Headlines News :

Terbaru

Bisnis Mutualisme

Written By Tribun Riau on Rabu, 29 Maret 2017 | 22.47


Saling menguntungkan dalam urusan usaha tentunya adalah harapan bersama, bukan malah mencari keuntungan dengan menimbulkan kerugian terhadap usaha orang lain.

Akhir-akhir ini, banyak keluhan masyarakat terhadap proses penanaman pipa gas yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui subkon PT Tegma Engineering di Kota DUmai. Mulai dari debu yang timbul ketika timbunan mengering, ancaman bahaya ledakan, hingga merambat ke ekonomi.

Dari sisi ekonomi, masyarakat merasa dirugikan karena adanya galian yang melewati depan tempat usaha mereka yang notabene salah satunya akses masuk bagi pelanggan atau konsumen.

Hal ini bisa menjadi pemicu timbulnya penolakan-penolakan, bahkan bisa saja hingga bentrokan. Tentunya harus ada win-win solution.

Dalam hal ini, PGN seharusnya juga memperhatikan kesigapan dalam penanaman pipa, memiliki target, sehingga tidak memakan waktu berhari-hari yang menyebabkan tempat usaha warga atau masyarakat menjadi terganggu, terlebih jika mata pencahariannya berkurang.

Jika memang tidak bisa mencapai target, tentunya ada usaha-usaha untuk mendinginkan suasana.

PT PGN yang akan memasok gas bagi perusahaan di daerah Dumai dapat dikatakan pebisnis, tentunya tidak ada yang melarang hal demikian jika telah memenuhi persyaratan dan aturan main. Namun, jika sudah merugikan pengusaha lain yang dalam hal ini masyarakat, ini tentu harus mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak yang berwenang.

Pemerintah Kota harus turun gunung untuk memediasi serta memberikan saran win-win solution, agar PGN dapat menjalankan bisnis gasnya, perusahaan di Dumai mendapat pasokan gas murah, serta masyarakat tidak merasa dirugikan. *

Timbunan Pipa PGN Tak Sesuai Janji, Masyarakat Purnama Kecewa

Tanah timbunan yang sedang dikeruk ulang oleh Subkon PT PGN untuk dilakukan semenisasi seperti awal sebelum digali.

DUMAI, Tribunriau- Masyarakat Purnama, Kecamatan Lubuk Gaung, Kota Dumai merasa sangat kecewa atas timbunan bekas galian pipa yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui subkon PT Tegma Engineering yang tidak sesuai dengan janji.

Salah seorang warga, Aan (40) pemilik usaha bengkel yang di depan tempat usahanya dilalui galian pipa tersebut mengatakan, dari awal pihaknya tak pernah berniat untuk mengganggu aktifitas pekerja dari PGN. Namun, setelah 2 hari pipa baru tertanam, ternyata bekas timbunan tidak rapi seperti sebelumnya.

"Ini tak seperti yang dijanjikan, katanya mau dibuat seperti semula," kesal Aan, Rabu (29/3/2017).

Sebelumnya, lanjut Aan, tempat yang digali oleh pekerja Subkon PGN tersebut sudah disemisasi. Pihak Aan pun mencoba memanggil para pekerja untuk dimintai pertanggung jawaban atas lahan yang tak dapat dilalui mobil tersebut.

"Kita udah panggil kontraktornya, kalau tak dipanggil, bisa didiamkan aja seperti ini," ujarnya.

Tak hanya itu, selama 2 hari proses penamaman pipa yang dilakukan oleh Subkon PT PGN, Aan merasa sangat merugi, karena tempat usahanya tak bisa dilalui konsumen.

"Udah 2 hari tak buka bengkel, apa kompensasinya untuk kami-kami pengusaha kecil ini?, kalau mau bisnis, silahkan, tapi jangan sampai usaha orang terganggulah," gerutunya.

Masih di tempat yang sama, salah seorang perwakilan dari PT Tegma Engineering, Andri menyatakan siap untuk memperbaiki lahan-lahan yang menjadi keluhan warga.

"Jika sebelumnya disemen, kita akan semen lagi, jika tanah, akan kita timbun dengan tanah merah agar bagus," ujarnya di depan warga.

Namun, ketika ditanya kompensasi yang akan diberikan PGN kepada warga yang usahanya sudah 2 hari tutup karena galian tersebut, Andri tidak dapat memberikan kepastian. "Jika masalah itu, langsung ke PGN saja," timpal Andri. (isk)

Ditolak Warga Ratusima, Pertamina Kaji Ulang Pembuatan Embung


DUMAI, Tribunriau- Pertamina Refeneri Unit (RU) 2 Dumai- Sei Pakning menilai pembuatan embung atau kanal untuk penahan air resapan dari masyarakat komplek perumahan Bukit Datuk yang dialirkan ke lokasi pemukiman masyarakat Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan sangat dirasakan perlu dilakukan kaji ulang.

Pasalnya, pembuatan embung atau kanal tempat lokasi penampungan air resapan warga perumahan komplek Bukit Datuk dan sekitarnya, yang tepat bearada dekat perbatasan aliran parit masyarakat kelurahan Ratu Sima, sangat diperlukan analisa dan kaji ulang pembangunannya.

Karena pembuatan embung atau kanal resapan tersebut, belum berdampak positif bagi masyarakat pemilik rumah di perumahan komplek Pertamina Bukit Datuk. Dan pembuatan kanal seluas 15 meter2 dan sepanjang kurang lebih 1000 meter2 ke arah Barat, saat ini belum tepat pembangunannya.

"Pembangunan dan pembuatan embung atau kanal waduk resapan penahan air masyarakat komplek, saat ini dirasakan belum diperlukan dan masih perlu kaji ulang yang mendalam terhadap dampak baik buruknya bagi masyarakat sekitar lokasi tersebut,” ungkap GM PT Pertamina RU 2 Dumai–Sei Pakning melalui Kahumas Pertamina Dumai, Audi kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Senin(27/3/17).

Menurutnya, pembangunan dan pembuatan embung atau kanal untuk resapan air dari komplek perumahan Kelurahan Bukit Datuk itu, yang berada dekat pemukiman masyarakat kelurahan Ratu Sima yang tepatnya
masyarakat perumahan UKA, dinilai perlu dilakukan evaluasi dari dampak pembuatan embung tersebut. Karena hingga kini team managemen Pertamina menyikapi rencana itu masih lakukan pertemuan secara kontinue upaya kaji ulang rencana tersebut.

"Kita dari managemen hingga saat ini masih terus berupaya analisa lingkungan sekitar dampak dari pembuatan embung atau kanal itu kedepan bagi masyarakat sekitar, supaya tidak menimbulkan kesan buruk atau negatif terhadap pembangunan itu,” paparnya.
   
Selain itu, Pertamina bersama mangemen yang telah dibentuk terus berupaya semaksimal mungkin meminimalisir efek atau dampak yang akan timbul bagi masyarakat sekitar disana. "Kan tidak mungkin saja kita membangun embung atau kanal resapan air jika masyarakat sekitar lokasi mendapat sengsara," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Ratu Sima yang berdomisili dekat aliran parit pembuangan dari komplek perumahan Bukit Datuk, Hasrizal kepada wartawan mengatakan Jika memang pertamina terkesan memaksakan kehendak untuk melanjutkan pembangunan atau pembuatan kanal itu di lokasi yang direncanakan tanpa adanya survey dan lakukan analisa dampoak lingkungan masyarakat sekitar sini. Saya selaku warga domisili kelurahan Ratu Sima tegas menolaknya.

“Jika Pertamina tidak lakukan survey terhadap analisa dan kaji ulang lingkungan sekitar itu,tegas kami menolaknya , tapi bila sesuai prosedur pembangunannya dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sepenuhnya kita dukung,” tegasnya.

Sesuai informasi dan keterangan yang dihimpun wartawan di lapangan bahwa pembangunan itu saat ini sempat dihentikan dan tidak mengetahui apa sebabnya penghentian tersebut.
“Memang sempat saat itu kita masyarakat akan blokir pembangunan jika hal itu di realisasikan. Pasalnya, masyarakat sekitar akan berdampak kebanjiran air buangan itu yang tidak tertampung oleh aliran parit yang ada ,” terang ketua Karang Taruna Ratu Sima yang juga warga tempatan Khaidir kepada wartawan. (ed)

Efek Galian Pipa PGN, "Nasib Pengusaha Bagaimana?"

Written By Tribun Riau on Selasa, 28 Maret 2017 | 14.46



DUMAI, Tribunriau- Masalah galian pipa gas oleh PGN tidak hanya sebatas lingkungan yang berdebu, namun juga nasib para pengusaha di Dumai yang tempat usahanya terhambat/terhalang oleh galian tersebut.

Demikian dikatakan Chufandi, salah seorang tokoh pemuda Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota.

"Kalau masalah debu itu sudah pasti, tapi masalah terhambatnya tempat usaha karena galian juga akan jadi permasalahan yang serius," ujarnya, Selasa (29/3/2017).

Kasihan, lanjut Chufandi, di saat ekonomi yang sulit ini, tempat usaha menjadi terhalang oleh galian pipa, sebelumnya juga sudah terhalang oleh galian drainase, hal tersebut cukup dirasa merugikan pengusaha.

Dikatakannya, jika galian pipa gas tersebut adalah pekerjaan rumah alias program dari daerah yang tentunya ada keuntungan bagi kas daerah, dirinya akan mendukung penuh, namun jika hal tersebut merupakan bisnis, lalu bagaimana nasib para pebisnis/pengusaha lainnya?.

"Kalau ini program dari pak Zul AS, menggunakan kas daerah, dan pastinya ada keuntungan timbal balik ke kas daerah, kita dukung, tapi sepertinya ini bisnis jual beli gas, nasib pengusaha yang dilewati galian pipa ini bagaimana?," ujarnya seraya bertanya.

Bukan tidak mungkin jika galian tersebut memakan waktu 2 atau 3 hari, tentunya akses masuk ke tempat usaha sangat sulit.

Chufandi berharap, pihak PGN juga memperhatikan masalah tersebut. "Jangan sampai ada yang dirugikan, PGN bisa untung, kenapa pengusaha yang notabene orang Dumai ga?," tandasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai juga mempertanyakan MoU antara PGN dengan Pemko Kota Dumai, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. (isk)

Masih Perencanaan, Disnakertrans: 1 Tahun Miliki KTP Dumai Baru Bisa Kerja

Written By Tribun Riau on Senin, 27 Maret 2017 | 19.25


DUMAI, Tribunriau- Untuk dapat bekerja di perusahaan yang ada di Kota Dumai, minimal calon tenaga kerja tersebut sudah mengantongi/memiliki kartu tanda pengenal (KTP) Dumai minimal 1 (satu) tahun.

Demikian direncanakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Amiruddin pada acara audiensi yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai di kantor Disnakertrans, Senin (27/3/2017).

"Kita rencanakan, minimal 1 tahun memiliki KTP Dumai, baru bisa kerja di Dumai," ujar Amiruddin.

Hal tersebut dilakukan karena maraknya dugaan perusahaan yang mengimport pekerja dari luar daerah, bahkan belum memiliki KTP Dumai sudah bekerja di perusahaan Dumai.

Amiruddin menjelaskan, banyak persoalan-persoalan yang harus dituntaskan serta menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, terlebih masalah angka pengangguran dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang di Kota Dumai.

"4 tahun di sini, persoalan tenaga kerja cukup banyak, terutama angka pencari kerja yang melebihi lapangan kerja," jelasnya.

Ditambahkannya, pembangunan beberapa perusahaan yang akan menciptakan lapangan pekerjaan juga terhambat dikarenakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum rampung.

Perusahaan yang akan menjadi peluang menyerap tenaga kerja (Naker) kedepannya, diprediksi Amiruddin, adalah jalan tol serta beberapa perusahaan yang saat ini sedang dibangun di Kota Dumai.

Adapun masalah persiapan bekal untuk naker, pihaknya juga sudah merencanakan dengan baik, dengan memanfaatkan dana  Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang akan dikelola untuk memberikan pelatihan bagi calon Naker di Kota Dumai.

"Hampir 70 persen yang mengikuti pelatihan selama ini sudah mendapat pekerjaan, dari total sekitar 5 ribuan, terserap sekitar 2 ribu tenaga kerja," jelasnya.

Bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, Amiruddin menghimbau agar melaporkan ke Disnakertrans, hal tersebut dilakukan untuk pendataan, sehingga, yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak lagi terdata sebagai pencari kerja. (isk)

Punguan Manik Raja se-Indonesia Akan Gelar Mubes Perdana Di Samosir

Written By Tribun Riau on Minggu, 26 Maret 2017 | 21.40


JAKARTA, Tribunriau - Pengurus Pusat Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia bersama dengan Panitia Mubes I 2017 adakan rapat persiapan Musyawarah Besar di Lapo Ondihon, Jalan Raya Pramuka Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).

Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Drs Alimukdin Manik MPd dengan mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh panitia yang telah hadir dan memberikan masukan.

“Dia juga meminta doa, karena kami beberapa Panitia minggu ini akan berangkat ke Samosir untuk mengecek persiapan Mubes di Samosir,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Mubes Armaden Manik menyampaikan bahwa rapat membahas tentang evaluasi distribusi undangan, proposal, persiapan materi Mubes dan persiapan tempat akan berlangsungnya Mubes nanti.

“Untuk undangan dan proposal sebanyak 105 sudah kita distribusikan ke 33 tempat di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Drs Rusman Manik MSc yang juga sebagai Ketua Panitia Pengarah Mubes mengatakan bahwa Musyarawah Besar ini terlaksana sesuai hasil rekomendasi dari Seminar Tarombo dan Pelurusan Sejarah yang telah dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ditahun yang lalu.

"Ini sudah sesuai dengan amanat dari hasil rekomendasi tersebut, kebetulan waktu itu saya sebagai ketua panitianya, jadi untuk itu, sebagai turunan Manik Raja kita harus menjalankan rekomendasi tersebut, diharapkan hasil Mubes nanti membawa persatuan kepada kita semua turunan Manik Raja dimanapun berada," tandasnya.

Mubes ini akan dibagi menjadi empat komisi yaitu Komisi Organisiasi, ADR/ART, Komisi Visi-Misi dan Program Kerja, Komisi Sejarah dan Tarombo, serta Komisi Pelestarian, Pemugaran dan Pembangunan Situs Tugu Ompu Manik Raja.

Drs Thamrin Manik Sekretaris Umum Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia pada saat rapat juga menyampaikan kabar gembira bahwa Punguan Manik Raja Se Indonesia sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Februari 2017 dengan nomor registrasi 6017022131101297 sebagai perkumpulan yang berbadan hukum

“Mengenai pendaftaran perkumpulan ini, harus kita syukuri karena ini menjadi legalitas dari punguan kita,” ucap Thamrin.

Acara rapat berlangsung dari pukul 16.00wib hingga pukul 20.00 wib yang turut dihadiri para Pengurus Pusat dan Panitia Mubes, yaitu Damos Manik, Maruli Manik, Armaden Manik, Alimukdin Manik, Ruben Manik, Genly Manik, Rusman Manik, Thamrin Manik dan Janner Raja Simarmata.

Perlu untuk diketahui Musyawarah Besar ini akan diadakan di Hotel Rogate Beach Ambarita Kabupaten Samosir pada tanggal 23-24 April 2017. (rilis)

Petani Tembakau Klaten Sampaikan Aspirasi ke Banleg RI


KLATEN, Tribunriau - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Klaten menyampaikan aspirasi kepada para anggota Badan Legislasi Nasional (Baleg) yang kebetulan sedang berkunjung ke daerah Klaten, mereka menuntut dan mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan agar segera disahkan.

Demikian rilis yang diterima redaksi Tribun Riau, Jumat (24/03/2017) lalu. Dalam rilis tersebut, petani juga meminta perlindungan dari serbuan tembakau Import yang sangat merugikan petani tembakau lokal. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petani tembakau dari Klaten pada Jumat, 24 Maret 2017 lalu.

Terkait masalah regulasi import tembakau dari Luar Negeri yang masih longgar, menyebabkan jumlah tembakau import selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pengalihan kebutuhan industri yang dulu menggunakan bahan baku lokal akan
cenderung beralih ke tembakau import, sehingga mengakibatkan ambruknya pondasi perekonomian di tingkat petani lokal di daerah sentra pertembakaun termasuk yang ada di Jawa Tengah.

Koordinator aksi, Sigit Ariyanta mengatakan bahwa Data Kementerian Perindustrian RI menyebutkan, tahun 2003 Jumlah Import Tembakau hanya 28 Ribu Ton, Tahun 2010 sebanyak 91 Ribu Ton dan pada puncaknya pada tahun 2012 mencapai 150.1 Ribu Ton.

Oleh karena itu Petani tembakau lokal menuntut perlindungan agar terbebas dari serangan tembakau impor tersebut.

Sementara itu, Joko Lasono yang juga peserta aksi mengatakan, Petani Tembakau seluruh Indonesia siap mengawal RUU tersebut untuk segera dibahas dan disahkan serta diimplementasikan di Indonesia. "Karena kita sudah satu komando dibawah koordinasi APTI Nasional," ujarnya.

Ketua APTI Jateng, Wisnubrata berharap pemerintah mau memperhatikan nasib petani tembakau lokal. "Petani tembakau menuntut agar lebih diperhatikan, terutama perlindungan dari adanya sejumlah pihak yang menolak, mereka adalah LSM-LSM yang didanai pihak asing, Indonesia adalah Negara yang berdaulat, Undang-Undang Pertembakauan harus segera disahkan dan diundangkan, karena Undang-undang adalah symbol kedaulatan Negara," tandasnya.

Pengelolaan pertembakauan bertujuan meningkatkan budidaya dan produksi tembakau, mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi petani tembakau dan ribuan pekerjanya. (rls/red)

Hari Libur Nasional 2017, Ditetapkan SKB Tiga Menteri


JAKARTA, Tribunriau - Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 bertambah.

Surat berisi tetapan tersebut bernomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/Menpan-RB/2016 pada 21 November 2016.

SKB tiga menteri ini sendiri merupakan perubahan atas SKB tiga menteri sebelumnya Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

Sebelum ada perubahan ini, hari libur nasional tahun 2017 berjumlah 14 hari dan cuti bersama empat hari.

Setelah perubahan, libur nasional tahun ini menjadi 15 hari dan cuti bersama menjadi enam hari.

Berikut rincian hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, www.menpan.go.id:

Hari Libur Nasional: 
1. Minggu, 1 Januari: Tahun Baru 2017 Masehi
2. Sabtu, 28 Januari: Tahun baru Imlek 2568 Kongzili
3. Selasa, 28 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4. Jumat, 14 April: Wafat Isa Almasih
5. Senin, 24 April: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
6. Senin, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
7. Kamis, 11 Mei: Hari Raya Waisak 2561
8. Kamis, 25 Mei: Kenaikan Isa Almasih
9. Kamis, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
10. Minggu-Senin, 25-26 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
11. Kamis, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12. Jumat, 1 September: Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
13. Kamis, 21 September: Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
14. Senin, 25 Desember: Hari Raya Natal. 

Cuti Bersama: 
1. Senin, 2 Januari: Tahun Baru 2017 Masehi
2. Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat atau 27, 28, 29 dan 30 Juni: Hari Raya Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
3. Selasa, 26 Desember: Hari Raya Natal.

SKB tiga menteri itu ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.(Tri 001)

Ganggu Keindahan Kota, Dinas PUPR Dumai Cuma Surati 3 Pedagang

Tampak 2 dari 3 bangunan pedagang di Jalan Dock Yard, Kota Dumai yang menerima surat pembongkaran dengan alasan mengganggu keindahan kota.


DUMAI, Tribunriau- Dengan alasan menggangu keindahan kota dan badan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Dumai hanya menyurati 3 pedagang yang berada di Jalan Dock Yard Kota Dumai untuk segera membongkar tempat usaha mereka.

Salah seorang pedagang yang menerima surat dari Dinas PUPR Dumai tersebut, Husen mengatakan bahwa alasan yang ditulis dalam surat tersebut mengada-ngada, serta ada indikasi pembongkaran tempat usaha miliknya serta 2 pedagang lainnya tidak lepas dari adanya pembangunan kafe yang berada tepat di belakang tempat usaha 3 pedagang yang menerima surat tersebut.

"Tiba-tiba saya dan dua pedagang lainnya disuruh pindah, sedangkan mereka baru membangun yang katanya nanti mau buat kafe," ujarnya, Minggu (26/3/2017).

Adapun jika masalah keindahan jalan seperti yang disebutkan Dinas PUPR tersebut, lanjut Husen, kenapa pedagang lainnya tidak mendapatkan surat yang sama. "Kalau mengganggu badan jalan dan keindahan kota, kenapa pedagang yang lainnya tak diusir," geram Husen.

Menurut Husen, dia dan dua pedagang lainnya sudah mau berunding untuk menyelesaikan masalah ini, tapi pemilik bangunan di belakang, Wira Hadi Ananta Yoga tak ingin masalah ini ditempuh jalan kekeluargaan.

"Ini kayaknya ada permainan antara pengusaha kafe dan pemerintah, kalau mau ditertibkan kenapa pedagang lainnya tak ditertibkan, padahal sama-sama berjualan di sepanjang jalan ini," tegas Husen kembali.

Dilanjutkannya, tanah dimana berdirinya bangunan Husen dan dua pedagang lainnya dikatakan menghambat akses jalan ke kafe yang sedang dibangun tersebut dan kemungkinan nantinya tanah tempat mereka berdagang tersebut akan dijadikan tempat parkir oleh pemilik kafe.

Sebelumnya, dikatakan Husen, pihak Wira telah mengirim surat ke Kelurahan sehubungan dengan adanya pembangunan gedung di jalan Dock Yard/ Husni Tamrin untuk dipergunakan sebagai tempat usaha, serta memohon agar dapat melakukan penertiban pedagang yang menutup akses jalan ke tempat usahanya.

Untuk diketahui juga, surat pembongkaran tiga bangunan tersebut ditandatangani Kepala Dinas PUPR, Muhammad Syahminan, ST, MT. (isk)

Muscab Pramuka Dumai XII, Wako: Kurangnya Kontrol Terhadap Generasi Penerus



DUMAI, Tribunriau- Fenomena munculnya kelompok/geng yang belum jelas arah tujuannya dan didominasi oleh kalangan pelajar di Kota Dumai bisa jadi dikarenakan kurangnya kontrol terhadap generasi penerus bangsa tersebut.

Demikian dikatakan Walikota Dumai, Zulkifli AS dalam sambutannya pada pembukaan Musyawah Cabang (Muscab) XII Gerakan Pramuka Kota Dumai Tahun 2017 di Gedung Pramuka, Jalan Kesehatan, Sabtu (25/03) lalu.

"Ini perlu kita sikapi bersama, kita khawatir kegiatan mereka mengarah ke aktifitas yang negatif, terjadinya hal ini, kemungkinan kesalahan ada pada kita, yaitu kurangnya kontrol bersama terhadap generasi penerus dan para pelajar," ujar Walikota Dumai.

Dengan gerakan Pramuka ini, lanjut Wako, diharapkan dapat menciptakan generasi-generasi berkualitas, berbudi luhur, beriman dan bertaqwa dengan program-program pelatihan jasmani dan rohani. Selain itu juga turut serta mendukung kegiatan pembangunan bangsa.

Ditambahkannya, menurut penelitian dan laporan dari beberapa kelompok Mahasiswa Dumai, Kafe atau tempat-tempat hiburan malam di Kota Dumai didominasi oleh kalangan pelajar.

"Menyikapi hal itu Pemerintah Kota Dumai akan menertibkan kembali tempat-tempat hiburan tersebut," ungkap Wako.

Walikota Dumai, Zulkifli AS juga memuji peran Kepolisian yang sudah melakukan patroli serta tanggap dan cepat aksi.

"Hasil pengamatan saya, setiap malam pihak kepolisian melakukan patroli, salah satu target utama adalah menertibkan para pelajar yang masih keluyuran pada larut malam. Ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dan para pelajar dari aktivitas negatif yang pada akhirnya akan berdampak kerugian yang besar bagi kita semua. Untuk itu mari bersama-sama kita selamatkan generasi penerus kita, para pelajar kita dari hal-hal yang berpengaruh buruk," ujarnya. (isk)

Sosialisasi Hemat Energi, Banten Nyalakan Seribu Lilin



SERANG, Tribunriau- Aksi mematikan lampu dalam perayaan Earth Hour di Serang, Banten, dilakukan dengan menyalakan seribu lilin. Secara simbolis, lampu-lampu jalan protokol dan pendapa Gubernur Banten dimatikan pada pukul 20.30 sampai 21.30 WIB.

"Kita mematikan lampu di sekitar daerah pendapa Gubernur dan jalan-jalan protokol alun-alun Serang," kata Khaerul Mustawan, koordinator Earth Hour Serang, kepada wartawan, Sabtu (25/3/2017) malam.

Tema Earth Hour di Serang tahun ini adalah mengajak masyarakat se-Banten menghemat energi dengan hashtag #SerangPoek. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyebaran stiker mengenai hemat energi dan sosialisasi bijak menggunakan listrik.

"Tujuan kita ingin menghijaukan hutan dan membirukan lautan. Imbauan agar masyarakat se-Banten berpartisipasi mematikan listrik selama satu jam," ujarnya.

Khaerul mengatakan, selain di Serang, berbagai kota di Indonesia ikut berpartisipasi dalam rangka peringatan Earth Hour 2017. Di Sumatera, peringatan Earth Hour juga digelar di beberapa kota, di antaranya Lampung, Medan, Padang, Aceh, dan Pekanbaru. Di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Bandung, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Batu, Serang, Sidoarjo, dan Semarang, juga digelar acara serupa.

Untuk di Kalimantan antara lain Kota Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kutai Barat, dan Singkawang. Sedangkan di Sulawesi, acara serupa digelar di Kota Makassar, Palu, Palopo. Selain itu, ada juga di Bali dan Mataram.

"Ini dilakukan serentak di seluruh dunia. Di Banten sendiri ini yang ketiga kali," tutup Khaerul. (dtc)

Polres Dumai Gencar Perangi Narkoba

Written By Tribun Riau on Selasa, 21 Maret 2017 | 21.25

Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting


DUMAI, Tribunriau-
Polisi Resort (Polres) Dumai kini tengah gencar memerangi Narkoba, terlebih kepada pengedar barang haram tersebut.

Pada Minggu (19/03/2017) lalu, Polres Dumai berhasil menangkap RS (33) disertai barang bukti 1 paket kecil sabu dengan berat kotor 0,33 gram.

Selang sehari setelah penangkapan RS, Tim Opsnal Satuan Reserse dan Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Dumai kembali menangkap R (32) di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota.

Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting menjelaskan, penangkapan R berawal dari pengembangan laporan Polisi setelah sehari penangkapan RS.

"Penangkapan R merupakan hasil pengembangan terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/70/A/III/2017/Riau/Narkoba, Tgl 20 Maret 2017," kata Kapolres Dumai, Selasa (21/3/2017).

Dari tangan R, diamankan barang bukti berupa 3 paket sabu seberat 6,56 Gram, 20 lembar plastik bening serta timbangan digital.

"Terlapor beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Dumai untuk pengembangan dan proses selanjutnya," pungkasnya.(isk)

Razia Salon Ilegal, Satpol PP Dumai Temukan Gelper

Ilustrasi Gelper


DUMAI, Tribun Riau-
Saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai bersama tim gabungan menggelar razia penertiban izin usaha, ditemukan Gelanggang Permainan (Gelper) di dalam warung kopi yang berada di Jalan Merdeka, tepatnya disebelah Salon Neril.

"Kita mendapat info ada warung kopi yang menyajikan Gelper, setelah kita telusuri, benar adanya. Dan hendaknya ini menjadi perhatian kita semua dan butuh kerjasama kita semua untuk menegakkan Perda," ujar Noviar kepada wartawan, Senin (20/03/2017) kemarin.

Pengungkapan gelper ini, lanjut Noviar, sangat sulit jika tidak ada peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas. Beruntung saja, informasi tersebut akurat dan memang benar ada mesin gelper di dalam ruko tersebut.

"Untuk mengungkap ini cukup sulit, karena warung kopi tanpa plang/merek dan posisi gelper yang berada cukup jauh dari tempat orang ngopi. Tapi beruntung kita menemukannya dan langsung kita segel," jelasnya.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pengusaha nakal itu, kata Noviar, terlebih dulu Satpol PP akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait.

"Sebelum adanya sanksi, kita lakukan penyegelan terlebih dahulu dan selanjutnya akan kita proses sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Yang jelas, mari bersama-sama kita tegakkan Perda di Kota Dumai," katanya.

Sebelumnya, razia tersebut ditargetkan hanya menyasar Salon kecantikan. Diketahui ada sekitar 7 salon yang berada di jalan tersebut, namun hanya tiga salon yang tampak buka ketika personel gabungan hadir di lokasi.

"Sepengetahuan saya ada 7 salon di Jalan ini, namun saat razia sebagian tutup. Kami hanya menemukan tiga yang sedang beroperasi," ujar Plt Kasatpol PP Dumai, Noviar Indra, kepada wartawan.

Ketiga salon yang mendapat penertiban tim gabungan yakni salon IWM, Anggrek dan Shetia. "Salon IWM izinnya sudah mati, sedangkan dua salon lagi tidak memiliki izin," paparnya disela-sela razia itu.

Dikatakan Noviar, ketiga salon juga menjalankan usaha karaoke. Padahal dalam aturan tidak dibolehkan satu izin untuk dua usaha. Apalagi disandingkan antara usaha salon kecantikan dan karaoke.

"Sesuai aturan sangat tidak dibenarkan satu izin untuk dua usaha berbeda. Dari ketiga salon itu kita juga menemukan adanya minuman keras (miras) dan mereka (salon,red) juga tidak memiliki izin penjualannya," jelasnya.

Noviar mengaku prihatin masih saja ditemukan usaha salon kecantikan berprofesi ganda. "Ini sangat tidak patut. Yang jelas miras dan peralatan karaoke kita sita. Karena mereka tidak punya izin," bebernya.

Kemudian mengenai Salon Shetia, kata dia, terpaksa disegel lantaran ruang karaoke yang sengaja dikunci. "Ada unsur kesengajaan dan terpaksa kita ambil tindakan tegas untuk menyegelnya," tegasnya.

Pada razia penertiban ini, tim gabungan menemukan salah satu warung kopi yang berada di Jalan Merdeka yang menyajikan gelanggang permainan (Gelper). Warung kopi berada tepat di sebelah Salon Neril yang tutup.

"Kita mendapat info ada warung kopi yang menyajikan Gelper, setelah kita telusuri, benar adanya. Dan hendaknya ini menjadi perhatian kita semua dan butuh kerjasama kita semua untuk menegakkan Perda," ujar Noviar.

Sebelum menyudahi kegiatan, pengungkapan gelper ini sangat sulit jika tidak ada peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas. Beruntung saja, informasi tersebut akurat dan memang benar ada mesin gelpep di dalam ruko tersebut.

"Untuk mengungkap ini cukup sulit, karena warung kopi tanpa plang/merek dan posisi gelper yang berada cukup jauh dari tempat orang ngopi. Tapi beruntung kita menemukannya dan langsung kita segel," jelasnya.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pengusaha nakal itu, kata Noviar, terlebih dulu Satpol PP akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait.

"Sebelum adanya sanksi, kita lakukan penyegelan terlebih dahulu dan selanjutnya akan kita proses sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Yang jelas, mari bersama-sama kita tegakkan Perda di Kota Dumai," pungkasnya.(ed)

MPC PP Batam Serahkan SK Kepada PAC Batu Aji dan Sagulung

Written By Tribun Riau on Minggu, 19 Maret 2017 | 20.22



Tribunriau, BATAM - Pimpinan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Batam, Alfisyahrin Arifin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung di Kafe HOC, Sabtu (18/3/2017).

Proses penyerahan SK tersebut, juga dihadiri pengurus MPC lainnya, seperti Sekretaris MPC, Zalfison Sofyan dan Pimpinan Komandan KOTI MPC Kota Batam.

Liberson Hamonangan Saragih yang menerima mandat untuk kepengurusan PAC Batu Aji dengan sekretarisnya Daniel Lafebri H Pakpahan dan David Markus Halohao sebagai bendahara merupakan tokoh pemuda di Kecamatan Batu Aji, Batam.

Dalam arahannya, Ketua Plt MPC PP Kota Batam, Alfisyahrin Arifin menargetkan kepada penerima SK agar secepatnya membentuk pimpinan ranting di setiap kelurahan di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung.

"Segera lakukan Konsolidasi ke ranting agar program kerja segera dapat dilaksanakan," ujarnya.

Ditambahkannya, SK adalah legitimasi sebuah organisasi untuk dapat menjalankan program kerja. "Ketika SK ini sudah diserahkan, kawan-kawan sudah memiliki legitimasi, jaga kekompakan, kerukunan dan kesetiakawanan," pesannya. (pilian)

Seleksi Anggota Diperketat, 35 Peserta Testing PWI Tidak Lulus

Written By Tribun Riau on Jumat, 17 Maret 2017 | 23.21


Tribunriau, PEKANBARU - Dari 181 wartawan yang mengikuti ujian testing masuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, tercatat sebanyak 35 orang diantaranya belum memenuhi persyaratan lulus diterima sebagai anggota PWI Provinsi Riau.

Keputusan ini adalah hasil rapat tim penguji yang langsung dipimpin Ketua PWI Provinsi Riau H Dheni Kurnia dan empat penguji lainnya, Tun Akhyar, Satria Utama Batu Bara, Zufra Irwan dan Sekretaris PWI Eka Putra. 

"Dari 181 yang mengikuti ujian masuk PWI Provinsi Riau, sebanyak 35 orang diantaranya tidak lulus. Mereka yang tidak lulus ini, adalah mereka yang nilainya dibawa rata-rata, tidak memenuhi nilai 60 persen," ujar Ketua PWI Provinsi Riau H Dheni Kurnia.

Ditambahkan H Dheni Kurnia, sejauh ini proses testing di bulan Februari 2017 ini adalah yang terketat dibandingkan testing penerimaan anggota PWI Riau tahun-tahun sebelumnya. "Ini adalah penerimaan yang cukup selektif, apalagi penguji yang diperbantukan untuk testing 181 peserta ini berjumlah 10 orang. Keputusan penguji mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat," jelasnya.

Sementara itu, bagi peserta testing PWI Provinsi Riau, dapat melihat nama-nama mereka ini di papan pengumuman di Kantor PWI Provinsi Riau, Jalan Arifin Achmad. "Untuk peserta yang berdomisili di Kota Pekanbaru, bisa melihat langsung ke Kantor PWI Provinsi Riau di Jalan Arifin Achmad. Sedangkan, bagi peserta di kabupaten-kota, nama-namanya akan dikirimkan ke email PWI Kabupaten-Kota," ujar Ketua Pelaksana testing PWI Provinsi Riau, Ridha M Haztil.

Ditambahkan Ridha, untuk proses selanjutnya pada tanggal 14 April mendatang kartu-kartu ini sudah selesai dan boleh diambil ke PWI Provinsi Riau.

"Sedangkan bagi peserta yang tinggal di kabupaten-kota kartu ini kita kirimkan ke PWI Perwakilan masing-masing. Bagi yang syaratnya belum selesai dan masih ada kekurangan untuk segera diselesaikan," sebutnya.(tri 01)  

Pembangunan Pipa PGN Terus Digesa


Tribunriau,  DUMAI- Proses pembangunan pipa jaringan distribusi gas bumi Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kota Dumai terus digesa.
Pembangunan tersebut saat ini sudah rampung sekitar 12 persen.
Walau demikian, PGN optimis pembangunan pipa jaringan distribusi gas bumi ini rampung pada semester II tahun 2018 mendatang.
Secara keseluruhan panjang pipa PGN dari Duri - Dumai mencapai 132,8 Km.
Pipa jaringan distribusi ini bakal melintasi sejumlah titik.
Diantaranya Jalan Datuk Laksmana, Jalan Ratusima, Jalan Hasanuddin, Jalan Lintas Dumai- Pelintung hingga Jalan Lintas Dumai- Lubuk Gaung.
"Kita tengah bersiap menyalurkan gas bumi untuk semua kalangan. Jadi tidak cuma industri saja, tapi gas bumi juga bisa dimanfaatkan masyarakat di rumah tangga," jelas Sales Area Head PGN Pekanbaru dan Dumai, Arief Nurachman dalam media gathering di Media Centre Kota Dumai, Kamis (16/3/2017). (Tribunpekanbaru.com)

PGN di Dumai Sudah Miliki Izin Prinsip


DUMAI - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dumai, Hendri Sandra menyebut bahwa proses pembangunan pipa Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah memiliki izin prinsip dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi Riau.
Begitu juga dengan rekomendasi izin prinsip dari Pemerintah Kota Dumai. Serta kajian dampak lingkungan yang ada di sekitar jalur penyaluran pipa PGN.
"Pemerintah kota memastikan proyek pembangunan pipa PGN sudah mengantongi perizinan," ujar Hendri dalam pertemuan di Kantor Walikota Dumai, Selasa (14/3/17).
Secara keseluruhan panjang pipa PGN dari Duri -Dumai mencapai 132,8 Km. Nantinya pipa tersebut akan disebar beberapa titik seperti di Kawasan Pelintung, Kawasan Lubuk Gaung hingga Kawasan Pelindo Dumai. (Pekanbaru.tribunnews.com)

Walikota Batam Lantik Empat Jabatan Tinggi Pratama Batam

Written By Tribun Riau on Rabu, 15 Maret 2017 | 05.14



Tribunriau, BATAM- Genap satu tahun memimpin Pemko Batam, Walikota H. M. Rudi SE melantik empat pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemko Batam. Pelantikan tersebut bertempat di lantai empat kantor Walikota Batam, Selasa (14/3/2017).

Dalam arahannya, Walikota Batam meminta agar kedepannya, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD melakukan perubahan sistem administrasi dalam melayani masyarakat. "Dalam 3 bulan ini, ditargetkan sudah menggunakan sistem basis data, agar administrasi tidak amburadul dan lambat dalam melayani masyarakat yang ingin berobat," harapnya kepada Kepala Dinas yang baru dilantik.

Dilanjutkannya, dengan sistem basis data (komputerisasi, red), layanan ke masyarakat dapat maksimal. Dirinya juga memberikan contoh administrasi dan pelayanan yang baik seperti yang diterapkan di Negeri Jiran.

Ditambahkannya, selain target, pimpinan yang baru agar dapat memanfaatkan 17 puskesmas agar bisa dijadikan sebagai tempat rawat inap.

"Manfaatkan 17 puskesmas untuk menjadi puskesmas rawat inap, serta mengoptimalkannya, sebaik-baiknya," harapnya.

Kemudian, masih katanya, jangan coba-coba untuk korupsi, dirinya berharap jabatan tersebut dapat diemban sebaik-baiknya. "Saya tidak akan toleran dan langsung akan menggantikannya," tegasnya.

Terakhir, ia berpesan, jabatan tersebut adalah amanah untuk melayani masyarakat. "Jadikanlah jabatan itu amanah sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," tukasnya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah
1. Kepala Dinas kesehatan, dr. Didi S.Pog, 2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hj Hasyima, 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Mardanis Amp, dan ke 4. Direktur RSUD Embung Fatima Batam, Dr Gunawan Budi S.Pog, demikian kata Walikota Batam. (Pilian)

Proyek Renovasi Bangunan Pemko Batam Diduga Miliki Unsur Kolusi



Tribunriau, BATAM- Beberapa pekerjaan renovasi terhadap bangunan milik Pemko Batam diduga memiliki unsur kolusi. Pasalnya, pekerjaan tersebut terkesan tidak diumumkan dan diduga tidak melewati tahapan tender.

Demikian dikatakan salah seorang pegiat LSM di Kota Batam yang tak ingin disebutkan namanya. "Nampaknya proyek renovasi gedung di lingkungan Pemko Batam berbau kolusi, ini tidak bisa dibiarkan dan harus dipertanyakan sampai tuntas," ungkapnya kepada Tribunriau.com, Selasa (14/3/2017).

Dijelaskannya, beberapa proyek terlihat sudah selesai dikerjakan, serta beberapa proyek lainnya bahkan hampir rampung. Anehnya, masih katanya, APBD baru disahkan pada 20 Januari 2017 lalu. Artinya, diduga beberapa proyek dikerjakan ketika APBD belum disahkan.

Hasil pantauan Tribunriau.com di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlihat pekerjaan renovasi bangunan. Ketika media ini menanyakan kepada salah seorang staf di Dinas yang terpantau terkait pekerjaan renovasi tersebut, staf tersebut mengarahkannya kepada kepala Dinas.

Namun, staf yang ditemui Tribunriau.com yang tak ingin namanya dipublikasi juga merasa bingung terkait tidak terpasangnya plank proyek. "Iya juga, biasanya setiap ada kegiatan proyek pembangunan fisik, pasti ada papan namanya, jelas akan tertera siapa yang mengerjakan serta berapa pagu anggarannya," ujarnya.(tim)

Izin Amdal PT PGN Diragukan



Tribun Riau, DUMAI- Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan dari penggalian pipa gas yang dilakukan oleh kontraktor PT Tegma Engenering di wilayah perkotaan/penduduk, mendapat sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Riau (LSM FP2MR) yang menduga ada kejanggalan terhadap penerapan SOP dari Amdal yang dimiliki PT PGN.

"Kami melihat adanya kejanggalan terhadap SOP penerapan dari Izin Amdal dilapangan yang dimiliki PT PGN. Lihat dan perhatikan lokasi penggalian, banyak terjadi salah prosedur Amdal. Dan kejadian ini hampir terjadi di sepanjang pipa yang ditanam itu,” terang Ketua LSM Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Riau (FP2MR) Kota Dumai, Rudi Bambang S.Hi kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Selasa (14/3/17).

Menurutnya, pekerjaan penggalian ruas jalan yang diperuntukkan untuk menimbun pipa gas itu terlihat jelas salah prosedur dalam penerapan Amdal yang dikeluarkan oleh lembaga Lingkungan Hidup.

Pasalnya, masih kata Rudi, tumpukan tanah bekas galian dari pekerjaan PT PGN itu dibiarkan menumpuk di sepanjang jalan. Padahal sesuai aturan Amdal, kondisi itu tidak dibenarkan.

“Kami heran dan muncul tanda tanya, mengapa PT PGN dapat mengantongi izin Amdal? Jika mengikuti Standard Operasi Prosedur (SOP) pekerjaan penggalian, harusnya tumpukan tanah dialokasir ke tempat lokasi penimbunan yang disediakan oleh PT PGN. Namun tumpukan tanah bekas galian dibiarkan berserakan dan menumpuk di jalan tersebut. Ini kesalahan fatal yang dilakukan PT PGN,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, jika udara sedang panas, maka debu di jalan bekas galian tentunya akan menggangu, baik masyarakat tempatan maupun pengguna jalan.

“Kita perhatikan hampir sepanjang jalan tanah tumpukan berserakan, jika hujan turun jalan terlihat berlumpur, jika panas, jalan akan berdebu serta berapa banyak tanaman di pinggir jalan habis dan rusak oleh aktifitas pekerjaan disana,” ujar Rudi yang pernah mengikuti Diklat Amdal yang dilaksanakan oleh KLH di Jakarta. (ed)

Dewan Dakwah Provinsi Riau Kunjungi Korban Banjir di Buluh Cina Kampar


Tribunriau, KAMPAR- Tim Medis Dewan Dakwah Provinsi Riau mengunjungi korban banjir di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Jumat (10/3/2017) lalu.

Demikian rilis yang diterima TribunRiau.com. Dalam rilisnya, Dewan Dakwah mengunjungi korban secara bergilir, sehingga semua korban dapat diberikan bantuan. "Kami mendatangi warga door to door dengan menggunakan sampan dan berjalan kaki melalui banjir," tutur Ustadz Taslim yang didampingi Agung dari LAZIS Dewan Dakwah Pusat dalam rilisnya.

Kemudian, dalam rilisnya, Selain bantuan medis dan perlengkapan mandi, Tim Dewan Dakwah juga membagikan bingkisan untuk anak-anak serta kaum ibu setempat.

Aksi sosial tersebut dilakukan untuk meringankan warga Buluh Cina yang sudah sepekan kebanjiran. "Kami memberikan bantuan yang sekiranya belum banyak didapatkan warga," ujar Ustadz Jamal dari LAZIS Ibnu Sina.

Salah seorang korban banjir, Aini (80) sempat menangis ketika tim Dewan Dakwah mengunjunginya. "Ada juga yang memikirkan kami sampai datang ke sini," ujar Aini seakan tak percaya mendapat kunjungan tersebut.

Menurut hasil pemeriksaan, pasien kebanyakan korban banjir mengidap penyakit kulit , yakni gatal serta gangguan pernafasan, batuk, dan hipertensi.

Banjir setinggi hingga pinggang orang dewasa itu dipicu intensitas hujan yang tinggi dan pembukaan sebagian pintu air PLTA Koto Panjang. Hal ini membuat Sungai Kampar meluap.

"Biasanya kondisi banjir seperti ini sampai sebulan," kata Ny Amah, warga Dusun 3. Awetnya genangan disebabkan kontur desa yang cekung dan berada di hilir Sungai Kampar.

Kepala Desa Buluh Cina, M Ralis, mengatakan, korban banjir di desanya menggenangi 100 rumah yang dihuni 400 warga. "Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuannya," katanya sambil menyerahkan piagam penghargaan kepada LAZIS Dewan Dakwah. (rls)

Galian Pipa PGN di Dumai 'Makan' Korban

Written By Tribun Riau on Senin, 13 Maret 2017 | 14.52



DUMAI, Tribun Riau-
Akibat tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan, proses penanaman pipa oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mendapat penolakan dari warga setempat. Salah seorang warga di Kecamatan Sungai Sembilan sempat emosi lalu menghalau pekerja PGN. Akibat emosi yang menyebabkan tensi naik, warga tersebut diboyong ke RSUD dan meninggal dunia.

Demikian dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Sungai Sembilan, Idris K atau yang dikenal dengan sebutan Pak Janggut kepada Wartawan di kediamannya, Sabtu (10/3) sore kemarin.

"Salah seorang warga disini, akibat tidak adanya sosialisasi mencoba menghalau aksi penggalian di lingkungannya, warga tersebut emosi dan fatal hingga meninggal Dunia ketika dilarikan ke RSUD," ujarnya kepada wartawan.

“Inilah jadinya jika tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Dan hingga saat ini perusahaan terkesan diam saja,” tambahnya dengan emosi dan mempertanyakan tanggung jawab perusahaan.

Bekas Penggalian

Masyarakat sangat kesal dan marah ulah pekerja milik PT PGN yang seenaknya saja membongkar jalan tanpa sosialisasi kepada masyarakat setempat. Parahnya lagi, bekas galian pembongkaran jalan tidak dirapikan kembali seperti awalnya, bahkan jalan tersebut dibiarkan berantakan.

"Hal inilah yang membuat masyarakat marah, saya selaku tokoh masyarakat di daerah ini kecewa terhadap PT PGN yang tidak bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan," tegas Idris K kepada Wartawan di kediamannya, Sabtu (10/3/2017).

Menurutnya, masyarakat Sungai Sembilan bukan ingin menghambat kemajuan pembangunan kota, hanya saja dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan tersebut.

"Kan sangat menganggu, jika tiba-tiba jalan dibongkar tanpa adanya pemberitahuan. Ditambah lagi bekas galian tidak dirapikan kembali dan sangat mengganggu pengguna jalan,” ujar Pak Janggut.

Lebih lanjut, Tokoh Masyarakat ini juga mempertanyakan masalah perizinan Amdal yang dikantongi oleh PT PGN. Seharusnya jika pihak PGN sudah mengantongi izin Amdal, katanya, dalam klausul Izin Amdal juga seharusnya tertulis salah satu peraturan yang berisikan wajibnya perusahaan untuk sosialisasi kepada masyarakat sebelum pengerjaan.

Hal itu dilakukan agar masyarakat setempat paham dan mengerti serta dapat mendukung pembangunan tersebut.

"Tiba-tiba ada penggalian dan pembongkaran jalan, kok seperti ini sistem kerjanya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kondisi ini sangat bertentangan dengan etika masyarakat,” ujarnya.

Kedepan, Pak Janggut memohon kepada pemko Dumai untuk memerhatikan proyek PT PGN, sebab telah memakan korban warga setempat dan perusahaan tidak bertanggung jawab.

"Kita minta pemerintah jangan lebih utamakan pembangunan, nyawa manusia lebih utama,” imbuhnya. (ed)

FP2MR Tuding Penyambungan Pipa PT PGN Belum Dilakukan Pipe Line X-Tray

Ilustrasi

DUMAI, Tribun Riau-
Setelah melihat proses penanaman dan penyambungan pipa oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui kontraktor PT Tegma Enginering, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Riau (FP2MR) menilai penyambungan pipa tersebut belum dilakukan Pipe Line X-Tray atau uji coba kelayakan sambungan pipa.

Demikian dikatakan Ketua LSM FP2MR, Rudi Bambang, SH kepada wartawan baru-baru ini. “Kami melihat dan mengkaji adanya kejanggalan dalam pemasangan dan penyambungan pipa gas milik PT PGN di dalam tanah yang ada di sejumlah ruas jalan, yaitu belum dilakukannya pipe line X-tray agar layak dipakai serta tidak adanya kebocoran dalam aliran pipa tersebut. Jadi kita harapkan pipa yang ada tersebut perlu dilakukan pipe Line X-tray sebelum digunakan. Sebab SOP pengerjaan penyambungan pipa dalam tanah itu ada standar khususnya, seperti yang dilakukan salah satu perusahaan yang ada di kota Dumai,” ujarnya.

Masih katanya, bahwa pengerjaan dan penyambungan pipa bawah tanah yang ada saat ini perlu dilakukan pengkajian ulang oleh lembaga khusus dan resmi, sebab jaringan pipa PT PGN ini akan mensuplay gas untuk perusahaan besar di kota Dumai. "Jadi sangat diperlukan adanya kajian ulang terhadap pipe line Xtray yang sesuai SOP  terhadap sejumlah pipa yang telah ditanam, berikut penyambungannya sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Ditambahkannya, pipa yang dialiri gas bertekanan tinggi tersebut, jika tidak sesuai SOP dalam pemasangan atau penyambungannya akan membahayakan lingkungan, terlebih pipa tersebut melewati perumahan padat penduduk.

Bukan hanya itu saja, lanjut tokoh buruh ini, PT PGN juga harus bertanggung jawab terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan di Kota Dumai yang dilalui jaringan pipa miliknya. Karena banyak ruas jalan yang dibongkar namun tidak dirapikan atau dibersihkan kembali sehingga merugikan masyarakat.

“Mana tanggung jawab PT PGN terhadap lingkungan, jangan asal seenaknya saja, sudah bongkar jalan, kok tidak dirapikan atau dibersihkan kembali. Hal ini sangat keterlaluan, padahal kita ini bayar pajak untuk pembangunan Kota Dumai. Tetapi, mengapa hak kita terkesan dikebiri oleh perusahaan PT PGN, jangan sulut emosi masyarakat atau jangan bangunkan Harimau Tidur,” tegas Rudi dan diaminkan oleh sejumlah masyarakat lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan PT PGN belum berhasil dikonfirmasi.(ed)

Masyarakat Ratu Sima Tolak Pembangunan Perluasan Kanal Pertamina

 

Tribun Riau, DUMAI- Masyarakat perumahan UKA Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan menolak dengan tegas terkait pembangunan perluasan Kanal oleh Pertamina di Jalan Bunga Tanjung. Penolakan tersebut disinyalir untuk mengantisipasi banjir yang lebih besar.

Terlebih pembangunan kanal tersebut, aliran air pembuangannya melalui drainase milik warga setempat. Demikian dikatakan Ketua Forum Karang Taruna Ratu Sima, Khaidir kepada wartawan, Minggu (12/3/2017).

“Jika Pertamina tetap memaksakan kehendak untuk melakukan perluasan kanal atau embung, kami (warga perumahan UKA sekitarnya) akan pasang badan dan akan tuntut Pertamina ke meja hijau, serta bila perlu seluruh masyarakat turun ke jalan,” ujarnya dengan tegas.

Ditambahkannya, masyarakat UKA pernah tertimpa musibah kebanjiran hingga merendam rumah setinggi tumit kaki orang dewasa, jika aliran air pembuangan milik Pertamina terhubung ke drainase milik warga, maka ada kemungkinan tinggi banjir akan bertambah.

“Belum lagi masalah lain yang timbul akibat banjir dan wabah penyakit, serta masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi dengan tegas kami menolak pembangunan dan perluasan kanal tersebut,” tegas khaidir yang diaminkan sejumlah masyarakat yang hadir di sekretariat Karang taruna.

Lebih lanjut, ketua Karang Taruna Ratu Sima ini mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi kepada sejumlah elemen masyarakat di perumahan UKA untuk melakukan penolakan pembangunan dan perluasan Kanal milik Pertamina tersebut. "Jika Pertamina tetap ngotot akan bangun proyek tersebut, kita tidak akan segan-segan turun ke jalan, dan bila perlu boikot pembangunan perluasan kanal itu,” berangnya. (ed)

Jelang HPN, Pengurus PWI Silaturahmi ke Mapolres Dumai

Written By Tribun Riau on Jumat, 10 Maret 2017 | 14.11


Pengurus PWI Kota Dumai saat berbincang dengan Kapolres Dumai
Tribunriau, DUMAI - Menjelang kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau yang bakal digelar di Kota Dumai, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Markas Polisi Resort (Mapolres) Kota Dumai, Jumat (10/3/17).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PWI Kota Dumai, Kambali meminta Pihak Polres Dumai untuk dapat kerjasama demi suksesnya acara yang dimaksud.

"Dalam rangka tour silaturahmi ini, kami juga sambil menyosialisasikan rangkaian kegiatan HPN di Kota Dumai, dan mengharapkan Polres Dumai sebagai mitra kerja wartawan yang bergabung dalam wadah PWI turut bekerjasama demi suksesnya acara ini," ujar Kambali kepada Kapolresta Dumai, AKBP Donal Happy Ginting di ruangannya.

Ditambahkan Sekretaris PWI Kota Dumai yang juga turut hadir, Darwis Joon Viker, pada acara tersebut, juga akan ada acara pemberian informasi tentang Bahaya Narkoba serta lain macamnya yang berhubungan dengan kinerja Kepolisian.

"Dalam rangkaian HPN tersebut, kita juga akan mengadakan acara semisal pendidikan untuk masyarakat, seperti kampanye anti narkoba, keselamatan dalam mengemudi serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kinerja Kepolisian, kita juga meminta Bapak Kapolres untuk dapat menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut," pintanya.

Kapolres Dumai, AKBP Donal H Ginting menyatakan siap mendukung untuk mensukseskan kegiatan HPN tersebut. "Kita akan dukung dan semoga HPN yang akan digelar di Kota Dumai ini dapat berjalan dengan sukses," ujarnya kepada pengurus PWI yang hadir. (isk)

Komentar Anda

Tajuk Rencana

Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.
kirim ke tribunriau@gmail.com

Bagi anda yang memiliki bakat menulis dan ingin bergabung dengan kami, hubungi 0853 7655 7428 an. ISKANDAR atau 0812 7751 3879 Darwis JV (Pemimpin Redaksi)


Iklan Baris "GRATIS"





Aneka Sablon

Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.






FILIA MOBIL
Showroom Jual Beli mobil bekas dan baru di Kota Dumai, Hubungi 0812 7751 3879




Rental Alat Berat

Menyediakan Excavator dan Dump Truck untuk pembuatan parit, steaking, land clearing serta menjual tanah timbun. Jl. Sudirman Kota Dumai. Hubungi: 08127595608




Pengadaan CCTV

Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus





Pembuatan Aplikasi/Program

Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar





 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved