Headlines News :

Terbaru

Pemerintah Perpanjang Kontrak Freeport

Written By Tribun Riau on Minggu, 25 Januari 2015 | 17.39

Hangatnya isu KPK vs Polri telah menyita perhatian masyarakat sehingga kesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan ke depan tak menjadi permasalahan yang begitu serius.

"Jadi kita membuat rancangan kelanjutanMemorandum of Understanding (MoU) yang akan expired (tanggal) 24 Januari 2015," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Suhyar, Jakarta, Jumat (23/1/2015). 

Sukhyar menuturkan, pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua. 

"Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua," kata Sukhyar. 

Lebih lanjut dia bilang, Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun industri hilir berbasis tembaga. Menurut Sukhyar, opsi ini lebih mudah ketimbang Freeport membangun smelter di Papua. 

Pertama, sudah ada pasokan tembaga yang bisa dipasok ke Papua. Kedua, industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan. "Apa misalnya? Pipa, tembaga aloy, kawat, dan plat-plat baja. Itu lebih promising. Tapi bukan berarti (di Papua) tidak ada potensi membangun smelter copper," imbuh dia. 

Namun, saat dikonfirmasi soal keinginan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua, Sukhyar tidak menjawab dengan tegas. "Yang jelas, kalau ingin memperlihatkan wujud pemurnian, kalau mau cepat itu di Jawa. Di Papua butuh waktu lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang cepat (dibangun di Papua) adalah industri hilir berbasis tembaga. Itu lebih promising," kata Sukhyar.

--
Sent from Fast notepad

Hilangnya Keadilan, Munculnya Apatis

Written By Tribun Riau on Sabtu, 24 Januari 2015 | 03.18

Hidup di sebuah negara yang katanya memiliki hukum adil, ternyata tidak dirasakan oleh orang-orang yang tak memiliki uang untuk membayar orang yang akan menjadi pembelanya.

Namun, bukan penyakit itu saja yang tumbuh subur, parahnya lagi, ketika seseorang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa seorang pencuri, maka ia akan dituntut secara hukum.

Pejabat yang divonis penjara karena korupsi bisa melakukan banding, koruptor yang berada di bui dapat remisi, sekarang keluarga pencuri bisa menuntut.

Seperti berita dari http://m.news.viva.co.id/news/read/579134-tangkap-pencuri--tiga-pemuda-malah-dipenjara, tiga pemuda yang tak ingin ada pencuri di lingkungannya menghajar pencuri yang mencoba melawan, namun naas, tiga pemuda tersebut yang tak berniat membunuh akhirnya menyebabkan nyawa sang pencuri tersebut berakhir.

Dengan alasan penangkapan tersebut berujung kematian, mereka dijadikan tersangka dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Namun, tidak ada yang menyangkal bahwasanya 3 pemuda tersebut memang berniat menangkap pencuri, hanya saja mereka tidak berniat membunuh karena terbukti mereka menyerahkan sang pencuri kepada RT setempat.

Bagaimana dengan terduga?
Beda masalah jika yang menangkap adalah Densus Anti Terror, entah sudah mendapatkan restu untuk mencabut nyawa seseorang, meskipun target masih diduga yang dalam artian belum dapat dipastikan kebenarannya.

Tembak ditempat yang dilakukan Densus anti terror terhadap target tentu menjadi tolak ukur masalah 3 pemuda diatas.

Perbedaannya adalah jika 3 pemuda tersebut yang berniat menangkap pencuri namun naas keburu meninggal, Densus dengan sengaja menembak mati di tempat terhadap orang yang diduga, sekali lagi DIDUGA termasuk jaringan teroris.

Namun penerapan hukum ternyata tidak sama, 3 pemuda yang menyebabkan sang pencuri meninggal dituntut dengan maksimal 5 tahun penjara, namun Densus hanya mengatakan bahwa mereka salah target dan lepas dari tuntutan hukum.

Jika 3 pemuda tersebut diputuskan oleh majelis hakim bersalah, ini tentunya kabar gembira untuk para perampok/pencuri. Karena jika mereka mati ketika kedapatan warga saat beraksi, keluarga mereka tentu bisa menuntut secara hukum.

Kabar buruknya, warga tentu tak ingin lagi turut andil untuk menangkap pencuri dan akhirnya negara ini akan dipenuhi oleh para pencuri, mulai kelas teri hingga kelas kakap. (*)

Ganti Rugi Lahan Bunga Tanjung oleh Pertamina RU II Bermasalah

Written By Tribun Riau on Kamis, 22 Januari 2015 | 14.09


Tribunriau, DUMAI-
Klaim dari PT Pertamina RU II yang menyatakan telah membayar ganti rugi atas lahan Bunga Tanjung ternyata bermasalah, Pasalnya uang ganti rugi tersebut tidak diterima oleh pemilik lahan, melainkan diterima oleh warga yang tidak memiliki lahan di Bunga Tanjung.

Hal tersebut dikatakan Islahuddin Tokoh Masyarakat yang juga warga dari RT 28 Bunga Tanjung, Kelurahan Bukit Datuk, Dumai Selatan.

“Dari daftar nama penerima ganti rugi yang dimiliki PT Pertamina ternyata yang menerima uang ganti rugi adalah warga luar yang tidak memiliki lahan di Bunga Tanjung, bukan warga yang memiliki lahan,” ujarnya seperti yang dikutip dari dumaizone.com, Kamis (22/1/15).

Warga kini sedang mempersiapkan data-data dan bukti untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warga berharap KPK bisa menyelidikinya, sehingga persoalan sengketa lahan warga dengan PT Pertamina ini segera tuntas.

Menurutnya, lahan yang diganti rugi adalah lahan seluas 1.034 hektare yang diajukan melalui Tim Klarifikasi Pemerintah Kota Dumai, yaitu lahan Komplek Perumahan Bukit Datuk, dengan total harga Rp155 M lebih. Dimana lahan yang diganti rugi tidak termasuk lahan masyarakat di Bunga Tanjung.

“Memang ada upaya akan mengganti rugi lahan Bunga Tanjung, yang berada di luar komplek perumahan. Namun, itu hanya atas inisiatif empat ketua kelompok yang menyisihkan dana Rp17 M,” jelasnya.

Dana tersebut rencananya dibayarkan kepada warga pemilik lahan di Bunga Tanjung yang diberikan melalui seseorang. Namun, hingga saat ini warga pemilik lahan Bunga Tanjung tak pernah menerima uang ganti rugi tersebut. Bahkan, seseorang yang dititipkan uang ganti rugi tersebut meninggal dunia dan tidak jelas kemana uang ganti rugi tersebut.

Humas PT Pertamina RU II Dumai Jefrizon ketika diminta waktu untuk konfirmasi, hingga kini tak mau meresponya.(dz/isk)

Pilkada Serentak Dianggap Membosankan

Written By Tribun Riau on Rabu, 21 Januari 2015 | 14.57

DPR sahkan Undang-Undang tentang Pilkada langsung (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Tribunriau, JAKARTA-
Undang-undang tentang Pilkada langsung yang baru disahkan oleh Paripurna DPR pada Selasa 20 Januari 2015 kemarin, dianggap membuat jenuh publik.

Undang-undang ini disahkan, setelah sebelumnya bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Serta Perppu No.2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menilai, Undang-undang ini masih banyak kekurangannya. Bahkan berpotensi membuat publik apatis terhadap demokrasi.

"Kalau menurut saya, yang perlu direvisi itu coba bikin pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif. Nggak perlu jadwal satu tahun. Itu buat rakyat jenuh, nanti anti demokrasi," kata Agun di gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 Januari 2015.

Usai Pilpres

UU No 1 tahun 2014 mensyaratkan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merencanakan Pilkada serentak yang diikuti 7 provinsi dan 181 kabupaten/kota. Pelaksanaannya tahap pertama dijadwalkan Desember 2015 mendatang.

Kemudian tahap kedua dilaksanakan pada Juni 2018, sehingga jadwal Pilkada serentak nasional dapat terwujud pada tahun 2021 pasca Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Menurut Agun, aturan mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang hanya berselang satu tahun setelah Pilpres akan berdampak pada proses demokrasi, terutama berpengaruh pada partisipasi publik yang diharapkan tinggi.

Seandainya saja proses ini dilakukan cukup lama, maka akan memudahkan partai politik untuk memobilisasi rakyat. Tapi sebaliknya, jika tetap dipaksakan digelar tahun 2015 ini, Agun yakin partai politik sulit memobilisasi rakyat untuk ikut dalam aktivitas pemilu.

Dalam tahapan Pilkada 2015 ini, ada 204 daerah yang akan melaksanakan pemilu secara mandiri. Namun, jadwal yang diatur yakni sampai dua putaran, memakan waktu hingga 2016. Situasi ini dianggap tidak baik untuk perkembangan demokrasi ke depannya.

"Komisi II suruh berpikir cerdas. Jadi jadwal yang sudah ditetapkan itu, sangat melelahkan, nggak masuk diakal," ujar politisi Partai Golkar ini.(vci/isk)

Calon Kapolri BG Laporkan KPK ke Kejagung

Ketua KPK Abraham Samad bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto saat memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1/2015). (Antara/Wahyu Putro)

Tribunriau, Jakarta-
Diduga cacat hukum atas penetapannya sebagai tersangka atas kasus gratifikasi, Komisaris Jenderal Budi Gunawan secara resmi melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung, Rabu, (21/01/15).

Pengacara Komjen Budi, Razman Arif Nasution menilai, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK cacat hukum, karena menurut Undang-Undang KPK, pimpinan KPK berjumlah lima orang. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, bisa mempengaruhi pengambilan keputusan hukum.

Ia juga meminta Kejaksaan Agung segera memeriksa, dan bila diperlukan langsung menahan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Saat Budi ditetapkan jadi tersangka, Komisioner KPK hanya 4 orang," kata Razman, Rabu 21 Januari 2015.

Ditambahkannya, tidak ada prosedur yang jelas dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebagai contohnya, alat bukti dan saksi-saksi yang tidak jelas. "Itu jadi salah satu alasan penetapan Budi cacat hukum," tambah Razman.

Selain itu, Razman juga mempertanyakan proses hukum yang menjerat kliennya secara tiba-tiba. Jika memang Komjen Budi dicurigai menerima gratifikasi, kenapa hal itu tidak diungkap sejak dahulu. Apalagi menurut KPK bukti-buktinya sudah kuat, sehingga ada rentang waktu yang cukup lama.

"KPK telah melakukan proses pembiaran," ungkap Budi.

KPK Siap 'Ladeni'
Menyikapi 'serangan balik' dari Komjen Budi Gunawan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan menghormati upaya praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Praperadilan diajukan Komjen Budi Gunawan didampingi Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan jenderal bintang tiga itu sebagai tersangka gratifikasi.

"Jika ada kehendak dari siapapun untuk mengajukan praperadilan atas suatu proses hukum pada penegak hukum, itu harus dihormati. Karena hukum memang mengatur hal itu," kata Bambang dalam pesan singkat kepada wartawan.

Bambang menyatakan KPK siap menghadapi proses praperadilan tersebut. "KPK harus menyiapkan diri sebaik-baiknya atas proses yang akan dihadapi," ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang berpendapat perkara yang menjerat calon tunggal Kapolri tersebut tidak istimewa. Menurut dia, kasus tersebut sama saja dengan kasus-kasus lain yang ditangani KPK.

"Saya pribadi menganggap semua kasus sama saja tidak ada beda dan keistimewaannya," kata Bambang.

Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Selasa 13 Januari 2015.

Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI

Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Proses penyidikan dilakukan cepat oleh KPK. Tiga orang saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik, Senin 19 Januari 2015. Namun, dari ketiga saksi itu, hanya satu orang yang memenuhi panggilan, yakni mantan pengajar pada Sekolah Pimpinan Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu.

Sejumlah dokumen yang diduga berhubungan dengan dugaan perkara penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Budi Gunawan juga sudah disita oleh KPK. (vci/isk)

KPK Periksa Kapolda Kaltim Terkait Kasus Calon Kapolri BG

Written By Tribun Riau on Selasa, 20 Januari 2015 | 12.38

Tribunriau-
Kapolda Kalimantan Timur, Jenderal Andayono dijadwalkan penyidik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji jabatan.

"Sebagai saksi untuk tersangka BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Selain Andayono, terdapat juga saksi lainnya yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Yakni Wakapolres Jombang, Komisaris Polisi Sumardji serta satu orang purnawirawan Polisi, Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.

Sebelumnya, tiga orang saksi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik, Senin 19 Januari 2015. Namun, dari ketiga saksi itu, hanya satu orang yang memenuhi panggilan yakni mantan pengajar pada Sekolah Pimpinan Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu.

Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Selasa 13 Januari 2015.

Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI

Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.(net/isk)

Walhi: Tren Batu Akik Picu Kerusakan Lingkungan Hidup

Tribunriau-
Batu akik yang kini menjadi ladang mata pencaharian baru bagi sebagian orang. Kilauan batu akik diyakini para pengrajin dan pengolah batu mampu mendulang rupiah. Namun kilauan batu akik itu tak selalu berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di daerah-daerah penambangan.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengatakan penambangan batu giok atau akik ini menambah daftar tantangan yang dihadapi sumberdaya alam Aceh atas pengerusakan lingkungan hidup. Bahkan bencana ekologi, seperti  banjir dan longsor merupakan kejadian yang terus mengulang hingga awal tahun 2015.

"Belum cukup semua pihak belajar dari fakta-fakta yang sudah menimpa kerugian Aceh dari sektor pengerusakan sumberdaya alam oleh berbagai bisnis sektor sumberdaya yang merusak tanpa terkendali," kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Selasa, (20/1/2015).

Di Aceh, dan beberapa daerah lainnya, tren batu akik dinilai menjadi salah satu sumber pendapatan baru warga. Tapi sayangnya, para warga lupa menghitung untung-rugi atau dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca pengambilan bongkahan batu-batu sebagai bahan baku untuk diolah menjadi perhiasan.

"Semua pihak harusnya paham bahwa bumi ini, tanah ini butuh penjaga keseimbangan sebagai penyangga," ujar M Nur.

Meski karakteristik  penambangan batu akik ini masih menggunakan cara-cara tradisional, tapi menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harusnya tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan bagi keseimbangan ekosistem.

Nur menambahkan, jika dianggap terjadi kekosongan hukum dalam hal pertambangan jenis giok atau batu akik ini sudah tentu akan membuat Aceh sering kecolongan dari sektor pencegahan yang masif terhadap penambangan batu giok yang ada di Aceh.

"Demi menjaga kekayaan sumberdaya alam Aceh idealnya semua pihak harus mengambil peran memberikan perlindungan dengan cara tidak ikut andil merusak lingkungan yang semakin mengkhawatirkan," ucapnya. (net/isk)

Lima Rumah Hangus di Meranti Darat Dumai

Lima rumah petak ludes terbakar di Jalan Meranti Darat RT 02 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan. Foto RiauGreen

Sekitar lima rumah petak di Jalan Meranti Darat RT02, Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan hangus dilalap sijago merah pada pukul 12.00 WIB, Senin (19/1/15) kemarin.

Kejadian tersebut diduga berasal dari konsleting listrik, karena pada saat kejadian, warga sekitar melihat kepulan asap berasal dari atas plafon milik rumah salah satu korban. Selain itu, lanjut Suratno, saat api telah membesar, masyarakat juga sempat mendengar adanya ledakan, diduga dari kompor gas yang masih berisi. Tapi, bunyi ledakan itu berasal dari mana masyarakat juga tidak tau.

"Ada masyarakat yang mengetahui insiden kebakaran ini bunyi ledakan cukup keras dari beberapa rumah yang terbakar itu. Tapi masyarakat tidak tau dari rumah siapa bunyi ledakan tersebut," jelas Suratno, kepada awak media dilokasi.

7 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan mobil suplay dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) milik pemerintah Kota Dumai dikerahkan untuk menjinakkan api bersama dengan warga tempatan.

Untuk mengamankan lokasi kejadian dari tangan oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi, petugas kepolisian setempat langsung melakukan pemasangan police line di lima petak rumah korban kebakaran itu.

Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan kepada media ini, membenarkan adanya insiden kebakaran lima petak rumah di Jalan Meranti Darat. Untuk memastikan penyebabnya, petugas sedang melakukan pemeriksaan saksi mata.

"Benar hari ini telah terjadi kebakaran lima petak rumah warga. Informasi yang kita peroleh, kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah warga yang terbakar itu. Tapi untuk memastikan tunggu hasil pengembangan anggota kita dilapangan," ungkap singkat.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun barang-barang milik korban tidak sempat diselamatkan karena besarnya kobaran api dan susah untuk menjinakkan.

Hari ini, Selasa (20/1/15), salah seorang warga tempatan menuturkan bahwasanya salah seorang korban masuk Rumah Sakit, diduga shock akibat kejadian malang tersebut.(isk)

Harga BBM Tiap Daerah Berbeda?

Written By Tribun Riau on Minggu, 18 Januari 2015 | 13.13

Tribunriau-
Meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rencananya akan kembali diturunkan nanti malam (Minggu, 18/01/2015) pukul 00.00 WIB. Namun, besaran harga baru ini tidak akan sama di seluruh daerah di tanah air. Pajak daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi penyebab terjadinya perbedaan harga baru BBM.

General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Giri Santoso menjelaskan, besaran penurunan harga menjadi berbeda karena pajak bahan bakar berbeda di sejumlah daerah. Harga premium di Jawa Timur misalnya turun menjadi Rp6.700 per liter. Namun di Bali harganya menjadi Rp7.000 per liter.

"Perbedaan harga ini dipicu pemberlakuan PBBKB yang di tiap daerah berbeda. Kalau di Pulau Jawa, NTB, dan NTT dikenakan lima persen. Sedangkan di Bali pengenaan PBBKB sebesar 10 persen," ujarnya, Minggu, 18 Januari 2015.

Ia menjelaskan, kendati ada perbedaan harga jual premium di sejumlah daerah, Pertamina berkomitmen menjaga keamanan pasokan. Perusahaan plat merah ini juga menjamin penyaluran premium di wilayah kerja masing-masing.

"Jangan khawatir kita akan penuhi sampai 20 hari ke depan," kata Giri menambahkan.

Terkait sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tutup menjelang penurunan harga BBM, ia menilai itu merupakan langkah pemilik SPBU.

"Itu murni inisiatif pemilik SPBU. Kemungkinan mereka sengaja menahan stok supaya tidak beli dengan harga baru," katanya.

Pertamina optimist, dengan adanya kebijakan baru yang dipublikasikan Pemerintah Pusat melalui Presiden RI Joko Widodo pada hari Jumat (16/1) lalu, masyarakat transportasi di Jawa Timur tidak akan mengalami gejolak apa pun. Apalagi, karakteristik konsumen di Jatim cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh penaikan maupun penurunan harga.

"Bagi mereka yang penting stok BBM ada terus. Selain premium, pada tanggal yang sama berlaku penurunan harga pertamax menjadi Rp8.000 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp8.800 per liter." (net/isk)

Yusril: Jokowi Keliru Berhentikan Sutarman

Tribunriau-
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pengangkatan Plt Kapolri oleh Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah keliru, karena Plt Kapolri ada karena Kapolri diberhentikan dalam keadaan mendesak.

"Plt Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak itu karena Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara," ujar Yusril, Minggu, (18/01/2015).

Dijelaskannya, dalam keadaan normal, Jokowi tidak bisa memberhentikan Kapolri tanpa restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk itu, pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri tidak tepat. Menurutnya, jika Jokowi menunda pengangkatan Budi Gunawan, mestinya Sutarman tidak diberhentikan dari jabatannya meski DPR sudah setuju dia berhenti.

Mantan menteri hukum dan HAM ini menambahkan, pemberhentian Sutarman harus satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. Oleh sebab itu, pemberhentian Sutarman yang diikuti dengan pengangkatan Plt Kapolri menurut dia tidak bisa dibenarkan.

Jokowi baru bisa memberhentikan Sutarman jika yang bersangkutan melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. "Hemat saya merupakan keputusan yang keliru dilihat dari sudut UU."

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Sutaman dari posisinya sebagai Kapolri. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti, yang sebelumnya menjabat Wakapolri sebagai Plt Kapolri.

Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan. Calon tunggal Kapolri tersebut disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji.

Komisi III: Tidak Harus Persetujuan DPR
Berbeda dengan Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Azis Syamsuddin menjelaskan bahwasanya Presiden Joko Widodo bisa mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk kekosongan Kapolri.

"Bisa Plt (Pelaksana tugas, red). Dilantik dulu, lalu mengajukan cuti," kata Azis, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015.

Azis mengatakan, proses politik dari fit and proper test hingga penetapan di paripurna, sudah dilalui. Sehingga, Presiden harus menghormati itu.

Untuk Plt, Azis mengatakan bahwa Presiden bisa langsung menunjuk nama. "Tidak harus (persetujuan DPR, red)," katanya.

DPR pada paripurna 15 Januari 2015, telah memutuskan untuk menerima Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hanya Fraksi Demokrat yang tidak setuju.

Saat ini, Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan korupsi dan penerimaan hadiah atau janji. Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan, tradisi di KPK bahwa tersangka pasti akan ditahan.

Presiden Jokowi mengaku sudah menerima surat dari DPR perihal persetujuan terhadap pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun demikian, sampai detik ini Jokowi belum memutuskan sikap.

"Tadi malam sudah saya terima surat dari DPR. Tadi pagi sudah diproses di Setneg, jadi sabar dan tunggu," kata Jokowi di halaman Istana Merdeka.(net/isk)

Lima Terpidana Mati Ketakutan Jelang Eksekusi

Terpidana mati sempat ketakutan saat Kejaksaan Agung memastikan mereka akan dieksekusi pada Minggu 18 Januari 2015 pukul 00.00 WIB.

"Mereka ketakutan saat tahu diputuskan MT dan segera dieksekusi," kata Pendeta Titus saat diwawancara tvOne, Sabtu 18 Januari 2015.

Rohaniwan yang biasa memberikan bimbingan spritual kepada narapidana di Nusakambangan itu menjelaskan, ketakutan yang dialami terpidana mati adalah hal yang biasa terjadi di Nusakambangan.

"Biasanya mereka sudah membayangkan hal yang buruk, jadi takut," paparnya.

Namun, semakin mendekati waktu pelaksanaan eksekusi, lima terpidana mati menyatakan diri mereka sudah siap untuk menjalaninya. "Saya terus katakan pada mereka, jangan takut karena semua akan kembali walaupun tidak dieksekusi," ujar Titus.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung sudah menetapkan enam terpidana mati kasus narkoba untuk dieksekusi.

Lima terpidana dieksekusi di Pulau Nusakambangan dan satu terpidana di Boyolali, Jawa Tengah.

Ini daftar nama keenam terpidana yang akan dieksekusi:

1. Namaona Denis (48), warga negara Malawi, diputus PN pada 2001. Grasi ditolak pada 20 Desember 2014.

2. Marco Archer Cardoso Moreira (53), warga negara Brasil, diputus PN pada 2004.

3. Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), warga negara Nigeria, diputus PN pada 2004 dan grasi ditolak 30 Desember 2014.

4. Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (52), warga negara tidak jelas. Lahir di Fak-Fak Papua, mengaku sebagai pedagang, grasinya ditolak 30 Desember 2014.

5. Tran Thi Bich Hanh (37), warga negara Vietnam, tidak mengajukan kasasi dan permohonan grasinya ditolak pada 30 Desember 2014.

6. Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WNI asal Cianjur, Jawa Barat. Pekerja tidak jelas, diputus PN pada 2000. Grasi ditolak 30 Desember 2014.

Surat Wasiat untuk Jokowi
Terpidana mati kasus narkoba, Namaona Denis (48), warga Negara Malawi, Nigeria menuliskan wasiat penting jelang eksekusi mati yang akan berlangsung Minggu, 18 Januari 2015 dini hari nanti.

Wasiat itu berupa surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan isteri Denis, Dewi Retno Atik. Surat itu disampaikan sesaat setelah kunjungan terakhir di ruang isolasi LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 17 Januari 2015.

Sekira pukul 14.00 rombongan keluarga dan kuasa hukum Denis keluar dari Dermaga Wijayakusuma dan langsung menyampaikan surat terbuka dari Denis yang memiliki nama asli Salomon Chibuke Okafer itu.

Isak tangis air mata Retno pun pecah saat dirinya membacakan surat terbuka suaminya jelang eksekusi. Didampingi kuasa hukum Denis, Chairul Anam, Retno yang mengenakan baju coklat muda dan dan jilbab warna coklat tua itu terlihat terbata-bata membacakan surat terakhir suami tercintanya.

Berikut surat terakhir terpidana mati Namaona Denis di detik-detik eksekusi mati yang akan dijalaninya:

Kepada Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya karena sebagai manusia, saya tidak lepas dari kesalahan. Namun perubahan hukum saya dari hukuman seumur hidup menjadi terpidana mati, setelah selama 14 tahun berjalan, telah merampas keadilan yang selama ini saya perjuangkan. Saya mohon kepada masyarakat untuk memahami perjuangan saya memperoleh keadilan, agar tidak ada orang lain yang mengalami perlakuan seperti saya. Karena ternyata berkelakuan baik dan patuh pada aturan hukum di negara ini saja tidak cukup untuk mendapatkan  keadilan. Karena itu melalui surat dari komans HAM yang bisa ditunjukkan oleh lawyer saya. Saya masih terus memperjuangkan keadilan yang tidak pernah saya dapatkan sampai saat ini. Dan atas nama saya Namaona Denis dan keluarga, berkali-kali saya mohon ampun kepada Allah, dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Butuh 10 Menit Pastikan Napi Meninggal
Bagaimana detik-detik eksekusi mati terjadi? Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan bagaimana proses eksekusi terhadap enam narapidana mati oleh regu tembak di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah, Minggu 18 Januari 2015.

Menurut Prasetyo, seluruh terpidana ditembak oleh tim khusus yang telah disiapkan. Setelah ditembak, ditunggu selama 10 menit untuk memastikan mereka sudah meninggal dunia apa belum.

"Ada tim dokter yang sudah disiapkan. Jika sudah dipastikan, baru dilepaskan dari tiang penyangga untuk selanjutnya dibersihkan," kata Prasetyo.

Menurut dia, eksekusi mati memang bukan hal yang menggembirakan. Langkah itu memang terbilang memprihatinkan. Namun bagaimanapun hal itu tetap harus dilakukan. Terutama untuk memberikan efek kepada para pelaku narkoba lain di Indonesia.

"Semua hak hukum mereka telah kami penuhi. Termasuk semua permintaan terakhir mereka. Kami pastikan tidak ada satupun yang terlewati. Bagaimanapun juga, eksekusi memang menjadi proses akhir yang harus dilalui," ujar Prasetyo.

Kini, jenazah enam terpidana mati sudah dibersihkan. Tiga terpidana mati, sesuai permintaan terakhirnya meminta untuk dikremasi sementara tiga lainnya akan dijadwalkan untuk dimakamkan secara biasa. (net/isk)

Buset, Model Asal Jerman Miliki Payudara 18Kg!

Written By Tribun Riau on Sabtu, 17 Januari 2015 | 13.58


Tribunriau-
Sejak lama payudara memang sudah dianggap sebagai salah satu daya tarik wanita secara fisik. Tak heran jika banyak wanita yang berusaha membuat payudara mereka terlihat indah. Mulai dari melakukan operasi plastik hingga memperbesar payudara.

Beberapa orang juga menganggap bahwa payudara yang besar lebih menarik. Karena itu, tak heran jika mereka berlomba-lomba ingin memiliki payudara terbesar lewat berbagai cara. Salah satunya adalah Beshine, seorang model majalah dewasa asal Jerman, yang memperbesar payudaranya hingga berukuran 32Z.

Saking besarnya, payudara 'raksasa' Beshine bahkan diklaim sebagai payudara palsu terbesar sedunia. Beshine memperbesar payudaranya lewat cara operasi plastik. Payudara Beshine kini mengandung 10 liter saline solution dan memiliki berat sembilan kilogram masing-masingnya, seperti dilansir oleh Metro (13/01).

Menurut RadarOnline, konon model bernama asli Mayra Hills ini memiliki payudara berukuran cup-A. Namun obsesinya untuk memiliki payudara besar membuatnya melakukan langkah ekstrem seperti yang dilakukannya saat ini. Memiliki payudara terbesar tampaknya juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Beshine.

"Beshine suka memiliki payudara terbesar sejagad dan menyapa Anda dengan payudaranya yang selalu tumbuh dan terbesar sejagat," tulis Beshine pada blog resminya.

Beshine menambahkan bahwa tampil di depan umum dengan payudara besar selalu menjadi petualangan tersendiri baginya.

Sementara itu, wanita yang memiliki payudara alami terbesar di dunia adalah Annie Hawkins-Turner. Wanita yang memenangkan Guiness World Record ini memiliki ukuran payudara 48V. Annie mengaku payudaranya terus tumbuh sejak usia sembilan tahun dan terus tumbuh tak wajar.(net/isk)

Seekor Kucing Liar Selamat Bayi


Tribunriau-
Seekor kucing liar bernama Marsha menyelamatkan seorang bayi di Obninsk, Kaluga, Rusia, di tengah cuaca dingin di bawah nol derajat celcius.

Marsha masuk ke dalam kotak tempat bayi itu ditelantarkan untuk menghangatkannya selama beberapa jam di kolong tangga sebuah rumah, seperti dilansir koran the Daily Mail, Jumat (16/1).

Warga bernama Nadezhda Makhovikova yang tinggal di daerah itu menemukan Marsha tengah menjilati wajah bayi itu ketika sedang menangis.

"Ketika saya melihat ke bawah ada bayi sedang menangis," kata dia.

"Bayi malang itu sudah berada di luar rumah selama beberapa jam. Berkat Marsha dia tidak mati kedinginan," kata juru bicara rumah sakit kepada Central European News.

Marsha bahkan mengejar petugas medis yang akan membawa bayi itu ke dalam mobil ambulans.

"Dia khawatir ke mana kami akan membawa bayi itu," kata anggota tim medis bernama Vera Ivanina. "Dia lari di belakang kami lalu mengeong.

Bayi laki-laki berusia sekitar dua atau tiga bulan itu lalu di bawa ke rumah sakit buat diperiksa dan sudah dinyatakan dalam keadaan sehat meski dia kedinginan selama beberapa jam di luar rumah.

Polisi kini tengah mencari orangtua bayi itu.(net/isk)

Iklan Baris "GRATIS"



Aneka Sablon , Jalan Nangka No.2 Kota Dumai, Menerima jasa pembuatan Spanduk, Banner, Kalender, Kartu Nama, Undangan Nikah, dll.



Ingin Bepergian? Tak punya Mobil? Ingin Rental? Hubungi 081277513879 an. Joon



Rumah/Gedung/Halaman anda ingin dilengkapi CCTV? Hubungi Firdaus di 0823 84252992
NB: Hanya untuk Wilayah Kota Dumai - Riau





Bingung mau buat Aplikasi/Program untuk skripsi Teknik Informatika/Manajemen Informatika? Hubungi 085376557428 an. Iskandar




Ingin ber-Iklan di sini?, kirim iklan anda via BBM Tribunriau


Sedia catering Nasi Goreng, Mie Goreng, Mie Tiau, Ayam Penyek, untuk wilayah kota Dumai, Hubungi 082392530777 an. Ivan

 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita dan Bisnis - All Rights Reserved