Headlines News :

Latest Post

Cegah Perusakan Pagar Berduri, Polisi Dialog dengan Massa

Written By Tribun Riau on Kamis, 21 Agustus 2014 | 13.21

 Massa Prabowo mencoba menembus blokade polisi di Jalan Medan Merdeka Jakarta jelang pengumuman putusan MK terhadap sengketa Pilpres, Kamis (21/8/2014).
Massa Prabowo mencoba menembus blokade polisi di Jalan Medan Merdeka Jakarta jelang pengumuman putusan MK terhadap sengketa Pilpres, Kamis (21/8/2014).

JAKARTA, Tribunriau - Ribuan massa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tiba di kawasan patung kuda Monas, Jakarta Pusat mulai menggeruduk pagar berduri yang dipasang oleh petugas kepolisian di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 21 Agustus 2014.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, ribuan massa yang berada tepat di depan pagar berduri itu masih tertahan dan tidak melanjutkan menggempur pagar berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian.

Empat mobil truk yang disiapkan oleh massa Prabowo - Hatta pun sampai saat ini masih berada di luar pagar berduri.

Kemudian terlihat beberapa orang aparat kepolisian, termasuk Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Hendro Pandowo untuk berdialog langsung dengan massa Prabowo - Hatta itu.

Polisi berupaya melakukan tindakan-tindakan koorperatif dengan berdialog langsung yang hanya dihalangi oleh kawat berduri. Polisi pun mempersilakan beberapa perwakilan dari massa Prabowo - Hatta untuk berbicara dengan polisi.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih tampak melakukan upaya dialog dengan massa Prabowo - Hatta. Kemudian massa Prabowo - Hatta yang lainnya tetap menyerukan orasi-orasinya.(vci)

Ini Identitas Pemenggal Wartawan Amerika

Scren Shot video Eksekusi yang dilakukan ISIS

Tribunriau- Pemerintah Inggris kini tengah memburu pemenggal wartawan Amerika Serikat, James Wright Foley, yang diduga merupakan warga mereka. Laman Dailymail, Rabu, 20 Agustus 2014 melansi,r kendati belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris soal identitas pelaku, namun pemenggal Foley merupakan salah satu pejuang jihad yang dikenal dengan sebutan "The Beatles".

Dia diketahui salah satu agen operasional yang dipercaya pada awal tahun ini sebagai negosiator pertukaran sandera. Menurut mantan sandera yang pernah ditahan, dia meyakini pembunuh James merupakan warga London dan dikenal dengan nama "John". 

Mantan sandera yang tidak disebut namanya oleh Dailymail itu mengaku pernah ditahan di kota Raqqa, Suriah. Dia menyebut John sebagai sosok yang pintar, terdidik dan pengikut ajaran Islam radikal. 

Masih menurut pengakuan mantan sandera itu, pria tersebut juga dipanggil dengan sebuatan "John" oleh tawanan lainnya. Sementara rekan sesama pejuang Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) lainnya menyebut dia "The Beatles" karena berasal dari Inggris. 

Keyakinan itu kian menguat karena bila didengar dari suara yang muncul di video propaganda berdurasi lima menit itu, aksen cara berbicara pelaku mirip aksen warga London bagian timur. 

Sementara agen intelijen Inggris menggunakan teknik pengenal suara untuk mengidentifikasi pelaku pembunuh jurnalis berusia 40 tahun itu. Mereka harus berhati-hati menganalisa dan memastikan suara yang terekam di video itu milik pelaku bukan pengisi suara. 

Pemerintah Inggris Terkejut

Fakta keterlibatan warga Inggris dalam video pemenggalan sadis itu membuat Perdana Menteri David Cameron syok. 

"Saat ini kami memang belum dapat mengidentifikasi pelaku pemenggalan. Namun, dari semua petunjuk yang ada kemungkinan pelaku merupakan warga Inggris. Dan hal itu sangat mengejutkan," ungkap Cameron. 

Dia pun menyadari banyak warga Inggris telah berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan kelompok ekstrimisme dan tindak kekerasan. Data dari laman Dailymail menyebut ada sekitar 500 warga Inggris yang telah berangkat ke sana. 

Sementara 250 warga lainnya diprediksi telah kembali ke Inggris. Polisi dan agen intelijen terus berupaya untuk memantau aktivitas mereka. 

"Kami terus melipatgandakan upaya untuk menghentikan mereka berangkat ke sana dan menyita paspor mereka. Kami juga menangkap mereka yang terbukti bergabung ke dalam kelompok tersebut," papar Cameron. 

Pemerintah Inggris, imbuh Cameron, juga menarik semua materi berbau kekerasan yang ada di dunia maya. 

Sementara di mata pengajar pusat kajian radikalisasi di King's College London, Shiraz Maher, pada faktanya warga Inggris memang telah menjadi bagian dari para pejuang yang kejam dan ganas. "Sayangnya itu bagian dari cara radikalisasi mereka," kata Maher. 

Akademisi lainnya kemarin juga ramai-ramai menyerukan agar menghentikan peredaran video pemenggalan Foley. Menurut mereka, potongan video itu, justru membantu membuat Muslim Inggris menjadi semakin radikal dan mendorong mereka menjadi pelaku tindak teror. (vci)

Puan Yakin MK Perkuat Kemenangan Jokowi-JK

Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) dan putrinya, Puan Maharani di Jakarta
Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) dan putrinya, Puan Maharani di Jakarta
JAKARTA, Tribunriau- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menggelar rapat dengan jajaran dewan pimpinan pusat di markas partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 21 Agustus 2014.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan ada dua agenda yang dibahas dalam rapat internal tersebut. Pertama, membahas hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang akan dibacakan pukul 14.00 WIB.

Agenda kedua, mempersiapkan calon-calon pimpinan dewan pimpinan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

"Karena PDIP adalah partai politik pemenang pemilu, kita punya banyak pimpinan DPRD," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta

Menurut Puan, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla optimistis Mahkamah Konstitusi akan menguatkan dan menetapkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Puan menegaskan, mereka siap membuka pintu lebar-lebar untuk partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi mereka. Alasannya, tambahan gerbong partai diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

"Kami berharap akan adalagi teman-teman dari partai lain yang hari ini belum bergabung bersama kami untuk membangun bangsa ini ke depan bersama-sama," kata dia.(vci)

Massa Mulai Padati Depan Gedung Indosat

 Polisi melakukan penjagaan dengan memasang kawat berduri di kawasan Bundaran Indosat Jakarta jelang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. (21/8/2014)
Polisi melakukan penjagaan dengan memasang kawat berduri di kawasan Bundaran Indosat Jakarta jelang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. (21/8/2014)
Jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Kontitusi, Kamis 21 Agustus 2014, massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkumpul di Tugu Patung Kuda, depan Gedung Indosat, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Mereka berkumpul di kawasan Monas, yang menjadi ring 4 atau zona batas steril tersebut.

Koordinator massa aksi, Hendry Juanda, mengaku, mereka datang dari berbagai daerah hendak berunjuk rasa ke MK. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan sebagian dari Jawa Timur. Mereka tiba pagi tadi sekitar pukul 03.00 dini hari dan berkumpul di kawasan Monas.

"Kami berangkat dari Jawa Barat terdiri dari tujuh Kabupaten/kota. Setiap Kabupaten/Kota sekitar 2.000-an massa," ujarnya.

Pantauan VIVAnews, hingga saat ini mereka masih menunggu sidang sengketa pilpres yang akan digelar MK pukul 14.00 siang nanti. Ia menyatakan akan bertahan di sana hingga MK memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres nanti.

"Kami berharap bisa masuk kawasan depan gedung MK, tapi dengan penjagaan ketat seperti ini tidak dizinkan. Kami akan bertahan di sini sampai malam hingga putusan MK," kata Hendry.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat itu berharap, MK mengabulkan gugatan kubu Prabowo-Hatta. Yakni dengan memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.

"Kami menuntut MK memutuskan seadil-adilnya dengan PSU. Kalau keputusan MK ditolak (Gugatan Prabowo-Hatta), kami akan lakukan Jabar menggugat yaitu kami akan memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung proses Pilpres," katanya.

Namun dia tidak menjelaskan, perusahaan yang dimaksud berperan dalam proses pilpres tersebut.

Sementara itu, pengamanan kawasan MK dijaga ketat. Jalur lalu lintas kawasan silang Monas ditutup menggunakan kawat berduri. Selain dijaga petugas, kepolisian juga mensiagakan sejumlah kendaraan taktis, mobil baracuda dan watercannon.(vci)

KPU Papua: Kesaksian Novela Hanya Akting

Written By Tribun Riau on Sabtu, 16 Agustus 2014 | 15.08

Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa - MI/IMMANUEL ANTONIUS
Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meragukan kesaksian salah seorang saksi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, Novela Nawipa.

Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu, Beatrix Wanane, menilai kesaksian Novela hanyalah akting belaka.

"Saya meragukan kesaksian Ibu Novela. Ada dua indikator yang buat saya curiga dia akting," ujar Beatrix pada Metrotv di Jakarta, Rabu (13/08/2014).

Pertama, saat Novela ditanya apakah ia mengenal kepala kampung atau kepala desa itu? Novela menjawab tidak tahu dan tidak kenal. Indikasi kedua, kata Beatrix, terlihat dari pernyataan Novela yang mencoba meminta para hakim untuk tidak mencari kesalahannya.

"Dia semacam menekan pihak penanya untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan kecil yang dibuat. Berarti dia mengetahui bahwa dirinya punya kesalahan, sehingga secara spontan keluar dari mulutnya hal itu," kata Beatrix.

Dari dua indikasi tersebut pihaknya yakin bahwa akting yang dilakukan oleh Novela bertujuan untuk membenarkan kesaksiannya.(mnc)

RAPBN 2015, Sikap Legowo SBY ke Pemerintahan Baru

Presiden SBY usai membacakan nota keuangan -- Abror Rizky/Setneg
Presiden SBY usai membacakan nota keuangan.

Denpasar: RAPBN 2015 dinilai memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru (Jokowi-JK) dalam menerjemahkan visi dan misinya merupakan sikap yang "legowo" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bisa saja Presiden SBY dalam mengesahkan RAPBN 2015 telah menetapkan sasaran aspek pembangunan, sehingga visi dan misi pemerintahan baru itu akan dapat terealisasi tahun kedua pemerintahannya (2016)," kata Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia, di Denpasar, Sabtu (16/8/2014).

Ia mengatakan hal itu menanggapi pidato Presiden SBY ketika menyampaikan RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya dalam sidang paripurna DPR RI.

"Presiden SBY memberikan perhatian pada pemerintahan transisi dan pemerintahan baru untuk sama-sama menekankan pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Prof Windia.

Windia menambahkan, bisa saja Presiden SBY memplot dan mengarahkan RAPBN 2015 terhadap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2015 untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru dalam memperbaiki dan melaksanakan program-program barunya.

"Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan," kata Presiden Yudhoyono.

Hal ini mengingat RAPBN 2015 ini berada pada masa transisi dari pemerintahan saat ini, ke pemerintahan berikutnya. Yudhoyono akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober  2014, dan digantikan presiden terpilih hasil pemilihan 2014 yang akan mengemban amanat hingga 2019.

Windia menilai, untuk itu perlu adanya garis-garis besar haluan negeri (GBHN) yang berlaku secara 30 tahun yang dilaksanakan bertahap setiap lima tahun.

"Siapa pun presidennya, tetap patuh pada GBHN untuk melaksanakan tahapan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pungkas Windia yang juga Ketua Dewan Harian (KDH) 1945 Provinsi Bali ini.(mnc)

Forum Anak Indragiri Hilir Dikukuhkan Bupati


Bupati Inhil saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil.

TEMBILAHAN-Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan membuat program pembinaan bagi anak-anak.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil periode 2013-2015, Jum'at (15/8/14) di Gedung Wanita Tembilahan.

Kegiatan tajaan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil dan dihadiri juga Sekda, unsur Muspida, SKPD, Ketua TP PKK dan Camat se- Inhil.

"Saya mengharapkan kedepannya perhatian terhadap anak untuk ditingkatkan lagi melaui program masing-masing SKPD," harap bupati usai mengukuhkan Forum Anak tersebut.

Bentuk perhatian kepada anak-anak tersebut, yakni dengan membuat program-program pembinaan terhadap anak tersebut. Maka, kedepannya anak-anak di Inhil diperhatikan, khususnya yang berprestasi. Dan pada usia anak mempunyai tugas utama untuk belajar.


Ketua BP3AKB Inhil, Djamilah menyebutkan, fungsi forum anak tersebut sebagai wadah dan sarana menyalurkan aspirasi anak kepada Pemkab Inhil.

Bagi pembinaan anak-anak tersebut, maka sangat dibutuhkan dukungan dana dari APBD Provinsi Riau dan APBD Inhil.

Usul Bangun Gedung BIN, Gubri Diingatkan tak Danai Instansi Vertikal

gubernur riau

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau diminta untuk berfikir arif dalam mengajukan anggaran untuk instansi vertikal dalam APBD Riau.

Salah satunya seperti, anggaran untuk pembangunan gedung baru Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Riau yang diajukan Pemrov Riau dalam RAPBD Perubahan tahun 2014 yang besarannya mencapai Rp5 miliar.

“‎Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran arif,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua Banggar DPRD Riau kepada riauterkinicom, Sabtu (16/08/14).

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang isinya, memungkinkan intansi vertikal mendapatkan ‎anggaran dana dari APBD melalui dana hibah. Namun sebutnya, Pemrov Riau harus mendahulukan urusan yang wajib terlebih dahulu, setelah itu barulah memberikan bantuan hibah ke intansi vertikal tersebut.

“Namun secara prinsip, anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman” dan bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan,” ungkapnya.‎

Kedua belah pihak sebutnya, bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pada posisi pemilik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.‎

“Pada kondisi di mana Pemda masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur di daerah dan sentra sentra pertanian yang harus diciptakan juga untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau.‎ Menurutnya, perlu ada aturan yang tegas dan jelas dari pusat sehingga DPRD Riau tidak dibenturkan dengan persoalan instansi vertikal yang ada di Riau.

“Terkait besaran anggaran untuk intansi vertikal tersebut, kami akan pelajari nanti dalam rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tutupnya.(rtc)

Dugaan Pencabulan, Janda Ketua DPRD Dumai Akhirnya Laporkan HAM ke Polda Riau



JAKARTA- Setelah memberikan kesempatan kepada pejabat penting di Pemprov Riau berinsilan HAM untuk memberikan tanggapan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap janda Ketua DPRD Dumai Dwi Susanti alias DS, namun tak ditanggapi, akhirnya kuasa hukum DS, Chris Butarbutar secara resmi, Jumat (15/8/14) melaporkan HAM ke Polda Riau dengan surat laporan Nomor : 058/Lap-DS/Vlll/13/CP.

Di mana dalam surat laporan tersebut berisikan data pihak Pelapor atas nama Dwi Siswati, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perum Vila llhami Blok E I No. 32 RT 004/RW 010 Kel. Penunggangan Barat, Kec. Cibodas, Karawaci, Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Dalam laporan ke Polda Riau tersebut, Chris menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan terhadap kliennya DS. Di mana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, Klien/Pelapor telah mengalami kekerasan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh HAM (selanjutnva disebut sebagai Terlapor) bertempat di rumah pribadi Terlapor di Jl. Belimbing No.18 Kota Pekanbaru sebagaimana dijelaskan dalam testimoni Pelapor tertanggal 19 Mei 2014.

"Terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Terlapor tersebut, kami telah mengundang Terlapor untuk datang ke kantor Kami. Dan selanjutnya telah hadir di kantor Kami Sdr. Viator Butarbutar yang mengaku sebagai utusan HAM dari Pekanbaru," katanya.

Namun, lanjutnya, sampai tanggal surat ini tidak ada tindakan apa pun dari HAM untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada Kliennya menyangkut tindakannya kepada DS. "Termasuk tidak mengajukan permohoan maaf atas tindakannya tersebut sebagaimana keinginan yang diajukan oleh Klien kita pada saat pertemuan dengan utusan HAM tersebut," ungkapnya.

Chris juga menjelaskan, perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar hak azasi Kliennya sebagai seorang perempuan seperti yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sebagai Negara yang beradab, lanjutnya, lndonesia telah meratifikasi "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

"Selain melanggar hak azasi Pelapor, dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tindakan Terlapor yang melakukan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Pelapor adalah juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terkait kejahatan perkosaan berbuat cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan," terangnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Pihanya, memohon kepada Kapolda Riau agar berkenan memanggil Pelapor berikut dengan Terlapor. "Untuk selanjutnya melakukan proses hukum terhadap tindakan Terlapor tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pintanya.(rtc)

Zain Setyadi: Filosofi dan Edukasi JHT itu Penting Bagi Pekerja

Written By Tribun Riau on Rabu, 13 Agustus 2014 | 10.41


BATAM, Tribunriau- Keuntungan bagi peserta aktif di Jamsostek untuk Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu bunga yang diberikan lebih besar daripada Bank dan tidak ada pemotongan biaya administrasi.

Edukasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja ketika sudah tidak produktif, sehingga saldo yang akan diterima pekerja non produktif dapat digunakan untuk keperluan modal usaha.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor BPJs Batam 2, Zain Setyadi di ruang kerjanya, bertempat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Impian blok A No.1-3.

"Terkait PP No.1 Tahun 2009, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja pasal 32, mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah mengedukasi dan menyurati kepada seluruh perusahaan yang ada di Pulau Batam dan kepada peserta yang mengklaim JHT di kantor kita," ungkapnya.

Pihaknya juga akan mempermudah bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan telah membuat program trauma centre.

"Bahkan, untuk mempermudah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kita sudah membuat pogram trauma centre, sudah diikuti hampir 32% perusahaan yang ada di Batam, ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja, perusahaan tidak perlu repot mengklaim segalanya ke kantor BPJs, cukup menunjukkan ID Card ke Klinik dan Rumah Sakit yang membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan program Trauma Centre, semua pengobatan dan perawaran akan difasilitasi rumah sakit dan setelah sembuh, pihak RS yang mengklaim ke BPJs Ketenagakerjaan," jelasnya. (lian)
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita dan Bisnis - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger