Headlines News :

Latest Post

KPU Papua: Kesaksian Novela Hanya Akting

Written By Tribun Riau on Sabtu, 16 Agustus 2014 | 15.08

Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa - MI/IMMANUEL ANTONIUS
Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meragukan kesaksian salah seorang saksi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, Novela Nawipa.

Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu, Beatrix Wanane, menilai kesaksian Novela hanyalah akting belaka.

"Saya meragukan kesaksian Ibu Novela. Ada dua indikator yang buat saya curiga dia akting," ujar Beatrix pada Metrotv di Jakarta, Rabu (13/08/2014).

Pertama, saat Novela ditanya apakah ia mengenal kepala kampung atau kepala desa itu? Novela menjawab tidak tahu dan tidak kenal. Indikasi kedua, kata Beatrix, terlihat dari pernyataan Novela yang mencoba meminta para hakim untuk tidak mencari kesalahannya.

"Dia semacam menekan pihak penanya untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan kecil yang dibuat. Berarti dia mengetahui bahwa dirinya punya kesalahan, sehingga secara spontan keluar dari mulutnya hal itu," kata Beatrix.

Dari dua indikasi tersebut pihaknya yakin bahwa akting yang dilakukan oleh Novela bertujuan untuk membenarkan kesaksiannya.(mnc)

RAPBN 2015, Sikap Legowo SBY ke Pemerintahan Baru

Presiden SBY usai membacakan nota keuangan -- Abror Rizky/Setneg
Presiden SBY usai membacakan nota keuangan.

Denpasar: RAPBN 2015 dinilai memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru (Jokowi-JK) dalam menerjemahkan visi dan misinya merupakan sikap yang "legowo" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bisa saja Presiden SBY dalam mengesahkan RAPBN 2015 telah menetapkan sasaran aspek pembangunan, sehingga visi dan misi pemerintahan baru itu akan dapat terealisasi tahun kedua pemerintahannya (2016)," kata Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia, di Denpasar, Sabtu (16/8/2014).

Ia mengatakan hal itu menanggapi pidato Presiden SBY ketika menyampaikan RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya dalam sidang paripurna DPR RI.

"Presiden SBY memberikan perhatian pada pemerintahan transisi dan pemerintahan baru untuk sama-sama menekankan pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Prof Windia.

Windia menambahkan, bisa saja Presiden SBY memplot dan mengarahkan RAPBN 2015 terhadap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2015 untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru dalam memperbaiki dan melaksanakan program-program barunya.

"Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan," kata Presiden Yudhoyono.

Hal ini mengingat RAPBN 2015 ini berada pada masa transisi dari pemerintahan saat ini, ke pemerintahan berikutnya. Yudhoyono akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober  2014, dan digantikan presiden terpilih hasil pemilihan 2014 yang akan mengemban amanat hingga 2019.

Windia menilai, untuk itu perlu adanya garis-garis besar haluan negeri (GBHN) yang berlaku secara 30 tahun yang dilaksanakan bertahap setiap lima tahun.

"Siapa pun presidennya, tetap patuh pada GBHN untuk melaksanakan tahapan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pungkas Windia yang juga Ketua Dewan Harian (KDH) 1945 Provinsi Bali ini.(mnc)

Forum Anak Indragiri Hilir Dikukuhkan Bupati


Bupati Inhil saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil.

TEMBILAHAN-Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan membuat program pembinaan bagi anak-anak.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil periode 2013-2015, Jum'at (15/8/14) di Gedung Wanita Tembilahan.

Kegiatan tajaan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil dan dihadiri juga Sekda, unsur Muspida, SKPD, Ketua TP PKK dan Camat se- Inhil.

"Saya mengharapkan kedepannya perhatian terhadap anak untuk ditingkatkan lagi melaui program masing-masing SKPD," harap bupati usai mengukuhkan Forum Anak tersebut.

Bentuk perhatian kepada anak-anak tersebut, yakni dengan membuat program-program pembinaan terhadap anak tersebut. Maka, kedepannya anak-anak di Inhil diperhatikan, khususnya yang berprestasi. Dan pada usia anak mempunyai tugas utama untuk belajar.


Ketua BP3AKB Inhil, Djamilah menyebutkan, fungsi forum anak tersebut sebagai wadah dan sarana menyalurkan aspirasi anak kepada Pemkab Inhil.

Bagi pembinaan anak-anak tersebut, maka sangat dibutuhkan dukungan dana dari APBD Provinsi Riau dan APBD Inhil.

Usul Bangun Gedung BIN, Gubri Diingatkan tak Danai Instansi Vertikal

gubernur riau

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau diminta untuk berfikir arif dalam mengajukan anggaran untuk instansi vertikal dalam APBD Riau.

Salah satunya seperti, anggaran untuk pembangunan gedung baru Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Riau yang diajukan Pemrov Riau dalam RAPBD Perubahan tahun 2014 yang besarannya mencapai Rp5 miliar.

“‎Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran arif,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua Banggar DPRD Riau kepada riauterkinicom, Sabtu (16/08/14).

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang isinya, memungkinkan intansi vertikal mendapatkan ‎anggaran dana dari APBD melalui dana hibah. Namun sebutnya, Pemrov Riau harus mendahulukan urusan yang wajib terlebih dahulu, setelah itu barulah memberikan bantuan hibah ke intansi vertikal tersebut.

“Namun secara prinsip, anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman” dan bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan,” ungkapnya.‎

Kedua belah pihak sebutnya, bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pada posisi pemilik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.‎

“Pada kondisi di mana Pemda masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur di daerah dan sentra sentra pertanian yang harus diciptakan juga untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau.‎ Menurutnya, perlu ada aturan yang tegas dan jelas dari pusat sehingga DPRD Riau tidak dibenturkan dengan persoalan instansi vertikal yang ada di Riau.

“Terkait besaran anggaran untuk intansi vertikal tersebut, kami akan pelajari nanti dalam rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tutupnya.(rtc)

Dugaan Pencabulan, Janda Ketua DPRD Dumai Akhirnya Laporkan HAM ke Polda Riau



JAKARTA- Setelah memberikan kesempatan kepada pejabat penting di Pemprov Riau berinsilan HAM untuk memberikan tanggapan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap janda Ketua DPRD Dumai Dwi Susanti alias DS, namun tak ditanggapi, akhirnya kuasa hukum DS, Chris Butarbutar secara resmi, Jumat (15/8/14) melaporkan HAM ke Polda Riau dengan surat laporan Nomor : 058/Lap-DS/Vlll/13/CP.

Di mana dalam surat laporan tersebut berisikan data pihak Pelapor atas nama Dwi Siswati, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perum Vila llhami Blok E I No. 32 RT 004/RW 010 Kel. Penunggangan Barat, Kec. Cibodas, Karawaci, Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Dalam laporan ke Polda Riau tersebut, Chris menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan terhadap kliennya DS. Di mana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, Klien/Pelapor telah mengalami kekerasan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh HAM (selanjutnva disebut sebagai Terlapor) bertempat di rumah pribadi Terlapor di Jl. Belimbing No.18 Kota Pekanbaru sebagaimana dijelaskan dalam testimoni Pelapor tertanggal 19 Mei 2014.

"Terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Terlapor tersebut, kami telah mengundang Terlapor untuk datang ke kantor Kami. Dan selanjutnya telah hadir di kantor Kami Sdr. Viator Butarbutar yang mengaku sebagai utusan HAM dari Pekanbaru," katanya.

Namun, lanjutnya, sampai tanggal surat ini tidak ada tindakan apa pun dari HAM untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada Kliennya menyangkut tindakannya kepada DS. "Termasuk tidak mengajukan permohoan maaf atas tindakannya tersebut sebagaimana keinginan yang diajukan oleh Klien kita pada saat pertemuan dengan utusan HAM tersebut," ungkapnya.

Chris juga menjelaskan, perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar hak azasi Kliennya sebagai seorang perempuan seperti yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sebagai Negara yang beradab, lanjutnya, lndonesia telah meratifikasi "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

"Selain melanggar hak azasi Pelapor, dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tindakan Terlapor yang melakukan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Pelapor adalah juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terkait kejahatan perkosaan berbuat cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan," terangnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Pihanya, memohon kepada Kapolda Riau agar berkenan memanggil Pelapor berikut dengan Terlapor. "Untuk selanjutnya melakukan proses hukum terhadap tindakan Terlapor tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pintanya.(rtc)

Zain Setyadi: Filosofi dan Edukasi JHT itu Penting Bagi Pekerja

Written By Tribun Riau on Rabu, 13 Agustus 2014 | 10.41


BATAM, Tribunriau- Keuntungan bagi peserta aktif di Jamsostek untuk Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu bunga yang diberikan lebih besar daripada Bank dan tidak ada pemotongan biaya administrasi.

Edukasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja ketika sudah tidak produktif, sehingga saldo yang akan diterima pekerja non produktif dapat digunakan untuk keperluan modal usaha.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor BPJs Batam 2, Zain Setyadi di ruang kerjanya, bertempat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Impian blok A No.1-3.

"Terkait PP No.1 Tahun 2009, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja pasal 32, mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah mengedukasi dan menyurati kepada seluruh perusahaan yang ada di Pulau Batam dan kepada peserta yang mengklaim JHT di kantor kita," ungkapnya.

Pihaknya juga akan mempermudah bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan telah membuat program trauma centre.

"Bahkan, untuk mempermudah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kita sudah membuat pogram trauma centre, sudah diikuti hampir 32% perusahaan yang ada di Batam, ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja, perusahaan tidak perlu repot mengklaim segalanya ke kantor BPJs, cukup menunjukkan ID Card ke Klinik dan Rumah Sakit yang membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan program Trauma Centre, semua pengobatan dan perawaran akan difasilitasi rumah sakit dan setelah sembuh, pihak RS yang mengklaim ke BPJs Ketenagakerjaan," jelasnya. (lian)

KPAI Minta Pelaku Mutilasi Anak-anak di Riau Dihukum Berat



JAKARTA- Adanya kasus mutilasi di Kabupaten Siak, Riau, di mana korbannya adalah anak-anak membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian menghukum para pelaku mutilasi dengan seberat-beratnya. Bukan hanya itu, KPAI meminta kepolisian menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar menjerat pelaku.

Hal ini disampaikan Komisioner KPAI, Susanto di Jakarta, Selasa (12/8/14) saat dikonfirmasi terkait adanya anak-anak korban mutilasi. Dia mengatakan, kasus pembunuhan dengan memotong bagian tubuh korban tersebut harus dilihat secara serius.

"Kita meminta penegak hukum jeli melihat kenapa kasus itu terjadi. Selain itu, pasal-pasal yang digunakan harus benar-benar mendasar, bila perlu pasal berlapis. Karena korbannya kebanyakan anak-anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi dasar pokok menjerat para pelaku," katanya.

Susanto juga merekomendasikan kepada penegak hukum agar menjerat para pelaku mutulasi dengan seberat-beratnya. "Kita akan memantau proses hukumnya, sejauh mana Polda Riau melakukan penyidikan sampai tuntas," ujar Susanto.

Ditambahkan Susanto, pihaknya sudah memantau kasus mutilasi yang korbannya sebagaian besar anak-anak tersebut. Terutama perkembangannya, apakah ada keterlibatan pihak lain yang turut membantu atau pun merencanakan pembunuhan tersebut.

"Saya rasa kasus ini harus terus dikembangkan, apakah ada korban lain yang tidak diketahui, bisa jadi 3 tahun sebelumnya juga ada korban lain. Karena kalau melihat kasus ini, sepertinya para pelaku sangat profesional," terangnya.

Untuk itulah, Susanto berharap kepolisian harus lebih profesional untuk mengembangkan dan mendalami kasus ini dengan setiap informasi dan data yang ada dalam kasus ini tanpa harus menunggu laporan adanya korban lain.

Sebagaimana diketahui sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan yang diikuti mutilasi yang dilakukan empat tersangka, MD (19), S (26) dan DP (16), dan DD (19), terhadap enam korban yang sudah ditemukan. Di mana korban mutilasi tersebut kebanyakan anak-anak.(rtc)
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita dan Bisnis - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger