Headlines News :

Terbaru

Asap Kembali, Pedagang Malam Merugi

Written By Tribun Riau on Sabtu, 27 Agustus 2016 | 10.28

Kondisi Kota Dumai, Jalan S Hasanuddin pada pukul 07.30 WIB, Sabtu (27/08/2016), tampak di kejauhan asap yang tebal.
DUMAI, Tribunriau- Seakan sudah seperti musim, setiap tahun Riau selalu dilanda asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), alhasil, pedagang yang mengadu nasib pada malam hari mengalami kerugian akibat sepinya pembeli.

Hal tersebut dikatakan Ivan (23), salah seorang pedagang nasi goreng di Jalan Sultan Hasanuddin, Jumat (26/08/2016). "Sepi bang, asap tebal kali," keluhnya kepada Tribunriau.com.

Ditambahkannya, dengan sepinya pembeli penghasilan-pun ikut berkurang, namun dirinya hanya bisa pasrah dengan keadaan.

"Kalau dibilang penghasilan berkurang, ya iyalah bang, tapi mau bagaimana lagi? berharap ke pemerintah? mana mau pemerintah dengar orang-orang seperti kami," tambahnya.

Dirinya berharap, suatu saat di Riau dan khususnya Dumai ini bebas dari asap karhutla.

Dari lapangan, kabut asap terlihat tebal pada pukul 23.00 WIB (Jumat, 26/08/2016) hingga pagi pukul 07.30 (Sabtu, 27/08/2016). Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota (pemko) Dumai belum terlihat tanggap akan situasi dan kondisi, seperti meliburkan para siswa, membagikan masker gratis dan aksi cepat tanggap lainnya. (isk)

"Kenaikan Gaji Honorer Tergantung Niat Baik Walikota"

Written By Tribun Riau on Rabu, 24 Agustus 2016 | 11.27


DUMAI, Tribunriau- Jika memang memiliki niat yang baik, Walikota Dumai, Zulkifli AS dapat mewujudkan janjinya pada saat kampanye lalu untuk menyetarakan gaji honorer daerah (honda) sesuai upah minimum kota (UMK).

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Dumai, dr. Ahmad Effendi. "Kita mendukung upaya penyetaraan gaji honorer sesuai dengan UMK, namun sampai sekarang, belum ada pengajuan dari pemko," ujarnya kepada Tribunriau.com, Selasa (23/08/2016).

Bahkan, ditegaskannya, pihaknya pernah menyindir Pemko yang mendesak perusahaan swasta menggaji karyawan sesuai UMK, namun anehnya, hal tersebut tidak berlaku pada instansinya sendiri.

"Kita juga pernah memperjuangkan hal tersebut, perusahaan swasta didesak untuk menggaji karyawan sesuai dengan UMK, kok malah pegawai sendiri tidak digaji sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan?," tegasnya.

Ditambahkannya, jika penyetaraan gaji honorer sesuai dengan UMK adalah salahsatu janji Walikota Dumai, hal tersebut harus dibuktikan pada pengajuan RAPBD murni Tahun 2017.

"Jika memang itu adalah janji, kita lihat nanti, apakah akan diajukan atau tidak," jelasnya.

Anggota DPRD, tambahnya, tidak pernah sedikitpun berniat untuk menjegal gaji honorer, bahkan kita selalu menunggu itu diajukan, hanya saja, menunggu waktu.

"Kita malah senang, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya pegawai honorer, namun terpulang kepada pemko, apakah punya niat baik untuk benar-benar melakukan hal tersebut?," tutupnya. (isk)

Anggaran Publik Dipangkas, Untuk Parfum Ruangan Rp.1 M

Written By Tribun Riau on Senin, 15 Agustus 2016 | 14.08



PEKANBARU - Meskipun banyak anggaran publik yang dipangkas dikarenakan defisit anggaran, ternyata untuk masalah pengharum ruangan, Pemerintah Provinsi (pemprov) Riau menghabiskan anggaran Rp.1,1 Miliar lebih.

Seperti yang tertera di situs LPSE Provinsi Riau, pengadaan pengharum ruangan dengan kode 579403 sudah selesai dilelang dan merupakan pekerjaan yang berada di bawah Biro Umum Setdapov Riau pada tahun 2016. Nilai pagu paket tertulis Rp 1.215.000.000,00 dan nilai HPS paket Rp 1.195.167.000,00. Dan uniknya, pembayaran dilakukan dengan harga satuan. Pemenangnya adalah CV Andikas Mitra Abadi.

Menanggapi besarnya belanja parfum di Setdaprov Riau ini, anggota Komisi A DPRD Riau Eddy A Yatim menyesalkan sikap Pemprov Riau tersebut. Menurutnya, kalau belanja parfum sebesar itu, sama saja dengan "melukai hati rakyat". Saat ini rakyat bergelut dengan kesulitan hidup, namun Pemprov Riau malah berfoya-foya.

"Menurut saya ini sudah keterlaluan. Harus ada efisiensi. Jangan hanya bisa mengurangi anggaran publik saja, anggaran sendiri dibiarkan lolos walaupun tidak rasional," ujarnya dilansir dari goriau.com.

Saat ditanya mengapa anggaran ini bisa lolos, Eddy mengatakan, besar kemungkinan saat dibahas di Banggar, tidak melampirkan RKA atau rincian kegiatan, hanya disebut total anggaran dan nama kegiatan. "Inilah kalau pembahasan anggaran tidak disertai dengan RKA dan penjelasan rinci," jelasnya.

Meski begitu, Eddy berharap media terus mengawasi kegiatan-kegiatan "yang tak masuk akal" atau melukai hati rakyat seperti ini. "Pengharum ruangan itu penting, tapi tidak sebesar itu betul anggarannya. Kalau pun diperlukan, jumlahnya perlu dikurangi. Saat ini kondisi sedang sulit," tegasnya.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Hariadi membenarkan tentang adanya pengadaan pengharum ruangan senilai Rp1,2 Miliar yang telah selesai dilelang.

"Kan sudah dilelang tuh, sejak awal tahun lalu. Pokoknya setelah pengesahan APBD. Cek saja di LPSE," ungkap Plt Karo Umum, Hariadi yang menggantikan almarhum Azlizar Aziz sebagai Karo Umum sejak 7 April 2016 lalu.

Saat ditanya tentang anggaran yang terlalu besar, Hariadi berdalih karena gedung di lingkungan Setdaprov Riau yang 'harus selalu wangi' terlalu banyak jumlahnya. Diantaranya, Kantor Gubernur Riau gedung lama dan gedung baru 9 lantai, gedung daerah, rumah dinas gubernur dan wakil gubernur.

"Banyak ruangan yang harus dikasih itu (pengharum). Pokoknya yang dibawah pengelolaan Setdaprov Riau," singkat pria yang juga Kabag TU dan Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Riau, Minggu (14/8/2016) dilansir dari goriau.com.

Untuk diketahui, anggaran belanja bahan pengharum ruangan pada tahun 2015 lalu, Biro Umum Setda Provinsi Riau juga menganggarkan Rp.860 Juta dengan nilai HPS Rp.674 Juta.(red)

Disaat Anggaran Defisit, Renovasi WC Malah Miliaran



PEKANBARU - Disaat anggaran yang sedang mengalami defisit, pemerintah diharapkan mampu lebih teliti dalam menggunakan dana APBD, terlebih hanya untuk renovasi WC DPRD Riau yang nilainya mencapai Rp.1 Miliar.

Hal tersebut dikatakan ketua Lembaga Investigasi Riau (LIR) Herman L kepada GardaRiau, Minggu (14/08/2016).

"Provinsi Riau seharusnya lebih teliti dalam penggunaan APBD, apalagi tahun ini semua pemda/pemkab atau povinsi sedang mengalami defisit," ujarnya.

Dijelaskannya, renovasi yang bernilai miliaran tersebut terkesan hanya menghamburkan uang saja, padahal masih banyak pekerjaan rumah provinsi Riau yang belum menyentuh masyarakat.

Pihaknya berharap, gubernur harus hati-hati dalam penggunaan dana APBD. "Gubernur Riau harus lebih berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat, jangan sampai gara-gara WC tersebut, yang lain terabaikan," harapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau H. Musyaffak meminta proyek tersebut tidak dikerjakan asal jadi.

"Wah, besar juga anggarannya, ya. Tapi saya rasa masih wajar kalau untuk semua WC di DPRD Riau. Apalagi memang keadaannya selama ini rusak-rusak dan bau, wajar direnovasi. Namun dengan angka segitu, tidak wajar kalau hasilnya jelek," kata Musyaffak, Sabtu (13/8/2016) dilansir dari goriau.com.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PAN Riau ini mengatakan, sepanjang yang dilihat dari hasil kerja masih kurang memuaskan. Seperti kamar mandi yang berada di ruang Komisi C. Sebelumnya kondisinya masih mendingan, tapi setelah renovasi malah air sering tergenang.

"Airnya tergenang, padahal biasanya lancar. Inikan harus diperbaiki, bisa-bisa terpleset pula nanti kita lagi di sana. Terlebih saat ambil wudhu, harusnya kaki kita bersih karena mau sholat, tapi kalau genangan air jadi terkesan tak bersih," lanjutnya.

Ia meminta agar proyek yang dikerjakan dari uang rakyat dilakukan serius, sehingga tidak mubazir. "Kalau renovasi tambah rusak sama saja tidak ada manfaat. Tapi kalau kerja oke, kami kira tidak ada masalah," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Subbag Perlengkapan Sekretariat DPRD Riau Khairul Fami yang bertindak sebagai PPTK renovasi kamar mandi ini mengaku proyek tersebut sudah dilakukan perencanaan sejak 2014 lalu. Ia menyangkal ada masalah dengan proyek tersebut.

"Itu masanya 2014 lalu sebelum saya jadi Kasubbag sudah direncanakan, zaman Sekwan pak Zul Kadir. Kalau kami ikuti rencana awal, memang banyak masalah. Kalau sekarang mana ada mark-up, lihat saja sendiri," tanggapnya dengan kesal.

Proyek dibawah kordinasi Sekretariat Dewan ini ditanggapi beragam banyak pihak. Pasalnya dengan anggaran sebesar itu angka yang cukup besar, padahal masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan infrastruktur.

"Ini jalan tak usah jauh-jauh, di Pekanbaru banyak berlubang. Lihat Jalan Garuda Sakti, itu punya urusan provinsi, tak diperbaiki sampai saat ini, malah ngurus WC dewan. Memang mau tidur di WC dewan tu, bikin nyaman," kata Helmizar, salah seorang warga Pekanbaru.(red)

Potongan PKB Dispenda Riau Dipertanyakan

Written By Tribun Riau on Senin, 08 Agustus 2016 | 15.46


DUMAI, Tribunriau- Sebagian Warga Dumai masih bingung dengan program potongan yang disosialisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasalnya, beberapa warga yang sudah membayar pajak kendaraan roda dua miliknya merasa tidak mendapatkan potongan seperti yang ia baca di banner sosialisasi program potongan tersebut.

"Di banner itu, tertulis Keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), potongan untuk PKB sebesar 50%, untuk BBNKB 50%, mutasi masuk 50% dan tunggakan 50%, saya tidak ada tunggakan, kalau dibilang hanya tunggakan saja yang dapat potongan, mestinya nomor 1 tidak ditulis," ujar salah seorang warga yang telah selesai membayar pajak kendaraan roda duanya, Senin (8/8/2016).

Pantauan Tribunriau di kantor Samsat Kota Dumai, beberapa warga yang sedang antrian juga tampak bingung setelah membayar, karena pajak yang mereka bayar hari ini tidak jauh berbeda dengan jumlah bayar pajak pada tahun lalu.

"Tahun lalu sekitar kurang lebih 180 ribu, beda 10 ribu dengan tahun yang sekarang yang saya bayar, lalu 50% potongannya dimana?," ujar warga yang tak ingin namanya disebutkan.

Untuk diketahui, dikutip dari Faktariau.com, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto menyatakan selain keringanan pembayaran tunggakan pajak, ia juga mengatakan kebijakan serupa juga diterapkan bagi setiap orang untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kita tentunya berharap program ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat wajib pajak, tentunya dengan sosialiasi yang transparan, tidak sepotong-potong yang akhirnya hanya menjadi "harapan palsu" bagi masyarakat.(isk)

Satu Korban Jiwa, Delapan Unit Ludes Terbakar di Kota Dumai

Written By Tribun Riau on Sabtu, 06 Agustus 2016 | 10.02



DUMAI, Tribunriau- Delapan unit bangunan, diantaranya enam rumah toko (ruko) dan dua unit rumah ludes terbakar di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Dumai, Sabtu (6/8/2016) sekitar pukul 03.00 WIB.

Salah seorang warga tempatan mengatakan mendengar ledakan sebelum api melahap delapan bangunan tersebut.

"Sebelumnya ada ledakan, kemudian baru api membesar dengan cepat," ujar salah seorang warga yang berada dekat dengan lokasi.

Ditambahkannya, selain delapan unit ruko yang habis terbakar, juga ada korban jiwa yang diduga terkurung saat api telah membesar. Informasi di lapangan, nama korban tersebut Muhammad Hamdi (17).

Warga juga menyesalkan lambatnya mobil pemadam kebakaran (damkar) datang ke lokasi kejadian. Beberapa mobil milik BPBD Dumai datang setelah satu jam api mulai melahap bangunan.

"Satu jam terbakar, baru mobil datang," ujar beberapa warga yang juga turut serta membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang sedang menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan delapan unit bangunan serta menyebabkan satu orang korban jiwa.(isk)

KUR, Sedikit Masyarakat Dumai Yang Mengetahui

Written By Tribun Riau on Minggu, 24 Juli 2016 | 12.49


DUMAI, Tribunriau-
Pemerintahan JOkowi-JK telah menetapkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2016. Salah satu isinya adalah penurunan suku bunga dari sebelumnya 12 persen menjadi hanya 9 persen yang mulai berlaku 4 Januari 2016 lalu, Namun hanya segilintir masyarakat yang mengetahuinya.

Terlebih lagi dengan adanya program pinjaman Rp.25 Juta ke bawah tanpa agunan, tentunya ini sangat membantu para usaha kecil menengah ke bawah dalam menunjang usaha yang dijalankannya.

Tapi, sangat disayangkan jika informasi yang berharga ini tidak diketahui banyak oleh masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman tersebut untuk memutar roda usaha yang digelutinya.

Saat Tribunriau mencoba menelusuri beberapa pedagang di sekitaran jalan Ombak / Sultan Hasanuddin, Ivan (22) salah seorang pedagang sangat kaget setelah awak media ini memberikan informasi tersebut kepadanya.

"Ahk yang benar aja bang, mana ada pinjaman di bank tanpa agunan, dari kecil hingga saat ini, keluarga dan saya yang telah lama menggeluti usaha dagang belum pernah dengar adanya pinjaman tanpa agunan, terlebih untuk angka Rp.25 Juta," ujarnya kaget kepada Tribunriau.com, Sabtu (23/07/2016).

Bahkan dirinya merasa tidak percaya jika program tersebut memang benar ada dan menganggap bahwa informasi tersebut hanya memberikan angin surga bagi dirinya dan pedagang-pedagang lainnya.

"Yang ga sampai Rp.10 Juta saja pakai agunan, ini bisa sampai Rp.25 Juta tanpa agunan?, kalaupun benar, mana mungkin orang-orang seperti kami bisa mendapatkannya," kata Ivan yang masih tak percaya.

dr. Ahmad Effendi salah seorang anggota DPRD Kota Dumai dari fraksi PAN saat berbincang santai dengan Tribunriau.com membenarkan adanya program KUR dari pemerintah pusat, dirinya menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat berkenaan dengan keluhan masyarakat tentang penyaluran KUR dan sosialisasi yang kurang memadai.

"KUR itu sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, tentu ada persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program tersebut, namun ketika persyaratannya telah dipenuhi, tidak ada alasan lain bagi penyedia KUR untuk tidak mengakomodir permintaan tersebut," ujarnya beberapa hari yang lalu.

Ketika ditanya tentang adanya alasan klasik dari penyedia KUR, beberapa alasan yang banyak digunakan seperti kuota sudah penuh atau anggaran sudah habis, dr. Ahmad Effendi yang juga biasa disapa pak dokter ini siap memanggil pihak penyedia KUR jika ada aduan dari masyarakat.

"Jika penyedia KUR selalu mengelak dengan alasan kuota, masyarakat bisa melaporkan ke kami (DPRD Dumai, red), dan kami akan panggil pihak penyedia KUR untuk meminta kejelasan dan transparansi dari program KUR yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat," ujarnya. (isk)

Raskin Berkutu?, RT 01 Laksmana Kota Dumai tak Menemukannya


DUMAI, Tribunriau-
Ramainya pemberitaan di media massa terkait ditemukannya beras miskin (raskin) di Kota Dumai beberapa hari yang lalu, hal tersebut berbanding terbalik di beberapa RT Kelurahan Laksmana Kota Dumai.

Zulfahmi, ketua RT 01 Kelurahan Laksmana menyatakan tidak menemukan raskin yang seperti diberitakan (berkutu, red). Tak hanya sekedar pengecekan sebelum pendistribusian, pihaknya juga selalu menanyakan kepada penerima raskin tentang kualitas beras yang diterima.

"Selama saya menjadi RT disini, belum ada menemukan raskin yang berkutu seperti yang diberitakan, tapi entahlah kalau di daerah (kelurahan) lain," ujarnya memastikan raskin tersebut masih layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, pihaknya juga tidak menyangkal adanya beberapa karung raskin yang sedikit menghitam, tetapi hal tersebut akan bersih kembali setelah dicuci.

"Kalo hitam sedikit ada, namun itu biasa karena mungkin lama di gudang, namun itu bisa bersih kembali setelah dicuci," jelas Zulfahmi.

Ditambahkannya, penerima raskin saat ini di daerah RT 01 Kelurahan Laksamana sekitar lebih kurang 69 Kepala Keluarga (KK). berkurang dari yang sebelumnya sekitar kurang lebih 90 KK dikarenakan ada yang pindah dan beberapa keluarga yang ekonominya sudah membaik.

"Terakhir, kita mendistribusikan raskin lebih sedikit daripada yang sebelumnya, ada sebagian yang pindah dan beberapa yang lain ekonominya sudah kita anggap mampu," tambahnya.

Pihaknya juga berharap, dengan adanya bantuan pemerintah ini, jangan ada yang memperkeruh suasana sehingga raskin tetap bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang sedang membutuhkan. (isk)

Batam Terima 60 Bus dari Kemenhub

Written By Tribun Riau on Minggu, 05 Juni 2016 | 17.28


BATAM, Tribunriau-
Sebanyak 60 Unit Bus diberikan kepada Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

Hadir pada saat itu, Walikota Batam, Rudi yang melakukan test drive (uji coba) serta melihat kondisi fisik bus dan kenyamanan bus. Walikota Batam juga didampingi wakil walikota, Amsakar Achmad, Kepala Dishub Batam Zulhendri, serta Bambang Suciptu TU UPTD Pelayanan Transportasi Dishub Batam.

"60 unit bus, ini cukup menutupi kebutuhan transportasi di Batam,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri, Selasa (5/6/2016).

Namun, bus yang sedianya 60 unit tersebut, baru sampai ke Batam sebanyak 15 unit. Spesifikasi bus tersebut berwana biru cerah, memiliki kapasitas 80 penumpang (30 kursi dan yang berdiri sebanyak 50).

Rencananya, bus bantuan tersebut akan dipergunakan untuk rute baru, diantaranya Sekupang-Jodoh-Nagoya-Batam Center.

Sebelumnya, 72 Bus Trans Batam sudah melayani 5 Koridor pada tahun 2017 dengan target jumlah bus sebanyak 110.

"Tahun ini kita akan tambah 16 Halte, 2 transpoint, dan 2 koridor, serta akan kita lengkapi fasilitas agar nyaman," ujarnya. (lian batam)

Hari Ini Walikota Dumai Terima PWI Award 2016

Written By Tribun Riau on Kamis, 19 Mei 2016 | 09.10


DUMAI, Tribunriau –
Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si hari ini Kamis (19/5) akan menerima PWI Award dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 Riau di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Hal itu disampaikan Ketua PWI Kota Dumai, Kambali Rabu (18/5). "Besok (hari ini, red) Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS, M.Si akan menerima PWI Award dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 Riau di Kuansing." Ujar Kambali.

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) PWI Provinsi Riau Nomor 778/SK/PWI-R/2016 tentang Penerima Anugerah PWI Riau Award 2016 yang ditandatangani langsung oleh ketua PWI Provinsi Riau H. Dheni Kurnia dan Eka Putra selaku Sekretaris PWI Provinsi Riau sudah diterima dan diserahkan kepada walikota Dumai melalui Bagian Umum Setdako Dumai.

Melalui SK tersebut diketahui bahwa pemberian PWI Award bersempena dengan HUT ke 70 PWI dan HPN 2016. PWI Award 2016 yang diberikan kepada walikota Dumai merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmennya dalam membangun daerah, menjalin kemitraan dengan media dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan organisasi Pers terutama PWI.

"Ya, informasi yang kita terima dari PWI Provinsi Riau, PWI Award 2016 yang diberikan kepada walikota Dumai merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmennya dalam membangun daerah, kemitraan dengan media dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan organisasi Pers terutama PWI.” tambahnya.

Atas dasar itu, walikota Dumai akan diberi PWI Award 2016 pada Kamis (19/5) di Aula SMA Pintar Teluk Kuantan Kabupaten Kuansing. “Saya bersama pengurus PWI Kota Dumai lainnya akan ikut hadir pada puncak perayaan HPN 2016 di Kuansing. Dan kepada walikota kami ucapkan selamat atas diraihnya penghargaan tersebut.” ujar Kambali. 

Terakhir, diharapkan, anugerah tersebut dapat lebih memacu semangat walikota dalam membangun daerah dan menjadi motivasi bagi kepala daerah lain yang ada di Riau untuk bersama-sama memajukan daerah di wilayah masing-masing.(isk/rls)

Mantan Wako Dumai Periode 2010-2015 Tutup Usia

Written By Tribun Riau on Rabu, 20 April 2016 | 11.25


Dumai, Tribunriau- Mantan Walikota Dumai periode 2010-2015, Khairul Anwar tutup usia setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Eka Hospital, Pekanbaru, Rabu (20/4/16) sekitar pukul 02.00 dinihari.

Sebelumnya, Almarhum juga sempat mendapat perawatan di ICU RSUD Kota Dumai akibat serangan stroke sejak 2014 silam.

Informasi yang berhasil didapatkan, jenazah mantan Walikota Dumai tersebut akan disemayamkan di rumah duka, tepatnya di jalan Firdaus, Tangkerang, Pekanbaru. Pemakaman akan dilakukan setelah sholat Dzuhur.

Keluarga Besar Tribunriau.com mengucapkan turut berduka cita dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. (isk)

Pegawai KP2K Batam Gelar Goro Bersama

Written By Tribun Riau on Rabu, 06 April 2016 | 11.54


BATAM, Tribunriau- Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) menggelar gotong royong (GoRo) bersama untuk memperindah serta memperbaiki lingkungan sekitar kantor dan juga mendirikan sebuah Mushola minimalis untuk beribadah bagi yang Muslim, Minggu (03/04).

Goro yang diprakarsai oleh Desman wardi S.Pi,M.Si, Agus Suyatno S.Pi,MT, Wan Irham, S.Pi,M.Si serta  Hamdayani, S.Pi tersebut mendapat respon baik dari seluruh pegawai, tak luput dari kepala dinas KP2K, Suhartini, MM.

"Saya bangga atas kinerja staff saya," ujarnya singkat sembari tersenyum bangga melihat hasil goro yang dilakukan staffnya.

Tak hanya sekedar itu, para pengunjung yang sedang berurusan dengan kantor tersebut pun memberikan tanggapan yang baik kepada seluruh pegawai KP2K. "Senang lihat lingkungan kantor ini pak, pegawainya ramah, lingkungan bersih dan nyaman, dan juga ada Mushola baru," ujar salah seorang warga yang sedang mengurus sesuatu di kantor tersebut. (lian)

Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNRI Taja Pekan Penghijauan

Written By Tribun Riau on Senin, 04 April 2016 | 13.21

PEKANBARU- Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau kembali mengadakan Pekan Penghijauan. Tahun ini merupakan pelaksanaan Pekan Penghijauan ke XXVIII dengan mengangkat tema “Bersama Hijaukan Kawasan Pesisir Melalui Gerakan Cinta Lingkungan”, yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2016 di Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis . Panitia Pekan Penghijauan kali ini diketuai oleh Hari Arrasyid serta dipimpin oleh Bupati Mahasiswa Rio Rasdian Syaputra.

Acara Pekan Penghijauan merupakan sebuah wadah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pengembalian tatanan ekosistem hutan nasional dalam bentuk reboisasi terutama di daerah Riau dari mahasiswa/i  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UR.

Bukan hanya mahasiswa/I, tetapi dosen – dosen Program Studi Pendidikan Biologi juga ikut andil dalam kegiatan Pekan Penghijauan XXVIII. Pekan Penghijauan tahun ini akan melakukan penanaman pohon mangrove disekitar pesisir pantai. Sebagai salah satu bentuk pengabdian dari Ibu/Bapak dosen Program Studi Pendidikan Biologi sebagai masyarakat akademis kepada masyarakat sekitar akan melaksanakan sosialisasi bersama komunitas masyarakat peduli api di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.(rilis)

Achmad Fatoni: Kami Terus Tingkatkan Pelayanan

Written By Tribun Riau on Rabu, 24 Februari 2016 | 11.45


Achmad Fatoni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam I


BATAM, Tribunriau-
Dengan terbitnya PP No 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang berlaku sejak 1 September 2015, JHT bagi setiap pekerja yang sudah berhenti bekerja atau kena PHK  dapat mencairkan sesuai saldo yang ada.

Hal tersebut berlaku bagi pekerja yang kena PHK, mengundurkan diri(resign), dengan PP yang baru ini, JHT bisa dicairkan tanpa menunggu 5 tahun. Hal ini menyebabkan hampir setiap hari para pekerja mengambil atau mencairkan JHT.

Hal tersebut dikatakan kepala BPJS ketenagakerjaan Batam I, Achmad fatona kepada tribunriaucom di ruanganya, Selasa (23/2).

"Sekarang, hampir tiap hari ada pekerja yang mengambil JHT ke kantor kita, dengan keterbatasan jumlah karyawan, kami harus tetap meningkatkan pelayanan," ujarnya.

Ditambahkannya, sebelum PP berlaku, untuk pencairan JHT, jatah pencairan sejumlah 25 orang untuk 1 sampai 2 bulan pertama, namun setelah PP berlaku, jumlah tersebut makin meningkat.

"Proses 3 bulan pencairan setelah berlakunya PP yang baru, 25 orang satu sampai 2 bulan pertama, ternyata klaim makin banyak, kita tingkatkan tiap hari jadi 50 dan sekarang bulan ke 3 sudah mencapai 100 sampai 150 org yang klaim langsung cair pada hari yang sama," jelasnya.

Dengan keterbatasan antrian di kantor BPJS Nagoya Batam, pihak BPJS juga menyediakan jasa Elektronik Klaim, hal ini dapat mengurangi tingkat antrian di kantor dan mempermudah klient.

"Sesuai dengan batasan antri kita tiap klien mendaftar melalui klaim  transfer ke rekening pribadi, kita buat surat perintah bayar masing-masing, serta  Elektronik klaim (E-Klaim) melalui internet dapat meng upload data-datanya sendiri. Dengan cara ini tak perlu lagi antri, cukup janjian ke petugas kapan datang ke kantor menunjukan data asli, langsung cair  melalui Bank," ujarnya berharap klient puas akan pelayanan tersebut.

Kedepannya, pihak BPJS akan menjajaki kerjasama dengan beberapa Bank untuk pencairan dana tersebut, sehingga, klien bisa mencairkan dananya di Bank yang terdekat.

"Kita juga mendapatkan tenaga dari kanwil untuk membantu pelayanan kita. kedepannya kita sudah menjajaki kerjasama denga beberapa Bank. Membuat beberapa titik pelayanan, sehingga mempermudah masyarakat mengklaim, dan tak perlu lagi antre ke kantor, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan terbantu," jelasnya.

Untuk diketahui, BPJS pada bulan Januari-Desember 2015 membayar klaim JKK sejumlah RP 13.170.708.011,11 dengan 4.154 kasus dan JHT senilai Rp.277.332.242.838,34 untuk 27.954 kasus, kemudian JK Rp 3.140100.000,00 untuk 193 kasus.

Pada Januari 2016, BPJS telah membayar klaim JKK senilai Rp. 1.557.508.211,10 dengan jumlah kasus 308, untuk JHT Rp. 25.838.556.475,54 sebanyak 2938 kasus dan  JK Rp. 349.800.000,00 dengan jumlah 15 kasus.(Lian)

Humas BP dan Kepala Kantor Pengelolaan Batam Terus Hindari Wartawan

Written By Tribun Riau on Minggu, 14 Februari 2016 | 15.50


BATAM, Tribunriau-
Humas BP dan Kepala Kantor Pengelolaan Batam yang diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perpanjangan surat pecah peta lokasi dan perpanjangan UWTO hingga kini terus menghindar dari wartawan.

Parahnya lagi, nomor telpon selular yang biasa digunakan tidak dapat dihubungi untuk dapat dimintai keterangan terkait pungli tersebut.

Padahal, UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 mengharuskan kewajiban setiap badan publik untuk membuka akses informasi bagi setiap permohonan untuk mmendapatkan informasi kebijakan penyelenggara pemeritah.

Menurut sumber terpercaya yang tak ingin namanya disebutkan, dikatakannya praktek pungli di kantor penggelolan lahan BP Batam masih berjalan dengan rapi.

"Mereka melakukan praktek pungli, pertemuan di luar kantor alias di tempat yang mereka anggap aman dari pantauan awak media, terkait biaya pengurusan perpanjangan surat pecah peta lokasi dan perpanjangan UWTO harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah dan itu bukan tarif resmi," ujarnya kepada Tribunriaucom. (lian)

H. MULIS: Perceraian di Batam Didominasi Faktor Ekonomi


BATAM, Tribunriau-
Perceraian di Kota Batam didominasi oleh faktor Ekonomi, hal tersebut dikatakan Humas Pengadilan Agama kota Batam H. Mulis, di ruang kerjanya, beberapa hari yang lalu.

"Perkara yang paling dominan dalam kasus perceraian adalah faktor ekonomi dan kemudian disusul dengan faktor orang ketiga, seperti adanya WIL dan PIL, inilah penyakit Batam, maklumlah daerah industri," ujarnya kepada Tribunriaucom

Ditambahkannya, setiap bulan terdapat 40 perkara yang ditangani, dan itu bukan hanya dari warga Indonesia, namun terdapat juga dari warga negara Malaysia, Singapura, Kanada dan yang lain.

Dengan kondisi seperti itu, bangunan yang ada sekarang dirasa tidak layak untuk menerima tamu dari warga negara lain untuk penyelesaian perkara.

Tapi, dilanjutkannya, Pengadilan Agama sekarang akan memiliki Kantor Baru, di samping kantor BPN, persis di depan kantor Camat Sekupang, namun belum dapat dioperasikan karena masih dalam tahap perampungan. (lian)

Mangasi Sormin, SH, MM: Filosofi dan Edukasi JHT itu Penting Bagi Pekerja

Written By Tribun Riau on Senin, 01 Februari 2016 | 14.15

Mangasi Sormin, kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam

BATAM, Tribunriau-
Keuntungan bagi peserta aktif di jamsostek untuk jaminan hari tua (JHT), yaitu bunga yang diberikan lebih tinggi daripada bunga bank serta tidak ada biaya pemotongan admistrasi.

Edukasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja ketika sudah tidak produktif, sehingga saldo yang akan diterima pekerja ketika sudah tidak produktif lagi dapat digunakan untuk modal usaha.

Hal tersebut dikatakan kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam, Mangasi Sormin, Senin(1/2/16), di ruang kerjanya yang berada di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Impian Blok a No 1-3.

"Terkait PP Pemerintah No 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaran BPJS pasal 32, mengikuti program BPJs Ketenagakerjaan, kita sudah mengedukasi dan menyurati ke seluruh perusahaan yang ada di Pulau Batam agar masuk program BPJs ketenagakerjaan, dan mengklaim di kantor kita," jelasnya kepada Tribunriau.

Ditambahkannya, pihak BPJS Batam sudah melaksanakan program Trauma Center, dengan hanya memperlihatkan Kartu BPJS ke klinik atau rumah sakit, semua akan difasilitasi.

"Bahkan untuk mempermudah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kita sudah melaksanakan program trauma centre, sudah diikuti sebagian besar perusahaan yang ada di Batam, ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja, tidak perlu repot mengklaim segalanya ke kantor BPJS, cukup menunjukan ID card ke klinik atau rumah sakit (RS) yang memiliki kerjasama dengan program trauma center, semua pengobatan dan perawatan akan difasilitasi rumah sakit dan setelah sembuh, pihak RS yang akan klaim ke BPJS," ujarnya.(lian)

Humas dan Publikasi BP Batam Alergi Wartawan

Tomas, Ketua LSM GEBUKI Kepulauan Riau

BATAM, Tribunriau-
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Sulasmono terkesan alergi dan tak bersahabat terhadap wartawan. Pasalnya, dirinya selalu menghindar dengan berbagai alasan ketika para awak media mencoba untuk mengkonfirmasi.

Sebelumnya, para awak media mencoba untuk mengkonfirmasi adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, dikatakan Sulasmono, bahwasanya kepala kantor Pengelolaan Lahan, Nanang Hardiwibowo sedang sibuk mengurusi gambar peta lahan.

"Sibuk, sedang mengurus gambar peta lahan," ketusnya kepada Tribunriau, Kamis (14/1/16).

Ditambahkannya, kepala kantor Pengelolaan Lahan itu sangat super sibuk, hingga tak mungkin untuk bisa dijumpai, terlebih untuk sekarang yang sedang banyak masalah lahan yang harus diselesaikan.

"Dia super sibuk, tak mungkin untuk dijumpai, sedang banyak masalah lahan yang harus diselesaikan," ujarnya.

Hingga saat ini, Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Sulasmono selalu menghindar ketika awak media ini mencoba untuk mengkonfirmasi ulang terkait pungli tersebut.

Ketua LSM GEBUKI Kepulauan Riau, Tomas saat dikonfirmasi Tribunriau mengenai hal ini mengatakan, pejabat publik yang berwenang seharusnya dapat memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut, karena dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk lainnya dari masyarakat.

"Sebagai pejabat, seharusnya pihak BP Batam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media mengenai dugaan pungli yang terjadi di lingkungan Kantor Pengelolaan Lahan Batam," ujarnya singkat.(lian)

Hiburan Karaoke di Dumai Langgar Ketentuan Jam Tutup

Written By Tribun Riau on Minggu, 24 Januari 2016 | 13.02

Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam Terkesan Lecehkan Wartawan

Written By Tribun Riau on Selasa, 19 Januari 2016 | 10.38


BATAM, Tribunriau-
Sulasmono yang menjabat sebagai Kasubdit Humas dan Publikasi di BP Batam terkesan sangat arogan serta melecehkan profesi wartawan.

Kearoganan Sulasmono tampak saat awak media Info Nusantara dan Tribunriaucom berada di Kantor Humas BP, Kamis (14/1/16), saat awak media berupaya mengkonfirmasi mengenai dugaan adanya pegawai di kantor pengelolaan BP Batam yang melakukan pungutan liar (diluar harga resmi) kepada warga saat pengurusan perpanjangan WTO dan pengurusan surat pecah peta lokasi, namun prosesnyapun sangat lambat hingga memakan waktu 2 tahun.

Dikatakan Sulasmono, awak media hanya menghabiskan waktu untuk mengkonfirmasi hal tersebut, karena permasalah tersebut selalu tidak memiliki bukti yang cukup.

"Menghabiskan waktu aja kalian konfirmasi mengenai hal ini, karena saudara tidak bisa menunjukkan bukti–bukti orang yang memberikan informasi mengenai adanya pungli tersebut, percuma kamu menjumpai kepala kantor pengelolaan lahan (Nanang Hardiwibowo,red), lebih enak saya baca iklan saja," ujarnya dengan sepele.

Ditambahkannya, pihaknya selalu mengadakan acara coffe morning, bahkan ada wartawan di lingkungannya yang setiap hari menulis 5 hingga 10 berita namun tidak pernah membaca berita yang ditulisnya.

"Pernahkah kamu ikut acara coffee morning yang sering kita adakan disini?, bahkan ada wartawan di lingkungan ini yang tiap hari menulis berita 5 judul sampai 10 judul dan mereka tidak membacanya," celotehnya kepada awak media Info Nusantara dan Tribunriaucom.

Dikatakannya, jika dirinya membawa para awak media untuk bertatap muka dengan kepala dinas, hal itu akan mengganggu waktu kepala dinas. Padahal, kepala dinas sejatinya berfungsi untuk melayani masyarakat dan awak media yang menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. (lian)

Biro Jasa Keluhkan pelayanan di Disdukcapil Batam


BATAM, Tribunriau-
Biro jasa pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akte kelahiran dan catatan sipil yang kerap sekali dengan kegiatan membantu masyarakat Batam yang tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumennya sangat mengeluhkan sistim kinerja di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Batam.

"Sistimnya sangat tidak frofesional dan terkesan pilih kasih, setiap kita mengurus dokumen selalu dilempar ke staf yang satu dan dilempar lagi ke staf yang berikutnya, sehingga dokumen kita selesai hingga 2 minggu bahkan sampai satu bulan," ujar salah seorang biro jasa yang tak ingin namanya disebutkan, di kantin Dinas PU Kecamatan Sekupang Batam, Minggu (10/1/2016).

Tarif yang dikenakan juga bervariasi, tarif untuk mengurus salah satu dokumen bisa mencapai ratusan ribu rupiah hingga menyamai pengurusan dokumen paspor.

"Inilah pak kondisi kami, mereka terkadang memasang tarif kepengurusan dokumen sangat tinggi, bahkan sampai ratusan ribu yang melebihi harga pengurusan passport, yang paling parah lagi, staf tertentu yang dekat dengan kepala dinas di Disdukcapil sesukanya mengatur waktu kapan selesainya dokumen dengan memasang tarif yang bervariasi hingga ratusan ribu rupiah, siapa yang berani membayar lebih tinggi, dokumennya yang akan terlebih dahulu selesai, lebih kurang 3 hari," keluhnya kepada Tribunriau.

Kadisdukcapil Batam, Mardanis ketika dihubungi Tribunriau melalui Telpon selularnya tidak dapat dihubungi, saat Tribunriau mencoba mengkonfirmasi ke salah satu staff, tak satupun yang bersedia berkomentar terkait hal tersebut, "Kita tak berwenang pak untuk berkomentar, langsung aja ke pimpinan," ucap salah seorang staff.

"Kami pak kedepannya, maunya teman-teman setiap biro jasa, biarlah kami dilayani satu pintu, kepada siapa kami diarahkan, sehingga kami tidak kebinggungan," harap salah seorang pengelola Biro Jasa. (lian)

Sengketa Pasar Melayu, Hadislani Menangkan Putusan PTUN Medan

Written By Tribun Riau on Rabu, 25 November 2015 | 09.28


BATAM, Tribunriau-
PTUN MEDAN  dengan  NO 137/B/2015 tanggal 5 -10 2015 yg dibacakan Hakim  ketua H.A Sayuti SH MH didampinngi  Hakim anggota Asmin simanjorang SH MH DAN  Maskuri SH MSI  telah, memutuskan Hadislani  selaku pemenang perkara  kasus sengketa lahan Bangunan pasar Melayu, seluas 3,6 Ha  terdiri dari  428 unit kios  286 meja los  yg berada di lokasi di kel bukit tempayan, kecamatan Batu Aji.

Kasus lahan tanah dan bangunan telah bergulir sebelunya PT UN  Tanjung pinag berkantor di sekupang batam lebih dari 7 bulan berdasarkan hasil keputusan PTUN Tanjung Pinang yang telah dibacakan ketua majelis hakim Tedy Romyadi SH  tgl 29-5 2015 perkara sengketa diatas telah dimenangkan Hadislani sebagai pihak penggugat selaku pimpinan Himpunan pedagang kecil Pribumi (HPKP) kota Batam dengan pihak tergugat OTorita Batam, BPN,  selaku tergugat  dua, dan Ahmad mipon selaku tergugat intervensi; dengan hasil keputusan hakim membatalkan sertifikat lahan dan pasar melayu cacat demi hukum.

Mengenai banding yg dilayangkan pihak tergugat ke MA, ]Hadislani berharap pihak Mahkamah Agung agar  memberikan pemahaman yang selektif dan objektif dalam perkara ini, "karena saya bukan pejabat, kenapa keputusannya digugat dan dibandig, dalam waktu dekat kita selaku pemilik lahan dan pasar akan  kerjasam dengan konsumen melanjutkan program positif demi keadilan dan kebersamaan pascah menag dalam putusan PTTUN medan , Tuhan maha adil", ucapnya. (PILIAN)

Importir Legal di Dumai Dispersilahkan Beraktifitas

Written By Tribun Riau on Selasa, 17 November 2015 | 09.29



DUMAI, Tribun Riau-
Guna menjawab tuntutan buruh, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai telah menggelar rapat dengan beberapa importir yang berhenti beraktifitas beberapa bulan lalu,

Hasil rapat tersebut, Pemko Dumai mengambil beberapa kebijakan dan keputusan guna meminimalisir pengangguran akibat kondisi pelabuhan yang sepi aktifitas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Said Mustafa, telah menggelar rapat bersama Importir guna menjawab keluhan tentang nasib buruh akibat kondisi pelabuhan yang sempat terhenti aktifitas.

Para buruh bongkar muat pelabuhan mengatakan sudah lebih satu bulan Pelabuhan Rakyat minim bahkan hampir tidak ada aktifitas bongkar muat. Apalagi kapal urung masuk ke pelabuhan, sehingga para buruh gerah dan sangat dirugikan karena tidak adanya kegiatan yang berarti.

Sesuai hasil rapat yang dilaksanakan bersama importir tersebut, Sekretaris Daerah Pemko Dumai mengeluarkan sebuah kebijakan ataupun keputusan, agar seluruh Importir yang memiliki Izin Legal untuk segera dapat melanjutkan aktifitas bongkar muatnya di Pelabuhan Rakyat.

“Bagi Importir yang memiliki Izin legal, dipersilahkan untuk melanjutkan aktifitas bongkar muatnya di Pelabuhan Rakyat-( Diperbolehkan-red ) untuk kembali beroperasi. Namun tentunya hal tersebut juga tidak luput dari pengawasan Tim Terpadu,” tegasnya.

Padahal sebelumnya, adanya penangkapan peredaran Narkoba berdampak buruk bagi aktifitas pelabuhan di Kota Dumai. Akibatnya sekitar 8.000 lebih buruh pelabuhan rakyat dan gudang terhenti beraktifitas.( Ariston )

Dugaan Korupsi Jalan Teluk Pauh, Dua Pejabat Dinas PU Resmi Ditahan



DUMAI, Tribun Riau-
Dua dari empat tersangka dugaan korupsi bangunan Jalan Teluk Pauh Ujung di Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat akhirnya resmi ditahan Kejari Dumai, Rabu (11/11) kemarin. Kedua orang dari empat tersangka merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai berinisial BM dan MN.

Penahanan itu resmi dilakukan setelah mereka menyandang status tersangka selama delapan bulan, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 yang lalu. BM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan MN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas PU Dumai.

Sedangkan dua tersangka lainnya merupakan Kontraktor. Mereka yakni inisial S, Wakil Direktur Kontraktor Pelaksana Pengerjaan, sedankan AR Direktur CV  Wandhana Niaga pelaksana proyek.

Informasi yang dapat dihimpun Tribun Riau, para tersangka langsung dibawa penyidik pada hari Rabu pagi. Mereka rencananya bakal ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk kota Pekanbaru. Namun proses penahanan tersangka dilakukan secara tertutup.

Terbukti, penyidik memberitahu informasi penahanan setelah mereka berada dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru memberitahu awak media. “Benar, seluruh tersangka sudah ditahan, ada empat tersangka  yang bakal ditahan di Pekanbaru,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Dumai, Hendarsyah Yusuf Permana kepada wartawan yang sedang menunggu jawaban lewat pesan singkat elektronik.

Awalnya ke empat tersangka bakal menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus). Seluruh tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan dan langsung ditahan. Sebab berkas mereka dinyatakan P21 atau lengkap.

“Saat ini baru empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat perkembangannya nanti. Terutama pada pakta persidangan,” pungkas Hendarsyah. Ditambahkannya lagi, sebelumnya penyidik kejari Dumai sudah meminta keterangan kepada para saksi, saksi yang sudah dimintai keterangannya mencapai 40 orang. Baik dari Pemerintahan dan kontraktor swasta, mereka dimintai keterangan seputar pengerjaan proyek APBD tahun 2014.

Pihak Penyidik Kejari Dumai menemukan keganjilan dalam pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung, awalnya jalan akan dibangun dengan bahan readymix 500 X 5 Meter kubik, tapi nyatanya dana dari APBD digunakan tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Bahkan Proyek tidak dibangun di lahan milik Pemerintah Kota Dumai. Sementara pengerjaan proyek jalan menggunakan uang Negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Sehingga pihak penyidik meminta keterangan dari pihak Kecamatan Dumai Barat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pihak Dinas PU Kota Dumai juga dimintai keterangan, sebab Pembangunan Jalan Teluk Pauh menggunakan dana anggaran APBD Kota Dumai 2014 pada Dinas PU Dumai sebagai salah satu proyek pembangunan fisik di pinggiran Kota Dumai.

Kerugian negara dalam perkara korupsi ini sekitar Rp 663 juta, total kerugian negara diketahui setelah ada audit yang dilakukan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, selisih cukup jauh dari nilai proyek pengerjaan jalan tersebut. (Ariston)

DGCI Riau Gelar Family Gathering

Written By Tribun Riau on Selasa, 10 November 2015 | 11.44



PEKANBARU, Tribunriau-
Sebagai ucapan rasa syukur atas kabut Asap yang telah berkurang, anggota Datsun Go Community Indonesia (DGCI) RIAU melakukan Family Gatering di Taman Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru, Minggu (8/11) kemarin. Acara tersebut juga akan menjadi kegiatan rutin setiap bulan. Acara tersebut turut dihadiri anggota DGCI dari Kabupaten Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Duri bahkan dari Pasir Pangaraian.

Sebelum berpisah (akhir acara), para anggota DGCI melakukan konvoi sekitar 20 mobil datsun dari Taman Wisata Alam Mayang menuju Lapangan MTQ. Walaupun hujan mengiringi konvoi ini tidak mengurangi semangat Kekeluargaan Persaudaraan Kebersamaan (KPK).

Bulan Oktober yg lalu DGCI Riau telah melakukan bakti sosial dengan membagikan ribuan masker kepada masyarakat Riau yang terkena dampak kabut Asap selama 2 bulan lebih. Bakti Sosial ini salah satu program CSR DGCI.

DGCI RIAU adalah Community yg berasaskan KPK (Kekeluargan Persaudaraan Kebersamaan) dengan sesama pengguna Datsun Nusantara yang ada di Riau. DGCI Riau ini baru terbentuk bulan July 2015 lalu di Pekanbaru dengan diangkatnya Parlin Silaen sebagai ketua DGCI Riau. Datsun Go Community Indonesia (DGCI) yang berpusat di Bogor dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.AHU-005117.AHA.01.07.Tahun 2015 menjadikan tempat salah satu perkumpulan pencinta Datsun nusantara. DGCI Riau ini terbuka buat umum khusus buat para pencipta Datsun Nusantara.

Bagi ingin yang bergabung bisa kunjungi FB DGCI Riau (Group), WA 082170067415.
(netizen/redaksi)

Komentar Anda

Iklan Baris "GRATIS"





Aneka Sablon

Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.






FILIA MOBIL
Showroom Jual Beli mobil bekas dan baru di Kota Dumai, Hubungi 0812 7751 3879




Rental Alat Berat

Menyediakan Excavator dan Dump Truck untuk pembuatan parit, steaking, land clearing serta menjual tanah timbun. Jl. Sudirman Kota Dumai. Hubungi: 08127595608




Pengadaan CCTV

Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus





Pembuatan Aplikasi/Program

Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar





Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.
kirim ke tribunriau@gmail.com

Bagi anda yang memiliki bakat menulis dan ingin bergabung dengan kami, hubungi 0853 7655 7428 an. ISKANDAR


 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved