Headlines News :

Terbaru

Atribut Posko LE-Hardiyanto Dicopot Panwaslu, Koalisi Riau Bangkit Merasa Dizalimi

Written By Tribun Riau on Minggu, 18 Februari 2018 | 19.54



PASIR PANGARAIAN, Tribunriau- Ketua Tim Koalisi Riau Bangkit, pendukung Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, Lukman Edy-Hardiyanto mengaku, kecewa atas sikap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang dinilai tidak berkoordinasi saat penertiban atribut di kantor Pemenangan Koalisi Riau bangkit Rohul di Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pangaraian.

Itu disampaikan Ketua Tim Riau Bangkit Rohul Novliwanda Ade Putra ST, Sabtu (17/2/2018). Menurutnya, bahwa Posko pemenangan, adalah simbol dan marwah bagi paslon. apalagi, tidak ada aturan yang melarang atribut dipasang diposko pemenangan.

“Pihak panwas ataupun satpol PP, sama sekali tidak ada menghubungi saya selaku ketua tim koalisi. Perlakuan ini saya lihat hanya untuk koalisi Lukman Edi - Hardianto saja. Kantor koalisi paslon lain, justru saya lihat aman-aman saja. Kita koalisi Riau Bangkit sangat dirugikan dengan perlakuan ini, dan berharap penyelenggara fair dalam menjalankan tugasnya,” kataya dengan nada kesal.

Selain baliho plank merek Balai Pemenagan Riau Bangkit, Novliwanda juga mengatakan, ada beberapa bendera partai yang terpasang di kantor koalisi juga ikut ditertibkan sepihak oleh Panwas. Hal itu menyebabkan kerugaian secara materil.

Tetapi, di luar kata Wanda, kerugian yang paling prinsipil diderita Koalisi Riau Bangkit adalah kerugian imateril. Dimana banyak masyarakat yang bertanya, mengapa posko yang baru diresmikan beberapa waktu lalu dan sudah dicopot sepihak, seolah-olah ada pelanggaran hukum berat disana.

Kemudian, atribu yang terpasang diposko itu, bukan Alat Peraga Kampanye (APK), namun hanyalah identitas yang menyatakan bahwa di posko itu adalah rumah para pendukung LE-Hardianto sebagai Cagub/Cawagub Riau.

Terkait, aksi sepihak yang dilakukan panwas Rohul dalam menertibkan APK di posko pemebangan Riau Bangkit Rohul , Novliwanda mengaku akan mempertanayakan hal itu secara resmi kepada para panitia penyelenggara baik KPU/Panwas.

“Kenapa hanya di Balai Pemenagan Riau Bangkit Rohul saja yang terjadi, sedangkan di kabupaten/kota lain di setiap posko/balai pemenangan itu sampai saat ini masih aman saja,” ucapnya. (hrc)

FPO Tarik Pernyataan tentang Pemuda Muslim Austria



WINA, Tribunriau- Partai Kebebasan sayap kanan Austria (FPO) akan membayar kompensasi kepada organisasi Pemuda Muslim Austria (MJO), lantaran mereka gagal membuktikan di pengadilan akan tuduhan mereka terhadap MJO sebagai organisasi Islam. FPO memasuki pemerintahan pada Desember 2017 lalu.

Juni tahun lalu, Ketua FPO Heinz-Christian Strache mengatakan dalam sebuah konferensi pers, bahwa ada banyak indikasi jika MJO mempelopori ideologi Islam dan merupakan bagian dari jaringan bersarang, di mana politik Islam dibentuk. Tuduhan ini juga dipublikasikan di situs FPO.

Namun demikian, MJO membantah tuduhan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum terhadap Strache, FPO dan Freedom Parliamentary Club. Dalam persidangan di depan Pengadilan Niaga Wina, para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan mereka benar adanya.

Sebagai bagian dari penyelesaian, mereka menawarkan kompensasi kepada MJO dan mencabut pernyataan mereka. Dalam siaran persnya, MJO mengatakan, pernyataan tentang dugaan kedekatan dengan Islam politik dan Ikhwanul Muslimin, yang sengaja disebarkan oleh individu yang sama, tidak memiliki dasar apapun.

"Pemuda Muslim Austria akan terus mempertahankan diri dari tuduhan palsu dan fitnah yang berusaha mendiskreditkan pekerjaan sukarela mereka selama puluhan tahun untuk melayani masyarakat," demikian pernyataan MJO, dilansir dari Aljazeera, Ahad (18/2).

Sementara itu, MJO berencana untuk menyumbangkan kompensasi tersebut kepada organisasi Austria yang memerangi rasisme, Islamofobia dan anti-Semitisme. FPO telah melabeli dirinya sebagai sebuah 'pembela tradisi' di Austria. Sedangkan Strache, pemimpin anti-imigrasi FPO, telah membuat banyak pernyataan Islamofobia sebelumnya.

FPO mengendalikan kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan Austria. Austria adalah satu-satunya negara di Eropa Barat yang memiliki pemerintahan sayap kanan, sejak Kanselir Sebastian Kurz dari Partai Rakyat kanan tengah (OVP) membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan FPO pada Desember lalu. (rci)

Freeport Kantongi Izin Ekspor Konsentrat Sampai 2019



JAKARTA, Tribunriau- Pemerintah sudah menandatangani perpanjangan izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia. Dengan ditandatanganinya izin ekspor ini maka Freeport bisa melakukan ekspor konsentrat hingga 2019 mendatang.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan surat rekomendasi dari Kementerian ESDM untuk ekspor konsentrat Freeport sudah diteken oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono pada Jumat (16/2) kemarin.

"Jumat kemarin sudah ditandatangani Pak Dirjen," ujar Bambang kepada Republika.co.id, Ahad (18/2).

Bambang mengatakan Freeport mendapatkan jatah ekspor konsentrat sebanyak 1,2 juta wet metric ton (WMT) hingga 2019 mendatang. Pemberian rekomendasi ekspor konsentrat ini, menurut Bambang, sudah melalui tahap evaluasi oleh pihak verifikator maupun Kementerian ESDM.

Bambang mengatakan salah satu indikator evaluasi adalah pembangunan smelter. Bambang menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi PT. Freeport Indonesia sudah melakukan progres pembangunan smelter sebesar 2,43 persen dalam proyeksi satu tahun.

"Target pembangunan smelter mencapai target. Bulan ini kemajuan pembangunan smelter Freeport sudah mencapai 2,43 persen, lebih tinggi dari targetnya sebesar 2,3 persen," ujar Bambang.

Meski mengantongi kuota ekspor konsentrat sebesar 1,2 juta WMT, Freeport tetap tak berhasil mencapai target kuota yang diajukannya sebesar 1,66 juta WMT. Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan pihaknya sejak 8 Februari 2018 sudah mengajukan surat rekomendasi ekspor konsentrat tersebut.

"Ya, kami sudah mengajukan," ujar Riza pekan lalu kepada Republika.co.id.

Riza juga mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan pembangunan smelter. Ia menjelaskan sesuai hasil verifikasi tim verifikator, yaitu PT. Surveyor Indonesia, tTahap perencanaan sudah 90 persen.

Pembangunan smelter Freeport menunjuk PT Surveyor Indonesia untuk memeriksa progres smelter tersebut. Hasil evaluasi smelter menyatakan kemajuan pembangunan smelter mencapai 2,43 persen. Capaian itu sesuai dengan rencana pembangunan selama satu tahun. Dia mengungkapkan ada sekitar 38 item rencana kerja yang digarap selama satu tahun terakhir.

Freeport Indonesia telah mendapatkan enam rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sejak 2014. Terakhir, rekomendasi diberikan untuk jangka waktu satu tahun, yakni 17 Februari 2017-16 Februari 2018 dengan kuota sebanyak 1,11 juta ton.

Hingga akhir tahun lalu, realisasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia pada periode rekomendasi tersebut telah mencapai 921.137 ton atau 82,76 persen dari kuota.

Selain Freeport Indonesia, Pemerintah juga sudah meneken rekomendasi ekspor konsentrat milik PT. Amman Sejahtera. Pada pekan lalu, Direktur Jendral Mineral Batubara, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa Amman mengajukan izin ekspor konsentrat sebesar 450 ribu WMT. Kuota ini dibawah dari kapasitas Amman pada RKAB sebesar 675 ribu WMT.

Meski mengajukan kuota ekspor lebih rendah, perkembangan kemajuan pembangunan smelter Amman lebih tinggi dibandingkan Freeport. Hingga saat ini persentase kemajuan pembangunan smelter Amman sudah mencapai 10,1 persen.

"Mereka (Amman) sudah land clearing, mobilisasi peralatan sudah ada, penyusunan amdal sudah bersama perguruan tinggi setempat. Sudah lebih majulah," ujarnya. (rci)

KPU Tetapkan 14 Partai Sebagai Peserta Pemilu 2019



JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan 14 partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang. Partai yang sudah ditetapkan tersebut lolos dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Namun, ada dua partai yang tidak lolos verifikasi faktual, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Rapat pleno terbuka sudah selesai kita laksanakan, hasil rekap nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi faktual, 14 Parpol dinyatakan memenuhi syarat, dua parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu kesimpulan rapat pleno terbuka," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Kemudian Arief menuturkan 14 partai politik tersebut sudah dianggap memenuhi syarat. Adapun beberapa syaratnya yaitu, kantor DPP, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, kepengurusan tingkat provinsi di antaranya domisili kantor dan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dan kepengurusan tingkat kabupaten kota di antaranya domisili kantor, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75%.

Selanjutnya, pihaknya juga siap terkait dua partai yang akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dia menjelaskan, pihaknya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.

"Nanti kalau ada sengketa kita tunjukan, ini hasil kerja kita. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Ada ruang yang disediakan, kalau itu mau digunakan semua harus menerima itu, apapun putusannya kami berharap semua menerima," ungkap Arief, dikutip merdeka. (*)

Ini 14 Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Kasus Pengrusakan Lingkungan, PT Jatim Jaya Perkasa Ajukan PK

Written By Tribun Riau on Sabtu, 17 Februari 2018 | 19.36



ROHIL,  Tribunriau- Terkait hasil persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir (PN Rohil),  Senin (5/1/2018) lalu yang menggelar sidang Perkara no.4/Pid/PK/2017,  permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri Rohil terhadap kasus kerusakan lingkungan yang dilakukan PT.Jatim Jaya Perkasa (JJP) selaku pemohon terhadap Kejari Rohil dalam hal ini sebagai pihak termohon,  Kamis (08/2/2018) Pukul 15.30 Wib..

Ketua majelis hakim Aswir SH didampingi dua anggotanya M.Hanafi SH dan Sapperi Janto SH dibantu oleh Panitera Pengganti Richa Reonita Simbolon SH sebelum sidang dimulai ketua hakim mengatakan bahwa dokumen berita pemeriksaan sidang ini nantinya akan dikirim ke MA. "Apakah nanti PK ini dapat diterima atau tidak yang memutuskan adalah MA, " ujarnya.

"Atas pengajuan permohonan PK ini, kami selaku termohon mengajukan pendapat hukum secara tertulis yang mulia, "ujar Jaksa Sobrani Binzar SH didampingi rekannya Endra Andre SH sambil menyerahkan berkas tersebut kepada majelis hakim .

Pantauan dalam sidang saat itu, pemohon dihadiri oleh Halim Gozali selaku General Manager PtTJjp didampingi Dua (2) orang Kuasa Hukumnya Didik. K. Harsono.SH dan Timoti SH MH yang menghadirkan saksi Ahli hukum Pidana DR.Erdianto SH MH seorang dosen di Universitas Negeri Riau ( UNRI) yang dimintai pendapatnya dalam sidang tersebut, DR.Erdianto SH MH yang dihadirkan pemohon sebagai saksi ahli hukum pidana menjelaskan apa saja alasan-alasan pengajuan dalam PK.

Terkait bukti baru atau Novum atau upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pemohon, ia melihat ada beberapa bukti baru. "Saya melihat ada Tiga (3) bukti baru yang diajukan, " paparnya.

Dibeberkannya, bukti tersebut yang pertama terkait alat yang digunakan oleh saksi ahli kerusakan lingkungan Dr.Ir.Basuki Wasis untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan,  yang ke Dua (2) bukti surat pernyataan saksi ahli Dr.Ir Basuki Wasis di depan notaris yang mencabut seluruh pendapat saksi ahli selama massa persidangan, dan yang ketiga ada kekeliruan atau kehilafan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

Penasehat hukum Pt.Jjp Didik K.Harsono SH saat di komfirmasi melalui Hand Phon selulernya terkait sidang Senin lalu menjelaskan bahwa, setelah adanya pencabutan semua keterangan dari saksi Basuki Wasis, maka Pt.Jjp melakukan upaya hak peninjauan kembali (PK)"ucapnya.

Usai menjelaskan kepada pemohon selanjutnya majelis hakim mengatakan sidang akan dilanjutkan satu minggu ke depan dengan agenda kesimpulan dari para pihak.(to)

KPU Siap Hadapi Gugatan Hasil Verifikasi Parpol



JAKARTA, Tribunriau- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan parpol terkait hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Dua parpol lama, yakni PKPI dan PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

"Rapat pleno terbuka sudah selesai kita laksanan, hasil rekapitulasi verifikasi parpol secara nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi, ada 14 parpol dinyatakan memenuhi syarat dan dua parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019," ujar Arief kepada wartawan di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Arief melanjutkan penyebab kegagalan dua partai tersebut sebagian besar disebabkan keanggotaan. Di beberapa tempat karena tidak ada pengurusnya atau pengurusnya tidak bisa bertemu dengan verifikator KPU.

Bagi dua parpol ini, jika tidak puas dengan putusan KPU, maka Arief mempersilakan parpol menempuh jalur gugatan ke Bawaslu. "KPU siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami kerjakan. Nanti kalau ada sengketa, akan kami tunjukkan hasil kerja kami. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Apapun putusan KPU, kami berharap semua menerima," papar Arief.

Adapun 14 parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019 yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, Partai Nasdem, Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI dan Perindo. Ke-14 parpol ini dinyatakan lolos verifikasi kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta memenuhi sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan pada 75 persen sebaran kabupaten/kota di 34 provinsi.

Secara rinci, KPU mensyaratkan parpol harus memenuhi penelitian kepengurusan inti tingkat pusat, memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat dan memenuhi syarat domisili parpol secara tetap agar bisa lolos verifikasi tingkat pusat. Sementara itu, agar dapat lolos verifikasi tingkat provinsi, parpol harus memenuhi syarat saat dilakukan penelitian kepengurusan inti, memperhatikan keberadaan pengurus perempuan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dan menunjukkan status domisili tetap parpol.

Agar dapat lolos verifikasi di tingkat kabupaten/kota, syarat yang harus dipenuhi parpol sama dengan syarat verifikasi di tingkat provinsi. Selain itu,parpol juga harusmemenuhi syarat keanggotaan sesuai penghitungan sistem sampling dan sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan pada 75 persen sebaran kabupaten/kota di 34 provinsi.

Dia menambahkan, setelah penetapan KPU akan melakukan pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 pada Ahad (18/2). Selain itu, jika ada fakta hukum hasil putusan sengketa, maka akan diterapkan langsung ke tahapan pemilu yang sudah berjalan. (rci)

Bus Rombongan Umrah Bima Arya Dilempari Batu, Ada Apa?



BOGOR, Tribunriau- Bus pariwisata yang ditumpangi rombongan jamaah umrah termasuk Bima Arya Sugiarto beserta keluarga dilempari batu saat melintas di Tol Jagorawi KM 27, kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/2). Bima menjelaskan peristiwa pelemparan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, diduga dilakukan oleh oknum 'supporter' bola yang berkumpul di sekitar tol.

"Ini dugaan saya, karena mereka tidak pakai atribut. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan tol, setelah kami melintas kami melihat ada mobil suporter The Jakmania berjarak mungkin sekitar 500 meter dari lokasi mobil kami diserang," kata Bima.

Akibat lemparan batu tersebut, kaca bus pariwisata dengan nomor polisi F 7950 AA yang ditumpangan 28 orang jamaah umroh pecah, serta retak-retak. Bahkan dua ibu jamaah umrah mengalami luka kecil pada bagian pipi akibat pecahan kaca.

Menurut Bima, saat kejadian pelemparan seluruh jamaah kaget. Bahkan supir bus sempat oleng, sehingga seluruh jamaah syok dengan kejadian tersebut. "Tadi supir sempat mau berhenti, tapi saya arahkan untuk tetap jalan dan berhenti di shell (rest area)," katanya.

Bima menduga, pelemparan dilakukan oleh supporter bola karena saat ini juga sedang dilaksanakan final sepakbola Piala Presiden yang mempertemukan antara Persija Jakarta dan Bali United di stadion Gelora Bung Karno.

"Ini baru dugaan, karena kebetulan seluruh jamaah umrah mengenakan baju oranye khasnya Persija," kata Bima.

Hingga pukul 15.45 WIB seluruh penumpang bus jamaah umrah sudah dapat menenangkan diri. Pihak travel juga sudah mengirim bus pengganti untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta. (rci)

Khodorkovsky Tak Inginkan Kursi Presiden Putin



LONDON, Tribunriau- Pebisnis yang memilih menjadi oposan pemerintah Rusia, Mikhail Khodorkovsky, menyatakan tak berniat menggantikan posisi Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. Namun, ia menyatakan mungkin ada akan di belakang bintang televisi Ksenia Sobchak dalam pertarungan pemilihan presiden (pilpres) Rusia pada Maret 2018 mendatang.

Khodorkovsky menyatakan, sanksi AS dan Eropa terhadap Rusia tidak berguna dan hubungan Putin dengan AS tidak akan membaik dalam waktu dekat. Setelah 10 tahun mendekam di penjara sebagai tahanan politik, Khodorkovsky masih memendam kemarahan terhadap Putin. Karena itu, ia siap menjadi penyokong dana calon presiden alternatif dalam Pilpres Rusia 2018.

Bicara dalam status sebagai eksil, Khodorkovsky menyatakan yang ia inginkan adalah sistem politik baru di Rusia. ''Sayangnya, tak ada orang yang mau dan menjadi solusi dengan menjadi pengganti Putin,'' kata Khodorkovsky seperti dikutip Associated Press, Jumat (16/2).

Khodorkovsky sendiri terlarang untuk ikut serta dalam Pilpres Rusia 2018 karena catatan kriminalnya. Khodorkovsky menyatakan Pilpres Rusia 2018 bukan pemilihan umum karena semua orang sudah tahu hasilnya. Namun, ia tetap meminta warga Rusia datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak pilih mereka.

Khodorkovsky secara eksplisit mendukung Sobchak. Namun ia ingin Sobchak memperjelas posisinya terlebih dahulu. Sebab majunya Sobchak dalam Pilpres Rusia 2018 dianggap usaha palsu untuk menampilkan adanya oposisi dan kabar soal Pilpres Rusia 2018 yang hambar.

''Saya sendiri belum tahu apakah akan memilih Sobchak atau malah menulisi kertas suara dengan 'Saya muak denganmu, Putin','' ungkap Khodorkovsky.

Banyak warga Rusia yang memandang Khodorkovsky sebagai ningrat perampas kekayaan negara. Namun, banyak juga yang mengaggap Khodorkovsky sebagai eksil terisolasi yang meracau. Meski begitu, efek uang yang Khodorkovsky gelontorkan tak bisa diabaikan dalam menggerakkan oposisi. (rci)

Polisi Buru Pelaku Pembakaran Lahan di Meranti



PEKANBARU, Tribunriau - Kebakaran hebat terjadi lahan di Desa Lukun dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga kini belum dapat ditaksir berapa luas lahan hutan yang terbakar, diduga kebakaran lahan tersebut disengaja oleh pihak tak bertanggungjawab. Polres Meranti temukan bukti adanya sebuah pondok papan dibangun dalam hutan yang baru saja ditinggalkan.

"Ada orang tinggal di sana, tapi sudah tidak ada lagi usai kejadian. Diduga kabur," kata Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek dihubungi halloriau.com, Rabu (14/2/2018) sore.

Ia mengatakan tengah mencari tahu keberadaan orang yang belum diketahui identitasnya itu. Lalu meminta keterangan beberapa pihak lainnya untuk memastikan pemilik lahan yang terbakar ini.

"Kita sudah dipasang police line dan mencari tahu keberadaan orang yang menetap di sana dan pemilik sekaligus lahan tersebut," kata La Ode.

Lebih lanjut, ia menyebutkan lahan yang terbakar ini merupakan lahan gambut dengan kedalaman beberapa meter. Cuaca yang kurang bersahabat ini membuat api cepat merambat kemana-mana dan meluluhlantakkan lahan lainnya yang tertiup angin.

"Dalam hitungan jam api cepat meluas, sudah ratusan hektar yang terbakar," sebut La Ode.

Ditambah La Ode, lahan terbakar ini rata-rata ditumbuhi lalang-lalang yang mudah sekali terbakar, itu juga yang menjadi penyebabnya. Sementara itu juga petugas mengalami kesulitan di lapangan dalam upaya pemadaman api lantaran kedalaman gambut yang berujung akan membahayakan diri sendiri.

"Lokasi kebakaran tergolong sulit dicapai. Berada di pulau, desa dimaksud hanya bisa ditempuh memakai speedboat ukuran besar. Tidak bisa speed yang kecil, makanya sulit dijangkau," pungkas La Ode.

Hingga kini, La Ode menyebut puluhan personel Polri, TNI, BPBD dan warga sekitar terus mengendalikan api supaya tak meluas. Lahan yang sudah padam masih didinginkan agar tak terbakar lagi karena tiupan angin. (hrc)

Baru Dapat Penghargaan Bebas Asap, Riau Malah Kembali 'Berasap'



SELATPANJANG, Tribunriau - Setelah Provinsi Riau meraih penghargaan bebas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, kini Provinsi Riau kembali berasap.

Beberapa daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Riau terpantau titik hotspot, dan sebagian daerah sudah diselimuti asap. Salahsatunya di Desa Lukuh Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hampir sepekan, sampai saat ini, Selasa (15/2/2018) kebakaran tersebut masih dalam penanganan tim di lapangan yang saat ini api masih terlihat membara. Informasi terbaru dari BPBD Kepulauan Meranti, Karhutla tersebut luasnya sudah mencapai hampir 200 hektar, bahkan kebakaran sudah melahap lahan konsesi milik PT National Sago Prima (NSP) seluas 50 hektar.

Tidak tanggung tanggung, BPBD Kepulauan Meranti turun dengan mengerahkan kekuatan penuh. Adapun kekuatan personel yang masih berada di lapangan, terdiri dari BPBD 45 orang, Polsek Tebingtinggi 6 orang, Koramil 5 orang, Pemerintah Kecamatan 3 orang, perangkat Desa, MPA dan masyarakat Desa Lukun 60 orang, Karyawan Kilang Sagu 30 orang dan Tim Fire PT NSP 28 orang.

Untuk memaksimalkan upaya pemadaman, BPBD Riau telah mengirim helikopter water bombing ke lokasi.

"Ya betul, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT IKPP sinarmas dan kita minta bantuan untuk mengirimkan helikopter WB ke lokasi guna mendukung upaya pemadaman api yang sedang dilakukan tim darat," ujarnya.

Keterangan Asisten Manager Public Relation PT Arara Abadi Sinarmas Forestry, Nurul Huda, Kamis (15/2/2018) siang menjelaskan, upaya pemadaman di Kepulauan Meranti pihaknya membenarkan telah mengerahkan kekuatan helikopter Super Puma tipe One.

"Kemarin, tepatnya Rabu (14/2/2018) dari lokasi kami di Siak, pihak kami telah menerbangkan Helikopter Super Puma Tipe One, Sinarmas Group ikut berjibaku dalam upaya pemadaman Karhutla di Meranti. Dan itu permintaan dari Pemprov Riau melalui BPBD," ungkapnya.

Dalam operasi tersebut memang tidak ada kendala masalah sumber air. Perkiraan terdapat 43 sorti dengan jumlah per sorti sekira 4500 liter.

"Dalam upaya pemadaman itu, totalnya sebanyak 193.500 liter air telah dijatuhkan di lokasi kebakaran itu," ujarnya.

Namun upaya permohonan untuk hari kedua Kamis (15/2/2018) terakhir sekira pukul 12: 45 WIB pihak Pemprov Riau belum ada meminta untuk menerjunkan water bombing menggunakan helikopter pihaknya tersebut.

"Untuk hari ini, setahu saya belum ada pemerintah meminta kami untuk turun melakukan water bombing. Nanti kalau udah masuk saya kabari ya," ungkapnya melalui panggilan telephone.

Selain itu sambungnya lagi, dalam upaya pemadaman, penggunaan water bombing hanya sebagai upaya awal dalam proses pendinginan. Dalam efektifitas pemadaman Karhutla, ia menilai yang memiliki peran lebih adalah tim yang melakukan pemadaman melalui jalur darat.

Edward Sanger menambahkan, meski kebakaran sudah meluas di beberapa daerah, namun Provinsi Riau sendiri belum menetapkan Status Siaga untuk kondisi saat ini. Pasalnya, belum cukup syarat untuk menetapkan status siaga.

Sejauh ini, baru Kabupaten Indragiri Hilir yang menetapkan Status Siaga Karhutla. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti yang beberapa lahan masih mengalami kebakaran belum mengambil kebijakan. Begitu juga di Bengkalis yang juga beberapa kali terpantau hotspot (titik panas).

"Minimal ada 2 darah menetapkan status serupa, baru Provinsi Riau bisa menetapkan status yang sama," katanya.

Kata Edwar, Pemkab Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berembuk untuk mengikuti jejak Inhil pada hari ini. Jika Bengkalis dan Meranti menetapkan status itu, maka sudah cukup syarat bagi Pemprov Riau untuk menetapkan status siaga Karhutla dalam skala provinsi.

"Kami tunggu dulu lah hasilnya. Kan sekarang baru satu. Kalau sudah dua baru kami bergerak untuk menetapkan status sana di tingkat Provinsi Riau. Bengkalis dan Meranti hari mereka rapat," jelasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal mengatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan draft usulan untuk menetapkan Kepulauan Meranti  sebagai status siaga Karhutla.

"Pemkab Kepulauan Meranti sebentar lagi akan akan menetapkan siaga Karhutla, saat ini draft usulannya sedang diproses di bagian hukum," kata Edy. (hrc)

Tidak Sesuai Aturan, Panwaslu Pekanbaru Tertibkan APK Ilegal

Written By Tribun Riau on Jumat, 16 Februari 2018 | 22.48



PEKANBARU, Tribunriau - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru akhirnya menertibkan puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) Ilegal Pasangan Calon (Paslon) Gubri dan Wagubri, Jumat (16/2/2018). Penertiban dilakukan lantaran tidak sesuai aturan.

Panwaslu Kota Pekanbaru dibantu Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekanbaru menyisir jalan protokol di Kota Pekanbaru. Mulai dari Jalan HR Soebrantas, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Tambusai/Nangka, Jalan Arifin Achmad, hingga Jalan Yos Sudarso.

Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru Divisi Organisasi dan SDM, Rizki Abadi menjelaskan, penurunan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama.

"Semestinya Tim Kampanye tiap paslon harus menurunkan APK mulai 1 x 24 jam," kata Risqi.

Lanjutnya, Panwaslu telah melakukan upaya persuasif, agar tim kampanye tiap pasangan calon agar menurunkan APK tersebut. Namun hingga hari ini, APK yang tidak sesuai ketentuan masih banyak bertebaran di penjuru kota.

"Sehingga Panwaslu mengambil tindakan tegas, dengan menurunkan APK ilegal tersebut," tegasnya.

Rizki menambahkan, APK untuk tiap paslon, seperti poster, spanduk, dan baliho, sebenarnya telah difasilitasi oleh KPU Riau. Ia menjelaskan, APK yang dipasang di posko partai pengusung di setiap tingkatan yang cetak oleh pasangan Calon, harus didaftarkan ke KPU Provinsi Riau.

"Semua jumlahnya include ke jumlah maksimal alat peraga kampanye yang dapat ditambahkan oleh pasangan Calon sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2017," jelasnya. (hrc)

Banyak Pejabat Tersandung Korupsi, Syamsuar: Kami Tidak Mau Ikut Jejak Kawan Itu



PEKANBARU, Tribunriau - Kasus tindak pidana korupsi yang belakangan ini rentan dilakukan oleh beberapa kepada daerah di Indonesia termasuk di Riau, ternyata menjadi cambuk bagi Syamsuar yang saat ini sedang menjalani tahapan pencalonan Gubernur Riau 2018 dan meninggalkan sejenak jabatanya sebagai Bupati Kabupaten Siak.

Bahkan, jika dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Riau 2019-2024 mendatang, Syamsuar bertekad akan memberantas tindak korupsi agar tidak terjadi lagi di Provinsi Riau.

"Tentunya ini jadi pelajaran buat kami sebagai kepala daerah, kami tidak mau mengikuti jejak-jejak kawan yang seperti itu," ungkap Syamsuar.

Yang terpenting menurut Syamsuar, bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan publik, bersih transparan yang maksimal kepada masyarakat dan tentunya menghindari bagaimana celah tindak korupsi yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut diminimalisir sedini mungkin.

"Contohnya di Siak, pelayanan publik kita termasuk pelayanan publik yang telah ditinjau oleh KPK hal-hal itu juga akan kita buatkan di Riau ini sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang seperti itu (korupsi)," bebernya.

Untuk diketahui, beberapa kali kepala daerah di Riau mendapat catatan hitam dari KPK, bahkan yang terbaru saat ini, dimana sedikitnya ada 3 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam kasus dugaan korupsi dana anggaran perjalanan dinas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

"Mudah-mudahan kasus seperti itu tidak terjadi lagi, bagaimanapun sistem yang perlu diperbaiki, barang kali memang ada yang belum baik, dan ini juga menyangkut dengan integritas yang harus menjadi perhatian," katanya. (hrc)

Awasi Gaji Sesuai UMK, Disnaker Pekanbaru Diminta 'Jemput Bola'



PEKANBARU,Tribunriau - Untuk memastikan langsung bahwa perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru taat membayarkan upah kepada karyawan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru, sebesar Rp.2.557.486, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

"Meski dalam kondisi ekonomi yang sulit sekarang, kita harapkan jangan sampai terjadi pembayaran upah karyawan di bawah UMK. Harus sesuai UMK yang sudah ditetapkan, " ungkap anggota DPRD Kota Pekanbaru Heri Pribasuki, Jumat (16/2/2018).

Di samping itu, Heri berharap Disnaker tidak hanya sekedar menunggu laporan, melainkan melakukan pengecekan atau pendataan perusahaan mana yang taat aturan dan mana yang tidak.

"Data semua perusahaan yang ada di kota. Terutama perusahaan yang bandel selama ini. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini, mereka tetap bandel, membayar upah sesuai UMK, maka harus Diskaner harus ambil tindakan bahkan langsung diberikan sanksi tegas saja," pinta Heri lagi.

Lebih penting lagi, tambah Heri, pihaknya meminta pengawasan yang dilakukan Disnaker, tidak seremonial belaka. Sebab, tidak adanya sanksi selama ini, membuat perusahaan tidak takut. Apalagi tidak ada efek jera sama sekali. UMK tersebut dibuat untuk ditaati semua pihak terkait. (hrc)

Rentenir Marak, Syamsuar Akan Buat Terobosan Pinjaman Bunga Dibawah 5 Persen



PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar mendapat jadwal kampanye di Zona I meliputi Pekanbaru, Rohul dan Kampar.

Banyak persoalan yang ditemui saat Syamsuar melakukan kampanye di beberapa titik di Kota Pekanbaru, seperti di lokasi Pasar Tangor Kulim, Jalan Budi Bakti Tenayan Raya hingga Jalan Rawa Bening Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya.

Beberapa persoalan yang menyelimuti warga, mulai dari persoalan mahalnya pendidikan, buruknya pelayanan kesehatan hingga akses jalan yang buruk, Syamsuar paling kaget dengan maraknya rentenir yang berkeliaran di lingkungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang pada dasarnya sangat membutuhkan modal, namun harus dibebani dengan bunga yang cukup besar.

"Kita sudah temui masyarakat, pedagang, pelaku usaha pada umumnya mereka mengeluhkan tidak adanya bantuan modal dari pemerintah dan intansi terkait, dan dengan terpaksa harus berurusan dengan rentenir yang mau memijamkan modal namun dengan bunga yang sangat tinggi. Tentunya kita sangat prihatin dan harus kita benahi," ungkap Syamsuar saat ditemuai Kamis (15/2/2018).

Kedepan jika terpilih menjadi Gubernur Riau, Syamsuar bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dengan bekerjasama dengan pihak Bank Riau sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk siap memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM bahkan dengan bunga yang jauh lebih rendah yakni harus di bawah 5 persen.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga bertekad akan membenahi sistem pelayanan jaminan kesehatan BPJS yang selama ini sangat dikeluhkan masyarakat.

Kesempatan kampanye Dialogi ini ternyata tidak hanya dihadiri oleh masyarakat sekitar Kecamatan Bukit Raya, tetapi juga dihadiri oleh masyarakat perbatasan Pekanbaru-Kampar yang mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan dan hingga saat ini belum ada respon dari Pemerintah.

"Saya warga Pekanbaru coret aliaa warga perbatasan Pekanbaru-Kampar, saya berharap jika pak Syamsuar nanti terpilih jadi Gubernur Riau tolong bantu perbaiki jalan kami yang rusak sudah sekian lama," ungkap Eva.

Untuk diketahui, pasangan nomor urut 1 Syamsuar-Edy Natar akan berkampanye di zona I Pekanbaru, Kampar, dan Rohul.

Sementara untuk pasangan nomor urut 2, Lukman Edy-Hardianto akan berlampanye di zona II, Rohil, Dumai, Bengkalis.

Pasangan nomor urut III Firdaus-Rusli Effendi bakal berkampanye di zona III
Siak, Pelalawan, Meranti

Pasangan Petahana nomor urut 4 Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno dijadwalkan berkampanye di zona IV Kuansing, Inhu dan Inhil. (hrc)

Dumai Diselimuti Kabut Asap Karlahut

Written By Tribun Riau on Kamis, 15 Februari 2018 | 19.53



DUMAI - Sejak beberapa hari yang lalu, Dumai diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut). Asap pun mulai menyelimuti Kota Dumai dan terlihat jelas pada malam dan pagi hari.

Sedikitnya 25 hektar lahan gambut terbakar dalam dua hari belakangan ini. Pantauan di lapangan ada tiga titik api, masing - masing di Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Motor Kecamatan Medang Kampai dan di Kilometer 11 Bukit Timah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan.

"Jumlah lahan yang terbakar seluas 25 hektar, di Dumai Motor Medang Kampai sekitar 5 hektar, Tanjung Penyembal sekitar 20 Hektar, di kilo 11 Kelurahan mekar sari masih menunggu laporan dari tim yang berada di lapangan,” kata Sekretaris BPBD Dumai Muhammad Rasyid, Ridho, Rabu (14/2/2018).

Proses pemadaman terus dilakukan melibatkan instansi terkait seperti dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan Instansi terkait lainnya.

"Kami sudah turunkan tim untuk melakukan upya pemadaman api di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Dumai juga menggandeng PT Sinar Mas untuk melakukan water booming. Water booming yang kita lakukan hari ini sudah sebanyak 43 kali untuk memadamkan kebakaran lahan. Khususnya kebakaran dilahan yang sulit di jangkau,” tegasnya. (hrc)

Hotspot Meningkat, BPBD Riau Belum Bisa Tetapkan Status Siaga Karhutla



PEKANBARU- Sedikitnya 15 titik hotspot terpantau oleh BMKG di beberapa wilayah di Riau, diantaranya Bengkalis 2 titik, Meranti 5 titik, Dumai 1 titik, Pelalawan 5 titik, Siak 1 titik dan Inhil 1 titik, Kamis (15/2/2018).

Menurut Kasi Data dan Informasi BMKG, Slamet Riyadi 10 titik hotspot tersebut diduga kuat karena kebakaran lahan dan hutan sebab level confidence-nya di atas 70 persen.

Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger belum bisa menetapkan status siaga Karhutla, karena baru ada satu daerah yang terpapar Karhutla yang menetapkan status siaga yakni Kabupaten Inhil.

"Kita sedang lakukan persiapkan status siaga, karena untuk indikatornya harus ada dua kabupaten atau kota yang sudah menetapkan, dan untuk saat ini baru Inhil yang menetapkan dan kita masih tunggu satu daerah lagi baru kita bisa tetapkan Riau siaga Karhutla, " ungkap Edwar Sanger.

Edwar juga mengaku terus berkoordinasi dengan pihak BPBD di Kabupaten Kota di Riau yang terpapar Karhutla, bahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan helikopter dan pesawat teknologi modifikasi cuaca dan dalam waktu dekat segera terealisasi.

"Kita terus lakukan koordinasi dengan daerah yang terpapar Karhutla dan segera menetapkan status siaga. Di samping itu tentunya kita berharap partisipasi seluruh stakeholder di Riau agar 2018 ini Riau tetap bebas asap," katanya.

Sebelumnya, Kasi Data Dan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Slamet Riyadi, mengatakan bahwa ada 34 hotspot yang terpantau di Sumatera, tersebar di Nanggroe Aceh Darussalam 9 titik, Sumatera Utara 7 titik, Sumatera Selatan 1 titik, Bengkulu 2 titik dan Riau 15 titik.

"Adapun 15 hotspot yang ada di Riau tersebut tersebar di 6 wilayah yakni di Bengkalis 2 titik, Meranti 5 titik, Dumai 1 titik, Pelalawan 5 titik, Siak 1 titik dan Inhil 1 titik," ujar Slamet.

Meski banyak terdeteksi hotspot, namun beberapa wilayah di Riau hari ini masih berpotensi diguyur hujan. "Untuk siang hari ada potensi hujan ringan di wilayah Kuansing dan Kota Dumai. Kemudian untuk malam hari potensi hujan ringan terjadi di wilayah Inhil," ungkapnya.

"Sementara dini hari potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bengkalis dan Kota Dumai," imbuhnya.

Lanjut Slamet, suhu udara Riau hari ini berada di angka 23.0 - 33.0 derajat celcius dengan Kelembapan udara 50 - 96 persen. Sementara arah angin berhembus ke Utara sampai Timur Laut dengan kecepatan 09 - 27 kilometer per jam.

Meski untuk Kota Pekanbaru tidak terpantau Hotspot, namun perlu diambil langkah antisipasi oleh pihak-pihak terkait, hal ini disampaikan oleh plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

"Saya sudah perintahkan OPD terkait angar mengantisipasi Karhutla, ini juga merupakan kesiapan Pemko setelah rakornas yang dipimpin presiden beberapa waktu lalu, tentunya kita berharap Pekanbari dan Riau 2018 ini tetap terbebas dari kabut asap. Dan ini tentunya didukung peran aktif masyarakat," tutupnya. (hrc)

Kampanye Pilgubri 2018 Dimulai, Imbauan KPU dan Bawaslu Diacuhkan



PEKANBARU - Imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait menurunkan segala bentuk alat peraga kampanye (APK) diacuhkan oleh beberapa pasangan calon (paslon), padahal, masa kampanye sudah dimulai pada hari Kamis (15/2/2018) ini.

Terlihat di lapangan, masih ada APK yang terpasang di beberapa titik jalan protokol di Pekanbaru.

Ada beberapa APK yang masih berdiri kokoh, seperti di simpang tiga (Traffic Light) Jalan Kharudin Nasution, terlihat APK paslon Lukman Edi-Hardianto yang belum juga diturunkan.  Juga di Simpang Bandara SSK II Pekanbaru-Sudirman APK milik Firdaus-Rusli juga masih terpasang termasuk juga APK milik Arsyadjuliandi Rachmad-Suyatno.

Terlebih, media sosialisasi yang digunakan oleh Paslon seperti spanduk, baliho dan lainnya yang sudah terpasang saat ini tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada di KPU, seperti peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pasal 67 ayat 1 dimana disebutkan bahwa, alat peraga yang sudah terpasang sebelum penetapan diwajibkan kepada Paslon untuk menurunkan APK yang terpasang.

"Untuk APK yang dikeluarkan KPU berdasarkan kesepakatan kita kemaren maka, 100 persen oleh KPU dan 150 persen atau lebih boleh dikeluarkan atau dicetak oleh pasangan calon, tetapi dengan ketentuan desain ukuran harus dukoreksi terlebih dahulu oleh KPU sehingga tidak melanggar peraturan KPU tentang kampanye," ungkap Ketua KPU Riau, Nurhamin.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Riau.

"Untuk baliho yang terpasang hari ini secepatnya kita akan koordinasi dengan Satpol PP,  karena sebetulnya menurut peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pada pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa alat peraga yang sudah terpasang sebelum penetapan itu kewajiban Paslon untuk segera membuka APK yang terpasang. Untuk batas waktu sebenarnya 1 kali 24 jam. Kalau tidak diturunkan maka kita akan koordinasi dengan Satpol PP," tukasnya. (hrc)

Sidang Kasus Pembunuhan di Rohil, Hakim Tegur Saksi

Written By Tribun Riau on Rabu, 14 Februari 2018 | 18.18



ROHIL,Tribunriau- Pengadilan Negeri Rokan Hilir Selasa 13 Februari 2018 sekitar Pukul 16.30 Wib,kembali menggelar sidang terkait kasus pembunuhan sadis terhadap almarhum Bilman Sinaga (59),warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau,(Kepri) yang  ditemukan tewas mengenaskan dirumahnya di Jalan Lintas Riau Sumut ,Dusun Berkat,Manggala Jhonson,Kelurahan Banjar XII,Kecamatan Tanah Putih,Kab.Rohil.

Almarhum Bilman Sinaga tewas karena dibunuh oleh terdakwa Sah Iran (32),Halapangan Siregar,Alias Iran warga Padang Lawas Utara ( Paluta) Sumut,pelaku diketahui adalah sebagai pekerja kebun sawit milik korban, dengan bukti terdapat luka berat dibagian kepala korban enam lubang berukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm dan ditemukan barang bukti batu besar yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban.

Dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pembunuhan dijerat dengan pasal 338 KUHPidana  atau pasal 365 ayat (3) KUHPidana.Sidang kali ini mendengarkan keterangan dua orang saksi  yaitu Sukidi dan Jumaris yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Rohil, yang dihadiri oleh Endra Andre SH.sedangkan Terdakwa terlihat didampingi oleh Ridayanti SH selaku kuasa hukum terdakwa dari LBH SARINAH.

Sidang yang diketuai majelis hakim Rudi Ananta Wijaya SH MH Lig.didampingi dua anggotanya Lukman Nulhakim SH MH dan Rina Yose SH didampingi panitera Pengganti Richa Reonita Simbolon SH meminta kedua saksi untuk diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan.

Saksi Jumari (50) alias Andong dalam keterangannya mengatakan bahwa satu hari sebelum kejadian saksi sedang duduk diteras rumahnya yang bersebelahan dengan rumah korban, saksi ada melihat terdakwa mendatangi rumah korban dan duduk disamping teras belakang rumah korban .

"saya hanya melihat wajah terdakwa dari bagian samping berpakain celana panjang berjalan kaki menuju rumah korban pak " jelasnya. Namun dirinya tidak melihat kejadian itu langsung. "karena saya saat itu langsung keluar rumah, Saya mengetahui kejadian itu pada malam senin sekitar pukul 08 .00 malam, jelasnya.

Saat itu hakim Rudi Ananta Wijaya SH MH menanyakan kepada saksi apakah yang dilihat saksi saat  itu adalah terdakwa.

Jumari menjawab tidak kenal dengan terdakwa, namun jawaban saksi terlihat seakan-akan ada rasa takut dan ragu saat menjawab pertanyaan hakim.

Atas jawaban itu, Hakim Rudy Ananta sempat meminta saksi dan terdakwa hadir ke meja hakim untuk memperlihatkan isi keterangan BAP dan foto  yang di tanda tangani oleh saksi , bahwa saksi melihat langsung wajah dan kenal dengan terdakwa .

Selanjutnya hakim sempat meminta dan mengingatkan saksi agar memberikan keterangannya harus jelas, dan tidak berbelit belit. Rudy Ananta juga sempat menanyakan apakah saksi ada yang mengancam atau menakut nakuti untuk mengatakan yang benar, dijawab tidak oleh Jumaris.

"Kamu adalah saksi kunci kejadian ini, tidak usah takut katakan apa yang sebenarnya," ujar hakim Rudy Ananta Wijaya. Saksi Jumaris akhirnya mengatakan bahwa dalam BAP semua telah dikatakannya dengan benar.

Sedangkan saksi Sukidi ( 49) selaku RT menerangkan pada saat itu  9 juni 2017 lalu sekitar jam 8. malam , dirinya didatangi oleh seorang warga meminta saya dan warga melihat korban kerumahnya, karena anak korban menelepon sudah dua hari tidak dapat dihubungi,"Jelasnya Sukidi.Selanjutnya saksi Sukidi dan warga menuju rumah korban untuk melihat keberadaan. korban di rumahnya, saat itu saksi melihat lampu hidup dalam ruangan namun pintu terkunci dari luar .

Setelah kami melihat kedalam kamar melalui celah jendala kamar sebelah kanan kami melihat ada bayangan orang tergeletak yang mencurigakan didalam kamar. Kami langsung menghubungi polisi dan selanjutnya polisi dan warga mendongkrak pintu depan pak hakim " jelas saksi,dan melihat korban saat sudah tergeletak didalam kamar bersimbah darah " ujar Sukidi.(to)

Satpol PP Sita Minuman Beralkohol Ilegal dari Dream Box Karaoke Dumai



DUMAI, Tribunriau - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai menyita puluhan botol minuman beralkohol (minol) tanpa izin yang dijual bebas oleh pengelola Dream Box Karaoke di Jalan Budi Kemulyaan Kota Dumai.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Dumai RH Bambang Wardoyo, SH Selasa (13/2/2018).

"Pada saat razia pengelola Dream Box Karaoke tidak bisa menunjukkan izin penjualan minuman beralkohol (minol), sehingga kami mengambil tindakan tegas dan menyita minuman keras tersebut sebagai barang bukti," kata Kepala Satpol PP Dumai Bambang Wardoyo

Lanjutnya, hasil sitaan tadi di Dream Box Karoke n Bilyard Bir Hitam merek Panther sebanyak 43 kaleng dan Bir merek Draft Beer 14 kaleng.

Menurut Bambang, Satpol PP intensif menggelar razia ditempat-tempat hiburan malam. Jika ada tempat usaha melanggar peraturan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Untuk itu, Bambang berharap seluruh pengusaha hiburan yang ada di Kota Dumai taat aturan dan melengkapi seluruh izin yang disyaratkan.

“Pengusaha hiburan yang ada di Kota Dumai harus  taat aturan dan melengkapi izin yang di syaratkan. Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) akan selalu melakukan pengawasan dilapangan," tegasnya.

Terkait sanksi menurut Bambang pihaknya belum memprosesnya. “Untuk saat ini belum kita proses karena izin usaha lainnya lengkap. Kami berharap pengelola Dream Box segera mengurus izin Minol," pungkasnya.

Sementara pengelola dream box karaoke belum dapat dihubungi. (hrc)

Cuaca Panas, Sejumlah Hotspot Mulai Bermunculan di Riau



PEKANBARU, Tribunriau - Cuaca panas terik yang melanda wilayah Riau beberapa hari belakangan ini ternyata membuat hotspot bermunculan. Munculnya hotspot di 4 titik di Riau saat ini diperkirakan karena terjadinya pembakaran hutan dan lahan.

Dimana berdasarkan pantauan Satelit Terra dan Aqua 4 titik hotspot tersebut tersebar di daerah Meranti ada dua titik, Inhil satu titik, dan Pelalawan satu titik.

"Untuk di Sumatera ada 3 titik dan Riau ada 4 titik hotspot diantaranya di Meranti ada dua titik, Pelalawan satu titik dan Inhil satu titik," ungkap Kasi data dan Informasi BMKG stasiun Pekanbaru,  Rabu (14/2/2018).

Lanjut Slamet mengatakan, cuaca Riau hari ini dominan cerah berawan. "Dari siang hingga malam diprakirakan tak ada hujan. Namun pada dini hari potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pelalawan, sebagian Siak, Kuansing dan Kota Pekanbaru," katanya.

Suhu udara Riau berada di angka 23.0 - 33.0 derajat celcius dengan Kelembapan udara 50 - 96 persen. Sementara arah angin berhembus ke Utara sampai Timur Laut dengan kelembapan 09 - 27 kilometer per jam. (hrc)

Kisruh Lahan, Ketua DPRD Kampar Kumpulkan Warga Koto Tuo



XIII KOTO KAMPAR, Tribunriau- Kisruh lahan antara warga Desa Koto Tuo dengan perusahaan yang tengah beroperasi di wilayahnya tidak menemukan titik terang meskipun sudah beberapa kali dimusyawarahkan di DPRD Kabupaten Kampar.

Siang ini, Selasa (13/2/2018) Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, S.Ag didampingi Ketua Komisi I DPRD kampar Repol,S.Ag mengumpulkan Tokoh masyarakat, Kepala Desa, Ninik Mamak Desa Koto Tuo di Aula lantai II Kantor Camat XIII Koto Kampar.

Hadir dalam dengar pendapat tersebut Camat diwakili Kasih Pemerintahan Abdul Azis, Kapolsek XIII Koto Kampar Budy, Kepala Desa Koto Tuo Zen Habibi,SE tokoh pemuda Muhammad Ikhsan dan puluhan warga yang tanahnya diduga diserobot oleh pihak perusahaan.

Dalam arahannya Ahmad Fikri mengajak masyarakat untuk tidak bersikap anarkis dalam menyekesaikan permasalahan lahan yang tengah dihadapi dengan perusahaan saat ini.

"Jangan mau diadu domba karena permasalaham lahan pastinya dapat terselesaikan selagi niat baik dari kita tetap ada," ungkap pria yang akrab disapa Onga.

"XIII Koto Kampar dikenal dengan kuatnya peran adat, ninik mamak, pemerintah tentunya mampu mewadahi permasalahan ini, selain itu kita ada Kapolsek, Bhabinkamtipmas yang selalu berada ditengah-tengah kita, kita selesaikan dulu secara adat musyawarah untuk itu juga saya mengumpulkan warga di tempat ini," ucap Ahmad Fikri.

Ia juga mengingatkan agat aksi lapor melapor agar dapat dihindari selagi tokoh masyarakat pemerintah dan polsek mampu menyelesaikannyanya. "Kita hargai adanya elemen pemerintah, kepolisian dan tokoh adat yang berada ditengah-tengah kita," harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Koto Tuo Zen Habibi menyampaikan aspirasi warganya menyesalkan tidak ada niat baik dari pihak perusahaan untuk memenuhi undangan wakil rakyat bahkan Bupati Kampar Azis Zaenal.

"Untuk kesekian kalinnya kita bermusyawarah permasalahan yang sama namun pihak perusahaan tidak ada itikad baik untuk menyeledaikan permasalahan ini, dapat dilihat tidak hadirnya pihak perusahaan setiap kali pertemuan baik di desa hearing di DPRD bahkan pertemuan dengan Bupati kampar beberapa waktu lalu," beber Zen.

Selaku pemerintahan ia akan terus berupaya agar tidak terjadi kisruh fisik bahkan anarkis yang akan terjadi ditengah-tengah lingkungan desa yang dipimpinnya.

"Kita masih bisa menahan kisruh ditengah masarakat, kita bisa mengikuti saran dari pemimpin kita baik di DPRD maupun Bupati kampar, namun kita terus upayakan agar pihak perusahaan dapat menjawab persoalan ini," tegas Zen Habibi.

Selain itu Kapolsek XIII Koto Kampar Budy mengaharapkan agar sikap toleran tetap dijaga ditengah masyarakat dan menghindari terjadinya konflik yang berujung anarkis.

"Saya menyampaikan ucapan terimakasih hingga saat ini kondusif ditengah warga tetap dipertahankan," ungkap Budy.

"Permasalahan lahan tidak mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan, banyak yang harus dibahas, terutama kepemilikan lahan diantara warga juga harus diluruskan ketika penyelesaian lahan ini dilakukan kita dan juga Ketua DPRD Kampar akan berupaya hal yang sama," imbuhnya. (hrc)

12 Tokoh Riau ini Menolak Jadi Tim Kampanye Firdaus-Rusli



PEKANBARU, Tribunriau- Sebanyak 12 nama Tokoh di Riau diklaim oleh pasangan Firdaus-Rusli, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2019-2024, sebagai tim kampanye, namun klaim tersebut langsung dibantah.

Bantahan tersebut dikirim melalui WhatsApp, Minggu (11/2/2018) lalu. Dalam pernyataannya, 12 tokoh Riau tersebut menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan untuk menjadi tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

12 Tokoh tersebut yaitu A Rivaie Rahman, Arsyad Rahim, Tengku Lukman Jaafar, Azaly Johan, Ahmad Bebas, Wasnury Marza, Tengku Razmara, Fachruddin Bakar, Makmur Hendrik, Marjohan Yusuf, Tengku Muchtar Anom, dan Syafei Yusuf.

Dalam surat bantahan tersebut, tertulis bahwa 12 tokoh tersebut tidak bersedia menjadi tim kampanye pasangan calon Firdaus-Rusli.

"Dengan ini menyatakan menolak/tidak bersedia ditunjuk sebagai anggota Tim Kampanye Firdaus-Rusli, bakal calon Gubernur Riau 2019-2024, atas dasar pertimbangan: pertama, penunjukkan dilakukan sepihak tidak pernah dimintakan persetujuan kami".

Pertimbangan yang kedua, mereka selaku orangtua dan sebagian yang menjadi pengurus Lembaga Adat Melayu Riau ingin bersikap independen pada Pilgubri 2018 ini.

Namun, Komisioner KPU Riau, Abdul Hamid ketika dikonfirmasi mengatakan belum menerima surat pernyataan tersebut. "Setahu saya, kita belum menerima surat penolakan tersebut. Yang jelas, kalau surat penolakan itu sudah diterima, tentu kita proses sesuai peraturan," katanya beberapa hari yang lalu. (r1)

Kapolri Minta Pemda Cabut Izin Tempat Hiburan yang Terlibat Narkoba

Written By Tribun Riau on Senin, 12 Februari 2018 | 18.27


JAKARTA, Tribunriau - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajaran Polda meningkatkan razia narkotika terutama di tempat-tempat hiburan. Kapolri juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) mencabut izin tempat hiburan bila terlibat dalam peredaran narkotika.

"Nanti saya minta seluruh kapolda (melakukan razia ke tempat) yang ada diduga tempat-tempat transaksi narkoba atau penggunaan narkoba, tempat hiburan, saya perintahkan untuk meningkatkan kegiatan razia. Nanti saya minta mungkin Pak Kabareskrim bisa membuat TR (telegram rahasia) untuk seluruh jajaran melakukan operasi dan memberikan laporannya," papar Kapolri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/2).

Operasi ini dinilai penting untuk menekan angka permintaan narkoba. Tapi di sisi lain, harus ada tindakan tegas juga kepada tempat-tempat hiburan yang menyediakan atau bahkan terlibat dalam peredaran narkotika.

"Tempat-tempat hiburan yang menyiapkan atau terlibat dalam peredaran narkoba--selain melakukan penegakan hukum--tentu kita minta pemerintah daerah untuk mencabut izinnya ini," tutur Tito.

Tito meminta Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono untuk mengeluarkan telegaram dalam rangka mengintensifkan razia narkoba di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Sulawesi Selatan dan tempat lainnya.

"Tanpa mengurangi privasi pengunjung tempat hiburan itu dan tidak mematikan tempat hinuran itu, tidak mencari-cari juga (kesalahan) kalau tempat hiburan itu memang baik," imbuhnya.

Agar penindakan itu tidak mengurangi privasi pengunjung dan juga tidak mengganggu kegiatan usaha tempat hiburan, maka perlu strategi dalam upaya tersebut. Sebelum melakukan razia, kata Tito, polisi perlu melakukan upaya penyelidikan dengan mengedepankan intelijen di tempat-tempat hiburan.

"Setelah itu lakukan penangkapan secara tertutup, di samping cek urine yang bisa membuat para pengunjung mikir kalau mau pakai tempat hiburan untuk pesta narkotik," ujar dia.(detik.com)

BNN Riau Amankan 3 Pengedar Narkoba Serta 1,1 Kilogram Sabu Bernilai Miliaran Rupiah


PEKANBARU, Tribunriau - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mengamankan tiga orang masing-masingnya berinisial BPD, Ib dan Ad bersama 1,1 Kilogram Sabu.

Serbuk haram bernilai Miliaran Rupiah tersebut sudah disita petugas BNNP Riau sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman seumur hidup, atau maksimalnya hukuman mati.

Kepala BNNP Riau Brigjen M wahyu Hidayat melalui Kepala Bidang Pemberantasan AKBP Haldun menuturkan, ketiga orang itu ditangkap di tiga tempat berbeda dan waktu yang berbeda-beda. Diawali dengan penangkapan terhadap BPD di rumahnya, daerah Marpoyan. Hasil penggeledahan, petugas menemukan Narkoba jenis Sabu seberat dua Ons. Usut punya usut, BPD ternyata bukan 'pemain baru', bahkan sudah lama jadi target operasi BNNP Riau.

"Dia ini merupakan Target Operasi (TO) kita dan sudah lama ditelusuri gerak-geriknya. Kita duga ini jaringan asal provinsi lain, di mana Sabunya dari Aceh lalu diedarkan di Kota Pekanbaru," ungkap AKBP Haldun, Minggu (11/2/2018) siang, dilansir GoRiau.com.

Hasil pengembangan, muncul nama lainnya berinisial Ib (56) sebagai pemasok Narkoba untuk BPD. Sesuai keterangan BPD, BNNP Riau pun melacak keberadaan Ib sesuai ciri-cirinya.

Akhirnya, Ib diciduk tanpa perlawanan ketika sedang duduk bersama empat orang temannya di warung depan SPBU Jalan HR Soebrantas, Kota Pekanbaru. "Kita bawa dia ke rumahnya, karena di sana yang bersangkutan menyimpan Sabu," beber Haldun.

Aparat BNNP Riau menemukan 10 kantong plastik berisikan sembilan Ons Sabu ketika melakukan penggeledahan di rumah Ib.

"Jadi totalnya 1,1 Kilogram (Penangkapan pertama dua Ons dan kedua sembilan Ons, red)," kata Haldun.

Sementara satu orang lainnya berinisial Ad, ditangkap dengan mudah oleh petugas setelah dua rekannya terlebih dahulu diringkus oleh BNNP Riau. Ada pun Ad ini diduga bertugas sebagai penjemput Narkoba untuk diedarkan ke daerah lain di Provinsi Riau, diantaranya Air Molek Kabupaten Inhu.(GR/tn)

Spin Off Bank Riau Kepri Disetujui, BRK Syariah Berkantor Pusat di Kepri


PEKANBARU, Tribunriau - Bermodalkan kinerja yang membaik selama lima tahun terakhir, akhirnya Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) berpisah dengan Bank Riau Kepri (BRK) setelah usulan spin off disetujui para pemegang saham pada Rapat Umum Pemenang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Sabtu (10/2/2018) kemaren. Jika tak ada aral melintang, kantor pusat Bank Riau Kepri Syariah akan berada di Provinsi Kepulauan Riau.

"Pada dasarnya, kami di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau tidak mau dipisahkan, biarlah yang terpisahkan secara administrasi saja, namun secara tatanan sosial dan budaya serta kolaborasi bisnis, kami adalah satu rumpun yang tidak terpisahkan. Itulah yang menjadi dasar utama ingin didirikannya Bank Syariah yang juga dimiliki oleh kedua pemerintahan di kedua Provinsi tersebut," ujar Direktur Utama Bank Riau Kepri- DR. H. Irvandi Gustari melalui siaran persnya, Minggu (11/2/2018).

Dikatakannya, pihaknya juga ingin menjadi contoh atau role model bagi pemerintah provinsi yang lain yang melakukan pemekaran wilayah, yang tidak perlu membentuk BPD (Bank Pembangunan Daerah ) yang baru.

"Pada RUPS tahun 2017 dan RUPS LB Tahun 2018, Bank Riau Kepri, yang berlangsung 9 Februari 2018 lalu, termasuk yang disahkan adalah proses spin off bank syariah Bank Riau Kepri dengan nama Bank Kepri Riau Syariah. Pengesahan ini disambut baik oleh masyarakat di kedua provinsi yang penduduknya mayoritas muslim," jelasnya.

Dikatakan, potensi usaha syariah di Riau dan Kepulauan Riau cukup besar, terutama di Kepulauan Riau. Apabila dilihat dari aspek budaya dan sejarah mengungkapkan bahwa kerajaan melayu di Provinsi Riau dan Kepri merupakan kerajaan yang identik dengan nilai-nilai keislaman, demikian juga dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang berperilaku secara islami baik dari segi budaya, aktivitas maupun usaha.

Perkembangan Bank Riau Kepri Syariah selama lima tahun terakhir juga membaik. Aset tahun 2017 tumbuh 62,68 persen dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp1,4 triliun naik menjadi Rp2,3 triliun.

Sementara kinerja syariah dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan pesat pada 5 tahun terakhir. DPK tahun 2017 sebesar Rp1,9 triliun atau tumbuh sebesar 95,89 persen dibandingkan tahun 2016 yang Rp1 triliun.

Pembiayaan yang diberikan (PYD) juga menunjukkan peningkatan yaitu Rp1,4 triliun pada tahun 2017 naik 43,78 persen dibandingkan tahun 2016 yang bernilai Rp988,8 miliar. Kredit Bermasalah tahun 2017 menunjukkan perbaikan, dimana NPF tahun 2017 sebesar 5,05 persen turun dibandingkan tahun tahun 2016 yaitu 7,56 persen.

Sedangkan laba yang diperoleh menunjukkan juga peningkatan pada 3 tahun terakhir. Laba tahun 2017 mencapai Rp31,3 miliar atau meningkat tahun 2016 sebesar Rp13,6 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp6,4 miliar.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Dr. H. T.S. Arif Fadila, S.Sos, M.Si pada RU{S-LB memberikan apresiasi terhadap kinerja gemilang bank berlogo tiga layar terkembang ini, dimana dalam kondisi ekonomi yang relatif menurun di kawasan Riau dan Kepri namun Bank Riau Kepri masih bisa meningkatkan pertumbuhan labanya.

"Begitu juga kinerja unit usaha syariah Bank Riau Kepri yang sebentar lagi akan berubah wajah menjadi BUS (Bank Umum Syariah), ternyata dalam dalam tahun 2017 menorehkan kerja gemilang," tutupnya.(rls)

Galeri

Tajuk Rencana

Opini

INFO

Kami mengharapkan kerjasama masyarakat/instansi untuk dapat memberi masukan dan kritik yang membangun.
kirim ke tribunriau@gmail.com

Bagi anda yang memiliki bakat menulis dan ingin bergabung dengan kami, hubungi 0853 7655 7428 an. ISKANDAR atau 0812 7751 3879 Darwis JV (Pemimpin Redaksi)


Iklan Baris "GRATIS"





Aneka Sablon

Menerima order Undangan Nikah, Banner, Kalender, Merk/Papan Nama, dll.
Alamat: Jl. Nangka No.2 Dumai.






FILIA MOBIL
Showroom Jual Beli mobil bekas dan baru di Kota Dumai, Hubungi 0812 7751 3879




Rental Alat Berat

Menyediakan Excavator dan Dump Truck untuk pembuatan parit, steaking, land clearing serta menjual tanah timbun. Jl. Sudirman Kota Dumai. Hubungi: 08127595608




Pengadaan CCTV

Rumah/Gedung anda ingin dipasang CCTV? Harga cukup menarik dan untuk Kawasan Dumai. Hubungi 082384252992 a.n Firdaus





Pembuatan Aplikasi/Program

Anda ingin membuat aplikasi? untuk perkantoran ataupun pelengkap Skripsi, Hubungi 085376557428 an.Iskandar





 
Copyright © 2011. Tribun Riau :: Portal Berita Riau dan Nasional - All Rights Reserved