untuk mata pelajaran tingkat lanjutan atau yang keren dengan disebut mata pelajaran jurusan.

Waktu 7 tahun, hemat penulis adalah cukup untuk menempa generasi bangsa dengan fokus pada salah satu skill yang diminatinya. Tentunya kita mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan skill ini dengan berbagai macam skill yang dirasa dibutuhkan oleh negara dalam mengolah kekayaan alam yang ada.

Dengan porsi yang cukup, Agama, baca tulis, berhitung serta skill jurusan yang terarah, diharapkan bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola sumber daya alam yang tersisa ini.

Iskandar Zulkarnain
Mantan Ketua BEM STT Dumai Periode 2007-2008

Kuasa Hukum Ashari: Ini Peringatan Serius Bagi JPU Kejari Dumai

Written By Tribun Riau on Senin, 02 November 2015 | 15.35



Dumai Tribunriau) - Sidang lanjutan perkara No. Reg. Perk: PDM-235/DUMAI/09/2015 dengan terdakwa Kepala Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi Rokan Hilir (Rohil) Ashari bin Musa (43) di Pengadilan Negeri (PN) Dumai, Selasa (27/10) kembali ditunda sepekan.

Kenapa ditunda?. Kuasa Hukum Ashari dari kantor Advokat & Konsultan Hukum ARR&Lis Law Ooffice Jakarta Iki Dulagin SH M.Hum menyebutkan, masyarakat Desa Darussalam yang datang jauh-jauh dari Desa Darussalam untuk menyaksikan persidangan Pengulunya sangat kecewa berat.

“Secara prosedur persidangan  memang bisa ditunda. Memang tadi itu sempat bikin kecewa masyarakat yang datang, tapi di satu sisi prosedurnya begitu. Namun paling tidak ini menjadi peringatan serius untuk Jaksa Penuntut Umum agar secara serius juga memeriksa dan mempersiapkannya,” tegas Iki Dulagin kepada wartawan di PN Dumai, Selasa (27/10) petang kemarin.

Karena sebelum dakwaan kedua dimasukkan, ditambahkan Iki Dulagin, pihaknya sempat memberi tahu dan menghimbau jaksanya, daripada mengajukan dawaan berikutnya dengan kualitas yang sama, alangkah baiknya melihat dulu secara substansi, periksa apakah surat itu masih ada, apakah memang dakwaan itu sudah ditetapkan, apakah benar kawasan itu dirambah masyarakat.

“Tapi ternyata di lapangan, bangunan-bangunan milik pemerintah ada disana, pabrik-pabrik swasta juga ada. Itu terkait prosedur persidangan yang tadi ditunda. Tapi  terkait hal lain saya kira lebih baik langsung sama pak Ashari atau pak Sianturi,” ujar Iki Dulagin sembari menambahkan majelis hakim menegaskan bahwa sidang minggu depan adalah kesempatan terakhir bagi JPU Kejari Dumai untuk mempersiapkan segala berkas yang diperlukan,” tambah Iki Dulagin lagi.
.
Di tempat yang sama, Marihot Sianturi mengaku sangat prihatin melihat apa yang dialami Kepala Desa Darussalam tersebut. Pasalnya, Ashari mengerjakan lahan peninggalan  keluarganya namun  ditangkap dan dijadikan terdakwa di PN Dumai.

Padahal, ribuan hektare lahan hutan di kawasan itu dirambah dan dijadikan perkebunan kepala sawit oleh masyarakat tidak ditindak. Bahkan Kusno dan Umar Wijaya yang jelas-jelas merambah ribuan hektare hutan justru dijadikan JPU Kejari Dumai sebagai saksi.

Begitu juga dengan kelompok tani yang ada membuka lahan di kawasan itu dengan menggunakan alat berat, juga tak ditindak. “Kalau saya melihat kasus ini sarat diskriminasi mengarah kepada kriminalisasi,” tegas Marihot Sianturi.

Namun begitu, Marihot menilai majelis hakim Pengadilan Dumai yang berani memutuskan terdakwa Kades Darussalanm Ashari keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Dumai dalam siding putusan sela beberapa waktu yang lalu cukup professional dan bertindak adil.

“Sekali lagi saya tegaskan disini bahwa Keadilan masih ada di Pengadilan Negeri Dumai. Buktinya Mejelis Hakim memerintahkan agar  Ashari keluar dari Rutan dalam persidangan putusan sela belum lama ini,” tegas Marihot Sianturi lagi.

Sementara Ashari menegaskan dia tak pernah merambah hutan. Yang menumbang kayu masyarakat, bukan dia. Namun herannya, oknum yang jelas-jelas merambah hutan hingga ribuan hektare di kawasan hutan  tidak ditangkap.

“Saya tak penah merambah hutan, tapi masyarakat ada membuka lahan. Dan yang dikerjakan masyarakat itu adalah  lahan peninggalan leluhur kami. Untuk itu saya minta ada keadilan disini,” kata Ashari.

Pantauan di PN Dumai sidang lanjutan dengan terdakwa Kepala Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi Rokan Hilir (Rohil)  Ashari bin Musa (43) di PN Dumai Selasa (27/10) hanya sekejap. Pasalnya dalam sidang dipimpin Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif SH M HUM didampingi dua anggota dan PP Abbas SH ternyata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dumai Dian Hardiman SH, Liknauli Sirait SH, dan Hendra SH, mengatakan  belum siap. Sidangpun ditutup dan ditunda hingga Selasa (3/11) pekan depan.

Untuk diketahui, JPU Kejari Dumai mengajukan tiga (3) dakwaan dalam siding terdahulu. Pertama perbuatan terdakwa Ashari diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Kedua terdakwa Ashari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 50 ayat (3) huruf (b) jo Pasal 78 ayat (2) UU.RI No : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf (a) jo 19 huruf (a) UU RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kuasa Hukum Ashari, Iki Dulagin SH M.Hum dalam eksepsinya menegaskan bahwa dakwaan JPU Kejari Dumai tidak memenuhi syarat materi  sesuai dengan pasal 143 ayat 3 dan pasal 250   ayat empat (4) HIT. Untuk itu surat dakwaan JPU Batal demi hukum.

Menurut Iki Dulagin, Kampung Tengah Kepenghuluan (Desa) Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sejak tahun 1980 sudah bukan menjadi kawasan hutan lagi, melainkan sudah menjadi areal kebun dan perladangan masyarakat.

 “Bahkan saat ini wilayah tersebut bukan saja hanya menjadi areal kebun dan perladangan masyarakat, melainkan juga sudah menjadi areal pemukiman  dan atau perkampungan, “ tegas Iki Dulagin.

Dijelaskan, ketika Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan UU No 53 tahun 1999, kampung tengah Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi merupakan salah satu kecamatan dan kepenghuluan yang juga dibentuk.

“Wilayah ini sudah merupakan wilayah areal kebun dan perladangan serta menjadi wilayah tinggal masyarakat,” jelasnya dan menambahkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Kepenghuluan Darussalam mencapai 250 kepala keluarga (KK) dan semuanya memiliki KK dan KTP.

Tidak itu saja, menurut Iki Dulagin, sejak dibentuknya kepenghuluan Darussalam, sudah mendapat sentuhan pembangunan, baik dari Pemkab Rohil maupun dari pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam bentuk pembangunan perumahan warga, pembangunan infrastruktur jalan serta pembangunan jaringan listrik.

“Selain mendapat sentuhan pembangunan dari pemkab Rohil dan Pemprov Riau, proses Pemilu Kada baik Pemilu Eksekutif maupun Pemilu Legislatif  wilayah kepenghuluan Darussalam  juga menjadi pemilihan sendiri yang dibuktikan dengan dibentuknya KPPS dan TPS,” ungkapnya sembari menunjuk - nunjukkan gambar bangunan rumah dan gardu listrik PLN bantuan Pemprov Riau serta instalasi listrik  PLN  untuk rumah masyarakat. (ariston)

Bangkitlah kaum Muda ...!!

Written By Tribun Riau on Rabu, 28 Oktober 2015 | 15.47


HARI Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober perlu dimaknai bersama oleh segenap rakyat Indonesia sebagai sebuah momentum penting lahirnya kesadaran kolektif kaum muda Indonesia untuk bangkit dan berjuang melawan belenggu bangsa penjajah.

Adalah Richard O Anderson yang tanpa ragu mengatakan Indonesia tidak dilahirkan oleh generasi tua yang teralienasi, melainkan oleh pemuda (PR, 29 Oktober 2012). Soekarno (29), Moh Hatta (26), Syahrir (27), Sudirman (27), SK Trimurti (24), dan Tan Malaka (28) merupakan kaum muda “awal” yang berperan aktif sebagai penggagas sekaligus penggerak kemerdekaan Indonesia.

Mengingat tantangan kaum muda masa kini bukan lagi terletak pada perang fisik mengangkat senjata melawan penjajah di medan perang. Tetapi lebih kepada mematenkan prinsip-prinsip kebangsaan (nasionalisme) yang telah diwariskan founding father Negara ini untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata sehari-hari secara murni dan konsekuen.

Nilai sejarah

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Karena sejarah merupakan saksi sekaligus bukti yang tak hanya menggambarkan realitas semata, tapi juga menyuguhkan hikmah atau pelajaran hidup (Historia Magistra Vitae) bagi manusia masa kini untuk membuat sejarah bagi manusia masa depan. Maka, “Jas Merah!” tegas Bung Karno.

Historisitas Kongres Pemuda 1928—nama sebelum diubah menjadi Sumpah Pemuda oleh Muhammad Yamin, pada 1930-an—yang diikrarkan oleh Muhammad Yamin di rumah Sie Kong Liong, di Jalan Kramat Raya No 106, Jakarta Pusat (sekarang Museum Sumpah Pemuda), layak dijadikan spirit hidup bagi kaum muda "baru" untuk mengisi buah kemerdekaan dengan hal-hal berbau positif.

Nilai spirit yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, seperti: persatuan dan kesatuan, tanggung jawab, kebersamaan dan semangat berbagi, anti-intoleransi, anti-kolonialisme, anti-individualisme, dan lain-lain, sangat relevan diterapkan saat ini. Tinggal bagaimana kaum muda “baru” menyipati nilai-nilai tersebut secara benar, hingga melekat kuat dalam perangai kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan peran dan arahan kaum tua tentunya untuk merealisasikan hal tersebut.

Paradoks

Namun nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda kini berangsur-angsur hilang terhempas paradoks kehidupan. Intelektual muda, Natalis Pigay mengatakan, formulasi mengenai rasa satu bangsa, satu bahasa memang gencar sekali diutarakan. Namun rasa nasionalisme yang muncul hanya sebatas nasionalisme golongan, bukan nasionalisme kebangsaan (kebersamaan). Hanya ada nasionalisme partai, nasionalisme Jawa; Sumatera; Sulawesi; dan lain-lain. Kolektivitas rasa kebangsaan berskala nasional terus mengalami degradasi nilai tatkala kaum muda terjangkiti penyakit “amnesia” sejarah. Yang tidak lain disebabkan oleh efek modernisasi Barat.

Bisa kita lihat di berbagai sektor kehidupan ketika kaum muda Indonesia terbelenggu perilaku amoral, seperti: tawuran—yang melibatkan pelajar dan mahasiswa, brutalisme, free sex, penggunaan narkoba, fenomena geng motor, hingga pada tingkat kriminalitas: pembunuhan. Pada ranah politik, praktik korupsi yang dilakukan oleh kaum muda seperti Wa Ode Nurhayati (31 tahun), Gayus Tambunan (33), Muhamad Nazaruddin (34), dan Angelina Sondakh (35 tahun), misalnya, cukup mempertegas dekadensi moral kaum muda “baru” yang kontraproduktif dengan identitas kaum muda “awal”.

Bung Karno pernah berpesan, “Dengan terbitnya matahari kebangsaan Indonesia (Sumpah Pemuda) yang bulat dan bersatu, maka hilanglah hak sejarah bagi ide provinsialisme, ide insularisme, dan ide federalisme. Maka barangsiapa sekarang ini membangkitkan kembali ide kesukuan, ide kepulauan, atau ide federalisme, ia adalah seperti orang yang menggali kubur dan mencoba menghidupkan kembali tulang orang yang dikubur 30 tahun yang lampau.” (Pidato Bung Karno di Sidang Pleno Konstituante, Bandung, 22 April 1959)

Ya, kondisi seperti sekarang memang penuh dengan potret paradoks tatkala membicarakan kaum muda dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan kaum muda yang dulu, pada zaman pergerakan, pernah membahana di langit Indonesia, kini terkotak-kotak ke dalam sangkar-sangkar kecil. Kaum muda Indonesia banyak terjebak oleh sangkar modernisme Barat—yang mengesampingkan etika kebangsaan-kolektif, namun lebih mementingkan azas egoisme dan individualisme ketimbang mempraktekkan azas altruisme dalam kehidupan sosial.

Krisis kesadaran

Pemantik lahirnya Kongres Pemuda II Oktober 1928—yang juga merupakan tonggak lahirnya proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945—adalah kesadaran kaum muda untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan bangsa kolonial.

Tercatat, organisasi kepemudaan dari berbagai daerah di Indonesia—seperti Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond/JSB (1917), Sekar Rukun (1919), Jong Minahasa (1919), Jong Celebes (1919), Jong Islamieten Bond/JIB (1924), Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia/PPPI (1926), Jong Batak Bond/JBB (1926), Pemoeda Kaoem Betawi (1927), dan perkumpulan pemuda lainnya—bangkit menyatakan sikap, menyatukan suara; merdeka!, dan membangun kekuatan kolektif untuk melawan praktik kolonialisme di punggung persada Nusantara.

Maka menjadi sangat penting bagi kaum tua untuk terus memupuk dan mendorong kesadaran kaum muda “baru” agar memiliki keberanian untuk rela berkorban demi kepentingan umum, bertanggung jawab terhadap peran dan fungsi sosial, mampu berprestasi di bidang yang digeluti, serta memperlihatkan totalitas pengabdian pada nusa dan bangsa, juga agama dengan prestasi-prestasi gemilang.

Itulah kiranya nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928 yang akan membangkitkan “emosi” kaum muda “baru” masa kini hingga menjadi tidak mungkin jika sosok-sosok revolusioner seperti Sukarno, Moh Hatta, dan Sutan Syahrir akan lahir kembali di zaman ini, dan akan melepaskan belenggu masalah yang mendera bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Semoga.***
Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke 87
Dirgahayu Pemuda Pancasila ke 56 Tahun
Selamat 1Thn Annaversary Sapma PP Dumai.

BAHRIN RAMBE,SHI
Ketua Sapma PP Dumai


Illegal Logging di Dumai Masih Aman?

Ilustrasi pembalakan liar


Dumai, Tribun Riau-
Setelah terjadi perubahan Undang-Undang kehutanan, ketika Menteri Kehutanan dijabat oleh MS Kaban, agar tidak terjadi lagi pembalakan liar yang disebut Illegal loging, yang mengakibatkan gundulnya hutan di bumi Negeri ini, diberikan wewenang kepada beberapa instansi khususnya kepada Polri untuk melakukan pengawasan dan bahkan penindakan terhadap para pelaku kejahatan pembalakan liar yang dijuluki dengan Ilegal loging.

Dalam hal itu, kita dapat melihat perubahan undang-undang kehutanan tersebut menuai keberhasilan. Pasalnya kita mendengar dimana-mana perambahan hutan yang selama ini sangat merajalela, menggunduli hutan untuk memperkaya diri sendiri. Dengan tegasnya pemerintah memperlakukan undang-undang dan sangsi hukumnya terhadap si pelaku pembalakan liar tersebut, para mafia kayu yang dulunya ganas menggasak kayu dari hutan, tanpa konpromi, drastis mundur sendiri.

Ironisnya, ketika TribunRiau.com melakukan investigasi ke kelurahan Basilam baru, Simpang Pule dan Tanjung Penyembal, kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai, Sabtu (24/10) kemarin, justru di Simpang Pule dan Tanjung Penyembal tersebut terlihat beberapa kru rombongan tukang chainsaw (gergaji), untuk melakukan pembalakan liar mengambil kayu dan diolah membuat bahan jadi, papan dan broti.

Ketika ditanya siapa toke yang menyuruh mereka mengambil kayu disitu, dengan tegas mereka mengatakan, bahwa ada dua orang, yaitu Manto dan Sukry, dan mereka berdua saling memiliki gudang penimbunan kayu olahan, bertempat yang berbeda, Manto di Purnama Kecamatan Dumai Barat, sedangkan Sukry memiliki gudang di Simpang Pule Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Dalam percakapan TribunRiau.com dengan para pekerja tersebut, salah seorang dari rombongan mereka, yang tak ingin jati dirinya disebutkan, menyarankan untuk menjumpai tokenya Manto dan Sukry di Purnama. “Jumpai bapak ajalah, Manto dan Sukry di Purnama, nanti bapak diatur itu, biasanya kalau ada aparat datang, Cuma bertanya-tanya aja nya pak, setelah itu minta nomor hp nya Manto dan langsung pulang,” katanya.

Informasi yang dapat dirangkum di lapangan, pembalakan liar yang digeluti kedua orang ini (Manto dan Sukry,red), sudah berjalan berkisar 4 tahun.

Modus operandi yang dilakukan kedua orang tersebut, mereka memberikan modal bekerja dilapangan kepada para tukang chainsaw, setelah kayu tersebut diolah menjadi papan dan broti, mereka menghitung harganya per ton di lapangan dan dihanyutkan melalui anak sungai, setelah di daratan baru anggota gudang menjemput bahan tersebut dan membawa ke gudang dengan gerobak motor yang sudah disediakan Manto.

Kapolres Dumai AKBP Suwoyo saat dikonfirmasi via telpon selulernya, Minggu pagi (25/10) tidak dapat tersambung. (ariston)

Kampanye 'Hitam' di Pilkada Dumai?, Ini tanggapan berbagai Ketua Timses

Written By Tribun Riau on Kamis, 22 Oktober 2015 | 16.07


DUMAI, Tribunriau-
Tim pemenangan Abdul Kasim-Nurani nomor urut 4 menduga ada kampanye 'hitam' yang ditujukan kepada Pasangan Aksi Nurani pasca penangkapan narkotika jenis sabu-sabu seberat 270Kg oleh BNN Pusat beberapa hari yang lalu.

Dikutip dari pekanbaru.tribunnews.com, penangkapan barang haram tersebut diduga dihubungkan dengan calon wakil walikota Dumai yang mendampingi Abdul Kasim. Namun, beberapa tim pemenangan dari paslon lainnya secara tegas menyatakan sikap bahwa di setiap pergerakan yang dilakukan, kampanye 'hitam' adalah hal yang haram untuk dilakukan.

Ketua Tim Pemenangan Zul AS - Eko Parto Nomor urut 2, Samsul Bahri ketika dimintai tanggapanya oleh Tribunriau.com, Kamis (22/10/15) mengatakan dengan tegas bahwa dalam pergerakan, pihaknya tidak pernah menyinggung paslon lainnya.

"Setiap pergerakan, kita tidak menyinggung pasangan calon lainnya, kita lebih fokus mengedepankan kualitas calon kita kepada masyarakat," ujarnya.

Ditambahkannya, isu yang menyangkut penangkapan narkotika jenis sabu-sabu oleh BNN Pusat beberapa hari yang lalu, tidak ada hubungannya dengan kampanye yang digerakkan dan memastikan di dalam tubuh tim pemenangan Zul AS - Eko Parto tidak ada yang melakukan hal yang tidak sportif tersebut.

Ketika ditanya tentang penangkapan barang haram tersebut, Samsul menyatakan mendukung penuh pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus peredaran barang haram tersebut tanpa pandang bulu.

Begitupun Tim Pemenangan ASA (Amris - Sakti) Nomor urut 3 dari jalur non partai, dikatakan Helmi sebagai ketua tim pemenangan ASA kepada Tribunriau.com, di setiap pergerakan, tim ASA tidak memiliki nuansa politis, apalagi menuduh serta menuding paslon lain.

"Kita fokus ke pendukung, tidak ada nuansa politis di dalam pergerakan kami, karena kami dari jalur non partai," ujarnya via seluler.

Dijelaskannya, untuk kasus penangkapan narkotika jenis sabu-sabu oleh BNN Pusat beberapa hari yang lalu, pihaknya merasa tidak ada hubungannya dengan Pilkada Dumai.

"Memang ada hubungannya yah? kan tidak ada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang bahwasanya ada tersangka yang memiliki hubungan dengan paslon pada pilkada Dumai ini," ujarnya dengan nada tanya.

Ditambahkannya, Ketua Tim Pemenangan ASA yang mengaku telah mengumpulkan dukungan sebanyak 32 Ribu KTP ini yakin dapat memenangi Pilkada Dumai yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang tanpa menyudutkan/memfitnah paslon lainnya.

Tim pemenangan paslon lainnya hingga berita ini diterbitkan belum dapat dihubungi oleh Tribunriau.com.(isk)

Polres Dumai: Penangkapan Sabu 270Kg Domainnya BNN Pusat

Written By Tribun Riau on Rabu, 21 Oktober 2015 | 12.54


DUMAI, Tribunriau-
Penangkapan barang haram jenis sabu-sabu seberat 270 Kg beberapa hari yang lalu merupakan domain BNN Pusat, namun pihak Kepolisian Resort (Polres) Dumai menyatakan sedari awal berkomitmen dalam memberantas peredaran barang haram tersebut.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Dumai, AKBP Suwoyo Sik, MSi lewat pesan singkat kepada Tribunriau.com, Rabu (21/10/15). "Perkembangan kasus penangkapan sabu-sabu kemarin, itu domainnya BNN Pusat, namun kita sedari awal tetap berkomitmen untuk memberantas narkoba dan mengoptimalkan upaya-upaya dalam memberantas narkoba," ujarnya.

Ketika ditanya terkait sudah 4 (empat) kalinya barang haram tersebut lolos pindai Bea Cukai Dumai, AKBP Suwoyo tidak dapat memberikan komentarnya terkait instansi jalur masuk barang ke Dumai tersebut.

"Saya tidak bisa berkomentar masalah ranah instansi (Bea Cukai Dumai) terkait," balasnya kepada Tribunriau.com.

Namun, untuk pemilik gudang, pihaknya mengaku telah memanggil dan memeriksa dan tidak ditemukan barang haram tersebut.

"Masalah pemilik gudang, sudah kita panggil dan interograsi serta pengecekan gudang, hasilnya nihil narkoba," jelasnya.

Namun, saat ditanya siapa saja pemilik gudang yang telah dipanggil, AKBP Suwoyo menyarankan untuk menemui Kasat Reskrim di Kantor Polres Dumai.

Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai, Darwis Joon Viker saat dihubungi Tribunriau.com melalui selulernya mengatakan bahwasanya pihak yang berwenang mesti memeriksa Bea Cukai, karena jalur masuknya barang haram tersebut melalui Bea Cukai Dumai.

"Kita mendesak pihak berwenang untuk memeriksa Bea Cukai Dumai, ini sudah yang ke 4 kali, itu belum termasuk yang ketahuan, ada apa ini?," ujarnya dengan nada tanya.

Pria yang akrab disapa Jon ini mengungkapkan bahwa pengecekan gudang pasca dikirimnya barang haram tersebut merupakan action yang terlambat, sehingga tidak lagi ditemukan adanya barang haram di dalam gudang penyimpanan.

"Barangnya kan sudah dikirim ke Medan serta sudah diringkus, yah hasilnya nihil narkoba," ujarnya.

Pihaknya berharap, aparat penegak hukum di Dumai yang notabene adalah jalur masuknya barang-barang dari luar negeri dapat bekerja maksimal dalam menangani peredaran narkoba. (isk)

Ini Pengakuan Kurir Sabu 270Kg


DUMAI, Tribunriau-
Pasca ditangkapnya Kurir sabu seberat 270 Kg di sebuah area pergudangan di Kota Medan beberapa hari yang lalu, pengakuan kurir yang diketahui memiliki nama lengkap Jimi Saputra mengatakan bahwasanya perbuatannya ini adalah yang keempat kalinya.

Dilansir dari bnn.go.id, pertama kalinya ia mengambil sabu seberat 26 kg di sebuah hotel di daerah Padang Bulan, Medan. Kedua, sebanyak 80 kg sabu di sebuah hotel di daerah Medan, dan ketiga, J menerima sabu sebanyak 80 kg di samping sebuah hotel yang juga berada di kawasan Medan, semua barang haram yang ia terima tersebut masuk melalui Kota Dumai.

Namun, pihak BNN belum merilis keterangan lebih lanjut terkait lolosnya barang haram tersebut. Akibatnya, sejumlah tokoh masyarakat Dumai menduga bahwasanya Bea Cukai Dumai sebagai jalur utama masuknya barang diduga terlibat persekongkolan atas masuknya barang haram tersebut.

Adapun tempat singgah (gudang) barang haram tersebut, juga menjadi pertanyaan sejumlah tokoh masyarakat. Bagaimana bisa 4 kali lolos dan menginap di Gudang, namun yang ditangkap hanya Kurir dan Pengendali.(isk)

Temui Kemenhub RI, Dumai Perjuangkan Pengelolaan Terminal Tipe A dan Parkir

Written By Tribun Riau on Selasa, 20 Oktober 2015 | 14.18


DUMAI, Tribunriau-
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan Terminal Tipe A segera diambil alih pemerintah Pusat.

Untuk kota Dumai terminal tipe A adalah Terminal Barang Bukit Jin dan Terminal AKAP jalan Kelakap Tujuh Dumai. Jika pengelolaan terminal akan berdampak pengurangan bagi pendapatan daerah sektor perhubungan di Kota Dumai, pada hal Terminal Barang, merupakan primadona sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Selain itu, tidak dibenarkannya mengelola perparkiran di pinggiran jalan nasional dan provinsi juga membuat sumber pendapatan daerah kota Dumai akan terus berkurang. Begitu pula dampak hukum dari pungutan parkir yang tidak memiliki payung hukum yang sah.

Menyikapi hal itu, Komisi III DPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai menemui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta. Mereka berupaya untuk memperjuangkan pengelolaan Terminal Barang agar tidak ditarik pemerintah pusat, serta memperjuangkan legalitas pungutan parkir.

“Pertemuan itu dalam rangka memperjuangkan persoalan legalitas parkir dan Terminal Barang yang saat ini menjadi polemik,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta, kemarin.

Menurutnya, persoalan Terminal Barang, pihak Kemenhub RI mengakui bahwa pemerintah pusat tidak serta merta akan mengambil alihnya. Aturannya dinilai bersifat tidak mengikat dan masih banyak jalan keluarnya dalam penyelesaiannya.

Namun untuk persoalan parkir, Kemenhub RI dengan tegas mengatakan bahwa di badan jalan nasional dilarang dijadikan pungutan retribusi parkir.

“Untuk persoalan parkir ini, kami pertanyakan kepada pihak Kemenhub RI, apakah layak di dalam Kota Dumai itu masuk wilayah jalan nasional, mengingat di daerah perkotaan menjadi pusat pertokoan,” katanya dengan nada bertanya.

Johanes menegaskan Pemerintah Kota dan DPRD Dumai akan terus berjuang secara maksimal untuk mempertahankan pengelolaan Terminal Barang dan mendapatkan legalitas pungutan parkir di pinggiran jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Dumai.(ars)

Pasar Kelakap Tujuh tak Berfungsi, Proyek APBN Senilai Rp 9,8 M ‘Mubazir’


DUMAI, Tribunriau-
Pembangunan sudah selesai, namun Pasar Kelakap Tujuh yang terletak di jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat tak berfungsi.

Sehingga banyak pihak menilai bangunan pasar diatas tanah seluas 2 Ha dengan nilai Rp 9,8 M dari APBN tahun 2012, menjadi proyek gagal dan mubazir. Boleh jadi benar, karena pasar tersebut hingga kini belum ditempati pedagang.

Pasalnya, Kantor Pelayanan Pasar Dumai yang melakukan Managemen penempatan pedagang di lokasi pasar Kelakap Tujuh tersebut, ternyata tak berhasil kalau tak boleh disebut ‘gagal’ lantaran pedagang enggan menempati pasar tersebut.
          
“Kami sangat sesali dan kecewa terhadap Pemerintah kota (Pemko) Dumai yang terkesan setengah hati membenahi dan mengoperasionalkan pasar ini. Sebab telah beberapa tahun pasar ini dibangun tidak dapat berfungsi. Karena banyak pedagang yang sudah tempati pasar ini lari ke lokasi pasar lama, jalan Simpang Dock,” sesal Ezan salah seorang warga Dumai kepada Tribunriau.com belum lama ini.
          
Selain itu, lokasi pasar Kelakap Tujuh dinilai kurang stategis dan jauh dari pemukiman penduduk diduga juga menjadi salah satu penyebab kurang diminati pedagang untuk berjualan di pasar kelakap Tujuh tersebut.

Menurut Ezan, lokasi pasar Kelakap Tujuh, masih banyak keterbatasan sarana dan parasarana penunjang.  Seperti tempat bongkar ikan dari luar daerah dan lokasi transport sangat terbatas ke pasar tersebut.

“Kalau kita lihat pasar ini kurang strategis letaknya dan jika ingin berkembang pengelola harus berani tegas menjalankan kebijakan pelarangan terhadap sejumlah pasar yang berdiri di sembarang tempat, apalagi yang menganggu lalu lintas jalan,” paparnya.

Salah seorang ibu rumah tangga, Lely Purnama mengatakan tidak peduli terhadap lokasi pasar yang jauh tersebut, karena ada pasar yang dekat dan mudah terjangkau tak perlu bersusah payah ke pasar yang jauh, sedangkan pasar yang dekat ini barang yang dicari itu ada dan tersedia, harganyapun tidak terlalu berbeda boleh dikatakan beda-beda tipisnya.

“Untuk apa kita jauh-jauh ke pasar Kelakap Tujuh yang katanya lengkap barang kebutuhan disana, kalau pasar itu jauh dijangkau dan susah kendaraan umum bahkan melewati lokasi pasar lama tersebut,” katanya.

Kepala kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai, H R Bambang Wardoyo SH menyebutkan bahwa pasar Kelakap Tujuh dalam proses pembenahan. Semua fasilitas pendukung yang diidamkan para pedagang disana kantor pasar pun terus lakukan perbaikan fasilitas pendukung lainnya untuk kemudahan pedagang dan masyarakat pembeli.

“InsyaAllah, Bulan November tepatnya minggu kedua kita telah koordinasi dengan instansi terkait menyarankan dan meminta kepada pedagang yang berjualan di luar atau di jalan disarankan untuk kembali masuk ke lokasi pasar Kelakap Tujuh. Bagi mereka yang  tidak menghiraukan akan dikenakan sanksi, seperti pembongkaran tempat usahanya dan aksi pembersihan lainnya akan dilakukan,” katanya. (ars)

Sabu-sabu 268 Kg dari Dumai, Hanya Kurir yang Ditangkap, Pemilik Gudang?

Penyegelan di sejumlah pintu masuk menuju Gudang Citra Guna (foto: rhc)

DUMAI, Tribunriau-
Beberapa hari yang lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 268 Kg, tiga (3) orang yang diduga sebagai kurir berhasil diringkus di Medan, Sumatera Utara. Namun Pemilik gudang Citra Guna tempat asal barang haram tersebut hingga kini masih tak tersentuh oleh pihak yang berwenang.

"Kita kecewa, pemilik gudang sudah sama kita ketahui, namun yang ditangkap malah yang lain untuk pengalihan," ujar Ketua Sapma PP Kota Dumai, Bahrin Rambe kepada Tribunriau.com via BBM, Selasa(20/10/15).

Ditambahkannya, kabar yang beredar, pemilik gudang Citra Gunadi Dumai tempat asal barang haram tersebut adalah salah seorang pengusaha importir berinisial AL.

Namun, tak hanya pemilik gudang, Bea Cukai sebagai jalur masuk atau pemeriksa barang yang masuk mesti turut diperiksa.

"Mestinya, pemilik gudang dan Bea Cukai harus diperiksa," tegasnya kembali.(isk)

Disnakertrans Gelar Pelatihan Usaha Hydroponik

Written By Tribun Riau on Senin, 19 Oktober 2015 | 11.31



DUMAI, Tribunriau-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja menggelar Pelatihan Pengembangan Keterampilan dan Wira Usaha Tenaga Kerja Muda tahun 2015.

Pelatihan Pengembangan Keterampilan dan Wira Usaha Tenaga Kerja Muda khusus Usaha Tanaman Hydroponik tersebut secara resmi dibuka Kepala Disnakertrans Kota Dumai Drs H Amiruddin MM didampingi Kabid Penempatan Disnakertrans Kota Dumai Soufandi Souhan, SE di ruang rapat kantor Disnakertran Jalan Kesehatan Dumai.

Pelatihan yang diselenggarakan selama lima (5) hari Tersebut diikuti 20 peserta dari tiga kelurahan, yakni Kelurahan Telukbinjai Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Sungai Sembilan dan dari Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.

“Ini sudah angkatan kedua dan peserta terbatas. Pelatihan ini bagi mereka yang ada perhatian agar bisa berusaha mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk itu hendaknya peserta mengikuti kegiatan pelatihan ini secara serius dan tekun,” pinta Amiruddin.

Dijelaskan, pelatihan dilaksanakan selama lima hari. Dua hari dilaksanakan di dalam ruangan, kemudian untuk pelatihan lapangan dilaksanakan selama tiga hari. Disediakan tenaga pendamping. "Kalau belum paham, tanyakan langsung kepada pendamping,” katanya.

Keterangan yang berhasil dihimpun Tribunriau.com menyebutkan, dalam uapaya membuka lapangan kerja baru, Disnakertrans Kota Dumai gencar melakukan pelatihan bagi tenaga kerja. Untuk pelatihan pengembangan Keterampilan  Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Hydroponik tahun 2015 sudah dilaksanakan dua kalli.

Angkatan pertama pertengahan Agustus 2015 lalu diikuti 40 peserta dari Kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan dan Kecamatan Medangkampai.

Pelatihan Pengembangan Keterampilan  Wirausaha Tenaga Kerja Muda (TKM) Usaha Hydroponik bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara budidaya hydroponik.

Menurut Amiruddin, pelatihan usaha hydroponik dilakukan kepada tenaga kerja muda dalam  upaya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.  Sebab mereka yang telah mengikuti dan paham tentang tata cara budidaya hydroponik.

Diharapkan langsung menekuninya sehingga masyarakat dapat bekerja dan memiliki penghasilan. “Kaitannya dengan lapangan kerja dan usaha mandiri agar masyarakat tidak tervokus untuk menjadi tenagakerja di perusahan,” ungkapnya.

Sesuai data yang diperoleh Tribunriau, penanaman dengan metode hydroponik dapat dimanfaatkan untuk menanam sejumlah sayuran  seperti sawi, kangkung, tomat, dan kemangi. Hanya dalam waktu 30 hari, keempat varietas sayuran tersebut sudah bisa dipanen.
Pelatihan budidaya menggunakan metode hydroponik untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar dapat diterapkan di rumah mereka masing-masing sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk diketahui, hydroponik tidak memerlukan pemakaian herbisida dan pestisida beracun sehingga lebih ramah lingkungan. Karenanya, bertanam dengan hydroponik akan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas dan bebas bahan kimia.

Keuntungan yang lain, laju pertumbuhan tanaman hydroponik bisa sampai satu setengah kali lebih cepat dibandingkan tanaman yang ditanam di tanah. Alasannya, tanaman hydroponik langsung memperoleh makanan dari air yang kaya nutrisi.

Ada dua teknik utama dalam hydroponik, menggunakan larutan atau media. Metode dengan larutan tidak membutuhkan media keras untuk pertumbuhan akar. Cukup menggunakan larutan mineral bernutrisi. Sementara itu, teknik media menggabungkan air dengan jenis media tambahan seperti sabut kelapa, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan spons.

Ada pun jenis tanaman yang cocok ditanam dengan hydroponik, yakni golongan tanaman hortikultura yang meliputi tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Salah satu cara paling mudah untuk membuat hydroponik sederhana, yaitu dengan menggunakan botol plastik bekas. Botol plastik dipotong menjadi dua bagian dan memasukkan bagian atas botol ke bagian bawah botol dengan cara dibalik (leher botol berada di bawah). Bagian sempit leher botol akan berfungsi sebagai penyangga akar atau batang tanaman. (ars)

Komentar Anda

Iklan Baris "GRATIS"





Aneka Sablon

Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.






FILIA MOBIL
Showroom Jual Beli mobil bekas dan baru di Kota Dumai, Hubungi 0812 7751 3879




Rental Alat Berat

Menyediakan Excavator dan Dump Truck untuk pembuatan parit, steaking, land clearing serta menjual tanah timbun. Jl. Sudirman Kota Dumai. Hubungi: 08127595608




Pengadaan CCTV

Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus





Pembuatan Aplikasi/Program

Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar





Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.
kirim ke tribunriau@gmail.com

Bagi anda yang memiliki bakat menulis dan ingin bergabung dengan kami, hubungi 0853 7655 7428 an. ISKANDAR


 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved